LOMBOK TENGAH | TGH Ma’arif Makmun menegaskan menolak deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang direncanakan di laksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Rais Syuriah Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Lombok Tengah itu menilai, kritikan -kritikan yang disampaikan KAMI terhadap pemerintah Republik Indonesia.”Saya tidak tahu menahu masalah KAMI. Dari segi pribadi, saya sudah jelas selaku NU, sudah ada komando, menilai kurang pas terhadap kritikaan yang disampaikan KAMI terhadap Pemerintah yang sah. Kritik boleh, tapi jangan sampai merongrong wibawa Pemerintah. Boleh menyampaikan kritikan terhadap pemerintah, tetapi keberhasilan dan kebaikan pemerintah juga harus ditonjolkan, terlebih lagi saat ini Pemerintah sedang berjuang menghadapai Pandemi Covid-19,”ucap TGH Ma’arif Makmun saat ditemui suaralomboknews.com, Senin (28/9/2020).Pengasuh Pondok Pesantren Manhalul Ma’arif di Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah itu mengaku tidak setuju jika Pemerintah melarang pemutaran Film G30S PKI yang diputar setiap tanggal 30 September dan tidak setuju jika Pemerintah menghapus mata pelajaran Sejarah seperti yang banyak diperbincangkan akhir – akhir ini oleh sejumlah pihak.”Masalah menghapus mata pelajaran Sejarah dan larangan pemutaran Film G30S PKI, saya sebagai seorang NU sangat tidak setuju. Dan kritikan – kritikan yang disampaikan oleh KAMI ada benarnya, tetapi keritikan – kritikan oleh KAMI kepada pemerintah itu juga harus berimbang, dan kritikan bisa disapaikan dengan baik, terlebih lagi banyak masyarakat di Desa – Desa tidak tahu apa itu KAMI, karena seburuk -buruknya Pemerintah,kita harus taat terhadap pemerintah yang sah. Jadi kritik boleh, tetapi kebaikan dan keberhasilan pemerintah juga harus disampaikan,”ungkap TGH Ma’arif
TGH Ma’arif menegaskan, dirinya bersama seluruh Warga NU tidak akan hadir jika diundang Deklarasi KAMI, baik Deklarasi ditingkat Kabupaten maupun Provinsi.
TGH Ma’arif juga mengimbau kepada seluruh Tokoh Agama baik itu dari NU, NW dan Muhamadiyah termasuk Organisasi Masyarakat (Ormas) maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk tidak ikut dalam Deklarasi KAMI di NTB, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah.”Jika diundang Deklarasi KAMI, saya tidak akan hadir, dan mungkin saya tidak akan diundang karena tidak sejalan dengan KAMI, sampai dengan hari ini (Senin,28/9) tidak ada undangan Deklarasi dari KAMI. Untuk itu saya mengimbau, mari NU berjalan sesuai dengan pemikiran NU, NW berjalan sesuai dengan pemikiran NW dan Muhamadiyah berjalan sesuai dengan dengan pemikiran Muhamadiyah, jangan dirasuki pemikiran Baru. Dan Khusus untuk seluruh warga NU untuk tidak hadir atau ikut dalam kegiatan Deklarasi KAMI,”imbaunya. [slNews – rul] Sumber : suaralomboknews.com
TGH Ma’arif juga mengimbau kepada seluruh Tokoh Agama baik itu dari NU, NW dan Muhamadiyah termasuk Organisasi Masyarakat (Ormas) maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk tidak ikut dalam Deklarasi KAMI di NTB, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah.”Jika diundang Deklarasi KAMI, saya tidak akan hadir, dan mungkin saya tidak akan diundang karena tidak sejalan dengan KAMI, sampai dengan hari ini (Senin,28/9) tidak ada undangan Deklarasi dari KAMI. Untuk itu saya mengimbau, mari NU berjalan sesuai dengan pemikiran NU, NW berjalan sesuai dengan pemikiran NW dan Muhamadiyah berjalan sesuai dengan dengan pemikiran Muhamadiyah, jangan dirasuki pemikiran Baru. Dan Khusus untuk seluruh warga NU untuk tidak hadir atau ikut dalam kegiatan Deklarasi KAMI,”imbaunya. [slNews – rul] Sumber : suaralomboknews.com
 yang direncanakan di laksanakan...){kind=link}
Post a Comment