Para tokoh Muslim asli Papua sepakat mendukung keberlangsungan Otonomi Khusus (Otsus) Papua tetap berlanjut di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Hal ini terlihat dalam kegiatan Talk Show Kebangsaan dalam Perspektif Tokoh Muslim Papua yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah IAIN Fattahul Milik Papua di Abepura, Kamis (12/11/2020).

Ketua MUI Provinsi Papua KH. Saiful Islam Al Fayage dalam kesempatan tersebut menyebut selayaknya masyarakat Papua mendukung keberlangsungan Otsus Papua, meski ada kekurangan namun tetap dilanjutkan untuk perbaikan Kesejahteraan dan SDM Papua. (BACA JUGA: Ada Ibu Cantik dari Medan Selayang Laporkan Akhyar Nasution ke Bawaslu)

"Saya mengatakan otsus tetap jalan tapi perlu direkonstruksi. Karena otsus ini adalah sebuah kebijakan negara agar orang Papua bisa bersaing dengan saudaranya diluar Papua,"katanya.

Namun kata dia, pelaksanaan otsus yang masih berlangsung pada rentan 2001-2021 ini harus dilakukan rekonstruksi. Kelompok penolak otsus juga dinilai terlalu phobia dengan otsus.

"Otsus lanjut tapi harus direkonstruksi. Saya katakan juga, otsus berakhir lalu Papua Merdeka itu tidak semudah itu, merdeka tidak segampang itu. Papua itu dicatat dalam PBB itu dua kali, tidak akan mudah, dan masih ada Freeport," ucapnya.

Sementara Thoha Al Hamid, tokoh Muslim Papua sekaligus pengurus KAHMI Papua turut menyampaikan hal yang sama. Menurutnya kelompok penolakan Otsus hanya dijadikan sebagai perlindungan elit Papua yang telah menghabiskan dana Otsus itu.

"Karena dorang (mereka) elit ini tidak mau diperiksa terkait penggunaan dana otsus maka dia suruh kelompok Papua merdeka suruh maju dan tolak otsus. Ini politik baku tipu," katanya. (BACA JUGA: Sejumlah Tokoh Papua Ingin Otsus Papua Dilanjutkan)

Thoha Al Hamid yang juga salah satu pejuanh perjuangan otsus kala itu bersama tokoh-tokoh Papua lain ini, meminta semua warga masyarakat melihat realita yang terjadi. otsus sudah memberikan perbaikan kesejahteraan dan perbaikan SDM di Papua.

"Kita hidup ini realistis, jalan itu lihat buka mata lebar- lebar lihat keadaan. Sekolah makin pintar, otak pakai untuj melihat perkembangan. Jadi sudah ada hasilnya tapi ditolak. Saya sangat berharap nantinya otsus berlanjut untuk dananya ada yang independen mengelolah. Bukan lagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota," pungkasnya.