Bakesbangpol NTB Petakan Kerawanan Pilkada Serentak 2024

 


Pemprov melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) NTB memetakan potensi kerawanan selama tahapan kampanye hingga pencoblosan Pilkada Serentak 2024.


Kepala Bakesbangpol NTB, Ruslan Abdul Gani, mengatakan, pemetaan konflik sosial sangat penting agar Pilkada Serentak 2024 di wilayah NTB berjalan aman dan lancar.


Menurut dia, kerawanan yang akan timbul selama tahapan kampanye hingga pencoblosan adalah kerawanan sosial seperti konflik antarkelompok pendukung pasangan calon, penyebaran hoaks dan eksploitasi isu SARA (suku, agama, ras dan antargolongan).


Selanjutnya, kerawanan politik seperti intimidasi terhadap pasangan calon, pendukung dan penyelenggara serta upaya manipulasi hasil Pilkada. “Potensi kerawanan keamanan seperti konflik penolakan hasil Pilkada juga menjadi perhatian, termasuk kerawanan logistik pada saat pendistribusian yang kini berlangsung juga menjadi perhatian kami,” ujar Ruslan, Selasa (29/10/2024).


Dia menegaskan penanganan konflik sosial dalam Pilkada bukan hanya tugas dari Polri dan TNI saja. ASN, termasuk juga masyarakat, memiliki andil untuk menjaga dan mewujudkan Pilkada yang aman. Ruslan juga mengajak seluruh ASN untuk tetap menjaga netralitas dalam Pilkada, dan membantu tugas TNI dan Polri dalam menjaga kondusivitas wilayah.


Lebih jauh diuraikan, sesuai data Bakesbangpol, Bawaslu, dan kepolisian, terdapat sejumlah isu yang dapat berpotensi menjadi pemicu terjadinya konflik sosial dalam Pilkada 2024 di wilayah NTB yang memiliki dua kepulauan yakni, Pulau Lombok dan Sumbawa, serta 10 kabupaten/kota.


Tingkatnya bervariasi mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Isu itu misalnya netralitas ASN, TNI, dan Polri, kemudian isu adanya gugatan hasil Pilkada, sengketa proses, kampanye di luar jadwal, pelanggaran pada pemungutan dan penghitungan suara, serta perubahan hasil rekapitulasi suara.


Kerawanan konflik lainnya adalah perusakan alat peraga sosialisasi pada masa pra dan kampanye, yang berpotensi pada pelanggaran pidana umum.


Menurutnya, potensi kerawanan tersebut sangat dimungkinkan terjadi hampir di seluruh tahapan, secara khusus terjadi pada tahapan pendaftaran, pra-kampanye dan kampanye, tahapan pemungutan suara, tahapan penghitungan, dan rekapitulasi suara.


Ruslan mengingatkan semua pihak lembaga dan elemen masyarakat agar memiliki persepsi yang sama untuk menjaga Pilkada Serentak 2024 berjalan aman dan lancar. “Mari sama-sama mewujudkan Pilkada NTB yang aman, tertib, dan memberikan hasil terbaik untuk masyarakat,” ajaknya.

Share this:

Post a Comment

 
Copyright © infontbnow. Designed by OddThemes