PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada serentak akan diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan kata pengantar pada rapat persiapan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 yang diunggah akun YouTube Sekretariat Kabinet RI pada Minggu, 10 April 2022.
Presiden Jokowi menyebut bahwa pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden akan digelar pada 14 Februari 2022, sedangkan Pilkada 2024 akan digelar di bulan November 2024.
"Seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak sudah ditetapkan," ujar Jokowi.
"Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spkekulasi yang isunya beda di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan soal tiga periode, karena jelas kita sudah sepakat Pemilu dilaksanakan di 14 Februari 2024 dan Pilkada di November 2024. Sudah jelas semuanya," ucapnya.
Lebih lanjut, ujar Jokowi, tahapan Pemilu itu akan dimulai dipertengahan Juni 2022, di mana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang bahwa tahapan Pemilu diselenggarakan 20 bulan sebelum pemungutan suara.
Jokowi menambahkan bahwa pemerintah juga akan melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait dengan persiapan Pemilu dan Pilkada. Namun sebelum itu, pemerintah akan lebih dulu melakukan pelantikan KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 pada 12 April 2022 mendatang.
"Oleh sebab itu nanti kita perlu berbicara dengan KPU dan Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini agar persiapan Pemilu dan Pilkada yang kita belum punya pengalaman serentak itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang," kata Jokowi.
Seperti diketahui, wacana penundaan Pemilu menjadi perbincangan publik setelah beberapa partai politik (parpol) menyerukan hal tersebut.
PKB, PAN, dan Golkar sepakat jika Pemilu 2024 ditunda. Mereka mengklaim penundaan tersebut merupakan keinginan rakyat.
Post a Comment