Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Kapolda Nusa Tenggara Barat, Irjen Pol. Raden Umar Faroq, S.H., M.Hum., menekankan pentingnya sinergi antar-lembaga dan netralitas aparat negara. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang digelar pada Jumat (6/9/2024).
Dalam pertemuan tersebut, Kapolda NTB menegaskan, keberhasilan pemilihan yang aman dan damai merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak terkait, termasuk Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan. Sinergi antar-lembaga ini sangat dibutuhkan untuk memastikan setiap tahapan pemilu berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil.
Kapolda menyadari tantangan yang dihadapi saat ini, termasuk fenomena post-truth di mana informasi yang salah atau hoaks dapat dengan mudah menyebar di tengah masyarakat. Ia memperingatkan bahwa isu seperti kampanye hitam dan politik identitas berpotensi merusak proses demokrasi.
"Oleh karena itu, kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya secara proaktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mendapatkan informasi yang benar," ujarnya.
Salah satu isu krusial yang diangkat dalam rapat tersebut adalah ancaman narkopolitik dan aliran dana gelap. Kapolda NTB menekankan bahwa seluruh elemen harus tetap waspada terhadap potensi gangguan ini. Di sisi lain, netralitas aparat negara, termasuk Polri dan ASN, ditekankan sebagai faktor kunci dalam menjaga integritas pemilu. Irjen Pol. Umar Faroq dengan tegas mengingatkan agar seluruh anggota kepolisian tidak terlibat dalam politik praktis.
Dalam konteks pengawasan dan penegakan hukum, Kapolda mendorong peningkatan kompetensi anggota Sentra Gakkumdu agar lebih memahami dan menguasai peraturan yang berlaku. Langkah ini dianggap penting untuk menghadapi pelanggaran pemilu secara cepat dan tepat.
Rapat ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan kondisi yang kondusif menuju Pilkada 2024 yang damai dan aman. Kolaborasi erat antara lembaga penegak hukum dan pengawas pemilu menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas daerah dan memastikan pelaksanaan Pilkada yang sesuai dengan prinsip demokrasi.
Dengan berbagai upaya ini, diharapkan Pilkada NTB pada 27 November 2024 mendatang dapat berlangsung lancar tanpa gangguan, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi negara tetap terjaga.
Post a Comment