KPU Provinsi NTB mulai melakukan koordinasi penyusunan dan penetapan jumlah kebutuhan logistik Pilkada yang akan diberikan kepada KPU kabupaten/kota se-NTB.
Kadiv Perencanaan Data dan Informasi KPU NTB, Halidy turut menambahkan bahwa pengadaan logistik merupakan kunci pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan harus dilakukan dengan tepat dalam segala hal.
"Pengadaan logistik harus tepat jumlah, tepat waktu, tepat pelaksanaan, tepat jenis. Alat kelengkapan harus benar-benar terlaksana dengan baik," tegasnya Jumat (6/9/2024).
KPU akan melaksanakan setiap keputusan terkait logistik dengan baik agar proses Pilkada dapat berjalan dengan baik.
“Pada prinsipnya, KPU sebagai pelaksana, apapun keputusan yang diambil maka kita akan laksanakan dengan baik,” ujarnya.
Mulainya tahapan logistik ini menandakan semakin dekatnya tahapan pemungutan suara.
Kadiv Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU NTB, Zuriati, KPU NTB tidak mengalami kesulitan dalam memetakan pembiayaan dan pengadaan logistik, meski PKPU terkait Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara belum terbit.
Zuriati menegaskan kewenangan dalam pengadaan logistik, agar tidak terjadi duplikasi anggaran antara KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Juga soal pembagian kewenangan pengadaan logistik dan pentingnya mitigasi risiko dalam proses tersebut.
Post a Comment