BANDUNG – Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digelar di Kota Bandung, Senin (7/9) menuai protes keras dari ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Kita Indonesia dengan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate.
Berdasarkan pantauan, para peserta aksi membawa sejumlah poster yang berisi penolakan atas gerakan KAMI, seperti “Bantu Pemerintah Atasi Krisis Jangan Malah Mengganggu”, “Jangan Tulari Rakyat dengan Virus Kebencian pada Pemerintah”, dan sebagainya.
Koordinator aksi, Fadhol mengatakan, pihaknya mempertanyakan gerakan yang dilakukan KAMI. Karena, pihaknya menilai, bukan lagi sebagai gerakan moral tapi sudah menjurus ke arah politik.
“Kami sadar akan hukum dan sadar akan kepentingan siapa di balik semua ini. Karena jika KAMI mengatasnamakan gerakan moral, ini justru ada indikasi gerakan makar. Artinya kita sudah tahu jenis dari gerakan tersebut, dan menjadi pertanyaan kita apakah murni gerakan moral atau gerakan politik,” bebernya.
Indikasi itu, diutarakan dia, terlihat dari adanya tuntutan dari sejumlah tokoh KAMI untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR yang condong ke arah penurunan pimpinan negara, dalam hal ini presiden.
Dia menerangkan, secara prosedur hukum melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dengan sistem presidensial yang dianut negara, tidak serta merta bisa menurunkan seorang presiden
“Artinya secara konstitusi mekanisme pelengseran presiden itu sudah diatur. Salah satunya bahwa presiden itu bisa dilengserkan bila adanya penghianatan terhadap negara dan tindak pidana korupsi. Jadi KAMI jangan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Itu sudah jelas bahwa gerakan itu hanya kepentingan politik dengan dalih kepentingan rakyat,” tegas dia.
Tak hanya menyampaikan aspirasi mereka, para peserta aksi juga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tampak saat seorang orator sedang berbicara, massa terap gunakan masker dan saling menjaga jarak. Aksi berjalan damai dengan pengawalan sejumlah petugas kepolisian.
Terpisah, deklarasi KAMI Jawa Barat sempat mengalami dua kali pembatalan sepihak oleh pengelola gedung sewa. Pihak KAMI Jabar pun akhirnya menggelar deklarasi di sebuah rumah di Kota Bandung.
“Kemarin Balai Sartika (Bikasoga) dipersiapkan kemudian dibatalkan. Saya tersenyum 10 kali,” ujar Inisiator KAMI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo saat menghadiri deklarasi KAMI Jabar.
“Kemudian di Grand Pasundan sudah dipersiapkan, oleh Satgas Covid diberi izin, tapi kemudian didemo, ditarik lagi surat dari Satgas COVID-19. Saya tersenyum 100 kali,” ucap mantan Panglima TNI itu melanjutkan.
Selain itu, terjadi juga reaksi penolakan dari Aliansi Masyarakat Cipayung yang berunjuk rasa di Gedung Sate, seberang Mapolrestabes Bandung dan Hotel Grand Pasundan. Mereka menyebut deklarasi KAMI rawan makar dan berpotensi menjadi klaster COVID-19.
Meski sempat mengalami kendala, ucap Gatot, usaha yang dilakukan oleh penggerak KAMI di Jabar membuahkan hasil. Pasalnya, tak hanya deklarasi yang dilakukan tapi juga disambung dengan aksi di Gedung Sate.
“Karena Allah SWT punya rencana luar biasa di Bandung. Di sini di tempat ini kita deklarasi, dan di sana bisa bersama-sama di Gedung Sate. Ini bukan rencana manusia, kita tidak boleh marah. Jadi saya selalu ingatkan untuk selalu tersenyum, sebagai bentuk syukur. Jangan marah yang hanya membuang-buang energi,” tutur Gatot.
Dalam deklarasi yang dihadiri Mantan Ketua Umum PP Muhamaddiyah Din Syamsudin, Ketua Khittah Nahdlatul Ulama Rochmat Wahab dan Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu itu, Gatot bercerita mengenai hutangnya ke Bumi Siliwangi. (tur/drx)
Post a Comment