Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP mengatakan kegiatan GPM bertujuan memastikan kebutuhan masyarakat tercukupi. Terlebih pemerintah bisa memantau harga agar tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan.

“Dengan cara ini, maka masyarakat bisa terjangkau dengan kebutuhan pokok terutama ibu-ibu, perbedaan harga bisa memenuhi kebutuhan keluarga menjelang idul fitri,” kata Umi Dinda sapaan akrab Wagub, saat membuka kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM), di Halaman LPP TVRI NTB, Rabu (19/3/2025).

Ditambahkan Umi Dinda, yang pernah menjadi Bupati Bima dua periode itu bahwa GPM merupakan ikhtiar pemerintah dalam menyediakan pangan murah bagi masyarakat, karena keberlanjutan penyediaan barang murah adalah kunci bagaimana hak masyarakat bisa dinikmati.

“Adanya GPM ini, diharapkan seluruh lapisan masyarakat bisa mendapatkan harga yang terjangkau karena pangan adalah hak untuk didapatkan oleh setiap individu masyarakat,” jelasnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, H. Abdul Azis, SH., MH., melaporkan kegiatan GPM ini merupakan instrumen untuk memastikan ketersediaan pangan dan keterjangkauan baik secara fisik, ekonomi dan komunikasi efektif, sehingga masyarakat luas mengetahui ketersediaan pangan di NTB tercukupi.

“GPM ini selain untuk memastikan ketersediaan pangan, ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk menekan inflasi,” ungkapnya.

Disebutkan pula, komuditas bahan pangan yang disediakan diantaranya beras, cabe, telur, gula dan lain sebagainya yang disediakan oleh para pelaku usaha pangan, baik dari Bulog, Bank BI dan peserta lainnya. GPM semacam ini akan dilaksanakan sebagak 13 kali, 6 dari anggaran APBD dan 7 dari anggaran APBN.

Sementara itu Kepala LPP TVRI Mataram, Ina Djara mengatakan, kegiatan GPM ini seretak dilaksanakan seluruh Indonesia di 22 titik stasiun TVRI salah satunya di NTB. “Kita melakukan siaran live kolaborasi dengan 3 stasiun siaran diantaranya NTB, Bali, dan NTT,” sebutnya.

Dalam kegiatan GPM ini, juga dilakukan pembagian sembako ramadhan diwakil oleh 5 orang penerima manfaat. Turut hadir pula, para Kepala OPD lingkup pemprov NTB, diantaranya  Sekdis Pertanian dan Perkebunan, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Bappenda dan perwakilan OPD lainnya. 

Perekonomian Indonesia terus berkembang dengan berbagai tantangan dan peluang.  Indonesia memiliki potensi besar di Asia Tenggara berkat luas wilayah, jumlah penduduk dan kekayaan sumber daya alamnya. Faktor-faktor ini menjadikan Indonesia sebagai pilar ketahanan yang dapat meningkatkan daya saing dalam upaya meraih manfaat dari integrasi ekonomi dengan negara lain (Siregar, 2020; Tasri et al., 2021). 

Namun, terjadinya ketimpangan ekonomi, ketergantungan pada sumber daya alam, serta kurangnya investasi jangka panjang masih menjadi tantangan utama yang perlu untuk diatasi. Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sebagai super holding BUMN yang bertujuan untuk mengelola dan menginvestasikan pendapatan dari dividen perusahaan-perusahaan milik negara ke proyek-proyek strategis. Sehingga melalui sistem ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.  

Meskipun kehadiran Danantara menjanjikan banyak peluang, kebijakan ini juga menimbulkan perdebatan, terutama terkait transparansi pengelolaan dana, dampaknya terhadap investor, serta efektivitas dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana Danantara dapat berkontribusi terhadap transformasi ekonomi nasional dan tantangan apa saja yang harus dihadapi agar inisiatif ini dapat berjalan dengan sukses. Danantara resmi didirikan pada 24 Februari 2025, setelah DPR RI menyetujui revisi UU BUMN pada 4 Februari 2025.

Pembentukan Danantara terinspirasi dari model investasi serupa yang telah sukses diterapkan di beberapa negara lain, seperti Khazanah Nasional Berhad di Malaysia dan Temasek Holdings di Singapura. Pemerintah menargetkan bahwa dalam lima tahun pertama, Danantara akan mengelola aset lebih dari US$ 900 miliar yang akan dialokasikan ke berbagai sektor strategis, termasuk energi terbarukan, industri hilir dan manufaktur canggih, produksi pangan dan agribisnis, serta infrastruktur strategis. Dengan investasi ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan produktivitas ekonomi, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri. 

Dalam perpektif sosiologis bahwa pembentukan danantara tentunya perlu diperhatikan, agar tidak menimbulkan sistem kapitalis dalam konteks danatara tentunya sebagai alat dalam transaksi secara ekonomi. Kritik terhadap sistem kapitalis terhadap pembentukan danantara dikhawatirkan menimbulkan kesenjangan antara lapisan kelas didalam masyarakat, bahkan tentunya perlunya perhatiaan secara signifikan mengenai pembentukan danatara tersebut agar tidak menimbulkan eksploitasi secara besar-besaran yang dapat merugikan perekonomian masyarakat. 

Dalam hal ini, dibalik problematika dan kekhawatiran yang ditimbulkan dalam pembentukan danatara tentunya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia serta mencapai kesejahteraan di berbagai masyarakat, baik dari lapisan statafikasi terendah maupun tertinggi. Sehingga dalam pembentukan danatara tidak menghasilkan ketidaksetaraan antara berbagai lapisan di dalam masyarakat. Danantara diharapkan memberikan dampak secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi di sektor-sektor yang memiliki multiplier effect tinggi. Sektor energi terbarukan, misalnya, akan membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Sementara itu, investasi di industri manufaktur bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri serta mengurangi ketergantungan pada impor. Di sektor pertanian dan pangan, investasi yang tepat dapat memperkuat ketahanan pangan dan menciptakan rantai pasok yang lebih efisien.

Selain itu, Danantara juga berperan dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara. Melalui dengan menggabungkan aset BUMN ke dalam satu sistem manajemen, danantara dapat mengurangi duplikasi investasi serta meningkatkan efisiensi penggunaan modal, sehingga memungkinkan pemerintah untuk fokus pada proyek-proyek dalam memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian. Dalam hal stabilitas keuangan, Danantara berpotensi mengurangi ketergantungan pemerintah pada dividen BUMN untuk pendanaan APBN. Dengan pengelolaan dana yang lebih independen, fleksibilitas fiskal negara meningkat, sehingga lebih banyak anggaran dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor-sektor lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, keberhasilan Danantara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada transparansi tata kelola dan efektivitas alokasi investasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu indikator utama keberhasilan Danantara adalah kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja baru. Dengan investasi besar di sektor strategis, Danantara diharapkan mampu membuka jutaan peluang kerja, terutama bagi tenaga kerja muda dan sektor informal. Investasi di industri hilir dan manufaktur canggih, misalnya, berpotensi menyerap lebih dari 2 juta tenaga kerja baru dalam lima tahun pertama. Sementara itu, dukungan terhadap UMKM dan startup di sektor strategis akan mempercepat pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatkan peluang kerja bagi para pelaku usaha kecil. Selain menciptakan lapangan kerja langsung, Danantara juga berperan dalam investasi di bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Langkah ini penting dalam memastikan bahwa tenaga kerja nasional tidak hanya memiliki akses terhadap lapangan kerja baru, tetapi juga memiliki kompetensi yang relevan untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia.

Meskipun memiliki potensi besar, danantara juga menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi agar program ini dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Salah satu tantangan utama adalah transparansi dan tata kelola. Saat ini, danantara tidak dapat diaudit oleh BPK atau KPK, tetapi hanya oleh akuntan publik. Kurangnya pengawasan independen ini meningkatkan risiko inefisiensi dan penyalahgunaan dana, yang dapat menghambat tujuan awal pembentukan danantara. Perlu ada mekanisme yang memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai benar-benar memberikan dampak ekonomi yang nyata. Kekhawatiran danantara yang ditimbulkan dapat menyimbulkan permainan monopoli ekonomi oleh perusahaan-perusahaan besar dibawah tangan BUMN, akan menimbulkan korupsi. 

Bahkan danantara tersebut hasil dari efisiensi anggaran ataupun pemotongan anggaran yang berasal bidang pendidikan, kesehatan yang tidak diawasi oleh KPK dan Kejaksaan Agung yang memunculkan kelas korupsi. Permainan monopoli ekonomi oleh perusahaan besar yang dikelola oleh BUMN ialah ketika mereka menguasai pasar dalam sektor tertentu, menghambat persaingan dan mengendalikan harga, BUMN biasanya dibentuk untuk mengelola sumber daya strategi untuk kepentingan publik, namun dalam praktiknya mereka dapat bertindak seperti perusahaan swasta besar.

Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap efektivitas investasi menjadi sangat penting untuk menghindari alokasi dana ke proyek-proyek yang tidak produktif. BPI Danantara merupakan langkah strategis dalam transformasi ekonomi nasional Indonesia. Danantara memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi di sektor strategis, meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara, serta menciptakan jutaan lapangan kerja baru di berbagai sektor. 

Namun, keberhasilan danantara sangat bergantung pada transparansi, tata kelola yang baik, dan efektivitas investasi. Melalui tantangan-tantangan yang ada dapat diatasi, danantara dapat menjadi instrumen utama dalam pembangunan ekonomi jangka panjang dan menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global yang lebih kompetitif di masa depan. Meskipun sistem ini memiliki potensi manfaat, sistem ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang transparansi, perlindungan investor, dan efektivitas dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. 

Pemerintah berencana untuk mengalokasikan lebih dari US$900 juta selama lima tahun ke berbagai sektor, termasuk energi, industri, produksi pangan, pertanian, dan infrastruktur. Bahkan pemerintah juga berupaya mencegah sistem kapitalis memengaruhi perekonomian karena dianggap sebagai sarana dalam pertumbuhan ekonomi. Para kritikus berpendapat bahwa pendekatan ini dapat menghambat pembangunan ekonomi nasional dan menghambat pembangunan di berbagai sektor. namun, keberhasilan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada transparansi dan efisiensi dalam alokasi investasi.

Dalam upaya memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi menjalin kerjasama dengan Asosiasi Pedagang Asongan NTB. Kolaborasi ini bertujuan memberikan perlindungan sosial bagi seluruh pedagang asongan di NTB yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau oleh sistem jaminan sosial nasional.

Melalui kerjasama ini, seluruh anggota Asosiasi Pedagang Asongan NTB dapat menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dan memperoleh manfaat perlindungan. Seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), serta program jaminan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pekerja sektor informal.

Fajar Lanang, Account Representative BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTB menyatakan bahwa pedagang asongan merupakan bagian penting dari roda perekonomian rakyat.

“Sudah saatnya mereka mendapatkan hak yang sama atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kami sangat mengapresiasi langkah Asosiasi Pedagang Asongan NTB yang proaktif dalam melindungi anggotanya,” ujarnya saat berdialog dengan pengurus Asosiasi Pedagang Asongan NTB sekaligus berbuka puasa bersama di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Mataram, Jumat (21/03/2025).

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Asongan NTB, Kamarudin menyambut positif inisiatif ini.

“Kami menyadari pentingnya perlindungan bagi para pedagang, terutama saat menghadapi risiko kecelakaan kerja atau musibah lainnya. Dengan adanya kerja sama ini, kami ingin memastikan para pedagang tidak lagi bekerja tanpa jaminan keselamatan dan kepastian perlindungan,” kata Komeng sapaannya.

Dalam pelaksanaannya, BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTB akan melakukan sosialisasi langsung kepada para anggota, membuka layanan pendaftaran, serta mempermudah proses pembayaran iuran secara mandiri atau kolektif melalui asosiasi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran para pedagang asongan akan pentingnya jaminan sosial.

Kerjasama ini juga diharapkan menjadi model pemberdayaan dan perlindungan bagi sektor informal lainnya di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial yang lebih inklusif, sehingga tidak ada lagi pekerja yang tertinggal dari sistem perlindungan sosial nasional.

Supratman, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, menekankan bahwa mekanisme ini adalah bagian dari sistem ketatanegaraan yang memungkinkan masyarakat menguji undang-undang yang telah disahkan oleh DPR dan pemerintah.

"Biarkan dia akan diuji, apakah benar bahwa kekhawatiran itu memang sesuatu yang mendasar untuk dilakukan atau tidak," katanya, menanggapi penolakan sejumlah golongan terhadap UU TNI.

Supratman mengimbau masyarakat untuk membiarkan UU TNI yang baru ini dijalankan terlebih dahulu. Jika ada yang merasa keberatan, ada jalur konstitusional seperti judicial review untuk mengujinya.

Ia menegaskan bahwa tidak seharusnya ada dikotomi yang berlebihan antara berbagai kekuatan bangsa, sebab Republik Indonesia didirikan oleh berbagai golongan dan profesi dengan peran yang seimbang dalam membangun negara.

""Intinya, tidak mungkin kita bisa sepakat dalam semua hal karena itu bagian dari takdir kita untuk berdemokrasi. Karena itu, masih ada saluran-saluran lain yang bisa digunakan," katanya.

Dalam kesempatan itu, Supratman memastikan bahwa UU TNI yang telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPR tidak mengandung unsur dwifungsi TNI sebagaimana dikhawatirkan oleh sebagian pihak.

Ia menjelaskan bahwa aturan baru ini justru memberikan batasan yang jelas terkait jabatan sipil yang boleh diisi oleh personel militer.

Terkait kritik mengenai minimnya transparansi dalam pembahasan RUU ini, Supratman membantahnya. Alasannya, pembahasan sudah dilakukan sejak periode sebelumnya.

"Undang-undang ini dulu saya yang menginisiasi waktu di badan legislasi, itu tahun 2024, tapi tidak jadi waktu itu, karena memang pemerintah belum menyelesaikan DIM-nya. Karena itu, menjadi carry over di periode sekarang," katanya.