Penjabat Gubernur Nusa Tenggara
Barat (NTB), Mayjen (Purn) Dr. Hassanudin, mengingatkan seluruh Aparatur Sipil
Negara (ASN) di lingkup Pemprov NTB akan pentingnya menjaga netralitas dalam
Pilkada 2024. Hassanudin berkomitmen untuk mengawal netralitas ASN sesuai
dengan aturan yang berlaku.
Hassanudin juga meminta seluruh
jajaran untuk mengantisipasi berbagai isu potensial yang mungkin muncul di NTB,
seperti masalah kekeringan, peredaran narkoba, pelaksanaan Pilkada serentak
2024, serta event nasional dan internasional seperti MotoGP Mandalika 2024 dan
PON di Sumut-Aceh. "Isu-isu sosial seperti pernikahan dini dan stunting
juga menjadi perhatian khusus," katanya.
Lebih lanjut, Hassanudin mengajak
seluruh Kepala OPD untuk melanjutkan capaian dan prestasi yang telah diraih
oleh pimpinan sebelumnya. Ia menekankan pentingnya sinergi dalam melaksanakan
program-program yang masih belum optimal agar target pembangunan dapat
tercapai.
Senada dengan Hassanudin, Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB, Ruslan
Abdul Gani, juga menekankan pentingnya netralitas ASN dalam Pilkada 2024.
Menurut Ruslan, netralitas ini tidak hanya berlaku bagi ASN tetapi juga bagi
TNI dan Polri.
"Netralitas antara TNI/Polri
dan ASN berbeda. ASN boleh memilih, tetapi TNI/Polri tidak boleh memilih,"
jelas Ruslan.
Ruslan juga mengingatkan
masyarakat bahwa mereka dapat melaporkan ASN yang tidak netral dalam Pilkada
serentak 2024 ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Laporan tersebut akan
dikaji dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu.
"Masyarakat silakan melapor
ke Bawaslu. Laporan tersebut akan diklarifikasi untuk memastikan apakah benar
ada pelanggaran netralitas," kata Ruslan.
Post a Comment