Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas mengenai tindak lanjut kesiapan lahan dan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu (13/03/2024), di Istana Merdeka, Jakarta.

“Tadi ada rapat internal yang dipimpin oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden tentang percepatan lahan, penyediaan lahan untuk investasi di IKN,” ungkap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dalam keterangan pers usai menghadiri ratas.

Dalam rapat, ungkap Basuki, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai model transformasi bekerja dan mempercepat penyediaan lahan untuk investasi. Pembangunan IKN ditargetkan tidak hanya sekadar memindahkan ibu kota, melainkan juga sebagai contoh transformasi bekerja yang efisien dan cepat serta contoh bagi pemerintah daerah lainnya.

“Beliau menyampaikan bahwa pembangunan di IKN ini akan menjadi contoh, sekali lagi, bukan hanya memindahkan ibu kota tetapi contoh transformasi bekerja yang lebih cepat. Jadi kami, terutama dari Otorita, diminta untuk bekerjanya memang bisa menjadi contoh bagi pemda-pemda se-Indonesia nantinya,” ujarnya.

Terkait percepatan lahan untuk investasi, Presiden memberikan arahan untuk memperjelas dan mempercepat status lahan, terutama dalam pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan lahan untuk investasi.

“Jangan sampai malah Otorita ini terbawa sistem langgam birokrasi yang berbelit-belit dan lambat,” tegas Basuki.

Selain itu, Presiden juga memerintahkan agar disediakan fasilitas atau desk khusus untuk melayani pengaduan investor serta ditunjuk penanggung jawab atau person-in-charge (PIC) untuk berkomunikasi secara intens dengan para investor.

“Jadi apakah satu PIC untuk satu investor atau satu PIC untuk lima investor, atau satu PIC untuk sepuluh investor. Sehingga, investor itu bisa komunikasi intens dengan pejabat IKN itu yang namanya PIC itu,” kata Menteri PUPR.

Mengenai progres pembangunan, diungkapkan Menteri PUPR bahwa infrastruktur dasar seperti air bersih dan jalan tol ditargetkan rampung pada pertengahan 2024. Jika infrastruktur pendukung sudah siap, Basuki menjelaskan, Presiden Jokowi berencana mulai berkantor di IKN.

“Jadi utama air dan airport dan itu akan insyaallah itu Juli sudah siap. Makanya nanti 17 Agustus-an insyaallah bisa dilakukan di sana dan beliau akan berkantor di sana,” ungkap Basuki.

Sementara itu Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengungkapkan bahwa nilai investasi di IKN sudah mendekati Rp49,6 triliun dengan 32 institusi yang telah melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking.

“Tentu kita akan mewujudkan apa yang sudah di-groundbreaking itu, untuk diwujudkan sesegera mungkin. Itu tadi yang kita juga lihat bahwa investasi ini perlu sesegera mungkin kita realisasikan di lapangan sehingga ekosistem tadi terbentuk,” kata Bambang. (FID/TGH/UN)

Read more: https://setkab.go.id/presiden-jokowi-targetkan-pembangunan-ikn-jadi-model-transformasi-bekerja-dan-percepat-lahan-investasi/

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung Pusat Komando (Command Center) Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di Hunian Pekerja Konstruksi IKN, Kalimantan Timur, Jumat (01/03/2024). Presiden juga meninjau studio mini TVRI yang terletak bersebelahan dengan Pusat Komando IKN.

Pusat Komando Nusantara dibangun untuk optimasi pembangunan lbu Kota Nusantara serta integrasi dan koordinasi. Pusat Komando Nusantara juga merupakan salah satu infrastruktur utama pendukung kota cerdas Nusantara.

Pusat Komando tahap 1 ini memiliki fungsi utama dalam layanan pemantauan pembangunan lbu Kota Nusantara dengan memanfaatkan teknologi pengawasan dan pemantauan berbasis CCTV, monitoring drone berbasis visual, serta integrasi layanan digital.

Setelah meninjau Pusat Komando Nusantara, Presiden Jokowi kemudian meninjau studio mini TVRI. Direktur Utama TVRI, Imam Brotoseno, mengatakan bahwa sesuai dengan aturan, TVRI hadir di ibu kota negara.

Untuk diketahui, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik disebutkan bahwa RRI dan TVRI berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan cabang-cabangnya berada di daerah.

“Artinya TVRI harus hadir di Nusantara, ibu kota negara yang baru nanti,” ujar Imam Brotoseno.

Lebih jauh, Imam menjelaskan bahwa kehadiran TVRI di IKN merupakan komitmen dari TVRI untuk mendukung pembangunan IKN, sekaligus menyosialisasikan IKN, serta memberikan informasi baik di dalam negeri maupun luar negeri melalui TVRI World.

“TVRI World itu khusus untuk audiens global, luar negeri, berbahasa Inggris, di situ disebutkan juga ada peluang investasi sehingga mengundang investor untuk datang ke IKN juga,” jelasnya. (BPMI SETPRES/UN)

Read more: https://setkab.go.id/presiden-jokowi-tinjau-pusat-komando-ikn-dan-studio-mini-tvri/

Dandim 0913 Penajam Paser Utara, Letnan Kolonel Infantri Arfan Affandi mengatakan satgas dibentuk khusus untuk mengamankan proses pembangunan IKN Nusantara.

Satuan tugas pengamanan memilik tugas menjamin kelancaran distribusi material dan logistik, dari pelabuhan hingga ke lokasi pembangunan IKN Nusantara.

Sumber

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mulai dipercepat mengingat tingginya minat investor. Pembangunan proyek IKN sendiri telah dimulai sejak September 2022.

Salah satu kontribusi dalam pembangunan IKN, PT Krakatau Bandar Samudera sebagai operator dari Krakatau International Port (KIP) menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Chief Executive Officer Krakatau International Port, Akbar Djohan, menyampaikan bahwa kerjasama ini sebagai salah satu pengembangan bisnis KIP di berbagai daerah. Hal ini juga merupakan komitmen BUMN dalam mendukung pembangunan IKN.

"Dalam kesempatan ini, KIP melakukan kerjasama sewa lahan di kawasan Pelabuhan Buluminung milik Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai lokasi kantor pemasaran KIP & Group yang bergerak di jasa kepelabuhanan dan logistik," ujar Akbar dikutip Jumat (16/12/2022).

Hal ini tidak lepas dari semangat kolaborasi dan sinergi antar BUMN dengan BUMD/Perumda maupun stakeholder setempat sesuai arahan Menteri BUMN, Erick Thohir.

Akbar menambahkan bahwa kehadiran KIP di wilayah IKN, sebagai bentuk komitmen KIP untuk mendukung penuh pembangunan IKN Nusantara yang sangat yang dinanti-nantikan oleh seluruh elemen bangsa Indonesia.

Pelabuhan Buluminung berpotensi menjadi stockpile, open yard, ataupun gudang tetutup yang terkoneksi dengan lahan seluas 19 hektar. Selain itu, memiliki Jetty dengan panjang 120 Meter dengan kedalaman mencapai -8,9 LWS yang dapat disandari kapal jenis LCT dan Tongkang.

"Dengan adanya KIP, kami yakin mampu menghidupkan secara kolektif pasar Pelabuhan Buluminung ini dan diharapkan akan menciptakan biaya logistik yang lebih efisien dalam mendukung pertumbuhan pembangunan IKN” ujar Akbar.

Menteri Bahlil Akhirnya Membuka Alasan Softbank Mundur Investasi di IKN

Konsultan properti Indonesia melihat adanya potensi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai lokasi prospektif untuk pertumbuhan properti pada 2023. Senior Researcher Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat mengatakan 15 persen responden melihat IKN sebagai kota prospektif setelah kota greater Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) yang mengungguli yakni sebesar 51 persen responden.

Berdasarkan survei terbaru Indonesia Property Outlook 2023 yang dirilis Knight Frank menyebutkan, IKN berada di posisi kedua dari 7 kota metropolitan di Indonesia yang tertangkap dalam survei tersebut.

"Dalam survei kali ini, kota-kota greater tetap prospektif tapi terlampaui dengan IKN posisinya. IKN menjadi wilayah potensial kedua untuk pertumbuhan properti kedua [setelah Jabodetabek]," kata Syarifah.

Posisi IKN tersebut melampaui prospek beberapa kota metropolitan lainnya. Setelah Jabodetabek, IKN, kemudian disusul Surabaya (10 persen), Bali (7 persen), Makassar (7 persen), Medan (4 persen), dan Banduny (4 persen).

Menurut paparan Syarifah, faktor pendukung IKN sebagai wilayah prospektif kedua untuk pertumbuhan properti tahun depan yakni adanya kepercayaan diri dari pemerintah yang dibuktikan dengan gencarnya pembangunan fisik infraatruktur dasar di IKN.

"IKN ini memang kita tangkap sinyalnya cukup confident. Setelah proses studi dilakukan, kita lihat pemerintah menggandeng berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mulai merealisasikan pembangunan secara fisik," ujarnya. Terlebih, ada sinyal kuat dari calon investor dari berbagai negara seperti Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi, Malaysia, dan lainnya untuk berinvestasi dan berkontribusi membangun IKN.

Menurutnya, berbagai informasi terkait dimulainya pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara menjadi sentimen positif bagi Saya rasa warna warni infromasi yg kita terima menjadi responden confeident.

"This the next potential locus growth for property sector, selain Jabodetabek," ungkapnya. Director Knight Frank Indonesia Sindiani Adinata menambahkan tingkat kepercayaan pasar terhadap IKN akan tumbuh jika captive market mulai terbentuk.

Maka, perpindahan ASN/PNS, TNI/Polri, maupun lembaga lain yang akan lebih dulu pindah ke IKN akan menjadi pionir untuk ekosistem pertumbuhan properti hunian dan fasilitas pendukung lainnya.

"Nah ini yang nanti menjadi captive market bagi pertumbuhan properti ikutannya, dan dengan captive market ini tentunya akan secara bertahap relokasinya," ujarnya.

Kabupaten Tanah Bumbu menjadi salah satu daerah yang akan menajdi penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar mengatakan dari Tanah Bambu ke IKN Nusantara bisa ditempuh dalam waktu paling lama lima jam.

“Tanah Bumbu ini salah satu daerah yang dekat dengan Ibu Kota Negara yang baru, di Penajam Paser Utara. Kita jaraknya lebih kurang 300 Km, paling lama lima jam sampai,” katanya , Senin (17/10/2022).

Dia mengaku mendapatkan tugas dari pemerintah pusat untuk mempersiapkan Tanah Bumbu sebagai daerah penyangga IKN. Salah satu adalah dengan membangun sejumlah industri di Tanah Bumbu.

“Kita mendapatkan tugas dari pemerintah pusat untuk mempersiapkan kita ini sebagai penyangga. Nah sekarang dibangun beberapa industri yang cukup besar. Ada 11 industri, yang sudah terbangun ada 3,” ungkapnya.

Selain itu, pariwisata juga menjadi salah satu sektor yang dikembangkan sebagai daerah penyangga. Termasuk pembangunan infrastruktur. “Kita juga membangun wisata. Termasuk ada masjid terapung di laut. Insyaallah enam bulan lagi selesai. Kemudian kita memperbaiki jalan-jalan,” katanya.

Zairullah juga mengatakan ingin membangun bendungan dengan luas sekitar 20.000 hektar. Bendungan ini dinilai akan mampu mengairi sawah baru seluas 28.000 hektar. “Kemudian yang luar biasa yang akan menjadi sumber pendapatan ekonomi masyarakat dan mencegah terjadinya banjir di Tanah Bumbu. Yang luar biasa, hasil riset dari Jepang itu akan mampu menghasilkan tenaga listrik 100 Megawatt. Nah ini bisa menjadi sumber untuk listrik di Ibu Kota negara yang baru,” jelasnya.

Saat ini pihaknya sedang mengusulkan untuk menggunakan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pembangunan bendungan tersebut. “Saya akan mengajukan permohonan kepada menteri bahwa ini segera mendapatkan pinjam kawasan sehingga bisa dibangun. ni menjadi salah satu sumber untuk kita berikan ke IKN,” tuturnya.

Pihaknya juga akan membangun Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal. “Pasti akan banyak tenaga kerja yang datang ke sana (IKN). Nah kita siapkan pelatihannya. Ibu Menteri tenaga kerja, sudah setuju untk pembangunan BLK,” pungkasnya.

Polhukam, Balikpapan – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dapat menjadi salah satu tonggak percepatan pembangunan manusia, kebijakan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur/suprastruktur politik Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah pada Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Drs. Syamsuddin, M.Si., pada Rapat Koordinasi Nasional oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Dukungan Sukses Pembangunan IKN 2022 di Balikpapan, Rabu (30/3/2022).

“Pemindahan Pusat Pemerintahan atau IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah hajatan nasional yang dipersiapkan secara komprehensif dan mendalam. Aspirasi mengenai pemindahan IKN harus sukses serta tidak gagal,” kata Syamsuddin.

Dikatakan, pembangunan IKN yang terletak di pulau Kalimatan telah dilakukan kajian secara komprehensif dan integral, mencakup Trigatra (geografis, demografi, dan sumber daya alam) dan Pancagatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan) dengan melibatkan semua komponen bangsa serta mengembangkan pola kemitraan pentahelix bersama dengan tokoh agama dan tokoh adat.

“Kehadiran bapak-ibu sekalian dalam rakornas ini, akan dicatat dalam sejarah sekaligus menjadi representasi bahwa negara telah hadir dalam mengawal kebijakan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara,” ungkap Syamsuddin.

Selain itu, dalam rakornas disampaikan juga dinamika internasional yang selalu dinamis dan berubah sehingga berimplikasi baik positif maupun negatif, dan pada sisi lain secara bersamaan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perkembangan nasional khususnya terkait kebijakan politik dalam negeri Indonesia. Secara mendasar isu/fenomena global mempengaruhi dan memberi dampak terhadap lingkungan strategis saat ini seperti fluktuasi harga minyak dunia, perubahan iklim dan krisis ekonomi.

“Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang mempengaruhi lingkungan strategis global yaitu dominasi negara-negara maju, perubahan kekuatan dunia, dan pandemi covid-19. Khusus terkait covid-19, tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, virus corona sangat berdampak pada pertumbuhan perekonomian dunia dan menghambat investasi terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia,” jelas Syamsuddin.

Selain itu, dinamika perkembangan politik lokal maupun nasional berjalan sangat kondusif, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan hak-hak politiknya cenderung semakin meningkat. Namun demikian, dalam perkembangan lain, masih ada beberapa konflik antar kelompok pendukung dalam Pilkada yang masih mewarnai dinamika politik lokal.

Sedangkan beberapa permasalahan politik dalam negeri yang masih menjadi tantangan diantaranya adalah legislasi politik, belum optimalnya kaderisasi partai politik, politik identitas, pemilu biaya tinggi, kabar bohong dan berita palsu, kebebasan media dan kebebasan berkumpul dan berserikat, serta masalah-masalah intoleransi terhadap kelompok minoritas.

“Beberapa tantangan tersebut berada dipundak kita bersama, khususnya kita yang berada di lingkungan pemerintahan dalam menghadapi 2 (dua) agenda besar kita yaitu pemindahan Ibu Kota Negara dan Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 mendatang,” kata Syamsuddin.