Kepala Operasi Nusantara Cooling System (Kaops) Polri, Irjen Pol Asep Edi Suheri meminta kepada seluruh Kapolres dan Kapolsek di Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) harus bisa mengelola potensi konflik menjelang Pilkada Serentak 2024. Hal itu ditegaskan Kaops saat memberikan arahan kepada 400 personil Polda NTB dan jajaran Polres melalui luring dan daring di Aula Sasana Dharma Mapolda NTB, Kamis (25/7/2024).

Dalam kegiatan penguatan internal kepada satker pelaksana kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) terkait Nusantara Cooling System turut hadir Kapolda NTB Irjen Pol Umar Faroq beserta para pejabat utama. Selain Polda NTB, penekanan tersebut juga berlaku kepada seluruh jajaran Kapolres di Polda NTB.

Menurut Kaops banyak tantangan yang akan dihadapi dalam pilkada serentak baik itu berita hoax, isu SARA, propaganda dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk meminimalisir potensi tersebut, sambungnya perlu upaya pendinginan suasana atau cooling system sehingga pelaksanaan pilkada di Provinsi NTB yang dikenal Kota Sejuta Masjid dapat berjalan dengan aman, damai, tertib dan sejuk.

"Kapolres harus dapat mengelola potensi konflik, percuma bisa ungkap-ungkap kasus tetapi tidak bisa mendeteksi dan mengelola potensi konflik. Kalau tidak dapat mengelola potensi konflik dianggap tidak berhasil menjalankan tugas. Sering-sering turun ke lapangan," tegas Irjen Asep Edi.

Dirinya menyarankan agar di tingkat Polda untuk dibentuk Tim Satgas Cooling System dengan nama kearifan lokal seperti yang dibentuk oleh Polda Aceh yakni Tim Satgas Sejuk Seulawah. Dikatakannya, seluruh satker harus bisa bekerjasama dalam upaya kegiatan preemtif dan preventif.

Irjen Asep yang saat ini menjabat sebagai Wakabareskrim Polri berujar bahwa Polri berperan penting dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya pada saat pesta demokrasi. Dirinya menjabarkan upaya yang telah dilakukan oleh Operasi Nusantara Cooling System dalam mendinginkan suasana pada saat pilpres dan pileg kemarin sehingga bisa berjalan dengan aman dan damai tanpa perpecahan.

"Sambangi para tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis, organisasi mahasiswa dan organisasi kepemudaan dan masyarakat ajak untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta kemajuan bangsa bangsa diatas kepentingan kelompok," tandasnya.

Selain itu, sambungnya upaya-upaya humanis yang dilakukan lainnya yaitu kegiatan bakti sosial ke masyarakat seperti membangun sumur air bor, bedah rumah dan pemberian bantuan sosial berupa sembako. Pada saat kegiatan tersebut kata Kaops bisa mengajak seluruh lapisan masyarakat agar Pilkada Serentak 2024 berjalan aman, damai, tertib dan sejuk.

Sementara, Kapolda NTb Irjen Pol Umar Faroq berterima kasih atas kedatangan tim Operasi Nusantara Cooling System. Dirinya meminta seluruh anggotanya memiliki semangat yang sama untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi NTB bisa berjalan aman dan damai.

"Jangan sampai semangat kalah dari tim pusat. Anggota harus siap mengamankan Pilkada Serentak 2024. Pengamanan pilkada menjadi perhatian pimpinan bapak Kapolri yang telah membentuk tim Operasi Nusantara Cooling System, tim ini mendapatkan tugas yang sangat berat dari Bapak Kapolri. Tim dari mabes ini terdiri dari Bareskrim, intelijen, binmas, humas, logistik turun semua agar pelaksanaan pilkada berjalan dengan aman," ucapnya.

Selain Kaops, Wakaops NCS Polri Brigjen Yuyun Yudhantara, Kasatgas Preemtif Brigjen M Rudy Syafirudin, Kasatgas Preventif Brigjen Himawan Bayu Aji dan Kasatgas Humas Brigjen Gatot Repli Handoko juga memberikan arahan demi terwujudnya Pilkada serentak 2024 yang aman, damai dan tertib.

Adapun tim Ops NCS Polri yang mendamping KaminOps NCS, Brigjen Budi Hermawan dan Wakasatgas Preemtif Kombes Dwi Suryo Cahyono.

 

Kapolda NTB, Irjen Pol, R Umar Faroq mengingatkan bahwa proses pelaksanaan  Pilkada serentak NTB 2024 menjadi tanggungjawab bersama. Karena itu Kapolda mengimbau kepada semua pihak agar bersama-sama menciptakan sinergi yang kuat antar-institusi terkait, dalam mewujudkan Pilkada yang demokratis, jujur, adil, aman dan lancar.

Hal itu disampaikan Kapolda NTB dalam Rakor Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pilkada NTB 2024. “Kita semua di sini punya tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaannya berjalan tanpa gangguan dan penuh dengan kejujuran,” kata kapolda dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Kapolda  menyoroti tantangan besar yang dihadapi masyarakat di era post-truth. Di mana kebohongan sering kali dianggap sebagai kebenaran. “Dalam menghadapi Pemilu 2024, kita harus memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Jangan sampai kebohongan yang disebarkan lewat kampanye hitam, politik identitas atau hoaks memengaruhi proses demokrasi kita,” ujarnya.

Kapolda juga mengingatkan pentingnya netralitas ASN dan penyelenggara pemilu. Termasuk, kewaspadaan terhadap potensi intoleransi dan kerusuhan masal. “Semua elemen, termasuk aparat negara, harus menjaga netralitasnya. Kita juga harus siap menghadapi ancaman yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban, seperti narkopolitik dan aliran dana gelap dari tim sukses,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, kapolda juga menekankan pentingnya kerja sama antar-unsur Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan. “Persepsi dan pola penanganan tindak pidana pemilu harus disamakan. Ini penting agar kita bisa menjalankan tugas dengan efektif, dan memastikan pelanggaran pemilu bisa ditindak sesuai dengan aturan,” jelasnya.

Terakhir kapolda menekankan agar seluruh anggota Polri, selalu berpegang pada netralitas. Ini untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. “Kita harus benar-benar memastikan bahwa tidak ada anggota yang terlibat dalam politik praktis,” serunya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu NTB Umar Achmad Seth memastikan pihaknya akan melakukan penindakan tegas terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu selama proses pelaksanaan Pilkada serentak NTB 2024 ini. Terutama terhadap pelanggaran pidana yang sering muncul dalam konteks Pilkada. Mulai,  money politics atau politik uang, kampanye hitam atau black compaign hingga netralitas ASN.

“Bawaslu berkomitmen penuh dalam menjaga keberlangsungan Pilkada yang adil, bersih, dan berintegritas, serta mengimbau seluruh pihak untuk menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat merusak proses demokrasi,” ungkap Umar.

Ditegaskan Umar, pihaknya bersama Kepolisian dan Kejaksaan akan melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan pelanggaran pidana tersebut untuk menjamin proses penindakan yang efektif.

sumber: suarantb.com

Mataram - Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat Drs HL Gita Ariadi, MSi berharap antusiasme masyarakat menyambut pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur pada 27 November mendatang tetap menjaga keamanan, persaudaraan dan dalam suasana riang gembira. "Kita mengawal bersama tahapan Pilkada. Mudah mudahan terselenggara dengan aman, lancar, penuh persaudaraan dan riang gembira", ujar Pj Gubernur dalam Sosialisasi Tahapan Pilkada yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum NTB di Teras Udayana Mataram (10/5/2024). 

Gubernur juga menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat bekerja kepada seluruh stakeholders Pilkada atas suksesnya Pilpres dan Pileg silam sehingga kekurangan penyelenggaraan dapat disempurnakan dalam Pilkada mendatang. Sementara itu, Deputi Bidang Teknis KPU Pusat HM Eberta Kawima mengatakan, peluncuran tahapan Pilkada ini adalah bagian dari sosialisasi kepada masyarakat, karena keterlibatan dan partisipasi dalam Pilkada menentukan kesuksesan penyelenggaraannya. Adapun Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid mengatakan, sosialisasi adalah bentuk kesiapan penyelenggara dalam melaksanakan tahapan demi tahapan.

Bertema "Pilkada Untuk Kita" KPU NTB berharap Pilkada tidak hanya milik partai politik dan penyelenggara, namun seluruh masyarakat yang akan memilih Gubernur, Bupati dan Walikota beserta wakilnya untuk lima tahun mendatang dengan amanah. Ditambahkan pula oleh Wakil Ketua DPRD NTB, H Muzihir agar seluruh kontestan Pilkada memenangkan Pilkada sesuai aturan dan hukum yang berlaku. 

Tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024, diantaranya Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan: Minggu, 5 Mei 2024 - Senin, 19 Agustus 2024, Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon: Sabtu, 24 Agustus 2024 - Senin, 26 Agustus 2024. Pendaftaran Pasangan Calon: Selasa, 27 Agustus 2024 - Kamis, 29 Agustus 2024, Penelitian Pasangan Calon: Selasa, 27 Agustus 2024 - Sabtu, 21 September 2024. Sedangkan Penetapan Pasangan Calon: Minggu, 22 September 2024 - Minggu, 22 September 2024. Dijelaskan selanjutnya, Pelaksanaan Kampanye: Rabu, 25 September 2024 - Sabtu, 23 November 2024, Pelaksanaan Pemungutan Suara: Rabu, 27 November 2024 - Rabu, 27 November 2024. 

Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara: Rabu, 27 November 2024 - Senin, 16 Desember 2024, Penetapan Calon Terpilih: Paling lama 5 hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU. Berikutnya, Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan: paling lama 5 hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima KPU. 

Adapun Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih: Paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih. Hadir pula dalam peluncuran dan sosialisasi Pilkada tersebut, perwakilan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, Bawaslu dan stakeholders Pilkada lainnya.

SUMBER