Jalan Trans Papua merupakan jalan nasional yang
menghubungkan Kota Jayapura dengan 8 Kabupaten di daerah Pegunungan Tengah
Papua. Pembangunan infrastruktur di Papua menjadi fokus pemerintahan yang
bertujuan untuk menciptakan keadilan, mengurangi kesenjangan pendapatan dan
kesenjangan antar wilayah, serta mengurangi tingginya harga di masing-masing
wilayah selain itu tujuan dan proyek ini untuk meningkatkan ekonomi di Provinsi
Papua serta meningkatkan ketersediaan jaringan jalan, mengingat Jalan Trans
Papua Ruas Jayapura-Mamberamo adalah bagian dari jalan non tol di Papua yang
merupakan tulang punggung regional Pulau Papua.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Papua Barat,
Mauluddin Said mengatakan pihaknya terus berupaya membangun dan memelihara
jalan trans Papua serta jembatan agar mempermudah akses ke tempat parawisata di
bumi Cendrawasih. Program-program unggulan atau pekerjaan yang diprioritaskan
pada jalur utama Trans Papua yang menjadi kewenangan BPJN Papua Barat yakni
Trans Papua Segmen I dan Segmen II. Kedua Segmen ruas Jalan Nasional ini
melintasi beberapa tempat wisata yang berada di Provinsi Papua Barat, antara
lain Danau Anggi di Pegunungan Arfak, Gunung Botak di Manokwari, Teluk
Cenderawasih di Wasior, dan Teluk Triton di Kaimana. Sedangkan di Papua Barat
Daya terdapat Raja Ampat di Sorong), Puncak Petik Bintang dan Danau Framu di
Maybrat.
Dampak positif pembangunan sangat dirasakan oleh
masyarakat, antara lain adanya berbagai aktivitas ekonomi baru seperti
pemukiman, perkebunan, pertanian dan lain sebagainya, sehingga dapat meratakan
ekonomi karena terbukanya akses-akses menuju seluruh wilayah.
Pihaknya menjelaskan bahwa salah satu wisata yang menarik
di Negeri Cendrawasih yaitu Gunung Botak Manokwari. Wisata ini seperti berada
dalam teluk dikelilingi dengan daerah-daerah perbukitan, dan tempat yang begitu
jernih dan alamiah, serta didukung dengan akses jalan yang sudah teraspal
dengan kemantapan sudah 86 persen per saat ini, dan diprediksikan per 31
Desember 2023 kondisi mantap mencapai 89 persen.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pembangunan
infrastruktur di Papua telah menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Sebagai
satu koridor ekonomi, wilayah Papua akan mendapat proyek investasi berbasis
sumber daya alam, pengembangan kawasan khusus, sampai dengan penciptaan
pusat-pusat perekonomian baru. Oleh karena itu, perlu peran aktif seluruh
masyarakat untuk terus mengawal pembangunan di Tanah Papua agar berjalan
maksimal dan dapat bermanfaat positif bagi bumi Cenderawasih.
Langkah membangun infrastruktur di Papua nantinya akan
membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari
darat maupun multimoda, di antaranya yakni pembangunan Jalan Trans Papua dengan
total panjang 3.462 kilometer.
Papua memiliki banyak sekali potensi, baik sumber daya alam
maupun sumber daya manusia, dan pemerintah ingin agar wilayah tersebut lebih
maju dengan potensi tersebut. Sehingga Presiden Jokowi melihat potensi tersebut
dengan memperluas pembangunan infrastruktur agar Papua lebih baik lagi.
Pembangunan infrastruktur Papua memang baru dimulai pada
tahun 1970 sehingga ada gap pembangunan yang terjadi selama beberapa tahun
belakangan dengan provinsi lain di Indonesia. Tapi dengan pembangunan
infrasktrukur yang masif, akan memangkas dan menyetarakan Papua dengan wilayah
lain. Pembangunan infrastruktur tersebut, dapat meningkatkan roda perekonomian
di tanah Papua. Mulai dari sektor produksi hingga distribusi barang dan jasa ke
pasar.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Heidy
Rahadian mengatakan fokus pembangunan infrastruktur jalan kini adalah
menyelesaikan pembangunan ruas Jayapura-Wamena yang ditargetkan rampung sebelum
berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tahun 2024
mendatang. Sementara, Panjang jalan
Trans Papua dari Jayapura ke Wamena yakni 575 km, melewati dua kabupaten yaitu
Keerom dan Yalimo. Pemerintah membuka berbagai opsi, termasuk Kerjasama
Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam membangun proyek ini.
Pemerintah tidak menutup kemungkinan akan membuka kerja
sama dengan berbagai pihak, termasuk swasta. Apalagi pemerintah mengklaim
swasta sudah ada yang berminat, mengingat biaya untuk menggarap proyek ini
sangat besar. Sebagai perbandingan, nilai investasi proyek Trans-Papua khusus
segmen Mamberamo-Elelim sepanjang 51,4 km aja, biayanya mencapai Rp 3,52
triliun dengan masa konsesi mencapai 15 tahun. Adapun skema pengembalian
investasi melalui availability payment atau pembayaran secara berkala dari
Menteri/Kepala Lembaga kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan
infrastruktur.
Pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia
memperlihatkan keseriusan pemerintahan era Presiden Jokowi untuk memajukan
Papua. Jika infrastruktur telah terbangun, diharapkan jarak antar wilayah serta
kantor pemerintah provinsi dengan rakyat akan makin dekat. Sehingga, potensi
alam dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat asli
Papua. Oleh karena itu, perlu dukungan penuh dari masyarakat dalam pengembangan
infrastruktur di Papua ini. Rakyat menyadari bahwa pembangunan besar-besaran
dilakukan untuk tujuan yang baik dan demi kemajuan mereka. Dengan integrasi dan
kerja sama maka pengembangan infrastruktur akan berjalan dengan baik dan tepat
waktu.
Post a Comment