Kapolda NTB, Irjen Pol, R Umar Faroq mengingatkan bahwa proses pelaksanaan Pilkada serentak NTB 2024 menjadi tanggungjawab bersama. Karena itu Kapolda mengimbau kepada semua pihak agar bersama-sama menciptakan sinergi yang kuat antar-institusi terkait, dalam mewujudkan Pilkada yang demokratis, jujur, adil, aman dan lancar.
Hal itu disampaikan Kapolda NTB dalam Rakor Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pilkada NTB 2024. “Kita semua di sini punya tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaannya berjalan tanpa gangguan dan penuh dengan kejujuran,” kata kapolda dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Kapolda menyoroti tantangan besar yang dihadapi masyarakat di era post-truth. Di mana kebohongan sering kali dianggap sebagai kebenaran. “Dalam menghadapi Pemilu 2024, kita harus memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Jangan sampai kebohongan yang disebarkan lewat kampanye hitam, politik identitas atau hoaks memengaruhi proses demokrasi kita,” ujarnya.
Kapolda juga mengingatkan pentingnya netralitas ASN dan penyelenggara pemilu. Termasuk, kewaspadaan terhadap potensi intoleransi dan kerusuhan masal. “Semua elemen, termasuk aparat negara, harus menjaga netralitasnya. Kita juga harus siap menghadapi ancaman yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban, seperti narkopolitik dan aliran dana gelap dari tim sukses,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, kapolda juga menekankan pentingnya kerja sama antar-unsur Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan. “Persepsi dan pola penanganan tindak pidana pemilu harus disamakan. Ini penting agar kita bisa menjalankan tugas dengan efektif, dan memastikan pelanggaran pemilu bisa ditindak sesuai dengan aturan,” jelasnya.
Terakhir kapolda menekankan agar seluruh anggota Polri, selalu berpegang pada netralitas. Ini untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. “Kita harus benar-benar memastikan bahwa tidak ada anggota yang terlibat dalam politik praktis,” serunya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu NTB Umar Achmad Seth memastikan pihaknya akan melakukan penindakan tegas terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu selama proses pelaksanaan Pilkada serentak NTB 2024 ini. Terutama terhadap pelanggaran pidana yang sering muncul dalam konteks Pilkada. Mulai, money politics atau politik uang, kampanye hitam atau black compaign hingga netralitas ASN.
“Bawaslu berkomitmen penuh dalam menjaga keberlangsungan Pilkada yang adil, bersih, dan berintegritas, serta mengimbau seluruh pihak untuk menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat merusak proses demokrasi,” ungkap Umar.
Ditegaskan Umar, pihaknya bersama Kepolisian dan Kejaksaan akan melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan pelanggaran pidana tersebut untuk menjamin proses penindakan yang efektif.
sumber: suarantb.com
