Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai persetujuan pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang oleh DPR RI telah melalui prosedur yang semestinya, sehingga layak untuk didukung.

"Saya pikir semuanya sudah berjalan sebagaimana mestinya, tinggal kita sosialisasikan ya," saat ditemui di kompleks Pondok Pesantren Al Ashriyyah Nurul Iman, Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Menurut Bahlil, pihaknya telah mengikuti proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau (RUU TNI) sejak awal dari mulai di internal fraksi hingga di Komisi I DPR.

Dia meyakini apa yang telah dibahas anggota dewan soal RUU TNI telah mempertimbangkan banyak demi kebaikan bangsa.

"Semuanya punya niat yang baik ya," kata dia singkat.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI untuk disahkan menjadi undang-undang.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Ketua DPR RI Puan Maharani yang dijawab setuju oleh para peserta rapat di gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (20/3).

Persetujuan RUU TNI itu disaksikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta jajaran Kementerian Hukum dan Kementerian Keuangan.

Dalam RUU TNI itu ada empat poin perubahan, yang pertama adalah Pasal 3 mengenai kedudukan TNI yang tetap berada di bawah presiden soal pengerahan dan penggunaan kekuatan. Sedangkan strategi pertahanan dan dukungan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan strategis berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan.

Kemudian Pasal 7 mengenai operasi militer selain perang (OMSP), yang menambah cakupan tugas pokok TNI dari semula 14 tugas menjadi 16 tugas. Penambahan dua tugas pokok itu meliputi membantu dalam menanggulangi ancaman siber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara, serta kepentingan nasional di luar negeri.

Kemudian perubahan yang ketiga, yakni pada Pasal 47 soal jabatan sipil yang bisa diisi prajurit TNI aktif. Pada undang-undang lama terdapat 10 bidang jabatan sipil yang bisa diisi prajurit TNI aktif, sedangkan dalam RUU tersebut bertambah menjadi 14 bidang jabatan sipil.

Jabatan itu bisa diisi prajurit TNI aktif hanya berdasarkan permintaan kementerian/lembaga dan harus tunduk pada ketentuan dan administrasi yang berlaku. Di luar itu, TNI harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan jika hendak mengisi jabatan sipil.

Perubahan yang terakhir, yakni pada Pasal 53 soal perpanjangan usia pensiun bagi prajurit di seluruh tingkatan pangkat. Batas usia pensiun bintara dan tamtama menjadi 55 tahun, sedangkan perwira sampai pangkat kolonel memiliki batas usia pensiun 58 tahun.

Untuk perwira tinggi, masa dinas diperpanjang, khususnya bagi bintang empat, yakni 63 tahun dan maksimal 65 tahun. Sedangkan dalam undang-undang yang lama, dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama.

"Kami menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tetap berdasarkan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah disahkan," kata Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat memaparkan laporan RUU tersebut.

 

Tradisi mudik Lebaran memang selalu menjadi fenomena yang menarik, tidak hanya sebagai momen budaya dan sosial tetapi juga sebagai penggerak ekonomi yang signifikan.

Kondisi ini menurut Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Wihadi Wiyanto, menunjukan geliat mudik tahun ini mencerminkan kondisi ekonomi yang masih kuat, dengan berbagai sektor yang ikut terdampak positif.

“Mudik kali ini memberikan efek ekonomi yang nyata. Pariwisata, industri makanan dan minuman, serta transportasi mengalami peningkatan signifikan. Ini membuktikan bahwa kondisi ekonomi kita masih dalam kendali yang baik,” ujar Wihadi dalam keterangannya, Selasa (1/2).

Sebagai anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, Wihadi menjelaskan bahwa sektor transportasi, akomodasi, kuliner, pakaian, oleh-oleh, dan rekreasi menjadi pilar utama yang terdampak positif dari arus mudik tahun ini. Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, roda perekonomian daerah pun ikut berputar.

Lebih lanjut, Wihadi menekankan bahwa dampak ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas mudik akan lebih jelas terlihat setelah periode Lebaran berakhir.

“Setelah Lebaran, kita bisa melihat secara lebih konkret bagaimana mudik ini berdampak pada ekonomi nasional. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kekhawatiran sebelumnya tentang ketidakstabilan ekonomi sebenarnya tidak terbukti. Indonesia masih dalam kondisi yang baik,” tambahnya.

Sejumlah pihak sebelumnya sempat memperkirakan bahwa perekonomian Indonesia akan mengalami perlambatan. Namun, menurut Wihadi, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya.

“Prediksi sebelumnya tidak terbukti. Justru dengan meningkatnya aktivitas mudik, terlihat bahwa ekonomi tetap stabil,” pungkasnya.

Dengan pergerakan ekonomi yang tinggi selama musim mudik, diharapkan momentum ini dapat menjadi awal yang baik bagi pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa bulan ke depan.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan sebanyak 82,9 juta anak-anak hingga ibu hamil mendapat program makan bergizi gratis (MBG) pada tahun 2025. Dia mengatakan makan bergizi gratis merupakan salah satu program terbesar di dunia.

"Insya Allah rencana kita akhir tahun ini semua anak-anak Indonesia dan semua ibu hamil akan mendapat makan tiap hari. Ini adalah nanti jumlahnya 82,9 juta penerimaan manfaat. Salah satu program terbesar di dunia," jelas Prabowo saat mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak di Halaman Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (28/3).

Dia menyampaikan hingga kini MBG yang berjalan sejak Januari 2025 sudah tersalurkan ke 3 juta anak-anak. Prabowo ingin MBG dapat segera tersalurkan ke semua penerima manfaat yakni, anak sekolah, ibu hamil dan menyusui, serta balita.

"Perkembangannya sangat baik, per hari ini sudah lebih dari 3 juta anak yang menerima makan. Kita ingin lebih cepat, tapi ya kita harus bertahap, kita harus dengan pengelolaan yang baik, administrasi yang baik, karena ini uang rakyat harus dikelola dengan baik," tuturnya.

Prabowo menuturkan Brasil membutuhkan waktu 11 tahun untuk menyalurkan program MBG ke semua anak-anak di negara. Dia pun optimistis makan bergizi gratis juga bisa tersalurkan ke semua anak-anak secara bertahap.

"Brazil mulai program makan bergizi untuk anak-anak tahun 2011 dan membutuhkan 11 tahun sampai semua anak-anak Brazil terima makan gratis. Kalau tidak salah jumlah yang beliau sebut adalah sekitar 26 juta anak (dalam) 11 tahun," kata Prabowo.

"Kita mulai Januari 2025 berarti satu tahun kita akan mencapai seluruh anak-anak Indonesia di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ini kerja keras," sambungnya.

 

Dinas Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan bahwa persediaan pangan di provinsi ini selama bulan suci Ramadhan sampai dengan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dalam kondisi aman.

"Stok beras kita aman, begitu juga stok cadangan pangan pemerintah (CPP) kita aman. Apalagi kita sudah mau memasuki musim panen padi," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB Abdul Aziz, di Mataram, Kamis.

Khusus beras, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, kata Abdul Aziz lagi, memiliki persediaan beras di gudang Bulog mencapai 100 ton. Belum lagi persediaan beras yang dimiliki pemerintah pusat.

"Itu (beras, Red) belum termasuk yang lagi diserap oleh Bulog. Tapi berapa realisasinya kita belum tahu, karena setiap saat angkanya berubah, sehingga kami belum tahu berapa angka pastinya," ujarnya.

Menurut dia, untuk menjaga harga kebutuhan pangan tetap stabil selama bulan Ramadhan hingga nanti Hari Raya Idul Fitri, sesuai dengan instruksi pemerintah pusat di seluruh daerah digelar operasi pasar. Termasuk, operasi pasar ini juga dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

"Sesuai instruksi pemerintah pusat, pasar murah ini banyak seperti yang digelar di Kantor Pos dan BSI. Kami (daerah, Red) juga akan menggelar gerakan pangan murah. Ini upaya pemerintah untuk menekan harga tidak naik," ujar Aziz.

Aziz mengakui sejauh ini di awal Ramadhan harga kebutuhan pangan di NTB masih dalam relatif stabil. Meski pun ada terjadi kenaikan, namun masih pada komoditas tertentu seperti cabai rawit.

"Akan tetapi cabai kan sudah mulai turun," katanya lagi.

Sementara itu, terkait kebutuhan pangan ini khususnya padi, musim tanam tahun ini maju. Berbeda pada tahun sebelumnya, dengan musim tanam padi mundur.

"Waktu musim tanam itu memang susah kita, tapi pada saat itu saja kita masih bisa melewati apalagi sekarang musim tanam maju dan sebentar lagi kita memasuki musim panen, jadi aman," ujarnya.

Lebih lanjut, Aziz menyampaikan bahwa NTB merupakan sentra pangan nasional, bahkan menjadi penopang nasional, khususnya komoditas beras.

"Jadi kita dapat pastikan kalau kebutuhan kita tetap aman, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir," katanya pula.

 

 

Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP mengatakan kegiatan GPM bertujuan memastikan kebutuhan masyarakat tercukupi. Terlebih pemerintah bisa memantau harga agar tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan.

“Dengan cara ini, maka masyarakat bisa terjangkau dengan kebutuhan pokok terutama ibu-ibu, perbedaan harga bisa memenuhi kebutuhan keluarga menjelang idul fitri,” kata Umi Dinda sapaan akrab Wagub, saat membuka kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM), di Halaman LPP TVRI NTB, Rabu (19/3/2025).

Ditambahkan Umi Dinda, yang pernah menjadi Bupati Bima dua periode itu bahwa GPM merupakan ikhtiar pemerintah dalam menyediakan pangan murah bagi masyarakat, karena keberlanjutan penyediaan barang murah adalah kunci bagaimana hak masyarakat bisa dinikmati.

“Adanya GPM ini, diharapkan seluruh lapisan masyarakat bisa mendapatkan harga yang terjangkau karena pangan adalah hak untuk didapatkan oleh setiap individu masyarakat,” jelasnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, H. Abdul Azis, SH., MH., melaporkan kegiatan GPM ini merupakan instrumen untuk memastikan ketersediaan pangan dan keterjangkauan baik secara fisik, ekonomi dan komunikasi efektif, sehingga masyarakat luas mengetahui ketersediaan pangan di NTB tercukupi.

“GPM ini selain untuk memastikan ketersediaan pangan, ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk menekan inflasi,” ungkapnya.

Disebutkan pula, komuditas bahan pangan yang disediakan diantaranya beras, cabe, telur, gula dan lain sebagainya yang disediakan oleh para pelaku usaha pangan, baik dari Bulog, Bank BI dan peserta lainnya. GPM semacam ini akan dilaksanakan sebagak 13 kali, 6 dari anggaran APBD dan 7 dari anggaran APBN.

Sementara itu Kepala LPP TVRI Mataram, Ina Djara mengatakan, kegiatan GPM ini seretak dilaksanakan seluruh Indonesia di 22 titik stasiun TVRI salah satunya di NTB. “Kita melakukan siaran live kolaborasi dengan 3 stasiun siaran diantaranya NTB, Bali, dan NTT,” sebutnya.

Dalam kegiatan GPM ini, juga dilakukan pembagian sembako ramadhan diwakil oleh 5 orang penerima manfaat. Turut hadir pula, para Kepala OPD lingkup pemprov NTB, diantaranya  Sekdis Pertanian dan Perkebunan, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Bappenda dan perwakilan OPD lainnya. 

  

Perekonomian Indonesia terus berkembang dengan berbagai tantangan dan peluang.  Indonesia memiliki potensi besar di Asia Tenggara berkat luas wilayah, jumlah penduduk dan kekayaan sumber daya alamnya. Faktor-faktor ini menjadikan Indonesia sebagai pilar ketahanan yang dapat meningkatkan daya saing dalam upaya meraih manfaat dari integrasi ekonomi dengan negara lain (Siregar, 2020; Tasri et al., 2021). 

Namun, terjadinya ketimpangan ekonomi, ketergantungan pada sumber daya alam, serta kurangnya investasi jangka panjang masih menjadi tantangan utama yang perlu untuk diatasi. Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sebagai super holding BUMN yang bertujuan untuk mengelola dan menginvestasikan pendapatan dari dividen perusahaan-perusahaan milik negara ke proyek-proyek strategis. Sehingga melalui sistem ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.  

Meskipun kehadiran Danantara menjanjikan banyak peluang, kebijakan ini juga menimbulkan perdebatan, terutama terkait transparansi pengelolaan dana, dampaknya terhadap investor, serta efektivitas dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana Danantara dapat berkontribusi terhadap transformasi ekonomi nasional dan tantangan apa saja yang harus dihadapi agar inisiatif ini dapat berjalan dengan sukses. Danantara resmi didirikan pada 24 Februari 2025, setelah DPR RI menyetujui revisi UU BUMN pada 4 Februari 2025.

Pembentukan Danantara terinspirasi dari model investasi serupa yang telah sukses diterapkan di beberapa negara lain, seperti Khazanah Nasional Berhad di Malaysia dan Temasek Holdings di Singapura. Pemerintah menargetkan bahwa dalam lima tahun pertama, Danantara akan mengelola aset lebih dari US$ 900 miliar yang akan dialokasikan ke berbagai sektor strategis, termasuk energi terbarukan, industri hilir dan manufaktur canggih, produksi pangan dan agribisnis, serta infrastruktur strategis. Dengan investasi ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan produktivitas ekonomi, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri. 

Dalam perpektif sosiologis bahwa pembentukan danantara tentunya perlu diperhatikan, agar tidak menimbulkan sistem kapitalis dalam konteks danatara tentunya sebagai alat dalam transaksi secara ekonomi. Kritik terhadap sistem kapitalis terhadap pembentukan danantara dikhawatirkan menimbulkan kesenjangan antara lapisan kelas didalam masyarakat, bahkan tentunya perlunya perhatiaan secara signifikan mengenai pembentukan danatara tersebut agar tidak menimbulkan eksploitasi secara besar-besaran yang dapat merugikan perekonomian masyarakat. 

Dalam hal ini, dibalik problematika dan kekhawatiran yang ditimbulkan dalam pembentukan danatara tentunya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia serta mencapai kesejahteraan di berbagai masyarakat, baik dari lapisan statafikasi terendah maupun tertinggi. Sehingga dalam pembentukan danatara tidak menghasilkan ketidaksetaraan antara berbagai lapisan di dalam masyarakat. Danantara diharapkan memberikan dampak secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi di sektor-sektor yang memiliki multiplier effect tinggi. Sektor energi terbarukan, misalnya, akan membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Sementara itu, investasi di industri manufaktur bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri serta mengurangi ketergantungan pada impor. Di sektor pertanian dan pangan, investasi yang tepat dapat memperkuat ketahanan pangan dan menciptakan rantai pasok yang lebih efisien.

Selain itu, Danantara juga berperan dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara. Melalui dengan menggabungkan aset BUMN ke dalam satu sistem manajemen, danantara dapat mengurangi duplikasi investasi serta meningkatkan efisiensi penggunaan modal, sehingga memungkinkan pemerintah untuk fokus pada proyek-proyek dalam memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian. Dalam hal stabilitas keuangan, Danantara berpotensi mengurangi ketergantungan pemerintah pada dividen BUMN untuk pendanaan APBN. Dengan pengelolaan dana yang lebih independen, fleksibilitas fiskal negara meningkat, sehingga lebih banyak anggaran dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor-sektor lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, keberhasilan Danantara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada transparansi tata kelola dan efektivitas alokasi investasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu indikator utama keberhasilan Danantara adalah kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja baru. Dengan investasi besar di sektor strategis, Danantara diharapkan mampu membuka jutaan peluang kerja, terutama bagi tenaga kerja muda dan sektor informal. Investasi di industri hilir dan manufaktur canggih, misalnya, berpotensi menyerap lebih dari 2 juta tenaga kerja baru dalam lima tahun pertama. Sementara itu, dukungan terhadap UMKM dan startup di sektor strategis akan mempercepat pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatkan peluang kerja bagi para pelaku usaha kecil. Selain menciptakan lapangan kerja langsung, Danantara juga berperan dalam investasi di bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Langkah ini penting dalam memastikan bahwa tenaga kerja nasional tidak hanya memiliki akses terhadap lapangan kerja baru, tetapi juga memiliki kompetensi yang relevan untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia.

Meskipun memiliki potensi besar, danantara juga menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi agar program ini dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Salah satu tantangan utama adalah transparansi dan tata kelola. Saat ini, danantara tidak dapat diaudit oleh BPK atau KPK, tetapi hanya oleh akuntan publik. Kurangnya pengawasan independen ini meningkatkan risiko inefisiensi dan penyalahgunaan dana, yang dapat menghambat tujuan awal pembentukan danantara. Perlu ada mekanisme yang memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai benar-benar memberikan dampak ekonomi yang nyata. Kekhawatiran danantara yang ditimbulkan dapat menyimbulkan permainan monopoli ekonomi oleh perusahaan-perusahaan besar dibawah tangan BUMN, akan menimbulkan korupsi. 

Bahkan danantara tersebut hasil dari efisiensi anggaran ataupun pemotongan anggaran yang berasal bidang pendidikan, kesehatan yang tidak diawasi oleh KPK dan Kejaksaan Agung yang memunculkan kelas korupsi. Permainan monopoli ekonomi oleh perusahaan besar yang dikelola oleh BUMN ialah ketika mereka menguasai pasar dalam sektor tertentu, menghambat persaingan dan mengendalikan harga, BUMN biasanya dibentuk untuk mengelola sumber daya strategi untuk kepentingan publik, namun dalam praktiknya mereka dapat bertindak seperti perusahaan swasta besar.

Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap efektivitas investasi menjadi sangat penting untuk menghindari alokasi dana ke proyek-proyek yang tidak produktif. BPI Danantara merupakan langkah strategis dalam transformasi ekonomi nasional Indonesia. Danantara memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi di sektor strategis, meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara, serta menciptakan jutaan lapangan kerja baru di berbagai sektor. 

Namun, keberhasilan danantara sangat bergantung pada transparansi, tata kelola yang baik, dan efektivitas investasi. Melalui tantangan-tantangan yang ada dapat diatasi, danantara dapat menjadi instrumen utama dalam pembangunan ekonomi jangka panjang dan menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global yang lebih kompetitif di masa depan. Meskipun sistem ini memiliki potensi manfaat, sistem ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang transparansi, perlindungan investor, dan efektivitas dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. 

Pemerintah berencana untuk mengalokasikan lebih dari US$900 juta selama lima tahun ke berbagai sektor, termasuk energi, industri, produksi pangan, pertanian, dan infrastruktur. Bahkan pemerintah juga berupaya mencegah sistem kapitalis memengaruhi perekonomian karena dianggap sebagai sarana dalam pertumbuhan ekonomi. Para kritikus berpendapat bahwa pendekatan ini dapat menghambat pembangunan ekonomi nasional dan menghambat pembangunan di berbagai sektor. namun, keberhasilan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada transparansi dan efisiensi dalam alokasi investasi.