“Moody pada 8 Oktober menilai omnibus law Ciptaker itu akan mampu menarik investasi ” untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Senin 19 Oktober 2020.

Sementara, Asian Development Bank (ADB) pada 7 Oktober menyatakan UU Ciptaker dapat meningkatkan prospek ekonomi, investasi, bahkan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

Bank tersebut berkomitmen mendukung pemulihan ekonomi dari pandemi dan meningkatkan prospek ekonomi jangka menengah. Selain itu mendukung terwujudnya pasar tenaga kerja yang lebih adil sekaligus penanganan masalah pelestarian lingkungan hidup.

Selanjutnya, Fitch Ratings pada 14 Oktober menilai UU Ciptaker akan membuat perubahan nyata karena mempunyai dampak positif terhadap reformasi penyelesaian iklim berusaha dan menentukan dampak potensi pertumbuhan jangka panjang.

Sedangkan Bank Dunia pada 16 Oktober menegaskan undang-undang tersebut memberi sinyal bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis sehingga mampu menarik investor, menciptakan lapangan kerja, sekaligus memerangi kemiskinan.

Sumber

Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng mengatakan kondisi perekonomian Indonesia saat ini tengah memasuki masa sulit. Tak hanya Indonesia, kondisi itu juga dihadapi oleh negara-negara maju yang menjadi mitra perdagangan Indonesia.

“Pada triwulan pertama kita sudah masuk ke pintu gerbang resesi. Kita lihat di dunia, semua negara besar pertumbuhan mereka minus. Mulai dari AS, Jepang Uni Eropa, Korsel dan Singapura. Mereka ini adalah mitra dagang negara kita,” ucap Mekeng di Jakarta, Kamis (15/10/2020).

Jika negara-negara itu mengalami resesi, menurut Mekeng, maka daya beli mereka juga menurun. Ini berdampak pada perekonomian Indonesia karena ekspor dari Tanah Air ke negara tersebut juga turun.

“Demand mereka yang turun berdampak pada produksi kita. Kita lihat produksi dalam negeri kita jumlahnya berkurang,” ungkap Mekeng.

Pabrik tekstil kini mengurangi produksi dan beralih ke pembuatan masker dan APD. Sayang produksi itu tak bisa meng-cover seperti saat normal.

Kini Indonesia hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

“Struktur APBN kita didominasi konsumsi rumah tangga, yakni UMKM. Ini yang menopang pertumbuhan ekonomi kita,” tambah Mekeng.

Adanya pandemi Covid-10 membuat pelemahan ekonomi Indonesia makin nyata.

Dalam menangani masalah ekonomi, pemerintah telah membentuk Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari data yang diterima Mekeng, anggaran PEN, sekitar 70 persen terserap untuk Bansos.

“Bansos itu untuk menjaga daya beli masyarakat yang tidak kerja, karena kena PHK atau setengah PHK sehingga gajinya berkurang setengah atau malah tidak ada,” ucap Mekeng.

Mekeng juga menyatakan bantuan untuk UMKM angkanya juga tinggi, agar bisa menjaga supply.

Ini dilakukan agar mem-balance demand dan supply agar ekonomi kita tidak jatuh seperti negara lain.

Oleh karena itu diperlukan adanya investasi baru. Omnibus Law UU Cipta menurut Mekeng adalah UU terobosan.

“Selama ini kita punya banyak UU yang satu sama lain saling tabrakan, sehingga bukan insentif bagi orang untuk berinvestasi di Indonesia. Ada banyak pasal yang membuat investor sulit berinvestasi. Sementara kita harus mengundang banyak investor  agar uang yang masuk ke dalam negeri dari investor makin besar,” tutur Mekeng.

Mekeng memberikan ilustrasi bahwa saat ini sudah ada uang asing yang keluar dari pasar modal sebesar 50 triliun rupiah. Ia berharap itu bisa ditarik kembali.

“Caranya harus ada insentif buat mereka untuk balik ke sini,” sebut Mekeng.

Oleh karenanya postur APBN Indonesia harus sehat, karena hal ini akan dilihat oleh investor juga. Selain itu juga UU yang memudahkan investor.

“Kita harap lewat Omnibus Law ini kita bisa undang investor datang ke sini lagi,” kata Mekeng.

Kerusuhan yang terjadi saat demo tolak UU Cipta Kerja di seluruh Indonesia telah direncanakan. Hal itu disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD. Mahfud menambahkan, demo rusuh UU Ciptaker pada 8 Oktober 2020 lalu berbuntutnnya ditahannya 243 orang. Mereka, kata dia, ditangkap gegara merusak, membakar dan melakukan tindakan anarkis lain. “

Demo itu boleh, kita enggak nangkap satu orang pun yang karena demo. Ada 243 orang sekarang. Itu karena merusak, melempar, menjarah, membakar, itu yang sekarang ditangkap. Yang demo-demo biasa kan, puluhan ribu orang enggak diapa-apakan,” kata Mahfud dilansir dari Hops.id dan Suara.com, Senin (12/10/2020). Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD saat memantau lokasi demo rusuh UU Ciptaker di kawasan Malioboro, Yogyakarta, pada Minggu 11 Oktober 2020. 

Adapun keanehan yang diendus Mahfud MD dan jajarannya pada aksi rusuh UU Ciptaker hingga menyebut ini adalah by design, karena polanya sama. Hal itu pula yang dilakukan sekelompok orang lainnya, sebelum akhirnya membuat rusuh massa aksi. “Pastilah by design. Sekurang-kurangnya terorganisir, kan by design. Karena polanya sama. Ada demo besar, lalu ada sekelompok orang yang bikin coret-coretan itu, membakar, melempar, di semua kota polanya sama. 

Berarti desain yang terorganisir di luar kegiatan demo-demo,” kata Mahfud MD lagi. Di Yogyakarta, Mahfud MD juga terpantau memantau lokasi demonstrasi rusuh di Malioboro, Yogyakarta. Hingga kemudian ikut singgah di Gedung DPRD Yogyakarta. Di sana, dia sempat melakukan dialog dengan sejumlah warga sekitar.

Beredar luas kabar bohong dan liar yang menyebut bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menghapus Upah Minimum, dan digantikan dengan upah per jam. Berdasarkan penelusuran penulis, isu ngaco yang dikarang oleh pihak tidak bertanggung jawab itu beredar di media sejak Desember 2019 dan sekarang banyak pihak yang mempercayai kabar bohong itu. Bahkan jadi bahan orasi dalam aksi demonstrasi.

Faktanya tidak seperti itu. RUU Cipta Kerja tidak akan menurunkan Upah Minimum dan tidak menangguhkannya, apalagi menghapusnya dari regulasi ketenagakerjaan. Untuk itu, tolong catat itu dengan huruf kapital. Penting untuk ditegaskan juga di sini bahwa aturan upah perjam sama sekali tidak menghapus Upah Minimum.

Selain tidak turun dan tidak dihapus, Upah Minimum dapat naik dengan memperhitungkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, industri dapat menyesuaikan biaya produksinya di daerah tersebut.  UMP itu diatur dalam pasal 88C-88G RUU Cipta Kerja.

Selama ini, upah minimum menggunakan formula pertumbuhan ekonomi nasional dan inflasi. Formula tersebut dianggap tak dapat mencerminkan kondisi yang terjadi di daerah dan membuat pihak industri enggan berinvestasi. Ini dapat medorong industri berinvestasi di daerah-daerah.

Dengan masuknya investasi industri di suatu daerah diharapkan akan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Manfaatnya, pengangguran di daerah akan terserap oleh lapangan pekerjaan baru. Ini penting mengingat ada 7 juta pengangguran di Indonesia. Setiap tahunnya muncul tenaga kerja baru hingga 2-2,4 juta orang.

Sumber : https://www.ciptakerja.com/beredar-hoax-ump-akan-dihapus-ini-fakta-sebenarnya-dalam-ruu-cipta-kerja/

Menyikapi RUU Omnibus Law yang sedang menjadi perbincangan hangat di masyarakat Indonesia, Front Mahasiswa Pembela Negeri (FMPN) menggelar diskusi dengan tajuk “Rekonsiliasi Mekanisme Birokrasi Dengan Menyederhanakan Regulasi”, Kamis, (26/03) siang.

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut diantaranya Galih Pangestu, (Pengamat Kebijakan Publik), Wajid Husni, (Anggota DPRD Kab. Lampung Timur), Sefri, (Aktivis Mahasiswa Jakarta Raya), dan Zainur Rahman, (Aktivis Kota Jakarta). Acara yang diselenggarakan di sekretariat Front Mahasiswa Pembela Negeri ini dihadiri oleh puluahan mahasiswa dan pemuda dari berbagai organisasi mahasiswa se Jakarta Pusat.

Dalam penyampaiannya, Galih Pangestu, menjelaskan bahwa undang-undang Omnibus Law yang akhir-akhir ini santer diperbincangkan, pada dasarnya menurutnya adalah langkah konkrit presiden Republik Indonesia untuk menumbuhkan iklim investasi dan memperbanyak lapangan kerja di Indonesia dengan cara menyederhanakan regulasi dan izin usaha.

“Gagasan Omnibus Law ini pertama kali disampaikan oleh presiden dalam sambutanya saat dilantik menjadi presiden di periode ke dua. RUU Omnibus Law ini bertujuan untuk menyederhanakan peraturan undang-undang di Indonesia yang saling tumpang tindih sehingga diperlukan suatu undang-undang yang dapat menggabungkan dan menyederhanakan regulasi yang ada di Indonesia ini, dan ini adalah upaya baik yang dilakukan oleh pemerintah. Saya mendukung disahkannya undang-undang Omnibus Law ini, terkhusus bagaimana mekanisme aturan dari pusat hingga ke daerah,” jelas dia.

Namun pria yang akrab disapa Bang Galih ini mempunyai beberapa catatan dalam RUU Omnibus Law, menurtutnya ada beberapa hal yang menjadi polemik di masyarakat, khususnya tentang poin ketenagakerjaan.

“Kajian yang saya lakukan, saya menilai RUU Omnibus Law akan muncul masalah krusial seperti hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon, karyawan kontrak seumur hidup, waktu kerja yang eksploitatif. hal ini dianggap tidak berpihak terhadap perbaikan nasib buruh kita. Hal ini perlu kita rumuskan bersama demi tetap disahkannya Omnibus Law ini,” imbuh Galih.

Menurut Galih, RUU Omnibus Law ini ibarat kata adalah obat, dimana banyaknya undang-undang yang ada di Indonesia yang sangat banyak, dan ribetnya dalam hal pengurusan khususnya seperti administrasi, berusaha disederhanakan dan menjadi formulasi yang lebih mudah dipahami dan diaplikasikan meskipun ada beberapa hal yang menjadipolemik di tengah di masyarakat. 

“Biarlah pemerintah bersama DPR dan instansi-instansi terkait bekerja sesuai dengan porsinya, untuk mendorong tumbuhnya ekonomi dan lapangan kerja di Indonesia, salah satunya dengan RUU Ombinus Law.” Ungkap Galih.

Narasumber lain, Wajid Husni, menjelaskan bahwa Omnibus Law adalah sebuah mekanisme dan regulasi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk meng-upgrade regulasi birokrasi yang ada agar lebih transparan, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. 

“Adanya Omnibus Law ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat sehingga dapat memajukan bangsa. Saya berharap Omnibus Law ini tidak hanya dimiliki oleh kalangan-kalangan tertentu, namun dapat dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia,” ungkap anggota DPRD dari Kabupaten Lampug Timur ini.

Politisi yang akrab disapa Kang Wajid ini menambahkan bahwa prinsip dasar dari Omnibus Law adalah efisiensi regulasi, memudahkan investasi dan meningkatkan kesejahteraan buruh serta berahir pada pertumbuhan ekonomi. 

“Omnibus law ini merupakan tawaran dari pemerintah untuk dapat meningkatkan perekonomian namun juga harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Tumpang tindih peraturan yang melibatkan banyak pihak sehingga dibutuhkan perampingan regulasi ini,” tutur Kang Wajid

Dalam pandangannya, RUU Omnibus Law merupakan metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi menjadi satu peraturan menjadi satu peraturan dalam satu hukum.  Omnibus Law sangat diharapkan untuk pertumbuha ekonomi nasional sesuai dengan harapan pemerintah, dan hari ini Omnibus Law telah diusulkan kepada DPR RI dan telah diproses di badan legislasi nasional. 

“Rancanagan undang-undang Omnibus law merupakan kekuatan membuka investasi yang sebesar-besarnya di Indonesia,” tutup Kang Wajid

Narasumber yang masih aktif dalam dunia aktivis mahasiswa, Sefri, menilai bahwa Omnibus Law merupakan penyederhanaan tentang UU yang tumpang tindih. Tujuan pemerintah menerapkan Omnibus Law di Indonesia salah satunya adalah meningkatkan perekonomian di Indonesia, dengan cara meyederhanakan peraturan-peratura yang mengatur tentang regulasi perekonomian seperti memutus matarantai berbelit-belitnya pengurusan perizinan, jaminan kepastian hukum/perlindungan hukum, pengurusan perizinan lebih terpadu. 

“Jadi inti dari tujuan adanya Omnibus Law ini menurut saya baik, namun ada beberapa kalangan yang belum bisa menerima yang mungkin karena belum sesuai dengan keadaan yang diharapkan,” ungkap dia.

Seiring dengan berjalannya waktu, dia yakin dan percaya bahwa omnibus aw ini dapat diterapkan di Indonesia, meskipun saat ini masih menghadapi beberapa kendala. Karena diapun paham bahwa merubah suatu undang-undang dengan UU yang baru bukanlah suatu hal yang mudah, diperlukan waktu untuk menggodoknya bahkan bukan hanya hitungan bulan bisa jadi tahun. 

“Akan banyak pihak yang mngkritisi undang-undang ini, sebab undang-undang ini nantinya akan diterapkan oleh semua kalangan, baik dari buruh hingga investor,” imbuh Sefri.

Diapun berharap kepada pihak-pihak yang focus mengawal perubahan undang-undang ini agar lebih focus lagi, tidak hanya menyuarakan tidak setuju atau lain sebagainya, tetapi juga mampu menawarkan gagasan-gagasan baru, masukan positif kepada pemerintah.

Narasumber terakhir, Zainur Rahman, memberikan pemahaman bahwa pada umumnya setiap kebijakan tidak bisa dengan mudah diterima oleh khalayak masyarakat karena Indonesia tidak terdiri hanya dari satu aspek saja melainkan banyak aspek yaitu diantaranya aspek pemerintahan, aspek akademisi, aspek peneliti hingga aspek masyarakat. 

“Termasuk dengan Omnibus Law, tidak sedikit kalangan masyarakat dan akademisi yang kurang mendukung, akan tetapi banyak juga yang mendukung karena memahami sudut pandang pemerintah yang mana ingin membawa Indonesia lebih maju lagi sesuai pesan-pesan yang tersirat pada pidato pelantikan presiden,” ungkap dia.

Diapun berharap pemerintah lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna mengedukasi maksud dan tujuan kebijakan Omnibus Lawi agar bisa menepis pola pikir kebijakan yang dibuat hanya menguntungkan diri sendiri (Pemerintah) dan yang paling penting adalah pemerintah harus bisa lebih bersinergi dengan segala aspek tatanan masyarakat agar bisa saling menguntungkan atau tercapainya win-win solution,

“Hal ini bisa dicapai melalui lembaga-lembaga pendidikan guna mengedukasi masyarakat terutama kaum muda agar pemerintah bisa lebih bergandegan tangan dengan masyarakat, hal ini sangatlah efisien guna menjemput Indonesia yang lebih maju lagi,” imbuh pria yang akrab disapa Mas Rahman.

Acara diskusi ditutup dengan deklrasi dukungan terhadap RUU Omnibus Law, para narasumber dan peserta kompak membacakan deklrasi dukungannya, adapun point-point deklrasinya ialah;

Pertama, mendukung disahkannya RUU Omnibus Law untuk kebaikan bersama. Kedua, kami pemuda Indonesia mengahrapkan konsep Omnibus Law di Indonesia dapat dirasakan oleh masyarakat. Ketiga, kami mendukung upaya upgrade birokrasi melalui disahkannya Omnibus Law.

Sumber: https://beritabaru.co/fmpn-dukung-ruu-omnibus-law-untuk-segera-disahkan/

Bima — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bima mengimbau masyarakat termasuk kalangan pemuda agar bijak dalam menyikapi Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law, yang salah satunya tentang cipta lapangan kerja.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Pengawasan Disnakertrans Kabupaten Bima, Irfan HM Nor S.Sos berharap masyarakat tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain melalui aksi unjuk rasa maupun aksi anarkis.

“Kami mengimbau dalam menyikapi RUU tersebut harus dengan bijak dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain seperti unjuk rasa dengan anrkhis dan lain-lain. Tujuan RUU sudah jelas, yakni untuk kesejahteraan atau kepentingan buruh itu sendiri,” katanya di Disnakertrans Kabupaten Bima, Rabu (15/1/2020).

Dikatakannya, secara umum, hingga saat ini belum ada organisasi buruh (tenaga kerja) di Kabupaten Bima, sehingga masih bergabung dengan organisasi buruh di wilayah Kota Bima.

Adapun terkait  RUU Omnibus Law bidang ketenaga kerjaan, sampai saat ini pihaknya belum menerima secara resmi draf tersebut. Karena, RUU masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah pusat di DPR RI.

Kendati demikian, sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah yang menangani soal tenaga kerja, pihaknya tetap siap melakukan sosialisasi dan mendukung RUU tersebut untuk direalisasikan kepada masyarakat, khususnya bagi para buruh dan pekerja di wilayah Kabupaten Bima.

“Sampai hari ini kami belum mendengar informasi rencana aksi unjuk rasa oleh buruh di Kabupaten Bima terkait menyikapi RUU tersebut. untuk Kamis, 16 Januari 2020, juga tidak ada aksi unjuk rasa menolak RUU tersebut,” ujarnya. [RD]