Mataram, Laskar Sasak menggelar vaksinasi massal di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Warga yang habis disuntik mendapat bonus nasi kotak gratis. Kegiatan ini merupakan salah satu program Lombok Mercusuar yang berlangsung sejak awal pandemi 2020 lalu.

Sekjen Laskar Sasak, Lalu Wahyudi Zakaria mengatakan sebanyak 200 orang dari berbagai elemen mengikuti vaksinasi COVID-19. Pihaknya bekerjasama dengan rumah sakit Universitas Mataram (Unram). "Kami melibatkan masyarakat dan mahasiswa untuk ikut vaksin," kata Wahyudi, Rabu (4/8/2021).

Vaksinasi yang berlangsung di Baturinggit, Karang Pule, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ini dijaga kepolisian dan Satgas COVID-19 Kota Mataram.

Wahyudi menyatakan, penerapan PPKM Level 4 di Kota Mataram hingga 9 Agustus 2021 mendatang menjadi salah satu penyebab masyarakat mau divaksin. “Awalnya kami sudah mensosialisasikan vaksinasi tapi sempat kesulitan. Ini justru yang luar biasa sampai jumlahnya membeludak,” ujarnya.

Sebanyak 10 petugas kesehatan dari RS Unram dikerahkan untuk melayani masyarakat. Vaksinasi ini menggunakan vaksin Sinovac.

Panitia juga menyiapkan makan siang gratis untuk mereka yang sudah divaksin. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan pascavaksin.

Lurah Tanjung Karang, H Gunawan mengapresiasi gerakan vaksinasi yang menyasar warganya. Dia mengatakan tingkat kesadaran masyarakat untuk memperoleh vaksin sudah tinggi.

Hingga saat ini, hampir 70% warga Kelurahan Tanjung Karang sudah divaksin. Meski begitu, pihaknya berharap gerakan vaksinasi ini terus dilakukan.

Gunawan menjelaskan di wilayahnya terdapat 100 kasus positif COVID-19 sejak awal pandemi. Dari jumlah tersebut tercatat 92 orang diantaranya sembuh, 1 meninggal dunia. “Saat ini ada tujuh orang yang masih isolasi mandiri,” ujarnya.

Terkait itu, pihaknya terus berupaya maksimal mengimbau masyarakat untuk taat protokol kesehatan. Pihaknya bahkan menyediakan posko PPKM Level 4 di kantor Kelurahan. Posko itu berfungsi untuk menerima laporan masyarakat. Sekaligus upaya memantau dan mengkoordinasikan langsung dengan Puskesmas Sekarbela. (shf)

 

  

Mataram, 4 Oktober 2020 - Membicarakan kawasan Rinjani sejatinya kita tengah membicarakan hal yang sangat kompleks. Rinjani menaungi berbagai macam hal penting di Pulau Lombok. Kebudayaan, Keberagaman, Keanekaragaman hayati dan hajat hidup orang banyak. Maka membicarakan Rinjani kita perlu menyediakan ruang dan waktu yang khusus bersama tokoh-tokoh masyakarat dan banyak elemen masyarakat di pulau Lombok agar tercipta sebuah kesepakatan dan keputusan yang tepat serta berkelanjutan. Maka Sangkep (Musyawarah) yang merupakan rangkaian dari Festival Rinjani adalah salah satu upaya yang tepat untuk itu. Sangkep (musyawarah), biasanya dilakukan oleh tokoh agama, tokoh adat, dan para tetua dengan tujuan untuk memformulasikan dari apa yang diwariskan scara turum menurun. Sangkep pada kegiatan ini dilakukan secara online (virtual) dan offline. Menyesuaikan keadaan yang sedang dilanda pandemi.

Sangkep Pertama di sebut Sangkep Multi Pihak berlangsung baik pada  tanggal 26 September 2020 di Bayan, Lombok Utara yang disiarkan langsung melalui Kanal Youtube Santiri Foundation dan Aplikasi Zoom Meeting. Sangkep ini ditujukan agar Piagam Palagan Hati dan Piagam Rinjani bisa lebih memasyarakat dan sekaligus agar ada rancangan konseptual dan programatik bagaimana kedua piagam tersebut dapat diimplementasikan secara kolaboratif, fungsional, dan sinergik sehingga Rinjani yang lestari dan berkemanfaatan secara adil bisa diwujudkan.

Sangkep Beleq yang bertema “Palagan Hati : Piagam Lintas Agama untuk Hutan Tropis” di hadiri oleh Pemangku Adat (Masyarakat Adat) Kabupaten Lombok Utara, 10 orang masyarakat adat dari Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan penyelenggara Festival Rinjani IV serta Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat, Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud Sjamsul Hadi, SH, MM yang mewakili Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang pada akhirnya melahirkan kesepakatan-kesepakatan yang akan kembali dimantapkan pada Sangkep Beleq Penutup. Dalam sangkep ini, hasil-hasil dan rumusan sangkep terarah disampaikan oleh masing masing perwakilan. Rumusan-rumusan tersebut selanjutnya akan dibahas dan dipertajam bersama sehingga menjadi rencana programatik garis besar. Formulasi konseptual (hasil Sangkep Beleq Pertama) dan programatik ini kemudian dirangkum menjadi satu kesatuan untuk direkomendasikan kepada para pengampu dan pemangku amanah di berbagai level dan sektor. Di dalamnya termasuk rekomendasi kelembagaan inklusif yang menaunginya dan kesepakatan untuk menindaklanjuti dengan menyusun dan memberlakukan Awiq awiq (Komunitas adat dan Lokal) yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (Peraturan Desa, Peraturan antar Desa Lingkar Rinjani, Peraturan Daerah Provinsi, dan/atau Peraturan Bersama antar Kepala Daerah di Lingkar Rinjani (Pulau Lombok), serta kesepakatan bersama antar Pemangku amanah Rinjani (MoU)

Hasil Sangkep akan diserahkan kepada para pengampu di level desa, kabupaten kota, propinsi, dan nasional pada saat puncak acara Festival Rinjani, untuk dijadikan landasan bersama secara kolaboratif maupun sendiri-sendiri.

            Sangkep Beleq Penutup dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2020 di Taman Narmada, Lombok yang dimana taman Narmada di bangun oleh Raja Anak Agung Ngurah Karangasem pada tahun 1727 masehi. Nama taman ini diambil dari sebuah sungai suci di india, yaitu sungai Narmanadi. Taman ini dimaksudkan sebagai miniatur Gunung Rinjani dan Danau Segara Anak.

Kegiatan yang dihadiri dan diikuti oleh 60 peserta baik mengikuti secara online (virtual) dan offline dengan protap Covid-19 ini akan fokus berdiskusi tentang Palagan Hati. Peserta meliputi Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, Instansi swasta, Peguruan Tinggi, Masyarakat Adat, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama, dan penyelenggara Festival Rinjani IV. 

LensaNTB.com, (Sumbawa Barat) -- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat (DLH KSB) memastikan bahwa baku mutu air di tiga embung PT AMNT dalam kondisi aman.

Pernyataan tersebut dipastikan setelah SKPD di maksud mengambil air sampel dan mengujinya di labolatorium Intertek.

Tiga embung tersebut ialah Embung Kanloka  Embung Santong dan Embung Tongo Loka.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup melalui Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan, Sri Sulastiati ST.,M.Si pada media, Senin (28/10) pagi tadi mengatakan, bahwa pihaknya intens melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap tiga embung itu.

Dalam pengawasan tersebut ada beberapa acuan atau pijakan hukum. Ketika air berada di dalam labuh bendungan, acuannya pada Kepmen 202 tahun 2004 dan ketika air menyatu dengan badan air permukaannya, acuannya pada PP 82 tahun 2001.

"Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua segi aspek lingkungan dalam keadaan aman," paparnya.

Lebih jauh Lasti-akrabnya disapa mengatakan. bahwa prusahaan tidak menggunakan air bawah tanah untuk kegiatan operasi melalui maksimalisasi daur ulang air serta efisiensi penggunaan dan pencegahan pencemaran air.

Perusahaan tersebut, sambungnya lagi menerapkan sistem pengelolaan air terpadu untuk memastikan dampak minimum terhadap mutu air pada sistem air di daerah setempat. Selama tambang beroperasi, tanaman asli setempat ditanam kembali sesegera mungkin pada lahan-lahan yang dibuka, untuk meminimalkan luas tanah terbuka dan mencegah erosi yang dapat mempengaruhi mutu air.

Adapun dasar hukum ialah, UU Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Sistem Pengelolaan Air Tambang (SisPAT) ekstensif yang dibangun di perusahaan adalah mengalihkan aliran air-larian dari hutan alami di sekitar tambang ke sungai-sungai di sekitarnya. Saat ini, kondisi air di sungai-sungai setempat sama bersihnya seperti sungai lain yang tidak terkena dampak. SisPAT di perusahaan ialah memastikan bahwa air yang terkena dampak penambangan, termasuk resapan air asam tambang dan air di permukaan pit, tidak akan mengalir ke luar kawasan tambang.

Kedua, mengacu pada Kepmen ESDM No 1827 K/30/ MEM 2018 tentang pedoman pelaksanan kaidah teknik pertambangan yang baik.

"Perusahaan telah menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) ISO 14001 yang merupakan salah satu sistem pengawasan yang penting dimana pengolahan air menjadi pusat dari penerapan SML," paparnya.

Terakhir, PT AMNT 100% menggunaan seawater ( pada saat musim kemarau), yang artinya perusahaan dalam kegiatan operasinya 100% menggunakan pengolahan air bersih menggunakan air laut, yang dilakukan terutama pada musiim kemarau dan Freshwater run-off, dimana fasilitas penampungan air tadah hujan  termasuk air pada permukaan Pit akan dilarikan ke pusat penampungan yang akan diolah yang bertujuan untuk mempertahankan mutu air. Juga termasuk fasilitas pengendalian endapan, seperti kolam dan saluran pengalih, telah dibangun untuk mengendapkan sedimen, sehingga hanya air bersih dan tidak terkena dampak yang mengalir ke luar lokasi proyek.

"Soal lingkungan menjadi attensi apalagi dalam jumlah besar," pungkasnya. (jN)

MATARAM, KANALNTB.COM – KPU Provinsi NTB meraih prestasi nasional dalam penyelenggaraan Pilgub 2018 dan Pemilu 2019. Prestasi yang diraih yakni 4 kategori, masing-masing: Peringkat 1 kategori Iklan Layanan Masyarakat Kreatif dan Inovatif ; Peringkat 2 Kategori Penyelenggaraan Pemilu yang Berintegritas; Peringkat 2 Kategori Penyelenggara Pemilu yang Inovatif dan Profesional; serta Peringkat 3 kategori Transparansi Informasi.

Atas prestasi itu, Ketua KPU memberikan plakat dan piagam penghargaan yang diterima oleh Ketua KPU Provinsi NTB pada acara Evaluasi Pemilu 2019 dan Peluncuran Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan di Balai Sidang Senayan Jakarta, Senin (23/9).


Raihan prestasi ini menjadi catatan tersendiri bagi KPU Provinsi NTB, karena prestasi ini mengalami peningkatan dari 5 Tahun sebelumnya, dimana pada pemilu 2014 yang lalu KPU Provinsi NTB hanya meraih 2 penghargaan nasional, yaitu: Peringkat 2 Kategori Penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas dan Peringkat 3 Kategori Kreasi Sosialisasi.

Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud di sela-sela acara peluncuran Pemilihan Serentak Tahun 2020 menyatakan rasa bahagianya. “Penghargaan Nasional merupakan bukti dan pengakuan bahwa KPU Provinsi NTB khususnya telah bekerja sungguh-sungguh dalam menyukseskan seluruh tahapan pemilu dan pemilihan, serta sungguh-sungguh pula memberi layanan demokrasi terbaik kepada masyarakat”, kata Suhardi.

Tidak kalah pentingnya, kata Suhardi, dukungan dan kerjasama yang sangat baik dan solid dari KPU Kabupaten kota serta Penyelenggara Adhoc se NTB. Tanpa dukungan mereka mustahil kreasi, inovasi dan gagasan yang dilahirkan di tingkat provinsi dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.

JAKARTA-NTB ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sebagai proyek percontohan Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) Daerah. NTB dianggap memiliki komitmen terhadap sektor pariwisata. Penunjukan NTB tersebut berbarengan dengan dua provinsi lainnya yakni Riau dan Jawa Barat.

Jawa Barat dan Lombok merupakan destinasi pariwisata yang memiliki potensi bencana alam, khususnya gempa. Sementara Riau dikenal memiliki karakteristik bencana kabut asap. ”Manajemen Krisis Kepariwisataan fokus pada upaya mitigasi dan strategi kehumasan,” ungkap Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenpar Guntur Sakti kemarin (18/9).

Lebih lanjut Guntur menjelaskan bahwa keberadaan MKK di daerah dapat menjadi perpanjangan tangan Kementerian Pariwisata. Saat ini Kemenpar tidak memiliki struktur komando horizontal langsung dengan dinas di daerah. MKK Daerah diharapkan dapat menjadi tangan pertama bagi pemerintah pusat untuk menjangkau keadaan krisis saat sedang terjadi di daerah.

”Kita menyadari bahwa banyak daerah di Indonesia yang memiliki potensi untuk menjadi destinasi pariwisata. Namun, bagaimana cara kita menangani situasi krisis sehingga destinasi wisata tersebut bisa segera pulih setelah terdampak bencana,” ujarnya.

Mengenai kesiapan NTB, Kepala Dinas Pariwisata NTB HL Mohammad Faozal mengatakan, pihaknya akan memperkuat koordinasi dan pola kerja lintas pihak. Latar belakang NTB sebagai lokasi wisata yang pernah mengalami bencana alam.

”Pasca gempa bumi NTB pada 2018, pihak asing selalu menanyakan apakah NTB sudah punya disaster management,” ujarnya.

Sementara itu Jabar dan Riau tengah disiapkan Kemenpar. Penguatan SDM akan dilakukan. Kemenpar harapkan pemda proaktif. (lyn/JPG/r6)