Kompleks Peribadatan di IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara dibangun dengan berlandaskan kemajemukan beragama. Hal ini sangat penting untuk menjaga kerukunan antar umat di IKN Nusantara. 

IKN Nusantara yang didirikan di Penajam Paser Utara masih dalam proses pembangunan dan rencananya selesai pada pertengahan tahun 2024. Ada berbagai gedung dan fasilitas yang dibangun di IKN. Di antaranya istana kepresidenan, gedung pemerintah daerah, sekolah, juga kompleks peribadatan. 
Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) telah mengadakan sayembara desain kompleks peribadatan IKN pada 28 Maret 2022 lalu dan pada tanggal 20 Juni 2022 diumumkan 3 besar pemenang. Mereka berhasil mengalahkan 246 peserta lain dari firma-firma arsitektur di seluruh Indonesia.
Juara dua sayembara desain kompleks peribadatan IKN adalah Firma Arsitektur Titik Garis Bidang. Dengan judul “Aku Rukun”, desain arsitekturnya berhasil memikat hati para juri, salah satunya adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Pimpinan Firma Arsitektur Titik Garis Bidang, Mei Mumpuni, menjelaskan tentang desain “Aku Rukun”. Menurutnya, kemajemukan beragama di Indonesia adalah rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. 
Mei menambahkan, melalui perbedaan, masyarakat bisa saling memberi dan menerima, saling asah, asih, asuh, yang disertai dengan semangat persaudaraan yang tinggi dalam bingkai Indonesia. Pihaknya membuat tema desain kompleks peribadatan yang mendukung kerukunan umat beragama. Dalam konteks beragama maka hubungannya tak hanya dengan Tuhan YME, melainkan juga dengan sesama manusia (termasuk yang memiliki keyakinan lain).
Kompleks peribadatan memudahkan warga IKN dalam beribadah karena menjalankan ajaran agama adalah salah satu hak warga negara Indonesia. Tempatnya sengaja dibuat dalam satu lokasi agar mereka bisa memiliki rasa toleransi yang lebih tinggi. Terlebih ketika di Kalimantan Timur masyarakatnya terdiri dari multi-agama.
Diharapkan dengan menempatkan beberapa tempat ibadah dalam satu kompleks maka akan  menjalin kerukunan antar umat di Borneo, khususnya di IKN Nusantara. Ketika melihat umat beribadah di tempatnya masing-masing maka umat dengan keyakinan lain akan mengerti lalu memahami bahwa perbedaan itu indah. Mereka paham hari dan jam berapa umat dengan keyakinan lain akan beribadah lalu mempersilakan mereka dengan senang hati. 

Salah satu solusi dalam menghadapi tantangan kehidupan beragama di Indonesia adalah menjalin kerukunan. Di Indonesia, indeks kerukunannya mencapai 73,83% (berdasarkan data dari Kementerian Agama). Dengan kerukunan yang cukup tinggi maka menjadi sebuah tantangan karena harus mempertahankan dan kalau bisa menaikkan indeks kerukunan di masa depan.
Kerukunan antar umat adalah kunci karena Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Apalagi nantinya di IKN Nusantara, penduduknya terdiri dari pendatang dan warga asli yang keyakinannya berbeda-beda. Dengan berinteraksi di sekitar kompleks peribadatan maka mereka diharap untuk selalu rukun dan tidak ada konflik yang terjadi dengan alasan perbedaan keyakinan.
Perdamaian  dan kerukunan di masyarakat perlu dijaga secara konsisten bagi seluruh elemen masyarakat. Kerukunan antar masyarakat merupakan unsur utama yang dapat membentuk kerukunan nasional, dan bangsa ini adalah bangsa yang majemuk. Salah satu cara menjaga kerukunan adalah dengan membuat kompleks peribadatan di IKN Nusantara.

Toleransi wajib diajarkan oleh para pemuka agama karena dengan bertoleransi hidup manusia bisa jadi lebih damai. Jika ada toleransi maka tidak akan ada perpecahan di masyarakat seperti saat ada perayaan agama lain, dan semua pihak tidak menentangnya.
Toleransi bisa muncul jika umat bergaul dengan umat yang memiliki keyakinan lain sehingga lingkungannya heterogen. Diharap dengan adanya kompleks peribadatan yang lokasi rumah ibadahnya berdekatan,  bahkan bersebelahan, maka umat akan melihat lalu menghormati perbedaan yang ada. Mereka bertoleransi dan bersatu karena menyadari bahwa Indonesia didirikan di atas perbedaan, dengan semangat persatuan atau Bhinneka Tunggal Ika.
Sementara itu, pemerintah menjamin bahwa kompleks peribadatan bisa dijangkau dengan fasilitas umum. Kemudahan jangkauan sengaja dibuat oleh arsitek IKN Nusantara dan ke mana-mana hanya butuh waktu 10 menit. Kompleks peribadatan berada di dekat Danau Pancasila sehingga lingkungannya makin asri. 
Sementara itu, Diana Kusumastuti, Direktur Jenderal Cipta Karya, menyatakan bahwa kompleks peribadatan terdiri dari Masjid Agung, Pura Besar, Katedral, Gereja Induk, Klenteng Besar, dan Vihara Besar. Luas total kompleks peribadatan ini lebih dari 6 hektar.
Diharapkan dengan bangunan sebesar itu maka akan memfasilitasi umat untuk beribadah dengan khusyuk dan lancar. Rumah ibadah juga memfasilitasi acara-acara keagamaan sehingga warga IKN menjadi taat sekaligus bertoleransi kepada sesama.
Kompleks peribadatan IKN dibangun di wilayah yang luas dan asri. Desainnya sengaja dibuat dengan azas kerukunan dan tempat ibadahnya memang berdekatan. Diharap warga IKN akan makin bertoleransi dan bersatu walau keyakinannya berbeda-beda.

Lombok Barat, Ratusan pelajar Sekolah Dasar di Kabupaten Lombok Barat mengikuti kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan oleh Badan Intelijen Negara Republik Indonesia Daerah NTB pada 4 Januari 2022, kegiatan tersebut berlokasi di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Lombok Barat yaitu di SDN 4 Merembu, SDN 3 Merembu, SDN 2 Taman Ayu , SDN 3 Taman Ayu dan SDN 4 Taman Ayu yang merupakan wilayah kerja dari Puskesmas Gerung dan Puskesmas Labuapi. Kegiatan vaksinasi ini merupakan salah satu program yang digencarkan oleh pemerintah mulai bulan Desember 2021 yang lalu dengan target sasaran 26,5 juta anak di Indonesia.

Adapun capaian total vaksinasi yang diperoleh yaitu sebanyak 563 dosis dengan rincian lokasi di SDN 4 Merembu dan SDN 3 Merembu sebanyak 224 dosis; SDN 2 Taman Ayu, SDN 3 Taman Ayu dan SDN 4 Taman Ayu sebanyak 339 dosis.

Sebagai catatan, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito, menekankan bahwa meskipun anak usia 6 - 11 tahun sudah bisa divaksin, namun vaksin bukan syarat mutlak mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Karenanya meskipun anak-anak belum divaksin, tetap bisa mengikuti PTM di sekolah.

Mantan pejabat di Kementerian Pendidikan Nasional Drs H Dahlan M Noer M.Pd menegaskan, selain membentuk imun dan fisik yang prima, vaksinasi Covid-19 juga menjamin perekonomian nasional dan di daerah kuat. Karena Covid-19 dapat terkendali sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktivitas usahanya. (rP)

Majelis Ulama Indonesia mendukung penuh penegakan hukum dan pemberantasan terorisme di Indonesia. MUI juga telah mengeluarkan fatwa anti terorisme dan membentuk badan antiterorisme untuk menanggulanginya.

"Tegakkan hukum dengan tegas dan seadil-adilnya," cuit Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Muhammad Cholil Nafis dalam akun twitter pribadinya.

Cuitan Kiyai Cholil tersebut menanggapi penangkapan tiga terduga teroris kelompok Jamaah Islamiyah di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Mereka adalah AA, AZ, dan FAO.

Berdasarkan data yang dihimpun, tiga terduga teroris yang ditangkap Densus, yakni AZ merujuk pada Ahmad Zain An-Nazah, AA merujuk pada Anung Al Hamat, sedangkan FAO merujuk pada Farid Okbah.

Berdasar penulusuran di laman https://mui.or.id/pages-2/komisi-fatwa/ pada hari ini sekitar pukul 18.30 WIB, Ahmad Zain masih tercantum sebagai anggota Komisi Fatwa MUI.

"Benar anggota Komisi Fatwa dan sejak ini kami non-aktifkan," jelas Kiyai Cholil saat dihubungi tvOnenews.com.

Sebelumnya, Wakil Ketua MUI Anwar Abbas membenarkan bahwa Ahmad Zain merupakan anggota komisi Fatwa MUI. "Benar," kata Anwar.

Anwar menambahkan, ia menyerahkan proses hukum atas penangkapan Ahmad Zain kepada aparat hukum yang berwenang.

"Sejauhmana keterlibatannya dalam jaringan terorisme saya secara pribadi tidak percaya, tapi biarlah nanti pengadilan yang membuktikannya," kata Anwar.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa peran AZ  dan FAO di Jamaah Islamiyah adalah sebagai Dewan Syuro. "FAO merupakan Tim Sepuh atau Dewan Syuro JI, AZ juga Dewan Syuro JI," kata Ramadhan di Jakarta.(toz)

Ketua Presidium Alumni (PA) 212 Aminudin menyoroti terbentuknya FPI (Front Persaudaran Islam) yang dipimpin Ahmad Qurthubi Jaelani. 

Menurutnya, perubahan nama tidak akan jauh berbeda dengan yang akan menjadi fokus ormas tersebut. 

"Ya, saya rasa memang nggak akan berubah. Orang-orang di sana juga jebolan FPI (ormas yang dilarang sebelumnya, red)," ucap Aminudin kepada GenPI.co, Rabu (8/9). 

Aminudin lantas mengaku mengenal dengan baik Ketua FPI Ahmad Qurthubi Jaelani. 

Menurut dia, Ahmad Qurthubi Jaelani merupakan sosok yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sama halnya dengan misi utama FPI

"Beliau, kan, mantan imam FPI Banten. Beliau sangat tegak lurus terhadap peraturan. Jadi, saya rasa pengikutnya pun akan lurus-lurus saja," jelasnya. 

Oleh karena itu, Aminudin berharap pihak berwajib agar tidak langsung mengambil sikap dengan membubarkan FPI baru. 

Aminudin mengatakan perlu ada komunikasi lebih dalam jika ingin membubarkan suatu ormas. 

"Polisi juga jangan main asal bubarkan, lah. Mereka, kan, niatnya pasti baik," imbuhnya. 

Seperti diketahui, Front Persaudaraan Islam (FPI) resmi mengubah logo pada 17 Agustus 2021. (*)

“Hari ini saya bersama-sama dengan Bapak Kepala BIN (Badan Intelijen Negara) dan juga Bapak Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melakukan program vaksinasi door to door, dari pintu ke pintu, untuk memastikan ada percepatan vaksinasi di Provinsi Aceh,” kata Presiden usai peninjauan.

Presiden mengungkapkan, melalui kegiatan vaksinasi ini sekitar 30 ribu masyarakat akan memperoleh vaksin COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi dengan cara ini adalah wujud pelayanan terhadap masyarakat.

“Vaksinasi door-to-door yang kita lakukan untuk lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung, karena dari pintu ke pintu,” ujarnya.

Selain itu, juga akan dilaksanakan vaksinasi bagi sekitar 42 ribu santri dan pelajar di Kabupaten Aceh Besar. Presiden mengharapkan dengan percepatan vaksinasi yang terus digiatkan pemerintah ini, laju penyebaran COVID-19 dapat kendalikan.

“Vaksinasi ini merupakan salah satu kunci untuk menghambat penyebaran COVID-19. Saya berharap semakin banyak masyarakat yang divaksin akan memberikan perlindungan yang maksimal pada kita semuanya. Kita memang harus mulai belajar hidup berdampingan dengan COVID-19 karena memang COVID-19 ini tidak akan hilang secara total dari negara kita,” pungkasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan ini Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Lombok Timur, NTB – Relawan posko #GerakanBerbagiUntukWarga NTB kembali melakukan kegiatan sosial dengan membagi 150 nasi kotak  kepada masyarakat di Kec. Suradadi, Kab. Lombok Timur, Senin (2/8).

H L Muh Faizan (Ketua DPD Laskar Sasak Lotim Wil. 3) yang mengkoordinir kegiatan tersebut juga memberikan sosialisasi himbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan untuk menekan penyebaran Covid-19 di Lombok Timur.

Bagi masyarakat NTB yang akan memberikan donasi dapat menghubungi Posko Relawan #GerakanBerbagiUntukWarga NTB.

Alamat Posko wilayah NTB : Jln. Sultan Kaharudin, Lingkungan Batu Ringgit Utara, Kel. Batu Ringgit, Kec. Sekarbela, Kota Mataram-NTB

E-mail Posko : laskar.sasak.covid@gmail.com

Hotline : 0853-3324-2815

 JAKARTA — Menteri Hukum Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, berdasarkan data dari BIN (Badan Intelijen Nasional) ada 92 persen rakyat Papua yang pro- NKRI. Sementara, yang delapan persen, menurut Mahfud, kelompok separatis yang tidak  menyetujui otsus (otonomi khusus).

Mahfud menjelaskan, kelompok separatis yang dimaksud terbagi tiga, yakni yang bergerak di jalur politik, kemudian kelompok klandestin, serta teroris KKB (kelompok kekerasan bersenjata).

Ia menambahkan, kebijakan pemerintah bagi kelompok politik dan klandestin adalah mengajak dialog. Namun, untuk teroris KKB diperlukan penegakan hukum sesuai Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang terorisme.

Sumber : https://republika.co.id/berita/qtuw1m467/mahfud-md-92-persen-rakyat-papua-dukung-nkri

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan menjalani vaksinasi perdana Covid-19 pada Rabu 13 Januari 2021, pagi hari.

Hal itu disampaikan Deputi bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/1/2021).

"Rencana besok pagi penyuntikan vaksin perdana untuk Presiden," ujar Bey dalam keterangan di Jakarta.

Dia menyampaikan, Sekretariat Presiden saat ini sedang mempersiapkan dan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk pengaturan tatacara vaksinasi terhadap Kepala Negara.

Dia mengatakan, penyuntikan vaksin perdana terhadap Presiden akan disiarkan secara langsung melalui live streaming.

"Besok saat penyuntikan perdana tersebut juga akan disiarkan secara live streaming. Jadi proses nya seperti apa, bisa dilihat langsung besok," jelasnya.

Sementara itu mengenai tempat pelaksanaan vaksinasi Presiden akan diinfokan selanjutnya.

Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan telah menyatakan kesediaannya menjadi orang pertama di Tanah Air yang menerima vaksinasi COVID-19 setelah izin EUA dari BPOM dan fatwa kehalalan dari MUI terbit.(wal)

Sumber : https://nasional.okezone.com/read/2021/01/12/337/2343079/besok-presiden-jokowi-akan-divaksin-perdana-covid-19-pada-pagi-hari?page=1

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan dirinya menjadi bersedia jadi yang pertama disuntik vaksin Covid-19. Presiden menegaskan bahwa hal ini bukanlah untuk mendahulukan dirinya sendiri.

Jokowi menegaskan hal itu bagian dari upaya agar masyarakat bahwa vaksinisasi aman dilakukan.

“Mengapa Presiden jadi yang pertama? Bukan hendak mendahulukan diri sendiri, tapi agar semua yakin bahwa vaksin ini aman dan halal. Jadi, siap-siap saja,” katanya dikutip dari akun media sosialnya, Kamis (7/1/2021).

ia juga meminta agar masyarakat bersabar menanti proses vaksinasi. Dia juga mengaku menanti vaksin tersebut.

“Apakah Anda tengah menanti vaksin Covid-19? Sabar. Saya juga,” ujarnya.

Jokowi mengatakan, saat ini vaksin sudah ada dan mulai didistribusikan ke daerah-daerah. Namun dia menyebut masih menunggu izin penggunaan darurat dari BPOM.

Tapi kita masih menunggu izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat (BPOM) dan Makanan dan proses kajian halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI),” ungkapnya.

“Apabila prosedur itu sudah kita lewati, pemerintah akan menggelar vaksinasi Covid-19 secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui beberapa tahap,” lanjutnya.

Seperti diketahui. Pemerintah merencanakan vaksinasi dapat dilakukan pada pekan kedua bulan Januari ini.(qlh)

Sumber : https://nasional.okezone.com/read/2021/01/07/337/2340444/pertama-disuntik-vaksin-covid-19-jokowi-agar-semua-yakin-ini-aman-dan-halal?page=1

Jakarta – GM FKKPI (Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri) siap mengawal pembahasan RUU BPIP.

Agar kelak BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) bisa makin optimal menjalankan program implementasi nilai-nilai Pancasila.

Dukungan ini disampaikan para pengurus GM FKPPI kepada pimpinan BPIP dalam rapat audiensi di Gedung BPIP, Jalan Veteran III, Gambir, Jakarta Pusat, kemarin.

Wakil Ketua Umum GM FKPPI, Agoes Soerjanto mengatakan, pihaknya menyambut baik RUU BPIP yang sedang dibahas di DPR. Sebagai respons cepat dari usulan berbagai pihak agar nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dengan perlindungan hukum.

“Kita kawal bersama sampai disahkan dan tindak lanjut kemudian,” kata Agoes.

Dia berharap, tidak ada lagi respons negatif dari RUU BPIP yang kini telah resmi dibahas di DPR. Pasalnya, RUU BPIP secara substansi berbeda dengan RUU HIP. Diketahui, RUU BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur BPIP.

Draft RUU BPIP tersebut sangat ringkas, hanya berjumlah 16 halaman; terdiri dari 7 bab dan 17 pasal. Sementara RUU HIP berjumlah 46 halaman berisi 10 bab dan 60 pasal.

“BPIP akan semakin memiliki acuan hukum yang kuat, sistemik dan berkesinambungan dalam melaksanakan tugasnya mengimplementasikan Pancasila di segala bidang dan aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa,” ungkap Agoes.

Sekjen GM FKPPI, Ari Garyanida menambahkan, audiensi ini penting. “Salah satunya bagaimana BPIP berperan menjalankan program pembinaan Pancasila di sektor pendidikan, sektor dunia usaha dan sektor sektor lainnya. Atau bagaimana BPIP menyiapkan mekanisme teknik pembinaan Pancasila agar masyarakat agar mudah mengamalkannya secara kesadaran tinggi dan kultural,” ujarnya.

GM FKPPI berharap, RUU BPIP akan mengatur bagaimana penanaman nilai-nilai Pancasila kembali dilakukan melalui pendidikan sejak usia dini.

“Ke depan generasi muda akan siap menjadikan Pancasila sebagai alat pertahanan yang mujarab dalam menangkal segala gangguan dan ancaman globalisasi. Pancasila jangan dipergunjingkan lagi. Pancasila adalah final,” tandas Agoes.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyambut baik dukungan dari GM FKPPI. Pihaknya ingin Pancasila bisa dirasakan di semua lini kehidupan. Dia tidak ingin kaum muda Indonesia tak memahami ideologi bangsanya sendiri.

Wakil Kepala BPIP Hariyono menegaskan, BPIP punya tanggung jawab untuk mengamankan Pancasila. Soalnya, Pancasila sudah terpantau semakin surut di era seperti saat ini. Kalau kondisi itu dibiarkan, persatuan dan kesatuan bangsa bisa terancam oleh ideologi lain.

Sementara Sekretaris Utama BPIP Karjono menegaskan, pihaknya senantiasa menampung aspirasi masyarakat. Untuk itu, ia mengajak semua pihak saling menjunjung tinggi proses pembentukan peraturan perundang-undangan kepada DPR dan pemerintah dengan tetap mendengarkan suara rakyat.

Sumber