Ratusan ASN NTB Ikuti Sosialisasi Penanganan Pelanggaran Netralitas pada Pilkada NTB 2024

Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mengikuti sosialisasi penanganan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat atau Pilgub NTB 2024 yang diinisiasi oleh Bawaslu NTB, Senin 2 September 2024.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarrakat Bawaslu NTB, Hasan Basri mengatakan, sosialisasi ini sebagai upaya Bawaslu NTB meminimalisir pelanggaran netralitas ASN pada pemilihan tahun 2024.

"Kerja Bawaslu dalam mensukseskan pemilu tidak sebatas penanganan pelanggaran, melainkan memaksimalkan langkah-langkah pencegahan, termasuk terhadap pelanggaran netralitas ASN," ujarnya.

"Pemilu kemarin Provinsi NTB masuk 5 besar dalam kerawanan netralitas ASN. Salah satu sebab tingginya kasus tersebut akibat nepotisme masih marak terjadi disekitar kita, sehingga sedikit sebab kurangnya netralitas di NTB," kata Hasan.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu NTB, Umar Achmad Seth mengingatkan ASN harus memegang teguh kode etik dan undang-undang ASN sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

"ASN tidak boleh terpengaruh dan terlibat dalam politik praktis, karena akan ada konsekuensi apabila ASN tidak netral," tegasnya.

Menurut Umar, sejatinya ASN nantinya memberikan contoh kepada masyarakat dalam berperilaku profesional, dan bebas intervensi dalam menentukan pilihannya dalam Pemilu atau Pilkada.

"Kami harap ASN bisa menjadi contoh menjaga netralitas di tengah-tengah masyarakat," tuturnya.

Plh Inspektorat NTB Wirawan MENYEBUTKAN pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sudah di depan mata. Partisipasi ASN dalam mensukseskan pemilu ini sangatlah penting.

"ASN memiliki peran yang strategis untuk mewujudkan pemilihan berintegritas dan harus menjaga jarak dengan politik praktis serta mematuhi kode etik ASN," katanya.

Ia meminta ASN harus berhati- hati menempatkan posisi yang aman, karena kalau maju dia kena kalau mundur dia juga kena.

"Artinya, ASN harus mengedepankan Netralitas, dan siapapun yang dipilih harus mencerminkan integritas dan kredibilitas sebagai ASN. Sehingga, ASN di NTB menjadi wajah yang profesional sebagai ASN yang menjunjung tinggi netralitas," kata Wirawan menambahkan.