JAYAPURA – Kelanjutan Otsus jilid II turut mendapat dukungan dari kalangan tokoh agama Kristen di Papua. Pendeta (Pdt.) Karel Maniano menegaskan kehadiran Otsus telah mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat di Tanah Papua. Menurutnya, Otsus sangat dibutuhkan oleh masyarakat Papua.

“Sebab pembangunan perlu berlanjut di Papua, demi kesejahteraan masyarakat Papua. Kelompok yang berusaha untuk menolak Otsus perlu memberikan penjelasan yang mana menjadi dasar yang pasti untuk menolak. Karena pada kenyataannya sebagian besar rakyat Papua sangat mendukung Otsus untuk perkembangan di Papua,” katanya, dikutip Senin 25 Oktober 2021.

Ia juga menegaskan bahwa penolakan Otsus oleh sebagian orang itu adalah sesuatu yang tidak berdasar. Untuk itu selaku tokoh Gereja, ia meminta aksi penolakan tersebut dihentikan sehingga tidak timbul konflik sosial di antara masyarakat Papua.

Sementara Pdt. Edison Korwa dari GKI Nimboran, Kabupaten Jayapura menjelaskan bahwa selama ini dana Otsus yang digelontarkan oleh pemerintah pusat turut pula dirasakan manfaatnya oleh lembaga keagamaan, termasuk Gereja.

“Dana Otsus sangat membantu dalam pembangunan di gereja baik secara fisik, maupun mental umat Tuhan di tanah Papua,” ujarnya.

Untuk itu mewakili gereja Papua, ia menyakan dukungannya terhadap kelanjutan Otsus. Namun, ia tetap mengimbau agar pemerintah melakukan pengelolahan dana Otsus secara profesional, sehingga tepat sasaran dan dapat dirasakan dampaknya oleh seluruh rakyat Papua.

Untuk diketahui sejak 2013 pemerintah provinsi Papua mengeluarkan kebijakan pembagian dana Otsus 80 persen untuk kabupaten kota dan 20 persen untuk provinsi.

Dari 20 persen dana Otsus yang diberikan untuk provinsi, 10 persen diberikan untuk lembaga keagamaan termasuk gereja, masjid dan tempat ibadah agama lainnya.

“Pemberian 10 persen ini dimaksudkan untuk membatu dalam pelayanan umat dan pengembangan lembaga keagamaan,” katanya.

SUMBER

Kendati pendapat soal KKB Papua terbelah, tapi pemerintah tetap kukuh menyebut kelompok pro-kemerdekaan itu sebagai biang onar. Tak heran jika kemudian pemerintah menetapkan mereka sebagai kelompok teroris yang harus ditumpas bersih.

Dalam aksi teranyar, KKB Papua dikabarkan membunuh Brigadir Jenderal TNI I Gusti Putu Danny, pada Minggu (25/4). Ia tewas saat turun langsung dan hendak mengobservasi lapangan, guna mempercepat pemulihan keamanan di sana.

Dilansir dari Sinar Harapan, selama kurun tiga tahun terakhir, Menteri Hukum dan HAM Mahfud merinci, setidaknya sudah ada ratusan korban akibat aksi onar kelompok tersebut. Sebanyak 95 di antaranya meninggal dunia. Adapun rinciannya, 59 warga sipil, 27 prajurit TNI, dan 9 personel Polri. Terdapat juga 110 korban luka-luka. Dengan rincian, 53 warga sipil, 51 prajurit TNI, dan 16 personel Polri.

“Seluruhnya 95 orang, itu dengan tindakan yang sangat brutal,” ujar Mahfud pada sumber yang sama

Lantas, apa saja kekejaman KKB Papua? Berikut rangkuman yang dikutip dari Tribun dan Law Justice:

1. PESAWAT MAF PK-MAX DIBAKAR

Pada 6 Januari 2021, KKB Papua melakukan pembakaran Pesawat MAF PK-MAX Jenis Codiak di Kp. Pagamba Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Papua. Kronologinya, kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal, pada pukul 09.00 WIT, pesawat yang dipiloti warga Amerika, Alex Luferchek berangkat dari Bandara Nabire dengan membawa 2 penumpang masyarakat. Pesawat itu berangkat dengan tujuan Pagamba atau bandara perintis milik MAF di Distrik Biandoga, Kabupaten Intan Jaya.

Namun mendadak, muncul seseorang yang membawa senjata dan mengeluarkan tembakan ke udara sambil menyuruh pilot untuk merunduk. Beruntung, pilot dapat diamankan para pendeta dan masyarakat.  Namun, pesawat itu kemudian dibakar oleh diduga KKB, catat Kompas.

2. HELIKOPTER BELL DITEMBAK

Di 6 Januari 2021, KKSB melakukan penembakan terhadap Helikopter Bell 407 HP/PK-ZGM oleh KKB Tembagapura di area Benangin Kp. Tsinga Distrik Tembagapura Kab. Mimika Provinsi Papua. I News menulis, helikopter milik PT Sayap Garuda Indah yang diterbangkan pilot warga negara asing (WNA) ditembaki KKB saat terbang di ketinggian 1.500 kaki. Insiden ini berawal saat pilot mencium bau bahan bakar.

3. TOWER BTS 5 DIBAKAR

Pada 8 Januari 2021, KKB melakukan pembakaran menara BTS 5 PT. Palapa Ring Timur Telematika oleh KKSB di bukit Duagi Wilayah Muara Distrik Mabuggi Kabupaten Puncak Provinsi Papua.

4. 2 WARGA SIPIL DIPANAH KKSB

Masih dari Tribun, pada 13 Januari 2021, KKB memanah Sentot (35), pria asal Madiun di leher sebelah kanan dan Taperinus (28) di bagian dada sebelah kanan. Kejadiannya berlangsung cepat di Jl. Cendrawasih SP 3 Karangsenang Kuala Kencana Kabupaten Mimika Provinsi Papua (disekitar bekas kantor GSBJ Timika).

5. 1 WARGA SIPIL DITEMBAK LAGI

Tanggal 30 Januari 2021, KKSB melakukan penembakan terhadap warga sipil atas nama Boni Bagau di Perbatasan Distrik Sugapa dan Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua menyebabkan korban meninggal dunia.

6. WARGA SIPIL DITEMBAK KKSB

Belum selesai, pada 8 Februari 2021, KKB kembali melakukan penembakan terhadap masyarakat pendatang asal Makassar bernama Ramli. Pria yang sehari-hari bekerja di kiosnya, Kampung Bilogai Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Papua ini pun berakhir tewas.

7. TUKANG OJEK DIBUNUH

Sehari berselang, KKB membunuh warga pendatang, Rusman (41) seorang tukang ojek di Kampung Jenggerpaga, Distrik Ilaga Kabupaten Puncak. Korban juga dinyatakan meninggal dunia.

8. PESAWAT SUSI AIR DAN PILOT DISANDERA

Pada 12 Maret 2021, KKB melakukan penahanan pesawat Susi Air (Pilatus PC-6 S1-9364 PK BVY) dengan pilot Ian John Terrence Hellyer oleh sekitar 30 orang KKSB Distrik Wangbe Kabupaten Puncak.

9.GURU DITEMBAK

Selanjutnya pada 8 April 2021, kelompok ini menembak warga pendatang bernama Oktovianus Rayo yang berprofesi sebagai guru. Kejadian ini berlangsung di Kampung atau Kelurahan Yulukoma Distrik Beoga Kabupaten Puncak.

10. RUMAH DINAS GURU DAN TIGA SEKOLAH DIBAKAR

Di hari yang sama, pada 8 April 2021, KKB membakar rumah dinas guru, bangunan SD Jambul, SMP 1 dan SMA 1 Beoga Kabupaten Puncak.

11. LAGI-LAGI GURU DITEMBAK MATI

Pada 9 April 2021, menembak guru honorer SMP 2 Beoga bernama Yonatan Renden. Kejadiannya berlangsung di Kp/Kel. Yulukoma Distrik Beoga Kabupaten Puncak.

12. HELIKOPTER DI BANDARA DILALAP JAGO MERAH

Pada 11 April 2021, KKB lagi-lagi membakar helikopter. Kali ini yang jadi sasaran adalah Heli Upmi815 milik PT Ersa Air yang terparkir ron di Apron Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak.

13. RUMAH KEPALA SEKOLAH DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PUNCAK DIBAKAR 

Di 13 April 2021, KKB melakukan pembakaran dua unit rumah atas nama Junaidi Sulele (Kepala Sekolah SMP N Beoga) dan Menas Mayau (Anggota DPRD Kab Puncak).

14. TUKANG OJEK DIDOR

Kemudian pada 14 April 2021, KKB konon menembak mati seorang sopir ojek bernama Udin di Kampung Eromaga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua.

15. PELAJAR SMA JUGA TEWAS DITEMBAK

Sehari setelahnya, pada 15 April 2021, KKB menembak seorang pelajar SMA di Kampung Tagaloa, Kabupaten Puncak.

16. PEMBAKARAN SEKOLAH DAN RUMAH KEPALA SUKU

KKB kembali melakukan pembakaran gedung Sekolah Dasar (SD) Dambet, rumah kepala suku, dan beberapa rumah dinas guru kembali berulah di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Sabtu (17/4) pagi.

Aksi KKB tersebut terjadi setelah mereka berhasil dipukul mundur Satgas Nemangkawi dari kawasan Lapangan Terbang (Lapter) Beoga.

17. KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Ini tentu saja masih relatif bisa diperdebatkan mengingat sumber berita yang menyebutkan tuduhan ini tak menjelaskan secara rigid yang ia maksud. Adalah Pendeta Jupinus Wama yang mengatakan, KKB Papua telah merusak anak-anak gadis. Namun, dia tak menjelaskan secara jelas, apakah mereka diperkosa atau berupa kekerasan yang lainnya.

Pernyataan Pendeta Jupinus tersebut diunggah oleh salah satu warganet pengguna jejaring media sosial Twitter dengan akun @AgoesAguss. Dalam video berdurasi 45 detik tersebut, dia juga membuat kicauan yang mengatakan, salah satu pendeta bersaksi atas kekejaman KKB di tanah Papua terhadap warga sipil, catat Law Justice.

Penulis: Anastacia Patricia

Editor: Purnama Ayu Rizky

Keterangan foto utama: Pemerintah melalui Kemenko Polhukam resmi melabeli KKB Papua sebagai daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT). (Foto: Satgas Nemangkawi) 

"Saya tegaskan sekali lagi, bahwa Komitmen Presiden Joko Widodo untuk membangun Tanah Papua tidak pernah berubah, surut, atau padam. Kita bisa lihat, dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2020 lalu, yaitu arahan-arahan untuk percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, menunjukkan hal tersebut," ujar Billy membuka webinar bertajuk "Otonomi Khusus Papua, untuk Siapa?" belum lama ini.

Webinar tersebut juga meghadirkan pembicara-pembicara lain, yakni Dr. Velix Wanggai sebagai Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja Bappenas RI, Franky Umpain sebagai Ketua Harapan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Barat, dan Thomas Eppe Safando sebagai Wakil Bupati Asmat.

Keempat narasumber yang hadir dengan sangat jelas dan lugas menegaskan bahwa Otonomi Khusus yang diselenggarakan di Tanah Papua, dimaksudkan untuk membangun kesejahteraan di Tanah Papua. Keempatnya juga memberikan pandangan dan masukan tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk perbaikan Otsus Papua ke depannya.

"Otsus ini ke depannya harus menghargai identitas Papua di atas tangannya sendiri, dalam konteks pembangunan. Dalam kasus Otsus ini, kita akan melihat perjalanan panjang selama 20 tahun ini, dan kita harus fokus kepada agenda-agenda apa yang harus dikonsulidasi," ungkap Dr Velix Wanggai sebagai Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja Bappenas RI.

Dr Velix Wanggai menambahkan, dengan adanya Otsus ini nantinya akan menjawab pembangunan-pembangunan yang akan melahirkan jati diri masyarakat Papua dan mendapatkan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh warga Papua.

Seperti diketahui, program Otonomi Khusus Papua tersebut merupakan bentuk perlindungan masyarakat Papua demi mendapatkan perlindungan hak-hak politiknya. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, peraturan ini disahkan di Jakarta pada 21 November 2001 oleh Presiden ke-4 RI Megawati Soekarnoputri. Otsus memberikan kewenangan lebih bagi Papua dibanding daerah lain yang diperoleh dari otonomi daerah biasa.

Untuk Papua dan Papua Barat, dana Otsus yang diberikan sebesar Rp 8,3 triliun, dan akan dibagi berdasarkan persentase 70 persen-30 persen pada 2020. Selain itu, ada juga Dana Tambahan Infrastuktur (DTI) untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp 4,6 triliun.

Namun menurut Wakil Bupati Asmat, Thomas Eppe Safando, jika berbicara pembangunan Papua seluruhnya diukur dalam anggaran, menurutnya adalah hal yang tidak adil. Dirinya menambahkan, dalam pengalaman pemerintahannya yang sudah sekitar 16 tahun, dalam membangun Papua tidak bisa hanya fokus terhadap anggaran semata-mata.

"Otonomi Khusus juga harus memberikan jaminan kepada anak-anak di Papua untuk dapat hidup bebas menghirup udara yang segar di atas tanahnya sendiri, tanpa adanya paksaan maupun gangguan dari sisi manapun," ucap Thomas Eppe Safando.

Mengenai jalannya Otsus di Papua, putra asli Bumi Cenderawasih, seorang pendidik, sekaligus Staf Khusus Presiden, Billy Mambrasar meluruskan bahwa Otsus adalah sebuah proses pembangunan menyeluruh, dan butuh proses untuk melihat dampaknya. Bukan tentang menjustifikasi gagal atau berhasilnya, akan tetapi melihat kira-kira proses apa yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya ke depan.

Jokowi Tak Berubah