Showing posts with label Jokowi. Show all posts
Showing posts with label Jokowi. Show all posts

Presiden Jokowi Resmikan Lima Ruas Jalan Daerah di NTB

May 02, 2024

 


Presiden Republik Indonesia (RI) Ir. H. Joko Widodo meresmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya meningkatkan konektivitas dan infrastruktur transportasi di wilayah NTB. Acara peresmian itu dihadiri Menteri PUPR, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, sejumlah pejabat pemerintah daerah, termasuk Pj Gubernur NTB, serta para pemangku kepentingan terkait aspek pembangunan infrastruktur.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menjelaskan pembangunan dan perbaikan jalan di Provinsi NTB sudah dilakukan dari tahun kemarin. Telah membangun lima ruas jalan di empat kabupaten dengan total panjang 40,63 kilometer (Km). Diantaranya Kabupaten Lombok Barat, Lembar-Sekotong (Pelangan-Segmen-Lembar -Gili Mas), Kabupaten Sumbawa Barat Polamata Jelanga, Kabupaten Sumbawa Sabedo Dalam-Bukit Planing- Lenangguar- Teladan dan terakhir di Kabupaten Bima Wilamaci -Karumbu- Sape. Menghabiskan biaya sebesar 211 miliar.

“Pembangunan dan perbaikan jalan di Provinsi NTB sudah dilakukan dari tahun kemarin. Telah dibangun lima ruas jalan di empat kabupaten. Total panjang 40,63 kilometer dan menghabiskan biaya 211 miliar, anggaran yang tidak kecil,”jelas Presiden RI, saat meresmikan Inpres Jalan di Desa Lembar 02/05/2024.

Presiden Jokowi berharap dengan dimulainya pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di NTB, terjadi percepatan pembangunan infrastruktur yang signifikan, kecepatan logistik semakin baik, dan jalan menuju kawasan-kawasan produktif seperti pertanian dan perkebunan, bisa ditunjang dengan baik.

“Kita harapkan dengan adanya jalan ini kecepatan logistik akan semakin baik, jalan-jalan menuju ke kawasan-kawasan baik itu kawasan produktif, kawasan pertanian, perkebunan, semuanya bisa ditunjang oleh jalan yang baik,”urainya.

Usai melakukan kegiatan tersebut, Presiden Jokowi langsung terbang menuju Kabupaten Sumbawa Barat, dalam rangka meresmikan Bendungan Gili Suntuk serta melakukan Panen Raya Jagung di Kawasan Samota,”Tutupnya

Bertemu Tony Blair, Presiden Jokowi Bahas Investasi Energi dan Percepatan Transformasi Digital

April 20, 2024

 


Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (18/04/2024). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, membahas serangkaian inisiatif strategis untuk memajukan sektor energi terbarukan dan transformasi digital di Indonesia.

Dalam keterangannya selepas pertemuan, Menteri Investasi menyebut bahwa pertemuan bersama Tony Blair menghasilkan beberapa kesepakatan penting, termasuk rencana pembangunan fasilitas solar panel di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang akan dikerjakan bersama dengan Persatuan Emirat Arab.

“Kami sedang menyusun detail rencana pembangunan ini,” ujar Menteri Investasi, menambahkan bahwa inisiatif ini akan difasilitasi oleh Tony Blair dan merupakan bagian dari kerja sama lebih luas di bidang energi baru terbarukan dan logistik.

Selain itu, pembahasan juga mencakup rencana pemanfaatan carbon storage di Indonesia, yang diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan negara baru. “Kami berbicara tentang bagaimana carbon storage yang sudah kita putuskan kemarin bahwa 70 (persen) dalam negeri, 30 (persen) luar negeri,” ucap Bahlil.

Di sisi transformasi digital, Menteri PANRB Abdullah Azwar Annas mengungkapkan bahwa Indonesia tengah berupaya keras untuk mempercepat transformasi digital di sektor birokrasi. Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan Tony Blair Institute serta melakukan studi ke negara-negara yang telah maju dalam transformasi digital seperti Inggris dan Estonia.

“Begitu kami diminta Bapak Presiden untuk mengoordinasi transformasi digital, Tony Blair ke kantor Kemenpan RB, beliau meyakinkan bahwa tidak ada cara yang lebih cepat untuk melipatgandakan pencapaian negara dan birokrasi yang efisien kecuali program digitalisasi,” jelasnya.

MenPAN RB juga mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi telah memberikan arahan khusus untuk mengintegrasikan layanan digital melalui portal nasional. Hal tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.

“Sekarang ini begitu banyak aplikasi, ada 27 ribu aplikasi dan setiap inovasi selama ini membuat aplikasi. Jadi yang terjadi bukan memudahkan rakyat untuk mendapatkan layanan tapi mempersulit rakyat,” ujar Menteri PANRB. (BPMI SETPRES/AIT)



Read more: https://setkab.go.id/bertemu-tony-blair-presiden-jokowi-bahas-investasi-energi-dan-percepatan-transformasi-digital/

Kunjungi Pasar Salakan, Presiden Jokowi Tinjau Harga Bahan Pokok di Banggai Kepulauan

March 31, 2024

 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Pasar Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, pada Selasa (26/03/2024). Kunjungan dilakukan untuk meninjau langsung kondisi harga bahan pokok di pasar dan berinteraksi dengan para pedagang.

Dalam keterangannya di hadapan awak media selepas peninjauan, Presiden Jokowi menyebut bahwa sambutan masyarakat Banggai Kepulauan sangat baik dan ramah. Demikian halnya dengan harga sejumlah kebutuhan pokok yang juga terpantau baik.

“Ya masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan sangat ramah, sangat baik dalam menyambut kami semuanya dan tadi saya cek harga-harga kebutuhan pokok juga baik,” ujar Presiden.

“Beras ada yang Rp13 ribu (per kilogram), SPHP dari Bulog juga tersedia di sini, bawang merah Rp35 ribu, bawang putih–memang yang agak mahal bawang putih Rp60 ribu. Tetapi secara umum saya kira harga di sini baik,” sambungnya.

Pedagang di pasar, Ibu Mar’ah, berbagi pengalamannya bertemu dengan Presiden. Ia menuturkan bahwa harga beras bervariasi antara Rp13 ribu hingga Rp15 ribu tergantung merk dan kualitasnya.

“Tanya harga beras, per liter ada yang 15 (ribu rupiah) sintanur. Kalau superwin 14, kadang 13,5,” ungkapnya.

Ibu Emy, pedagang lainnya, menceritakan bagaimana Presiden Jokowi membeli ubi Banggai darinya. “Belanja ubi Banggai,” katanya, menambahkan bahwa harga yang ditawarkan adalah Rp110 ribu, namun Presiden memberikan Rp200 ribu. “Senang. Terima kasih Pak Jokowi,” ungkapnya, menunjukkan rasa syukurnya atas perhatian Presiden.

Syarifuddin, seorang pedagang lain, juga mengungkapkan kegembiraannya dapat bertemu dengan Presiden. Ia tidak menyangka bisa berfoto bersama dengan sosok Kepala Negara.

“Orangnya baik, pekerja keras, semua desa, semua tempat dikunjungi. Kita hari ini memang sangat bersyukur dapat dikunjungi oleh Bapak Presiden,” ucap Syarifuddin.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam acara peresmian tersebut yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma’mun Amir, dan Pj. Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir. (BPMI SETPRES/AIT)



Read more: https://setkab.go.id/kunjungi-pasar-salakan-presiden-jokowi-tinjau-harga-bahan-pokok-di-banggai-kepulauan/

Presiden Jokowi Tinjau Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan di RSUD Sekadau

March 25, 2024



Presiden Joko Widodo mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekadau, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, pada Kamis (21/03/2024). Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara meninjau pelayanan dan sejumlah fasilitas kesehatan yang ada di RSUD Sekadau.

Selain itu, Presiden Jokowi juga sempat berdialog dan menyapa masyarakat yang sedang berobat di RSUD tersebut. Salah satunya, Ika, peserta BPJS Kesehatan yang sedang melakukan perawatan gigi.

Menurut Ika, biaya perawatan gigi dengan BPJS Kesehatan menjadi lebih terjangkau, namun pelayanan yang diberikan tetap baik.

“Saya sangat bersyukur dengan adanya BPJS saya bisa perawatan gigi di sini biarpun itu tapi harganya lebih terjangkau. Pelayanannya sangat ramah dari meja pendaftaran hingga ke dokter giginya,” ujar Ika.

Sementara itu, Aulia, warga lainnya mengapresiasi kualitas dokter spesialis yang ada di RSUD Sekadau. Meski demikian, Aulia berharap kuantitas dokter spesialis di RSUD lebih ditingkatkan lagi, misalnya dokter spesialis mata.

“Saya contoh kemarin ke penyakit dalam ini lumayan sudah bagus. Di sini enggak ada dokter spesialis mata karena saya ada rujukan ke dokter mata ya ada penyakit mata mau enggak mau harus ke Sanggau. Saya harap sih mungkin ke depannya daerah sini bisa buka untuk spesialis-spesialis itu lah ya,” ucap Aulia.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan tersebut adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Pj. Gubernur Kalimantan Barat Harisson, serta Bupati Sekadau Aron. (BPMI SETPRES/AIT)



Read more: https://setkab.go.id/presiden-jokowi-tinjau-pelayanan-dan-fasilitas-kesehatan-di-rsud-sekadau/

Presiden Joko Widodo Ajak ASEAN dan Australia Perkuat Kemitraan di Usia Emas 50 Tahun

March 08, 2024



Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya kerja sama antara ASEAN dan Australia dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan kemitraan saat berpidato pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN-Australia di Melbourne Convention and Exhibition Center (MCEC), Melbourne, Australia, Rabu (06/03/2024). Presiden Jokowi menyebut bahwa ASEAN dan Australia berbagi tanggung jawab bersama untuk menjaga stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran di kawasan tersebut.

“Sebagai mitra wicara tertua, mitra komprehensif strategis dan mitra penghubung dengan Kawasan Pasifik, ASEAN dan Australia sama-sama berbagi kawasan di mana stabilitas, perdamaian dan kemakmurannya menjadi tujuan dan tanggung jawab kita bersama,” ujar Presiden.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa ASEAN diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi global dan menduduki peringkat keempat dunia pada tahun 2040. Dengan populasi lebih dari 650 juta orang yang sebagian besarnya adalah tenaga kerja muda dengan literasi teknologi yang tinggi, Presiden Jokowi menekankan pentingnya dukungan Australia untuk memaksimalkan potensi tersebut.

Untuk itu, Presiden Jokowi mendorong penguatan kerja sama ekonomi dengan memperkuat integrasi ekonomi, salah satunya melalui Strategi Ekonomi Asia Tenggara Australia 2040 untuk mendorong investasi Australia di Asia Tenggara. Presiden berharap Australia dapat membuka lebih lebar lagi kesempatan investasi dari ASEAN ke Australia.

“Kita juga perlu optimalkan beberapa kerja sama seperti RCEP ASEAN-Australia-New Zealand FTA dan AOIP (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific). Saya apresiasi kehadiran PM Albanese pada AOIP tahun lalu di Jakarta dan saya harap komitmen Australia di AIPF senilai USD28,1 miliar dapat segera direalisasikan,” ungkap Presiden.

Selain itu, Presiden turut menyoroti pentingnya investasi dan dukungan Australia di ASEAN dalam menghadapi perubahan iklim serta kerja sama dalam bidang ekonomi digital. Menurut Presiden, dukungan Australia sangat diperlukan khususnya dalam bentuk investasi, kemudahan akses pembiayaan inovatif, serta transfer teknologi.

“Saya juga mendorong pelaku bisnis Australia untuk dukung pembangunan EV ecosystem ASEAN seperti perusahaan nikel Australia Nickel Industries yang telah berinvestasi di Morowali, Sulawesi. Indonesia menentang kampanye hitam dan diskriminatif yang menggunakan dalih lingkungan hidup yang tidak berdasarkan bukti-bukti saintifik,” ucap Presiden.

Terkait kerja sama transformasi digital, Presisen mengapresiasi dimulainya perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement pada tahun lalu. Presiden Jokowi pun berharap Australia dapat memberikan dukungan melalui pengembangan kemampuan dan pengetahuan, serta kemitraan publik dan privat yang kuat.

Dalam penutup pidatonya, Jokowi mengingatkan bahwa ASEAN dan Australia berbagi masa depan yang sama dan harus menjadi motor penggerak untuk menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang stabil, damai, dan sejahtera. “ASEAN and Australia are great partners for now and the future,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam sesi pleno KTT Khusus ASEAN-Australia adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. (BPMI SETPRES/AIT)

Presiden Jokowi Resmikan Instruksi Jalan Daerah di Sulawesi Utara dengan Anggaran Rp183 Miliar

February 26, 2024

 


Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (23/02/2024), meresmikan pelaksanaan Instruksi Jalan Daerah (IJD) di Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memperbaiki infrastruktur jalan dan meningkatkan konektivitas antarwilayah di provinsi tersebut.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp183 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 untuk pembangunan dan perbaikan sembilan ruas jalan dengan total panjang mencapai 59 kilometer.

“Tahun 2024 akan diberikan lagi sehingga jalan-jalan di Provinsi Sulawesi Utara semuanya bagus, semuanya mulus,” ujar Presiden Joko Widodo di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Investasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas jalan, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal dan mempercepat distribusi barang dan jasa di wilayah tersebut. Peningkatan infrastruktur jalan juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan sektor pariwisata di Sulawesi Utara.

Presiden juga menyatakan bahwa pemerintah akan terus mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur di tahun 2024 sebagai bagian dari komitmen jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut.

Peresmian IJD di Kabupaten Bolaang Mongondow diharapkan menjadi satu langkah dalam perbaikan infrastruktur jalan di seluruh Provinsi Sulawesi Utara. Dengan diresmikannya proyek ini, diharapkan konektivitas dan aksesibilitas di Sulawesi Utara akan makin baik, membuka peluang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Turut mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, dan Pj. Bupati Bolaang Mongondow Limi Mokodompit. (BPMI SETPRES/AIT)



Read more: https://setkab.go.id/presiden-jokowi-resmikan-instruksi-jalan-daerah-di-sulawesi-utara-dengan-anggaran-rp183-miliar/

Presiden Jokowi Terima Surat Kepercayaan dari Sembilan Dubes Negara Sahabat

February 20, 2024

 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima surat kepercayaan dari sembilan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (dubes LBBP) negara-negara sahabat, Kamis (15/02/2024). Penyerahan surat kepercayaan tersebut dilaksanakan di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta.

Prosesi penyerahan surat kepercayaan diawali dengan ketibaan duta besar di halaman Istana Merdeka secara berurutan. Setelah dikumandangkan lagu kebangsaan, masing-masing dubes menuju ruang tunggu untuk kemudian diterima langsung oleh Presiden Jokowi di Ruang Kredensial.

Berikut nama sembilan dubes negara sahabat tersebut:
1. Raman Ramanouski, Duta Besar LBBP Republik Belarus;
2. Armin Limo, Duta Besar LBBP dari Bosnia dan Herzegovina;
3. Weddady Ould Sidi Haiba, Duta Besar LBBP Republik Islam Mauritania;
4. Masaki Yasushi, Duta Besar LBBP Jepang;
5. Yasser Hassan Farah Elshemy, Duta Besar LBBP Republik Arab Mesir;
6. Md. Tarikul Islam, Duta Besar LBBP Republik Rakyat Bangladesh;
7. Hassane Rabehi, Duta Besar LBBP Republik Demokratik Rakyat Aljazair;
8. Cristina González, Duta Besar LBBP Republik Oriental Uruguay; dan
9. Miguel De Mascarenhas De Calheiros Velozo, Duta Besar LBBP Republik Portugal.

Penyerahan surat kepercayaan ini sekaligus menandai dimulainya penugasan resmi para duta besar di Indonesia.

Turut mendampingi Presiden yaitu Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (FID/UN)



Read more: https://setkab.go.id/presiden-jokowi-terima-surat-kepercayaan-dari-sembilan-dubes-negara-sahabat/

Jokowi soal Potensi Kecurangan Pemilu 2024: Ada Bawaslu, Gugat di MK

February 14, 2024


Presiden Joko Widodo menegaskan ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bisa menangani potensi kecurangan Pemilu 2024.
Jokowi menegaskan badan/lembaga tersebut akan bertindak sesuai fungsinya, tergantung dugaan kecurangan yang ada.

"Semuanya kan ada mekanismenya. Kalau di lapangan ada kekurangan, bisa dilaporkan ke Bawaslu," kata Jokowi usai menggunakan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).


"Kemudian kalau masih belum ini, kan ada gugatan lagi di MK. Saya kira mekanisme itu yang harus semuanya mengikuti," ujarnya.

Jokowi menegaskan pemilu adalah pesta demokrasi adalah pestanya rakyat, dan ia berharap bisa berlangsung jurdil alias jujur dan adil serta luber (langsung, umum, bebas, rahasia).

"(Harapan) pemilunya berjalan dengan lancar, seluruh rakyat bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik dan semuanya berlangsung dengan jurdil, luber, dan aman itu yang kita harapkan," tandas Jokowi.

Jokowi sendiri telah memberikan hak suara lewat TPS yang berada di Gedung LAN. Ia datang didampingi ibu negara, Iriana, pada pukul 08.47 WIB dengan menaiki mobil berpelat RI I.

Jokowi menggunakan kemeja putih dengan celana hitam, sementara istrinya mengenakan pakaian bernuansa hijau sage.

Akan tetapi, Ibu Negara tak berkomentar soal pencoblosan hari ini. Iriana hanya sesekali melempar senyum.

Empat Kesepakatan Kerja Sama Indonesia dan Timor-Leste

January 27, 2024

 


Pertemuan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Republik Demokratik Timor Leste, Xanana Gusmao, di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (26/01/2024) setidaknya menyepakati empat hal. Pertama, kedua pemimpin sepakat mendorong penyelesaian perundingan perbatasan kedua negara.

“Saya juga menyambut baik reaktivasi joint border committee untuk pengelolaan perbatasan termasuk reaktivasi pos lintas batas,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangan pers bersama dengan PM Xanana Gusmao usai pertemuan.

Kedua, Indonesia dan Timor-Leste sepakat meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi. Presiden Jokowi pun menyambut baik komitmen Pemerintah Timor-Leste untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik melalui perjanjian perlindungan investasi.

“Saya juga mengapresiasi kepercayaan Timor-Leste pada BUMN Indonesia dalam berbagai proyek, seperti pembangunan jalan di Oekusi, serta perluasan Bandara Internasional Dili,” imbuhnya.

Ketiga, Indonesia dan Timor-Leste juga bersepakat untuk mendorong kerja sama untuk meningkatkan infrastruktur telekomunikasi di kedua negara.

“Dengan penandatanganan MoU kerja sama teknologi informasi, kita juga mendorong kerja sama infrastruktur telekomunikasi, termasuk rencana investasi fiber optic,” ujar Kepala Negara.

Sedangkan terkait kerja sama di kawasan, Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung keanggotaan penuh Timor-Leste di ASEAN.

“Kami juga tadi membahas isu Myanmar, di mana kedua negara sepakat untuk mendukung Keketuaan Laos di ASEAN tahun ini dalam mendorong implementasi 5PC [Five-Point Consensus],” ujar Presiden Jokowi.

Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan PM Xanana Gusmao ke Indonesia yang dinilainya sebagai bentuk kerja sama erat kedua negara.

“Merupakan kehormatan bagi indonesia menerima kunjungan resmi pertama Perdana Menteri Xanana Gusmao sejak dilantik bulan Juli yang lalu, ini menunjukkan hubungan kedua negara Timor-Leste dan Indonesia yang semakin erat,” pungkasnya. (KS/UN)



Read more: https://setkab.go.id/empat-kesepakatan-kerja-sama-indonesia-dan-timor-leste/

Presiden Jokowi Tekankan Peran Strategis Lembaga Pendidikan Tinggi Indonesia Cetak SDM Unggul

January 16, 2024

 


Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Konvensi XXIX dan Temu Tahunan XXV Forum Rektor Indonesia yang diselenggarakan di Graha Unesa Kampus II, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada Senin, 15 Januari 2024. Dalam sambutannya, Presiden menekankan bahwa lembaga pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkualitas.

“Yang sering juga saya sampaikan yang bukan hanya menguasai ilmu pengetahuan, tapi juga mau terus belajar. SDM yang kuat fisik, mental, dan moralnya. SDM yang inovatif menghasilkan karya-karya yang berkualitas,” ujarnya.

Selain itu, perguruan tinggi juga memiliki peran strategis menjadi lembaga riset. Dengan jumlah dosen dan tenaga peneliti yang besar, Presiden Jokowi meyakini pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta inovasi melalui riset yang berkualitas dapat terus diperkuat.

“Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa,” tambahnya.

Di sisi lain, Kepala Negara turut menginstruksikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mengoptimalkan pembiayaan pendidikan dan riset. Menurut Presiden, optimalisasi tersebut bukan hanya dari anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN) serta anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD), tetapi juga dari dana abadi yang dimiliki.

“Termasuk mungkin menghubungkan dengan industri lewat matching fund ini juga penting,” kata Presiden.

Presiden Jokowi menambahkan bahwa optimalisasi anggaran tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan rasio penduduk berpendidikan magister (S2) dan doktoral (S3) terhadap populasi produktif. Saat ini, lanjut Presiden, rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif di Indonesia cukup rendah yaitu di angka 0,45 persen.

“Sekali lagi saya sangat paham semua upaya tersebut membutuhkan anggaran, membutuhkan pembiayaan di tengah tekanan berat fiskal kita, tapi apapun yang namanya sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam 5, 10 tahun ke depan dan itu akan menjadi kunci,” lanjutnya.

Terakhir, Presiden Jokowi mendorong seluruh perguruan tinggi terus berkolaborasi untuk bersama-sama mewujudkan kemajuan bangsa.

“Saya mengajak seluruh perguruan tinggi untuk menguatkan kolaborasi dan sinergi serta melahirkan lebih banyak solusi-solusi untuk mewujudkan kemajuan negara kita Indonesia,” ucapnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Forum Rektor Indonesia Muh. Nasih.

(BPMI Setpres)

Refleksi Akhir Tahun Jokowi: Pandemi dan Ekonomi Bak 2 Tubuh di Ujung Ayunan

December 31, 2021


Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap dua kerja besar yang dilakukan sepanjang 2021. Dia mengibaratkan pandemi COVID-19 dan ekonomi sebagai dua tubuh di ujung ayunan.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi lewat akun Instagram @jokowi seperti dilihat detikcom, Jumat (31/12/2021). Jokowi mengunggah video ilustrasi dirinya sedang berjalan, dengan disertai foto ilustrasi berbagai macam kegiatan, mulai vaksinasi, pembangunan, hingga Indonesia memegang presidensi G20.

"Sepanjang tahun 2021, kita berkutat dengan dua kerja besar: memutus rantai penyebaran virus Covid-19 dan menjaga ekonomi Indonesia tetap bertumbuh. Pandemi dan ekonomi ibarat dua tubuh di ujung ayunan yang harus kita jaga agar tetap seimbang," tulis Jokowi.

Jokowi mengatakan pandemi COVID-19 di Indonesia kini sudah semakin melandai. Rumah-rumah sakit saat ini disebut lebih leluasa mengurusi pasien penyakit non-COVID-19.

"Semua itu karena peran kita semua mematuhi protokol kesehatan dan menggencarkan vaksinasi. Dari target 208 juta sasaran vaksinasi, sampai 30 Desember kemarin, kita telah menyuntikkan sekitar 273 juta dosis vaksin, 160 juta dosis vaksin pertama dan lebih 113 juta dosis vaksin lengkap," ujar Jokowi.

Jokowi kemudian berbicara mengenai ujung ayunan lain, yaitu perekonomian. Dia menyinggung Indonesia yang sempat mengalami resesi, pertumbuhan minus, perlambatan ekonomi di banyak sektor, hingga ketidakpastian yang tinggi hampir di semua bidang.

"Akan tetapi, dengan semangat dan kerja keras, bangsa ini bertahan. Perekonomian Indonesia pada triwulan III 2021, tumbuh 3,51 persen (yoy). Di sisi lain, pandemi mendorong dunia baru: peradaban digital. E-commerce, misalnya, mencapai nilai USD 24,8 miliar tahun ini," ujar Jokowi.

"Sejak 1 Desember 2021 sampai setahun ke depan, Indonesia memegang posisi presidensi G20--kelompok 19 negara plus Uni Eropa yang secara kolektif mewakili sekitar 60 persen penduduk dunia, 80 persen perekonomian dunia, dan 75 persen total perdagangan global," sambung Jokowi.

Terakhir, Jokowi kembali menegaskan komitmen Indonesia sebagai pemegang presidensi G20. Bagi Jokowi, jabatan itu menjadi sebuah kehormatan bagi bangsa Indonesia.

"Presidensi Indonesia di G20 adalah sebuah kehormatan sekaligus kesempatan bagi Indonesia untuk berperan lebih besar dan menentukan bagi pemulihan perekonomian dunia, tata kelola dunia yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan," ujar Jokowi.(knv/fjp)



Sumber https://news.detik.com/berita/d-5878948/refleksi-akhir-tahun-jokowi-pandemi-dan-ekonomi-bak-2-tubuh-di-ujung-ayunan

Jokowi: Tugas Menko Polhukam Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu

December 08, 2021



Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Hasil penyelesaian kasus HAM itu, kata Jokowi, harus bisa diterima semua pihak dan dunia internasional.

"Melalui Menko Polhukam saya tugaskan agar penyelesaian masalah HAM masa lalu terus dilanjutkan," ujar Jokowi dalam Peringatan Hari HAM Sedunia 2020 yang disiarkan secara daring lewat Facebook, Komnas HAM, Kamis (10/12).

Jokowi menyatakan bahwa pemerintah tidak pernah berhenti menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat.

Menurutnya, pemerintah memiliki komitmen yang sama bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM merupakan pilar penting bagi Indonesia menjadi bangsa yang lebih beradab, lebih tangguh, dan lebih maju.

"Pemerintah tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat," kata Jokowi.

Dia berkata, seluruh elemen harus bekerja sama menyelesaikannya dan mencurahkan energi untuk kemajuan bangsa.

Sejak periode pertama, Jokowi belum menepati janji yang tertuang dalam program Nawacita. Salah satu poin yang dijanjikan Jokowi yakni penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Bahkan dalam janjinya itu, Jokowi menyebutkan kasus-kasus yang bakal diselesaikan selama masa pemerintahannya.

"Berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia seperti: Kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965," demikian bunyi poin keempat Nawacita tersebut.


Mahfud MD: Tak Ada Pelanggaran HAM Era Jokowi

December 02, 2021

 Mahfud MD Tak Ada Pelanggaran HAM Era Jokowi


Jakarta, – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengklaim tak ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014 lalu.

“Coba lihat di era Pak Jokowi sejak 2014 sampai sekarang tidak ada satu pun isu pelanggaran HAM. Tapi kejahatan banyak, pelanggaran oleh oknum juga banyak, dan itu sedang diproses,” kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kemarin.

Mahfud memiliki dalih atas pernyatan tak ada kasus pelanggaran HAM di era Jokowi. Menurutnya, pelanggaran HAM jika merujuk pada definisi hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan aparat pemerintah secara terencana dan terstruktur untuk menghilangkan paksa hak asasi masyarakatnya.

Sebaliknya, kata Mahfud, apabila ada kasus kekerasan aparat terhadap rakyat, maupun rakyat terhadap rakyat, atau rakyat terhadap aparat itu hanya sekadar kejahatan.

“Ada juga polisi diamuk oleh rakyat itu bukan pelanggaran HAM. Ada rakyat ngamuk ke rakyat itu bukan pelanggaran HAM. Itu yang sifatnya horizontal itu kejahatan namanya kerusuhan,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Meski demikian, Mahfud mengakui kasus pelanggaran HAM di Indonesia masih ada. Ia merinci setidaknya ada 11 kasus pelanggaran HAM masa lalu yang sampai belum tuntas penyelesaiannya.

Kasus itu diantaranya adalah peristiwa pembantaian simpatisan yang diduga PKI pada tahun 1965-1966, penembakan misterius 1982-1986, pembantaian Talangsari 1989, tragedi Rumoh Geudong Aceh 1989-1998, hingga penembakan mahasiswa Trisakti 1998.

Semua itu adalah dugaan pelanggaran HAM yang terjadi sebelum masa reformasi 1998.

Pada 10 Desember lalu bertepatan dengan Hari HAM Sedunia, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Mahfud menerangkan untuk menuntaskan kasus-kasus HAM berat di masa lalu pemerintah saat ini ingin kembali menghidupkan lagi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

“(Pelanggaran HAM) masa lalu itu lah yang saya anggap pelanggaran HAM terstruktur dari atas. Yang ini mau diselesaikan melalui KKR. Yang sisa-sisa lalu,” kata Mahfud kala itu.

“Yang sekarang, yang baru-baru, kan enggak ada,” katanya.

Pada saat itu, ia pun mengklaim sudah tak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dilakukan pemerintah saat ini. Mahfud menyebut kejahatan yang termasuk kategori pelanggaran HAM hanya terjadi di masa lalu.

“Yang sekarang dari pemerintah ke rakyat itu tidak ada. Yang mana coba? Kalau dulu banyak, sekarang enggak ada,” kata pria yang juga pernah duduk di kursi legislatif sebagai anggota DPR tersebut.


Sumber

Jokowi Wanti-wanti Jangan Sampai Vaksin Corona Kedaluwarsa!

November 16, 2021

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan agar aparat terkait vaksinasi COVID-19 berhati-hati dengan vaksin kedaluwarsa. Bila tanggal di vaksin sudah dekat dengan batas akhir, sebaiknya aparat terkait segera mendistribusikan vaksin itu ke tempat lain.
"Bapak Presiden juga menekankan bahwa tolong hati-hati dengan vaksin kedaluwarsa," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers via YouTube Sekretariat Kepresidenan, Senin (15/11/2021).

Menkes Budi menjelaskan, Jokowi memerintahkan agar vaksin yang sudah dekat dengan tanggal kedaluwarsa diberikan ke daerah yang kurang vaksinasi. Menkes Budi menyebut ada laporan soal vaksin kedaluwarsa dari Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta.

"Perlu diperhatikan agar vaksinasinya jangan sampai kedaluwarsa. Kalau misalnya sudah dekat-dekat kedaluwarsa mungkin kita bisa mengalihkan ke provinsi-provinsi lain yang membutuhkan, atau kita bisa alihkan ke TNI dan Polri," kata Budi.

Baca juga:
Ribuan Vaksin Kedaluwarsa di Kudus Akan Dibuang, Bagaimana Agar Tak Terulang?
Untuk stok vaksin, Budi menjamin kondisinya aman. Ada 276 juta vaksin, di antaranya sudah 267 juta dosis didistribusikan ke kabupaten/kota dan provinsi. Di antara 267 juta dosis itu, ada 206 juta yang sudah disuntikkan.
"Jadi masih ada stok sekitar 60 juta di kabupaten kota dan provinsi," kata dia. (dnu/imk)

Jokowi Bersama BIN Sambangi Rumah Penduduk di Aceh Tinjau Vaksinasi

October 07, 2021

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengawali rangkaian kunjungan kerja (kunker) di Aceh dan Sumatra Utara, hari ini, Kamis (16/09/2021) pagi, dengan meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat yang dilakukan secara pintu ke pintu atau door to door, di Desa Lambro Bileu, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar.

“Hari ini saya bersama-sama dengan Bapak Kepala BIN (Badan Intelijen Negara) dan juga Bapak Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melakukan program vaksinasi door to door, dari pintu ke pintu, untuk memastikan ada percepatan vaksinasi di Provinsi Aceh,” kata Presiden usai peninjauan.

Presiden mengungkapkan, melalui kegiatan vaksinasi ini sekitar 30 ribu masyarakat akan memperoleh vaksin COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi dengan cara ini adalah wujud pelayanan terhadap masyarakat.

“Vaksinasi door-to-door yang kita lakukan untuk lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung, karena dari pintu ke pintu,” ujarnya.

Selain itu, juga akan dilaksanakan vaksinasi bagi sekitar 42 ribu santri dan pelajar di Kabupaten Aceh Besar. Presiden mengharapkan dengan percepatan vaksinasi yang terus digiatkan pemerintah ini, laju penyebaran COVID-19 dapat kendalikan.

“Vaksinasi ini merupakan salah satu kunci untuk menghambat penyebaran COVID-19. Saya berharap semakin banyak masyarakat yang divaksin akan memberikan perlindungan yang maksimal pada kita semuanya. Kita memang harus mulai belajar hidup berdampingan dengan COVID-19 karena memang COVID-19 ini tidak akan hilang secara total dari negara kita,” pungkasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan ini Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Tinjau Vaksinasi Pelajar di Kabupaten Sukoharjo, Presiden: Jika Sudah Divaksin, Segerakan PTM Terbatas

September 25, 2021

 


Presiden Joko Widodo menegaskan kepada para kepala sekolah untuk segera melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Namun, Presiden mengingatkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi, yaitu wilayah sekolah tersebut sudah berada minimal pada level 3 PPKM dan vaksinasi Covid-19 bagi pelajar serta tenaga pendidik di sekolah tersebut sudah terlaksana.

Hal tersebut diungkapkan Presiden Jokowi saat meninjau kegiatan vaksinasi bagi pelajar SMA sederajat se-Kabupaten Sukoharjo yang digelar di SMA Negeri 1 Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, pada Senin, 13 September 2021. Presiden yang didampingi Ibu Iriana Joko Widodo juga menyapa para peserta vaksinasi pelajar dari sejumlah lokasi lainnya di seluruh Indonesia melalui konferensi video.

“Bapak/Ibu kepala sekolah, jadi kalau sudah divaksin sekali lagi segerakan untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, segerakan. Yang paling penting sudah berada di level 3 atau level 2,” ujar Presiden saat berdialog dengan para peserta vaksinasi pelajar melalui konferensi video.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mengingatkan pentingnya percepatan vaksinasi Covid-19 bagi para pelajar untuk segera diselesaikan. Presiden berharap vaksinasi Covid-19 bagi para pelajar dapat memberikan perlindungan dari penyebaran Covid-19 sehingga kegiatan PTM terbatas dapat segera dilaksanakan.

“Saya berharap semuanya berjalan lancar agar anak-anak kita, pelajar-pelajar kita semuanya tetap sehat, terlindungi dari bahaya Covid, dan bisa segera melakukan pembelajaran tatap muka,” ucap Presiden.

Presiden pun tidak lupa memberikan semangat dan menyampaikan pesan kepada para pelajar untuk tetap belajar dengan giat, meskipun masih dalam suasana pandemi Covid-19.

“Semua anak-anakku selamat belajar, semuanya giat belajar,” ujar Presiden.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam peninjauan kali ini adalah Kepala BIN Budi Gunawan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, dan Kepala SMAN 1 Kartasura Dwi Ari Listiyani.

(BPMI Setpres)

Besok Presiden Jokowi Akan Divaksin Perdana Covid-19 pada Pagi Hari

January 12, 2021

 


JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan menjalani vaksinasi perdana Covid-19 pada Rabu 13 Januari 2021, pagi hari.

Hal itu disampaikan Deputi bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/1/2021).

"Rencana besok pagi penyuntikan vaksin perdana untuk Presiden," ujar Bey dalam keterangan di Jakarta.

Dia menyampaikan, Sekretariat Presiden saat ini sedang mempersiapkan dan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk pengaturan tatacara vaksinasi terhadap Kepala Negara.

Dia mengatakan, penyuntikan vaksin perdana terhadap Presiden akan disiarkan secara langsung melalui live streaming.

"Besok saat penyuntikan perdana tersebut juga akan disiarkan secara live streaming. Jadi proses nya seperti apa, bisa dilihat langsung besok," jelasnya.

Sementara itu mengenai tempat pelaksanaan vaksinasi Presiden akan diinfokan selanjutnya.

Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan telah menyatakan kesediaannya menjadi orang pertama di Tanah Air yang menerima vaksinasi COVID-19 setelah izin EUA dari BPOM dan fatwa kehalalan dari MUI terbit.(wal)

Sumber : https://nasional.okezone.com/read/2021/01/12/337/2343079/besok-presiden-jokowi-akan-divaksin-perdana-covid-19-pada-pagi-hari?page=1

Pertama Disuntik Vaksin Covid-19, Jokowi: Agar Semua Yakin Ini Aman dan Halal

January 07, 2021

     


JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan dirinya menjadi bersedia jadi yang pertama disuntik vaksin Covid-19. Presiden menegaskan bahwa hal ini bukanlah untuk mendahulukan dirinya sendiri.

Jokowi menegaskan hal itu bagian dari upaya agar masyarakat bahwa vaksinisasi aman dilakukan.

“Mengapa Presiden jadi yang pertama? Bukan hendak mendahulukan diri sendiri, tapi agar semua yakin bahwa vaksin ini aman dan halal. Jadi, siap-siap saja,” katanya dikutip dari akun media sosialnya, Kamis (7/1/2021).

ia juga meminta agar masyarakat bersabar menanti proses vaksinasi. Dia juga mengaku menanti vaksin tersebut.

“Apakah Anda tengah menanti vaksin Covid-19? Sabar. Saya juga,” ujarnya.

Jokowi mengatakan, saat ini vaksin sudah ada dan mulai didistribusikan ke daerah-daerah. Namun dia menyebut masih menunggu izin penggunaan darurat dari BPOM.

Tapi kita masih menunggu izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat (BPOM) dan Makanan dan proses kajian halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI),” ungkapnya.

“Apabila prosedur itu sudah kita lewati, pemerintah akan menggelar vaksinasi Covid-19 secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui beberapa tahap,” lanjutnya.

Seperti diketahui. Pemerintah merencanakan vaksinasi dapat dilakukan pada pekan kedua bulan Januari ini.(qlh)

Sumber : https://nasional.okezone.com/read/2021/01/07/337/2340444/pertama-disuntik-vaksin-covid-19-jokowi-agar-semua-yakin-ini-aman-dan-halal?page=1

Tak Semua Disuntik Vaksin Covid-19, Jokowi: Yang Anak Kecil Belum

December 16, 2020

 


JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa adanya vaksinasi Covid-19 untuk membentengi komunitas dari penyebaran covid-19. Namun dia mengatakan bahwa tidak 100% masyarakat akan divaksinasi, salah satu kelompok masyarakat yang tidak divaksinasi adalah anak kecil.

“Kan tidak 100% divaksin semua. Yang anak kecil belum karena vaksinnya yang itu belum diujikan,” katanya saat menyerahkan bantuan modal kerja (BMK) di halaman Istana Negara, Rabu (16/12/2020).

Namun dia mengatakan bahwa meskipun tidak semua divaksinasi penyebaran covid dapat dicegah jika minimal 70% masyarakat divaksinasi. Pasalnya untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity setidaknya 70% dari populasi harus divaksinasi.

“30% tidak divaksin sudah aman karena itu kita ingin mengacu pada herd immunity,” tuturnya.

Pada kesempatan itu Jokowi kembali menjelaskan terkait kehalalan vaksin. Dia mengatakan bahwa pihaknya melibatkan Kementerian Agama dan MUI dalam uji klinis vaksin covid-19.

“Mengenai kehalalan. Vaksin ini sejak awal kita jg mengikutkan Kemenag dan MUI di sana. Dan ini keadaan darurat yang kita semuanya tahu,” pungkasnya.

(rzy)

Sumber : https://economy.okezone.com/read/2020/12/16/320/2328918/tak-semua-disuntik-vaksin-covid-19-jokowi-yang-anak-kecil-belum

Jokowi Janji Pungli Hilang Lewat Omnibus Law Cipta Kerja

November 12, 2020

 


Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara setelah maraknya aksi penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja. Jokowi menepis tudingan bahwa UU sapu jagat itu memberatkan masyarakat dan hanya memberikan keuntungan untuk kelompok tertentu.

Jokowi memberikan contoh, salah satu tujuan dibentuknya UU Omnibus Law Cipta Kerja adalah memberantas korupsi. Dia menjamin UU tersebut bisa menghilangkan pungutan liar (pungli) dengan menyederhanakan perizinan.

"Undang-undang Cipta Kerja ini akan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini jelas, karena dengan menyederhanakan, dengan memotong, dengan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik, maka pungutan liar, pungli dapat dihilangkan," tuturnya dalam konferensi pers secara virtual dari Istana Bogor, Jumat (9/10/2020).

Jokowi menjelaskan, Omnibus Law Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat khususnya pelaku usaha mikro kecil (UMK) untuk membuka usaha baru. Sebab prosedur yang rumit akan dipangkas.

"Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil UMK tidak diperlukan lagi, hanya pendaftaran saja, sangat simpel," ucapnya.

Kemudian pembentukan Perseroan Terbatas nantinya tidak ada lagi pembatasan modal minimum. Kemudian pembentukan koperasi juga dipermudah dengan syarat anggota cukup 9 orang.

Kemudian untuk UMK yang bergerak di sektor makanan dan minum, urusan sertifikasi halalnya akan dibiayai pemerintah alias gratis.

"Izin kapal nelayan penangkap ikan hanya ke unit kerja Kementerian KKP saja. Kalau sebelumnya harus mengajukan ke Kementerian KKP, Kementerian Perhubungan dan instansi-instansi yang lain. Sekarang ini cukup dari unit di Kementerian KKP saja," ucapnya.

Jokowi meyakini masyarakat bahwa Omnibus Law Cipta Kerja tidak akan membebani masyarakat. Justru UU itu akan mendorong ekonomi rakyat.

"Namun saya melihat adanya unjuk rasa, penolakan undang-undang Cipta kerja yang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial," ucapnya.

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5207376/jokowi-janji-pungli-hilang-lewat-omnibus-law-cipta-kerja

 
Copyright © infontbnow. Designed by OddThemes