Mataram, 26 September 2020 - Sangkep tokoh adat merupakan satu dari empat sangkep yang akan dilakukan dalam rangkaian kegiatan Festival Rinjani. Tujuan dari sangkep yang pertama ini adalah untuk menggali bagaimana pandangan para tokoh adat terhadap Rinjani, bagaimana nilai adat mengelola dan merawat Rinjani.

Selama ini yang menjaga dan merawat rinjani adalah masyarakat adat, tetapi yang mengelola dan mengolahnya tidak hanya masyarakat adat sehingga Rinjani menjadi semakin rusak.

Bagi sebagian kelompok Rinjani tidak lebih dari sekedar obyek wisata yang dapat menghasilkan uang, bagi orang kota Rinjani munkgin sekedar tempat untuk mendaki dan rekreasi, anak muda yang diharapkan dapat meneruskan menjaga Rinjani malah menjauh tergerus oleh arus pariwisata dan budaya modern, sehingga kita hari ini kita lihat di atas Rinjani banyak ditemukan sampah, pohon - pohon ditebang, debit air banyak berkurang.

Tema kegiatan Festival Rinjani kali ini adalah "Mengeja Rinjani" karena kerusakan yang terjadi di Rinjani bisa jadi bukan hanya disebabkan oleh masyarakat modern yang tidak mengerti dan tidak peduli pada Rinjani melainkan masyarakat adat yang telah lupa bagaimana memaknai dan memperlakukan Rinjani.

Nilai - nilai yang tergali pada sangkep adat ini nantinya akan memaknai seluruh rangkaian kegiatan Festival Rinjani, menjadi sumber acuan nilai yang akan disampaikan kepada sangkep - sangkep berikutnya, dengan harapan agar para pengampu kebijakan / pemerintah dapat memahaminya dan menjadikannya salah satu landasan dalam membuat berbagai keputusan.

Beberapa point yang tergali dari masyarakat adat :

Bagi masyarakat adat Rinjani merupakan salah satu bentuk sumber kehidupan dan penghidupan, menjaganya adalah sebuah keniscayaan, karena itu masyarakat adat perlu membentuk pranata adat agar ritual - ritual untuk menjaga Rinjani kembali dapat dilakukan secara sempurna, nilai - nilai dan pengetahuan yang ada pada masyarakat adat ini juga perlu diajarkan kepada generasi muda untuk agar nilai dan pengetahuan tersebut lestari. Diantara nilai dan ritual adat untuk menjaga Rinjani adalah adanya sembek (yaitu pemberian tanda, yang biasanya di dahi, atas ijin untuk melakukan sesuatu), sebelum masuk hutan seseorang harus di-sembek, sebelum menebang pohon harus di-sembek, seorang bayi saat diberikan nama juga melalui sembek, dan banyak hal lainnya dilakukan dengan sembek, tetapi hari ini kita lihat sembek sudah kalah dengan stempel, masuk rinjani tebang kayu, bahkan pemberian nama cukup dengan hanya menggunakan stempel. Selain melalui ritual - ritual adat kerukunan dalam bermasyarakat juga perlu dijaga, karena kerusakan Rinjani merupakan akibat / korban dari adanya berbagai kepentingan. Ada yang memutus mata rantai kita sehingga sepertinya Rinjani hanya milik orang Bayan saja, mata rantai yang terputus itu adalah pewarisannya, bagaimana anak cucu kita merasa memiliki Rinjani ini. Bencana yang baru saja terjadi merupakan teguran dari Tuhan sehingga pranata adat harus segera melakuan ritual.

Rinjani merupakan sebuah simbol yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa di pulau Lombok. Sebagaimana simbol di tempat lain digunakan untuk menerima petunjuk, maka di Rinjani juga digunakan untuk sebagai tempat untuk mencari petunjuk, jauh sebelum islam datang ke tanah sasak, masyarakat sasak sudah tampak islami. Lahir, hidup, dan mati merupakan daur hidup semua makhluk, daur hidup ini dibahas oleh para orang tua kita sejak dahulu.

Rinjani merupakan giri suci atau kemalik lombok, kemalik artinya tidak boleh melakukan suatu larangan / hal yang dilarang. Kami dulu naik Rinjani hanya untuk bertapa, berobat, dan membersihkan gegamang-nya (gegamang = senjata), dan ini telah terjadi sejak rin (rin = sejak dahulu kala). Oleh karenanya perlu ditegakkan kembali awig - awig adat, barang siapa yang melanggar awig - awig harus diberikan sanksi, siap saja yang melanggar kemalik / tidak menghormati kemalik harus mendapat sanksi. Namun hari ini awig - awig masyarakat adat tidak bisa ditegakkan karena tergilas oleh undang - undang investasi, jadi perlu dilakukan pendekatan secara politik dalam rangka melakukan penolakan undang - undang investasi tersebut.

Rinjani merupakan sumber inspirasi, sumber penghidupan, dan pranata sosial. Tetapi hari ini kita lihat tidak seorangpun mengerti Rinjani, kita lihat semua bupati yang berbicara tentang Rinjani pasti jatuh, perjuangan terhadap Rinjani hanya sebatas wacana dan sifatnya masih parsial, tidak ada yang benar - benar berjuang secara total, masih kalah saat dihadapkan dengan uang. Selain itu perjuangan atas Rinjani juga tidak stagnan, apa yang kita bicarakan hari ini sudah sering kita lakukan, temanya masih sama sejak perekat umbara digagas tahun 1998 yang isinya tentang kekecewaan kita tentang keadaan Rinjani

)* Penulis adalah Supporter dari event Festival Rinjani Lombok

MATARAM, KANALNTB.COM – KPU Provinsi NTB meraih prestasi nasional dalam penyelenggaraan Pilgub 2018 dan Pemilu 2019. Prestasi yang diraih yakni 4 kategori, masing-masing: Peringkat 1 kategori Iklan Layanan Masyarakat Kreatif dan Inovatif ; Peringkat 2 Kategori Penyelenggaraan Pemilu yang Berintegritas; Peringkat 2 Kategori Penyelenggara Pemilu yang Inovatif dan Profesional; serta Peringkat 3 kategori Transparansi Informasi.

Atas prestasi itu, Ketua KPU memberikan plakat dan piagam penghargaan yang diterima oleh Ketua KPU Provinsi NTB pada acara Evaluasi Pemilu 2019 dan Peluncuran Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan di Balai Sidang Senayan Jakarta, Senin (23/9).


Raihan prestasi ini menjadi catatan tersendiri bagi KPU Provinsi NTB, karena prestasi ini mengalami peningkatan dari 5 Tahun sebelumnya, dimana pada pemilu 2014 yang lalu KPU Provinsi NTB hanya meraih 2 penghargaan nasional, yaitu: Peringkat 2 Kategori Penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas dan Peringkat 3 Kategori Kreasi Sosialisasi.

Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud di sela-sela acara peluncuran Pemilihan Serentak Tahun 2020 menyatakan rasa bahagianya. “Penghargaan Nasional merupakan bukti dan pengakuan bahwa KPU Provinsi NTB khususnya telah bekerja sungguh-sungguh dalam menyukseskan seluruh tahapan pemilu dan pemilihan, serta sungguh-sungguh pula memberi layanan demokrasi terbaik kepada masyarakat”, kata Suhardi.

Tidak kalah pentingnya, kata Suhardi, dukungan dan kerjasama yang sangat baik dan solid dari KPU Kabupaten kota serta Penyelenggara Adhoc se NTB. Tanpa dukungan mereka mustahil kreasi, inovasi dan gagasan yang dilahirkan di tingkat provinsi dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.

LOMBOK UTARA, KANALNTB.COM – Sebanyak puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lombok Utara diberi Bimbingan Teknis (Bimtek) oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) pusat. Kegiatan selama dua hari tersebut mulai diselenggarakan pada Kamis, (19/9) bertempat di Hotel Mina Tanjung.

Kabag Administrasi Pengendalian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Lombok Utara Lalu Majemuk mengungkapkan, program tersebut diselenggarakan oleh LKPP dari ratusan kabupaten, Lombok Utara termasuk yang siap dan merespon baik. Maka itu bimtek kali ini bisa berjalan lantaran pula intensnya komunikasi daerah dengan LKPP pusat.


“Ini merupakan schedule LKPP membimbing daerah mana yang sekiranya siap dan merespon. Dan Alhamdulillah semua OPD dari target 60 persen semuanya hadir,” ungkapnya.

ASN yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa, mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabatan Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) diundang mengikuti kegiatan. Meski Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lombok Utara tidak dapat hadir, namun dari hasil ini diharapkan ada bekal pandangan yang sama dari narasumber yang berwenang.

“Sebetulnya konsep kita ada PA dan KPA juga. Tapi karena tidak bisa, jadi yang ada saja. Masalah pekerjaan sampai serah terima ada mekanisme, kenapa ini sangat penting untuk semua unsure yang terkait pengadaan barang dan jasa, supaya pemahaman kita tentang aturan ini sama,” jelasnya.

Salah satu hal yang dibedah dalam bimtek kali ini yakni mengenai pengadaan manakala terjadi bencana. Di mana LKPP menyebut jika hal tersebut boleh dilakukan tanpa melalui proses tander atau penunjukkan langsung (PL). Entah nilai daripada kegiatan dan pengadaan tersebut, ratusan juta atau justru lebih hal tersebut bisa dilakukan sepanjang emergency.

“Kita bedah adanya unge-uneg yang masih kurang yakin atas pemahaman itu. Salah satu contoh ketika terjadi Kahar, gempa seperti kemarin langkah apa yang dilakukan. Supaya kita mendengar langsung dan dikatakan itu boleh,” ucapnya.

Menyangkut progres pengadaan barang dan jasa di Lombok Utara sendiri, hingga sejauh ini Lalu Majemuk membeberkan sudah berjalan dan hanya menyisakan dua kegiatan. Kegiatan yang belum di masukkan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) yaitu pembangunan fisik di RSUD Tanjung senilai Rp 1 milliar lebih dan pengadaan terop di Dinas Pertanian yang nilainya Rp 300 juta.

“Yang tersisa sekarang hanya 2 paket. Untuk rumah sakit yang dulu (sebelum gempa) sudah direncanakan tapi tim assessment memutus kontrak. Dari silpa DAK yang dialokasikan diperbolehkan menurut aturan untuk digunakan kembali, ini yang menyesuaikan tetapi tidak dua lantai seperti konsep awal. Kemudian yang satunya pengadaan terop di Dinas Pertanian intinya dari sekian yang ada di dalam sirup hanya 2 paket yang belum dimasukkan,” bebernya.

MATARAM-Pendidikan yang baik menjadi syarat mutlak untuk menciptakan masyarakat maju dan sejahtera. Karena itu, para korban gempa tidak hanya butuh rumah, tetapi juga butuh bantuan perbaikan sekolah.

”Kita akan tetap tertinggal kalau kita mengabaikan pendidikan,” kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah saat meresmikan enam unit sekolah yang dibangun dari donasi masyarakat untuk korban gempa Lombok di Lombok Barat, kemarin (18/9).

Zul mengaku sangat bahagia ketika menyaksikan anak-anak NTB kembali bersekolah. Itu menunjukkan warga NTB sudah bangkit dan pulih dari bencana gempa.

Menurutnya, perhatian masyarakat internasional, pemerintah pusat dan kelompok masyarakat membuat pemulihan berjalan cepat. Pembangunan enam sekolah yang dibangun antara lain Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ishlaul Ummah Desa Paok Rempek, SDN 1 Sigar Penjalin, dan SDN 3 Pemenang. Ketiganya berada di Kabupaten Lombok Utara.

Sekolah lainnya adalah MI At-Tahzib, Desa Kekait, Lombok Barat; SDN 2 Kekait, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat; serta SDN 5 Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.

Sekolah-sekolah tersebut sebelumnya porak poranda akibat gempa. Sehingga selama ini siswa-siswi masih belajar di sekolah darurat. Sekarang, sekolah-sekolah tersebut telah terbangun kembali dengan kondisi jauh lebih baik dari sebelum gempa.

Delapan sekolah dibangun dengan ruangan ukuran 9×7,8 meter dan selasar lebar 1,8 meter. Serta enam ruang belajar, ditambah satu ruang guru dan ruang kepala sekolah. Juga ada ruang perpustakaan dan usaha kesehatan sekolah (UKS).

Setiap ruangan dilengkapi jendela dan ventilasi udara yang cukup membuat sirkulasi udara dalam ruangan menjadi lancar dan terasa sejuk sehingga anak-anak dapat belajar dengan baik. Begitu pula dengan penerangan listrik masing-masing ruangan terdapat empat titik lampu.

TGH Zaini selaku ketua Yayasan Pendidikan At-Tahzib mengaku sangat bersyukur dengan bantuan ini. Bangunan yang dirintis sejak 1952 itu hancur akibat gempa.

Donasi gempa Lombok yang terkumpul Rp 12 miliar. Disalurkan melalui Dompet Kemanusiaan Media Group. Saldo donasi terbagi dalam tiga rekening, yakni rekening BCA sebesar Rp 4,7 miliar, rekening Bank Mandiri Rp 5,3 miliar dan Rp 2 miliar lebih di Bank BRI. (ili/r5)

JAKARTA-NTB ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sebagai proyek percontohan Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) Daerah. NTB dianggap memiliki komitmen terhadap sektor pariwisata. Penunjukan NTB tersebut berbarengan dengan dua provinsi lainnya yakni Riau dan Jawa Barat.

Jawa Barat dan Lombok merupakan destinasi pariwisata yang memiliki potensi bencana alam, khususnya gempa. Sementara Riau dikenal memiliki karakteristik bencana kabut asap. ”Manajemen Krisis Kepariwisataan fokus pada upaya mitigasi dan strategi kehumasan,” ungkap Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenpar Guntur Sakti kemarin (18/9).

Lebih lanjut Guntur menjelaskan bahwa keberadaan MKK di daerah dapat menjadi perpanjangan tangan Kementerian Pariwisata. Saat ini Kemenpar tidak memiliki struktur komando horizontal langsung dengan dinas di daerah. MKK Daerah diharapkan dapat menjadi tangan pertama bagi pemerintah pusat untuk menjangkau keadaan krisis saat sedang terjadi di daerah.

”Kita menyadari bahwa banyak daerah di Indonesia yang memiliki potensi untuk menjadi destinasi pariwisata. Namun, bagaimana cara kita menangani situasi krisis sehingga destinasi wisata tersebut bisa segera pulih setelah terdampak bencana,” ujarnya.

Mengenai kesiapan NTB, Kepala Dinas Pariwisata NTB HL Mohammad Faozal mengatakan, pihaknya akan memperkuat koordinasi dan pola kerja lintas pihak. Latar belakang NTB sebagai lokasi wisata yang pernah mengalami bencana alam.

”Pasca gempa bumi NTB pada 2018, pihak asing selalu menanyakan apakah NTB sudah punya disaster management,” ujarnya.

Sementara itu Jabar dan Riau tengah disiapkan Kemenpar. Penguatan SDM akan dilakukan. Kemenpar harapkan pemda proaktif. (lyn/JPG/r6)