Bawaslu NTB Antisipasi Politisasi SARA di Pilkada 2024

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB telah melakukan pemetaan daerah rawan pelanggaran pemilu untuk Pilkada serentak 2024. Kadiv Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu NTB Hasan Basri menerangkan jika proses pemetaan daerah rawan sudah dilakukan.

“Pemetaan sudah kami lakukan. Saat ini dalam proses analisis oleh Bawaslu RI. Setelah dirilis secara nasional, baru kami bisa sampaikan ke publik,” kata Hasan pada Lombok Post, kemarin (28/7).

Dari analisis sementara yang dihasilkan dalam pemetaan daerah rawan pelanggaran pemilu tersebut, kata Hasan, jenis pelanggaran pemilu yang mendominasi masih terpusat di politik uang, netralitas ASN, dan politisasi Suku, Agama dan Ras (SARA). 

“Salah satu yang kami anggap rawan di Pilkada 2024 nanti adalah politisasi SARA ini. Di undang-undang sudah jelas Suku, Agama dan Ras ini memang tidak boleh,” jelasnya.

Ia menerangkan, NTB dibangun oleh semua suku, agama, dan ras. Hasan menegaskan, salah satu yang ditekankan Bawaslu NTB hari ini adalah mencegah terjadinya polititasi Sara tersebut. Terutama dalam perhelatan Pilkada.

“Kalau politisasi Sara ini tetap di pelihara kapan majunya NTB. Karena itu kami ingatkan, Sara ini sudah jelas ada sanksinya,” tegasnya.

Lebih jauh, Hasan menerangkan jika yang berkontestasi di Pilkada NTB 2024 adalah putri-putri terbaik NTB. Ia menuturkan, alasan seseorang memilih berdasarkan kesamaan visi, suku, agama, atau ras tentu sah-sah saja.

“Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi yang tidak boleh ini kan ketika SARA itu digunakan untuk berkampanye. Mengajak orang lain untuk memilih atau tidak memilih calon berdasarkan SARA. Seperti jangan pilih ini karena dia bukan orang sasak, dan lain sebagainya,”  papar Hasan.

Karena itu juga, sembari menunggu hasil pemetaan daerah rawan pemilu, pihaknya tengah menyusun strategi pencegahan politisasi Sara. Salah satunya dengan menggandeng Ormas keagamaan, kebudayaan, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. 

“NTB ini miliki kita semua. Kami haqqul yakin, warga NTB sudah dewasa dalam menentukan pilihannya. Sudah berpengalaman dari Pemilu dan Pilkada. Kami juga berharap para elit politik dan masyarakat bisa bersama-sama mencegah terjadinya politisasi Sara ini,” terangnya.