Puluhan ASN Lombok Utara Diberi Bimtek LKPP Pusat

LOMBOK UTARA, KANALNTB.COM – Sebanyak puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lombok Utara diberi Bimbingan Teknis (Bimtek) oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) pusat. Kegiatan selama dua hari tersebut mulai diselenggarakan pada Kamis, (19/9) bertempat di Hotel Mina Tanjung.

Kabag Administrasi Pengendalian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Lombok Utara Lalu Majemuk mengungkapkan, program tersebut diselenggarakan oleh LKPP dari ratusan kabupaten, Lombok Utara termasuk yang siap dan merespon baik. Maka itu bimtek kali ini bisa berjalan lantaran pula intensnya komunikasi daerah dengan LKPP pusat.


“Ini merupakan schedule LKPP membimbing daerah mana yang sekiranya siap dan merespon. Dan Alhamdulillah semua OPD dari target 60 persen semuanya hadir,” ungkapnya.

ASN yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa, mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabatan Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) diundang mengikuti kegiatan. Meski Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lombok Utara tidak dapat hadir, namun dari hasil ini diharapkan ada bekal pandangan yang sama dari narasumber yang berwenang.

“Sebetulnya konsep kita ada PA dan KPA juga. Tapi karena tidak bisa, jadi yang ada saja. Masalah pekerjaan sampai serah terima ada mekanisme, kenapa ini sangat penting untuk semua unsure yang terkait pengadaan barang dan jasa, supaya pemahaman kita tentang aturan ini sama,” jelasnya.

Salah satu hal yang dibedah dalam bimtek kali ini yakni mengenai pengadaan manakala terjadi bencana. Di mana LKPP menyebut jika hal tersebut boleh dilakukan tanpa melalui proses tander atau penunjukkan langsung (PL). Entah nilai daripada kegiatan dan pengadaan tersebut, ratusan juta atau justru lebih hal tersebut bisa dilakukan sepanjang emergency.

“Kita bedah adanya unge-uneg yang masih kurang yakin atas pemahaman itu. Salah satu contoh ketika terjadi Kahar, gempa seperti kemarin langkah apa yang dilakukan. Supaya kita mendengar langsung dan dikatakan itu boleh,” ucapnya.

Menyangkut progres pengadaan barang dan jasa di Lombok Utara sendiri, hingga sejauh ini Lalu Majemuk membeberkan sudah berjalan dan hanya menyisakan dua kegiatan. Kegiatan yang belum di masukkan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) yaitu pembangunan fisik di RSUD Tanjung senilai Rp 1 milliar lebih dan pengadaan terop di Dinas Pertanian yang nilainya Rp 300 juta.

“Yang tersisa sekarang hanya 2 paket. Untuk rumah sakit yang dulu (sebelum gempa) sudah direncanakan tapi tim assessment memutus kontrak. Dari silpa DAK yang dialokasikan diperbolehkan menurut aturan untuk digunakan kembali, ini yang menyesuaikan tetapi tidak dua lantai seperti konsep awal. Kemudian yang satunya pengadaan terop di Dinas Pertanian intinya dari sekian yang ada di dalam sirup hanya 2 paket yang belum dimasukkan,” bebernya.