Infrastruktur merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan percepatan pembangunan nasional, terutama di bidang ekonomi, dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju dan demokratis. Pembangunan infrastruktur juga dapat meningkatkan pemerataan pendapatan yang akan mampu menekan angka kemiskinan.
Hal tersebut ditegaskan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto saat menjadi keynote speaker dalam acara forum group discussion (FGD) bertajuk Pengembangan Infrastruktur untuk Percepatan Pembangunan Perekonomian Nasional di Jakarta, Kamis (24/2).
Djoko menambahkan, pembangunan di bidang infrastruktur cakupannya sangat luas. Selain menyangkut infrastruktur yang bersifat ke-PU-an (misalnya jalan, jembatan,maupunpenyediaan air bersih), pembangunan infrastruktur juga mencakup prasarana lain semisal pelabuhan, listrik, bandara, dan sebagainya. Oleh karena itu, Kementerian PU selalu bekerja sama dengan instansi lain dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur. Setiap pembangunan perlu terintegrasi sehingga hasilnya akan lebih efektif, katanya.
Menteri PU mencontohkan, di bidang jalan, Kementerian PU telah melaksanakan pembangunandan akan terus mengembangkan jalan trans, baik itu di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Papua. Selain itu, akan dipercepat pula pembangunan jalan tol, terutama yang kontraknya sudah ditandatangani. Kita juga mendorong pembangunan jalan tol di luar Jawa, misalnya Pekanbaru-Dumai dan Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi di Sumatera serta Manado-Bitung di Sulawesi, papar Djoko.
Djoko mengatakan, pihaknya sangat mendukung pembangunan sarana transportasi antar moda. Menurutnya, selain membangun jalan, kita juga perlu memperhatikan penyediaan rel kereta api, bandara, serta sarana lainnya. Di Jawa ini, beban jalan sudah terlampau berat sebab lebih dari 90 persen transportasi menggunakan jalur darat. Kita perlu mengembangkan moda transportasi yang lain, jelasnya.
Dirinya juga mengingatkan perlunya penggunaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai pedoman dalam melakukan pembangunan. RTRW ini keberadaannya sangat penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dalam pembangunan. Oleh karena itu, Djoko berharap agar setiap provinsi menyelesaikan RTRW-nya.
Menteri PU menyampaikan bahwa pemerintah telah melaksanakan upaya-upaya pemberantasan kemiskinan melalui program-program yang terbagi atas 3 klaster dan sedang ditambah 1 klaster lagi. Ketiga klaster tersebut adalah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Program PNPM ini sangat mendapat tanggapan positif, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat. Misalnya, kalau PNPM di perkotaan, setiap kelurahan mendapatkan Rp 300 juta. Uang tersebut bebas dimanfaatkan, apakah akan digunakan untuk training (pelatihan), perbaikan infrastruktur lingkungan, maupun sebagai modal bergulir, kata Djoko mencontohkan.
Ketiga klaster tersebut bahkan akan ditambah lagi dengan klaster keempat, yang meliputi penyediaan rumah murah untuk masyarakat miskin, sarana transportasi yang hemat biaya, penyediaan air bersih untuk seluruh rakyat Indonesia di tahun 2025, serta penanganan masyarakat miskin di pinggiran kota. (ifn)
Post a Comment