Showing posts with label KAMI. Show all posts
Showing posts with label KAMI. Show all posts

Masyarakat NTB Tolak Kehadiran KAMI di NTB

September 29, 2020


Mataram - Ratusan Masyarakat NTB turun aksi menolak deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digelar di Taliwang Kota Mataram. Aksi tersebut dilakukan di Islamic Center NTB.

Awalnya deklarasi KAMI direncanakan di Ponpes Islahuddin Kediri namun dibatalkan tanpa alasan yang jelas.

Deklarasi KAMI dan kedatangan Gatot Nurmantiyo ditolak oleh beberapa kelompok di Nusa Tenggara Barat.

Koordinator Umum Aksi Penolakan Deklarasi KAMI, Ahyar mengatakan penolakan yang dilakukan berdasarkan kajian dan keresahan yang ada.

"Kami tegas menolak kehadiran KAMI NTB, setelah melakukan kajian bahwasanya kami mengindikasi KAMI bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," ungkapnya. (29/9/20)

Lebih lanjutnya lagi, kehadiran KAMI hadir membuat keresahan bagi masyarakat.

"NTB sudah harmonis, Apalagi pulau Lombok dengan pulau seribu masjid sudah aman. Ini muncul kelompok yang berkedok gerakan moral padahal ada kepentingan dibaliknya," jelasnya.

DEMA UIN Mataram Angkat Bicara Tentang Deklarasi KAMI NTB

Sementara itu, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Mataram, Hamidi, mengatakan KAMI penuh dengan pertanyaan.

"KAMI lahir ditengah kondisi negeri sedang bersama saling merangkul untuk melawan Covid-19. Tentu munculnya KAMI ditengah ancaman covid-19 menjadi pertanyaan besar bagi anak Negeri. Saya melihat KAMI serupa dengan gerakan makar dan ingin menjatuhkan pemerintah yang sah secara konstitusional, hal tersebut menjadi ancaman baru bagi negara kesatuan republik Indonesia. Melihat ancaman ditengah masyarakat maka kami menolak deklarasi KAMI di NTB dengan beberapa alasan. Pertama KAMI merupakan gerakan yang mengancam keberlangsungan NKRI dan dapat memecah belah persatuan umat," ungkap ketua DEMA UIN Mataram.

"Kedua, Deklarasi KAMI ditengah pandemik akan mengakibatkan ancaman cluster baru Covid-19, padahal pemerintah NTB sedang giat melawan covid-19," lanjutnya.

"Ketiga, Narasi yang dibangun KAMI untuk menylamatkan Indonesia tidak jelas, dan sebagai pemuda tentu tidak ingin digiring oleh realitas, namun harus mampu menggiring realitas tersebut sebagaimana mestinya yang tertuang dalam Pancansila & UUD 1945. Selanjutnya , KAMI merupakan gerakan dibangun oleh mereka yang memiliki dendam politik, tentu saja gerakan ini mengarah kepada politik praktis," terangnya.

Hamidi juga mengatakan bahwa alasannya menolak KAMI yakni kesadaran sebagai pemuda untuk menjaga keutuhan NKRI.

"Sebagai pemuda yang sadar akan pentingnya keutuhan NKRI siap melwan gerakan yang mengancam keberlangsungan negara sesuai aman yang tertuang dalam pancasila & UUD 1945," pungkasnya.

Aksi penolakan juga dilakukan oleh Aliansi Pemuda Nusa Tenggara Barat.

Koordinator Aksi, Parwadi mengatakan menolak keras kelompok-kelompok yang mereka nilai memecah belah umat di Pulau Seribu Masjid.

"Kami tidak ingin ada kelompok atau aliansi-aliansi yang ingin memecah belah bangsa dan umat. Jika ada yang ingin memecah belah maka langkahi mayat kami," ungkapnya.

Semantara itu, orator, Solihin mengatakan banyak kelompok yang ingin memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

"Akhir-akhir ini ada banyak gerakan yang memprovokasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan sampai kita terprovokasi dan ikut menjadi kelompok peruntuh bangsa," tegasnya.

"Nusa Tenggara Barat itu provinsi yang damai dan menjaga persatuan, jangan ada lagi penjahat-pejabat, kelompok-kelompok kita itu satu. Yaitu bangsa indonesia yang harus kita jaga," lanjutnya.

Senada dengan itu, Sekretaris PGK NTB mengatakan bahwa Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia merupakan sekumpulan orang yang harus ditolak kehadirannya.

"Kita menolak dengan tegas koalisi aksi menyelamatkan indoensia, indonesia baik2 saja. KAMI itu kumpulan anak2 yang ingin deklarasi," tegasnya.

Korlap Aksi, Al-mukmin Betika menilai kehadiran KAMI menimbulkan konflik besar di Nusa Tenggara Barat.

"Kepentingan politik, gerakan aksi menyelamatkan indoensia. Keharusan kami di NTB memunculkan konflik besar. Kami dari Aliansi Pemuda Bersatu NTB kehadiran KAMI mengatakan KAMI memunculkan konflik besar," ungkapnya.

"NTB Provinsi aman yang tidak mampu dipecahkan oleh kepentingan politik yang berkedok kepentingan moral. Kehadiran Gatot hari ini membuktikan ada kepentingan," tandasnya. (DZ)

Gatot Nurmantiyo Dihadang Massa Aksi Penolakan Deklarasi KAMI di NTB

September 28, 2020

 


Mataram - Aliansi Pemuda NTB Bersatu melakukan aksi demo penolakan dalam menyambut kedatangan Gatot Nurmantiyo untuk menghadiri acara deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Nusa Tenggara Barat. Mereka melakukan aksi tersebut di sekitar tempat deklarasi, tepatnya di daerah Jalan Bung Hatta Majelok Mataram.


Koordinator Aksi, Parwadi mengatakan menolak keras kelompok-kelompok yang mereka nilai memecah belah umat di Pulau Seribu Masjid. "Kami tidak ingin ada kelompok atau aliansi-aliansi yang ingin memecah belah bangsa dan umat. Jika ada yang ingin memecah belah maka langkahi mayat kami," ungkapnya.


Selain itu, Solihin salah satu massa aksi mengatakan akhir-akhir ini ada banyak gerakan yang memprovokasi kehidupan berbangsa dan bernegara. "Jangan sampai kita terprovokasi dan ikut menjadi kelompok peruntuh bangsa. Nusa Tenggara Barat itu provinsi yang damai dan menjaga persatuan, jangan ada lagi penjahat-pejahat, dan kelompok-kelompok provokator. Bangsa Indonesia harus kita jaga," ungkapnya.


Massa aksi lainnya, Saidin mengatakan kita menolak dengan tegas koalisi aksi menyelamatkan Indoensia (KAMI), karena Indonesia baik - baik saja. "KAMI hanya berisi orang - orangn dengan kepentingan politik saja. Kehadiran KAMI di NTB dikhawatirkan akan memunculkan konflik besar. Kami dari Aliansi Pemuda Bersatu NTB menolak dengan tegas kehadiran KAMI. NTB provinsi aman yang tidak akan bisa dipecahkan oleh kepentingan politik yang berkedok kepentingan moral. Kehadiran Gatot hari ini membuktikan ada kepentingan terselubung di dalam KAMI".


Sampai saat ini para massa aksi masih berada di lokasi dan menyuarakan penolakkan mereka. Para aparat keamanan terlihat menjaga aksi tersebut dan menutup akses jalan karena dikhawatirkan akan terjadi bentrokkan antara massa aksi yang menolak dengan massa yang akan melakukan deklarasi. (DZ

Gatot Nurmantiyo Dihadang Massa Aksi Penolakan Deklarasi KAMI di NTB

September 28, 2020


Mataram - Aliansi Pemuda NTB Bersatu melakukan aksi demo penolakan dalam menyambut kedatangan Gatot Nurmantiyo untuk menghadiri acara deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Nusa Tenggara Barat. Mereka melakukan aksi tersebut di sekitar tempat deklarasi, tepatnya di daerah Jalan Bung Hatta Majelok Mataram.


Koordinator Aksi, Parwadi mengatakan menolak keras kelompok-kelompok yang mereka nilai memecah belah umat di Pulau Seribu Masjid. "Kami tidak ingin ada kelompok atau aliansi-aliansi yang ingin memecah belah bangsa dan umat. Jika ada yang ingin memecah belah maka langkahi mayat kami," ungkapnya.


Selain itu, Solihin salah satu massa aksi mengatakan akhir-akhir ini ada banyak gerakan yang memprovokasi kehidupan berbangsa dan bernegara. "Jangan sampai kita terprovokasi dan ikut menjadi kelompok peruntuh bangsa. Nusa Tenggara Barat itu provinsi yang damai dan menjaga persatuan, jangan ada lagi penjahat-pejahat, dan kelompok-kelompok provokator. Bangsa Indonesia harus kita jaga," ungkapnya.


Massa aksi lainnya, Saidin mengatakan kita menolak dengan tegas koalisi aksi menyelamatkan Indoensia (KAMI), karena Indonesia baik - baik saja. "KAMI hanya berisi orang - orangn dengan kepentingan politik saja. Kehadiran KAMI di NTB dikhawatirkan akan memunculkan konflik besar. Kami dari Aliansi Pemuda Bersatu NTB menolak dengan tegas kehadiran KAMI. NTB provinsi aman yang tidak akan bisa dipecahkan oleh kepentingan politik yang berkedok kepentingan moral. Kehadiran Gatot hari ini membuktikan ada kepentingan terselubung di dalam KAMI".


Sampai saat ini para massa aksi masih berada di lokasi dan menyuarakan penolakkan mereka. Para aparat keamanan terlihat menjaga aksi tersebut dan menutup akses jalan karena dikhawatirkan akan terjadi bentrokkan antara massa aksi yang menolak dengan massa yang akan melakukan deklarasi. (DZ)

TGH Ma’arif Tolak KAMI, Apa Alasannya ?

September 28, 2020


LOMBOK TENGAH | TGH Ma’arif Makmun menegaskan menolak deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang direncanakan di laksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Rais Syuriah Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Lombok Tengah itu menilai, kritikan -kritikan yang disampaikan KAMI terhadap pemerintah Republik Indonesia.”Saya tidak tahu menahu masalah KAMI. Dari segi pribadi, saya sudah jelas selaku NU, sudah ada komando, menilai kurang pas terhadap kritikaan yang disampaikan KAMI terhadap Pemerintah yang sah. Kritik boleh, tapi jangan sampai merongrong wibawa Pemerintah. Boleh menyampaikan kritikan terhadap pemerintah, tetapi keberhasilan dan kebaikan pemerintah juga harus ditonjolkan, terlebih lagi saat ini Pemerintah sedang berjuang menghadapai Pandemi Covid-19,”ucap TGH Ma’arif Makmun saat ditemui suaralomboknews.com, Senin (28/9/2020).
Pengasuh Pondok Pesantren Manhalul Ma’arif di Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah itu mengaku tidak setuju jika Pemerintah melarang pemutaran Film G30S PKI yang diputar setiap tanggal 30 September dan tidak setuju jika Pemerintah menghapus mata pelajaran Sejarah seperti yang banyak diperbincangkan akhir – akhir ini oleh sejumlah pihak.”Masalah menghapus mata pelajaran Sejarah dan larangan pemutaran Film G30S PKI, saya sebagai seorang NU sangat tidak setuju. Dan kritikan – kritikan yang disampaikan oleh KAMI ada benarnya, tetapi keritikan – kritikan oleh KAMI kepada pemerintah itu juga harus berimbang, dan kritikan bisa disapaikan dengan baik, terlebih lagi banyak masyarakat di Desa – Desa tidak tahu apa itu KAMI, karena seburuk -buruknya Pemerintah,kita harus taat terhadap pemerintah yang sah. Jadi kritik boleh, tetapi kebaikan dan keberhasilan pemerintah juga harus disampaikan,”ungkap TGH Ma’arif

TGH Ma’arif menegaskan, dirinya bersama seluruh Warga NU tidak akan hadir jika diundang Deklarasi KAMI, baik Deklarasi ditingkat Kabupaten maupun Provinsi.
TGH Ma’arif juga mengimbau kepada seluruh Tokoh Agama baik itu dari NU, NW dan Muhamadiyah termasuk Organisasi Masyarakat (Ormas) maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk tidak ikut dalam Deklarasi KAMI di NTB, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah.”Jika diundang Deklarasi KAMI, saya tidak akan hadir, dan mungkin saya tidak akan diundang karena tidak sejalan dengan KAMI, sampai dengan hari ini (Senin,28/9) tidak ada undangan Deklarasi dari KAMI. Untuk itu saya mengimbau, mari NU berjalan sesuai dengan pemikiran NU, NW berjalan sesuai dengan pemikiran NW dan Muhamadiyah berjalan sesuai dengan dengan pemikiran Muhamadiyah, jangan dirasuki pemikiran Baru. Dan Khusus untuk seluruh warga NU untuk tidak hadir atau ikut dalam kegiatan Deklarasi KAMI,”imbaunya. [slNews – rul] Sumber  : suaralomboknews.com

Mimbar Bebas Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia (KAMI) Cipayung Plus NTB, Hasilkan 5 Manifesto Politik

September 22, 2020


 


Mataram - Mimbar bebas di pandu oleh Ketua GMNI Kota mataram bung Al-Mukmin, kenapa lahir koalisi aktivis mahasiswa ini karena saat ini banyak sekali terjadi persoalan yang mengatas namakan rakyat namun itu semua untuk kepentingan pribadi apalagi sampai mengorbankan persatuan Indonesia.

PKC PMII BALI-NUSRA
Kenapa lahir semangat persatuan Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia memang kami dedikasikan untuk mempertegas kondisi bangsa Indonesia, saya rasa Indonesia ini tidak pernah sakit jadi tidak perlu ada Koalisi Penyelamatan. Janganlah kelompok-kelompok orang memancing reaksi untuk memecah belah bangsa Indonesia sementara cara yang digunakan adalah menggoyang ideology pancasila. Kalau mau memajukan Indonesia ayo dong kita berikan masukan yang konstruktif bukan malah memprovokasi masyarakat. Sehingga kami ingin memastikan persatuan dan kekokohan bangsa ini dari NTB kami pastikan baik-baik saja. Dan jika adayang mengancam persatuan dan kesatuan siapapun itu kita siap melawan dengan kekuatan pemuda.

BADKO HMI NUSRA
Melihat dinamika kebangsaan kita yang carut marut dimulai dari pusat bahkan sampai ke daerah, kami pimpinan lembaga ini kompak bersatu memutuskan bahwa Negara sangat membutuhkan pemuda. Untuk itu kami memutuskan hadir untuk membantu pemerintah dan terus bersama pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Di NTB contohnya kita memiliki tanggung jawab besar untuk membantu mempercepat pembangunan di KEK Mandalika.

LMND Kota Mataram
GMNI Mataram
DPD IMM NTB
Pertama saya ingin menyampaikan kutipan salah satu ayat did lam al-Qur’an yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berada dalam barisan yang utuh. Kegiatan semacam ini adalah sentuhan yang positif untuk menyatukan pandangan kedepannya.

Kedua, bicara tentang Nusa Tenggara Barat tidak terlepas dari kondisi kita di Indonesia bahkan dunia yang masih tersandera dengan pandemic covid ini. Berkenaan dengan agenda yang akan di hadapi oleh Indonesia khususnya NTB.

Hal yang mungkin kita lakukan adalah, tentu sebagai pimpinan Organisasi kita harus mempersiapkan SDM dari kader kita untuk menghadapi gelombang Wisatawan yang sangat tinggi.

PD KMHDI NTB
Menjaga Persatuan dan Kesatuan
GMKI Mataram
HIKMABUDHI Mataram

DEKLARASI :
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM,
MIMBAR BEBAS KOALISI AKTIVIS MAHASISWA INDONESIA CIPAYUNG PLUS NTB MEMBERIKAN 5 MANIFESTO :
KAMI BERTEKAD MENEGAKKAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA
KAMI MENGUTUK KERAS KELOMPOK-KELOMPOK YANG MENCOBA MEMECAH BELAH PERSATUAN DAN KESATUAN NKRI
KAMI MENDUKUNG UPAYA MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI
KAMI SIAP MENGAWAL NILAI=NILAI BUDAYA SEBAGAI AKAR TUMBUHNYA KEPRIBADIAN BANGSA
KAMI MENDUKUNG UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN COVID-19

MATARAM, 08 SEPTEMBER 2020

Sumber

Masyarakat Menolak Deklarasi KAMI

September 19, 2020

 


KAMI mengadakan deklarasi 18 agustus lalu dan akan membuat acara serupa di daerah. Namun sayangnya kemunculan kumpulan ini ditolak oleh masyarakat. Mereka merasa KAMI hanya bisa memaki tanpa memberi solusi pasti. Masyarakat juga tak ingin kedamaian dirusak oleh kehadiran kelompok ini.

Din Syamsudin cs berkoar-koar dalam deklarasi KAMI yang digelar agustus lalu. Dalam kesempatan itu, ia menuntut agar Indonesia diselamatkan. KAMI juga membacakan 10 maklumat dan 8 tuntutan yang intinya meminta pemerintah untuk serius dalam menangani berbagai permasalahan di Indonesia. Seperti krisis ekonomi dan penanganan pandemi corona.

Namun dalam acara deklarasi itu muncul penolakan dari masyarakat. Mereka juga menamakan kelompoknya dengan sebutan KAMI, yang merupakan kepanjangan dari kesatuan aksi milenial Indonesia. Demo ini berlangsung karena mereka menganggap KAMI versi Din cs mengganggu pemerintah dan seharusnya mereka ikut membantu selamatkan Indonesia.

Penolakan serupa terjadi ketika diadakan deklarasi KAMI wilayah Jawa Barat. Di Bandung, sejumlah massa berunjuk rasa di depan sebuah hotel ternama. Mereka menolak deklarasi KAMI yang akan dadakan di sana, karena dikhawatirkan akan jadi klaster corona baru. Aksi serupa juga diadakan di depan Gedung Sate dan juga di depan Polrestabes Bandung.

Menurut Adi Mulyadi, koordinator demo, aksi penolakan ini terjadi karena rasa cinta kepada bumi parahyangan. Jadi jangan sampai ada acara di Kota Bandung yang berpotensi menyebarkan virus covid-19. Walau diadakan di hotel ternama, namun belum tentu semua pengisi acara dan anggota KAMI menaati protokol kesehatan seperti memakai masker.

Terjadinya penolakan atas deklarasi KAMI di 2 tempat menunjukkan bahwa masyarakat tidak peduli terhadap ancaman mereka. Jika Rocky Gerung cs menuntut pemerintah harus menyelamatkan Indonesia tapi hanya bisa berkoar-koar, maka dianggap hanya jual omongan. Karena rakyat sudah lelah dengan janji dan caci maki, mereka hanya butuh bukti.

Masyarakat juga mulai antipati dengan KAMI karena tidak menghormat masa pandemi covd-19 dengan mengadakan acara di tempat umum. Mereka dianggap tak punya empati dan hanya mengutamakan ego. Selain itu, acara deklarasi dianggap jadi ajang show off agar popularitas pada tokoh tua itu naik kembali, setelah sebelumnya tenggelam dihantam waktu.

Penolakan jangan hanya dilihat sebagai bentuk perlawanan rakyat jelata. Namun harus jadi bahan evaluasi. Jangan malah menyalahkan masyarakat yang menolak keberadaan KAMI. Tanyakan kepada hati nurani, mengapa sampai ada rakyat yang tidak suka terhadap koalisi ini? Setelah itu baru cari solusi, jangan malah saling menyalahkan.

Anggota KAMI bisa beraudensi dengan para pendemo agar menemukan titik temu. Jadi mereka sadar bahwa acara deklarasi di daerah berbahaya, karena bisa memunculkan klaster corona baru. Saat diberi masukan, jangan marah. Namun harus sadar bahwa dalam masa pandemi, tak bisa sembarangan mengadakan acara yang dihadiri banyak orang.

Jika KAMI ingin mendapat simpati masyarakat dan benar-benar menyelamatkan Indonesia, maka jangan hanya menampilkan pepesan kosong. Namun buktikan dengan perbuatan. Jangan hanya menuntut pemerintah, karena sebaga warga negara Indonesia yang baik juga bisa ikut menyelamatkan Indonesia. Ada berbagai cara agar kehidupan masyarakat lebih baik.

Para anggota KAMI bisa jadi relawan untuk menangani pasien corona di beberapa Rumah Sakit. Mereka juga bisa mendaftarkan diri untuk dijadikan sukarelawan dalam percobaan vaksin virus covid-19. Jadi proses penelitian vaksin bisa segera selesai dan semua rakyat Indonesia mendapat imunisasi. Apakah mereka benar-benar berani melakukannya? Rasanya tidak.

Deklarasi KAMI terus ditolak karena masyarakat sudah lelah dengan janji kosong mereka. Apa gunanya acara deklarasi jika yang ditampilkan hanya serangan dan hate speech kepada pemerintah? Jika KAMI masih nekat mengadakan deklarasi di kota lain, maka masyarakat juga bereaksi keras dan menolaknya, karena dianggap hanya menjual bualan.

*) Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

(bx/wid/yes/JPR)

Penolakan KAMI Terus Memanas dengan Unjuk Rasa

September 17, 2020


 

BANDUNG – Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digelar di Kota Bandung, Senin (7/9) menuai protes keras dari ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Kita Indonesia dengan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate.

Berdasarkan pantauan, para peserta aksi membawa sejumlah poster yang berisi penolakan atas gerakan KAMI, seperti “Bantu Pemerintah Atasi Krisis Jangan Malah Mengganggu”, “Jangan Tulari Rakyat dengan Virus Kebencian pada Pemerintah”, dan sebagainya.

Koordinator aksi, Fadhol mengatakan, pihaknya mempertanyakan gerakan yang dilakukan KAMI. Karena, pihaknya menilai, bukan lagi sebagai gerakan moral tapi sudah menjurus ke arah politik.

“Kami sadar akan hukum dan sadar akan kepentingan siapa di balik semua ini. Karena jika KAMI mengatasnamakan gerakan moral, ini justru ada indikasi gerakan makar. Artinya kita sudah tahu jenis dari gerakan tersebut, dan menjadi pertanyaan kita apakah murni gerakan moral atau gerakan politik,” bebernya.

Indikasi itu, diutarakan dia, terlihat dari adanya tuntutan dari sejumlah tokoh KAMI untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR yang condong ke arah penurunan pimpinan negara, dalam hal ini presiden.

Dia menerangkan, secara prosedur hukum melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dengan sistem presidensial yang dianut negara, tidak serta merta bisa menurunkan seorang presiden

“Artinya secara konstitusi mekanisme pelengseran presiden itu sudah diatur. Salah satunya bahwa presiden itu bisa dilengserkan bila adanya penghianatan terhadap negara dan tindak pidana korupsi. Jadi KAMI jangan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Itu sudah jelas bahwa gerakan itu hanya kepentingan politik dengan dalih kepentingan rakyat,” tegas dia.

Tak hanya menyampaikan aspirasi mereka, para peserta aksi juga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tampak saat seorang orator sedang berbicara, massa terap gunakan masker dan saling menjaga jarak. Aksi berjalan damai dengan pengawalan sejumlah petugas kepolisian.

Terpisah, deklarasi KAMI Jawa Barat sempat mengalami dua kali pembatalan sepihak oleh pengelola gedung sewa. Pihak KAMI Jabar pun akhirnya menggelar deklarasi di sebuah rumah di Kota Bandung.

“Kemarin Balai Sartika (Bikasoga) dipersiapkan kemudian dibatalkan. Saya tersenyum 10 kali,” ujar Inisiator KAMI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo saat menghadiri deklarasi KAMI Jabar.

“Kemudian di Grand Pasundan sudah dipersiapkan, oleh Satgas Covid diberi izin, tapi kemudian didemo, ditarik lagi surat dari Satgas COVID-19. Saya tersenyum 100 kali,” ucap mantan Panglima TNI itu melanjutkan.

Selain itu, terjadi juga reaksi penolakan dari Aliansi Masyarakat Cipayung yang berunjuk rasa di Gedung Sate, seberang Mapolrestabes Bandung dan Hotel Grand Pasundan. Mereka menyebut deklarasi KAMI rawan makar dan berpotensi menjadi klaster COVID-19.

Meski sempat mengalami kendala, ucap Gatot, usaha yang dilakukan oleh penggerak KAMI di Jabar membuahkan hasil. Pasalnya, tak hanya deklarasi yang dilakukan tapi juga disambung dengan aksi di Gedung Sate.

“Karena Allah SWT punya rencana luar biasa di Bandung. Di sini di tempat ini kita deklarasi, dan di sana bisa bersama-sama di Gedung Sate. Ini bukan rencana manusia, kita tidak boleh marah. Jadi saya selalu ingatkan untuk selalu tersenyum, sebagai bentuk syukur. Jangan marah yang hanya membuang-buang energi,” tutur Gatot.

Dalam deklarasi yang dihadiri Mantan Ketua Umum PP Muhamaddiyah Din Syamsudin, Ketua Khittah Nahdlatul Ulama Rochmat Wahab dan Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu itu, Gatot bercerita mengenai hutangnya ke Bumi Siliwangi. (tur/drx)

Sumber

Pemuda dan Mahasiswa Demonstrasi Menolak Deklarasi KAMI Di NTB

September 16, 2020

MATARAM - Puluhan orang yang tergabung dalam Pemuda dan Mahasiswa Bersatu NTB menggelar aksi didepan Islamic Center/Perempata BI, Mataram. Mereka menolak rencana deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di tanah Bumi Gora Nusa Tenggara Barat. Kamis, 17/09/2020.

Puluhan masa aksi ini datang dengan berjalan kaki, dipimpin oleh koordinator umum Sadam Husen dan koordinator lapangan Isnaini. Dalam aksinya, masa membentang spanduk dan pamflet yang berisikan penolakan terhadap acara deklarasi tersebut.

"Kami menolak deklarasi KAMI yang akan digelar di NTB", kata koordinator aksi isnaini dalam orasinya.

Menurutnya, kegiatan deklarasi KAMI rawan memicu kerumunan masa, padahal pandemi COVID-19 di NTB masih belum berakhir.
"Jangan ada deklarasi yang memicu kerumunan masa, karena kita sedang ditimpa wabah menular covid-19", tambahnya.

Untuk itu masa aksi meminta kepada pemerintah NTB untuk ikut menolak kegiatan deklarasi KAMI.
"Kami menuntut pihak pemerintah provinsi NTB untuk menolak kegiatan tersebut, selain karena alasan Covid19, dan juga kegiatan deklarasi itu hanya kepentingan politik saja", Ungkap Sadam Husen selaku koordinator umum.

Mereka juga meminta kepada aparat kepolisian, satgas covid19, dan pemprov NTB, agar mementingkan kepentingan rakyat.
"Kepentingan rakyat di NTB yang paling utama, bukan deklarasi, bukan kepentingan kelompok dan individu, tapi menyelamatkan indonesia yang sebenarnya di masa pandemi saat ini adalah dengan mematuhi protokol kesehatan, bukan deklarasi politik kepentingan",Kata hendra dalam orasinya.

Usai menggelar orasi di Perempatan Bank Indonesia Mataram, Mereka membubarkan diri dan mendiskusikan kembali apa yang sudah disuarakan. (DZ)







Tokoh Jawa Timur Tolak Deklarasi Gerakan KAMI di Jatim: yang Bisa Menyelamatkan Hanya Tuhan

September 09, 2020

SURABAYA- Wacana deklarasi organisasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Jawa Timur ditolak keras oleh organisasi Gerakan Rakyat Jawa Timur (GRJT).

Ketua GRJT, Mat Mochtar menyebut negara saat ini dalam kondisi baik begitupun perangkat negara yang memiliki kewenangan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

"Yang bisa menyelamatkan Indonesia hanya Tuhan melalui presiden, karena presiden itu dipilih dan mewakili 80 juta rakyat Indonesia, selain itu yang bisa menyelamatkan Indonesia ya TNI dan Polri," tegasnya, Senin (7/9/2020).

Menurut Tokoh di Jawa Timur ini, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia merupakan gerakan ngelantur (Menyimpang ; red).

Bahkan Mat Mochtar tak segan mengatakan jika KAMI hanya sekedar gerakan makar.

"Mau menyelamatkan Indonesia seperti apa, KAMI ini ngelantur dan pikun. Mereka kan mau mencalonkan Presiden nggak bisa, mencalonkan DPR juga nggak bisa, makanya berkhayal ingin menyelamatkan Indonesia" katanya.

Harapan Mat Mochtar mewakili rakyat Jawa Timur dan Indonesia, dirinya tidak mau Indonesia dibikin kisruh dengan gerakan upaya makar terhadap kepemimpinan yang sah. TNI Polri harus bergerak tegas.

"Saya Mat Mochtar rakyat Jawa Timur dibelakang Pemerintahan yang sah tidak mau ada ada organisasi KAMI. Mereka ini hanya ingin merongrong pemerintahan yang sah. Harusnya mereka ini mendukung beberapa program Presiden Jokowi. Presiden dan TNI Polri harus kita dukung sepenuhnya," pungkasnya.

Sumber : https://jatim.tribunnews.com/2020/09/07/tokoh-jawa-timur-tolak-deklarasi-gerakan-kami-di-jatim-yang-bisa-menyelamatkan-hanya-tuhan

HNW Sebut Teror Terhadap Deklarasi KAMI Adalah Warisan Penjajah

August 19, 2020

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai ancaman teror dan intimidasi serta pembajakan akun yang dialami sejumlah tokoh nasional yang mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sebagai warisan penjajah. Menurutnya, ancaman teror dan intimidasi seperti itu tidak sesuai dengan nilai demokrasi dan prinsip negara hukum, yang sudah disepakati di Indonesia.
"Kita dahulu berjuang untuk merdeka dari penjajahan asing, dan kemudian melakukan reformasi dari orde baru, salah satu tujuannya, agar kita bisa berdemokrasi dengan baik dan benar, menghormati HAM dan Hukum, serta melaksanakan cita-cita Indonesia merdeka untuk kesejahteraan dan kemajuan Rakyat Indonesia," ujar HNW dalam keterangannya, Rabu (19/8/2020).
HNW juga menilai ancaman, perundungan, pembajakan dan teror tersebut sebagai sebuah ironi di tengah bangsa Indonesia yang baru memperingati 75 tahun Indonesia merdeka, dan 75 tahun berkonstitusi UUD 1945.
Padahal, kata dia, bila memperhatikan tokoh-tokoh nasional yang mendeklarasikan KAMI mereka adalah tokoh-tokoh senior bangsa, moderat dan terhormat dengan track record yang menandakan cinta dan peduli mereka kepada Bangsa dan NKRI, seperti Prof Din Syamsudin (Muhammadiyah), Prof Rahmat Wahab Hasbullah (NU), Jend (Purn) Gatot Nurmantyo, Dr. Rizal Ramli, Prof Sri Edi Swasono, Dr Meutya Hatta, hingga Abdullah Hehamahua.
"Semestinya, deklarasi damai dan demokratis KAMI dengan delapan tuntutannya yang moderat dan konstruktif, itu selayaknya didukung, dan tidak malah difitnah. Ini penting untuk membuktikan bahwa Indonesia memanglah negara yang sudah merdeka, negara demokrasi dan negara hukum," ungkapnya.
HNW meminta agar tokoh-tokoh KAMI tidak terprovokasi, tapi juga baiknya mempergunakan hak hukum sebagai Warga Indonesia, dan hendaknya aparat kepolisian segera mengusut tuntas adanya ancaman, teror, pembajakan akun, dan intimidasi terhadap tokoh-tokoh dan deklarasi KAMI tersebut.
"Proses penegakan hukum dan pengusutan penting dilakukan secara tuntas, untuk membuktikan bahwa Negara benar-benar melaksanakan Pancasila, dan menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat yang dijamin oleh konstitusi, UUD NRI 1945," jelasnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai bahwa deklarasi KAMI itu merupakan bentuk dari kepedulian para tokoh nasional terhadap situasi bangsa dan negara saat ini yang memerlukan kepedulian dan kerja sama seluruh pihak.
"Saya mendukung deklarasi itu sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip negara demokrasi dan negara hukum. Masukan atau kritikan sepedas apapun dalam semangat demokrasi, koridor hukum, cinta bangsa dan negara, apalagi oleh para Tokoh-tokoh Bangsa sekaliber mereka, seharusnya justru diapresiasi Pemerintah, sebagai bukti Pemerintah ini memang betul-betul komitmen dan konsisten melaksanakan nilai demokrasi dan negara hukum," tegasnya.
Dia menambahkan delapan tuntutan KAMI juga bisa digunakan pemerintah menjadi masukan dan kritik membangun agar Pemerintah selalu dalam koridor dalam melaksanakan amanat rakyat secara lebih baik, sehingga berkemampuan menyelesaikan persoalan bangsa yang semakin banyak dan kompleks.
"Apalagi di usia yang ke 75 ini, Indonesia terkena darurat kesehatan COVID-19, yang bisa mengancam kedaulatan bangsa dan negara, yang bisa membawa kepada terjadinya resesi," tambahnya.
HNW berpandangan setiap warga negara, apalagi para tokoh nasional yang telah berkecimpung dan berpengalaman dalam mengurus negara, perlu menjadi perhatian seluruh pihak, bukan justru diintimidasi atau bahkan dihalangi.
"Kehadiran mereka justru menguatkan kerja mengisi kemerdekaan Indonesia, serta memastikan bahwa Indonesia masih menganut demokrasi hukum dan hak asasi manusia," pungkasnya.
(akn/ega)
 
Copyright © infontbnow. Designed by OddThemes