Sumbawa Barat- BINDA NTB bekerjasama dengan tim vaksinator PKM Brang Rea kembali menggelar vaksinasi covid-19. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin, 4 Juli 2022 sejak pukul 10.00 WITA di Gerai Vaksinasi Binda NTB di Dor To Door Ds. Tepas Sepakat. Adapun jenis vaksin yang diberikan adalah dosis 1, 2 dan Booster dengan target peserta sebanyak 50 orang.

Vaksinasi massal ini merupakan bentuk realisasi dan dukungan terhadap instruksi Presiden yang tertuang dalam Perpres nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Wara Winahya (Kabinda NTB) dalam keterangan pers, Rabu (29/6) menjelaskan bahwa, setiap hari BINDA NTB menyiapkan setidaknya 6.500 dosis vaksin dari berbagai merk seperti Sinovac, Pfizer dan Astrazaneca. Harapannya, masyarakat yang belum melengkapi dosis vaksin bisa segera datang ke gerai-gerai vaksin yang disiapkan BINDA NTB.

"Perlu diketahui bahwa persentase dosis booster di NTB masih 30.57%, artinya masih ada sekitar 2 juta lebih masyarakat NTB yang belum menerima vaksin booster. Oleh karena saya mengajak masyarakat untuk segera vaksin booster," ujarnya.

Namun demikian, selain vaksinasi dosis lengkap, penerapan protokol kesehatan secara ketat juga perlu dilakukan oleh masyarakat sebagai bagian dari ikhtiar untuk terhindar dari virus corona dan varian barunya.

Senin (9/8/2021), tepat pemerintah kembali melanjutkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4. Kali ini, PPKM level 4 diperpanjang hingga 16 Agustus 2021. Epidemiolog Dicky Budiman bahkan menegaskan, PPKM mampu mencegah skenario terburuk yakni apakah sudah melewati puncak pandemi atau belum.

Kebijakan saat ini merupakan perpanjangan yang dilakukan keempat kalinya, yakni berlaku sejak 3 Agustus 2021. Adapun perpanjangan pertama PPKM dilakukan pada 21-25 Juli 2021. Kemudian dilanjutkan pada 26 Juli-2 Agustus 2021. Kemudian dilanjutkan 3-9 Agustus.

Melalui Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers, Senin (9/8/2021) malam, pemerintah memutuskan kembali memperpanjang PPKM level 4 hingga 16 Agustus 2021.

Dalam keterangan yang disiarkan secara live, Luhut menegaskan, PPKM yang dilaksanakan 2-9 Agustus 2021 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pertambahan kasus Covid-19 menurun 59,6% dari puncak kasus pada 15 Juli 2021. Laju kematian juga menunjukkan penurunan meskipun fluktuatif di masing-masing provinsi.

"Atas arahan Presiden, PPKM Level 4, 3, 2 akan diperpanjang hingga 16 Agustus 2021," kata Luhut yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai penanggung jawab pelaksanaan PPKM Level 4 di Pulau Jawa dan Bali.

Pihaknya juga telah berkomunikasi dengan sejumlah pihak dalam perpanjangan PPKM ini.
Tentu pemerintah memiliki argumentasi terkait PPKM ini, namun apakah perpanjangan PPKM ini memang efektif untuk meminimalkan persebaran Covid-19?

Jika menilik data yang dilansir Kementerian Kesehatan hari ini, Senin (9/8/2021), efektivitas PPKM mulai terlihat membaik. Penanganan Covid-19 di Tanah Air juga membaik. Hal ini terlihat dari penurunan kasus baru dan angka kesembuhan akibat penularan Covid-19. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Senin (9/8/2021) pukul 12.00 WIB, terdapat penambahan 20.709 kasus baru Covid-19.

Dengan demikian, jumlah kasus Covid-19 kini berjumlah 3.686.740 orang, terhitung sejak Maret 2020. Perbaikan penanganan pandemi Covid-19 terlihat membaik jika dibandingkan dengan penambahan kasus pada Minggu (8/9/201), yakni sebanyak 26.415 terkonfirmasi positif Covid-19, dengan total 3.666.031.

Sementara, data yang sama menunjukkan penambahan pasien sembuh sebanyak 44. 959 orang. Sehingga, jumlah kasus kesembuhan sampai saat ini berjumlah 3.129.661 orang. Kendati demikian, dalam rentang waktu sama ada penambahan 1.475 pasien yang meninggal dunia. Dengan demikian total kasus kematian akibat Covid-19 kini mencapai 108.571 orang. Sementara, pada Minggu (8/9/2021), penambahan pasien sembuh sebanyak 48.508, sehingga total jumlah kesembuhan berjumlah 3.084.702 orang.

Sementara jumlah tes yang dilakukan hari ini juga sebanyak 99.387 orang dan positivity rate harian mencapai 20,84%.
Untuk kasus aktif Covid-19 hari ini mengalami penurunan dengan 25.725 orang, sehingga total kasus aktif sebanyak 448.508 orang. Jumlah ini mengalami penurunan dibanding dengan Minggu (8/9/2021), yakni 474.233 orang.
Kasus aktif ialah jumlah pasien positif Covid-19 yang masih menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Selain kasus positif, Kemkes juga mencatat ada 256.748 orang yang berstatus suspek. Jumlah ini naik jika dibandingkan dengan kemarin, yakni 238.649 suspek.

Sementara, jumlah pasien Covid-19 yang meninggal dunia bertambah 1.475 orang. Dengan penambahan tersebut, total kasus kematian akibat Covid-19 berjumlah 108.571 orang. Jumlah kasus meninggal ini jika dibandingkan dengan Minggu (8/8/2021) pada waktu yang sama, yakni sebanyak 1.498 orang, sehingga total kasus kematian berjumlah 107.096 orang.
Hingga hari ini, pemerintah telah memeriksa 28.134.393 spesimen Covid-19 dari 19.031.741 orang. Sebelumnya, pada Minggu (8/9/2021), pemerintah telah memeriksa sebanyak 27.989191 spesimen Covid-19 dari 18.932.354 orang.

Untuk akupan vaksinasi pada hari ini terjdi penambahan sebanyak 132.375 untuk vaksinasi pertama sehingga total vaksinasi berjumlah 50.630.315. Untuk dosis lengkap vaksinasi terjadi penambahan 434.701 sehingga total menjadi 24.212.024. Pemerintah menargetkan sasaran vaksinasi sebanyak 208.265.720. Jika cakupan vaksinasi Covid-19 itu dibandingkan dengan hari sebelumnya, Minggu (8/9/2021), sebanyak 696.117 untuk vaksinasi pertama sehingga jumlah total menjadi 50.497.940. Untuk vaksinasi dosis lengkap terjadi penambahan 432.059 sehingga total menjadi 23.777.323. Pemerintah menetapkan target sasaran vaksinasi sebanyak 208.265.720.

Tren Positif
Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University, Australia, Dicky Budiman bersepakat dengan pemerintah untuk memperpanjang kebijakan PPKM level 3 dan 4 selama satu minggu ke depan.
Menurutnya, penerapan PPKM tidak dapat dilakukan dalam waktu yang lama karena biaya besar. Namun, perlu mempertahankannya selama seminggu ke depan karena dampaknya sudah ada. PPKM dapat mencegah terjadinya skenario terburuk.

“Skenario terburuk tidak terjadi ini karena dampak dari PPKM. Tapi apakah kita sudah lewat atau masih dalam puncak harus ditunggulah. Terlalu dini kalau disebut sudah lewat,” kata Dicky saat dihubungi Beritasatu.com, Senin (9/8/2021).

Dicky menyebutkan, memberi tambahan waktu satu minggu agar jerih payah selama satu bulan menerapkan PPKM darurat dan level 3 dan 4 bisa optimal.

Ia mengakui saat ini PPKM belum memberi dampak yang signifikan dalam penurunan kasus Covid-19, tetapi sudah mengarah pada tren yang berdampak positif.

Oleh karena itu, Dicky mengatakan, perpanjangan PPKM level 3 dan 4 ini, maka pemerintah harus memberi dukungan terhadap masyarakat rawan dan sektor tertentu. Selain itu, untuk di luar Jawa dan Bali harus belajar dari pengalaman penanganan kasus di Jawa dan Bali. Pasalnya, Indonesia negara kepulauan sehingga sistem penanganan di Indonesia berbeda dengan negara yang wilayahnya daratan.

“Indonesia negara kepulauan jadi pola pandemi akan berbeda dengan negara daratan dan ini makanya memperkuat strategi 3T, 5M, dan vaksinasi,” ucapnya.
Dicky menyebutkan, 3 hal tersebut, selain antisipasi varian baru juga untuk mengantisipasi varian delta yang sudah ada saat ini.

Selanjutnya, Dicky juga menambahkan, kebijakan PPKM diperpanjang untuk melakukan pemulihan di sektor fasilitas kesehatan dan sistem kesehatan termasuk sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan, fasilitas medis seperti oksigen, obat-obatan, termasuk penguatan jaringan penanganan harus merata di seluruh daerah melalui upaya 3T (testing, tracing, dan treatment) 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan) dan vaksinasi

Sementara itu, Ketua DPP PAN Saleh Daulay berpendapat, pemerintah tentu akan menaikkan dan menurunkan level PPKM.
Dia mengungkapkan, pemerintah juga memperhatikan berbagai indikator untuk melanjutkan PPKM atau tidak. Meski demikian, Saleh menuturkan, sejauh ini penurunan kasus Covid-19 belum signifikan, terlebih ada peningkatan di luar Jawa.

"Harus diakui, penurunan tersebut belum signifikan. Bahkan kadang terlihat masih fluktuatif. Apalagi, penyebaran varian delta dikabarkan semakin banyak merebak ke daerah-daerah. Tentu itu tidak bisa dianggap remeh," kata Saleh.

Dia pun menjelaskan, dengan alasan seperti itu, PPKM masih perlu untuk dilanjutkan.

"Dengan adanya perbedaan level seperti ini, akan lebih memudahkan pemerintah untuk menerapkan kebijakan. Ibarat tone radio, ya tinggal memperbesar atau memperkecil saja. Tetapi kalau menutup PPKM, rasanya belum," kata Saleh.

Saleh meminta, jika perpanjangan PPKM nantinya kembali dijadikan pilihan lagi, hal ini harus disertai pemberian bantuan dan bansos bagi rakyat terdampak.

"Saya kembali mengingatkan agar pemerintah mempersiapkan jaring pengaman sosial secara benar dan tepat sasaran. Kebijakan pengetatan pasti akan menyulitkan dan berdampak pada ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Pada titik ini, pemerintah harus hadir memberikan solusi," kata dia.

Sumber: BeritaSatu.com

Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui kecamatan terus berupaya menangani Covid-19. Berbagai langkah sudah dilakukan, di antaranya melakukan vaksinasi. Sejauh ini pihak Pemda sudah melakukan vaksinasi  1.000 orang lebih. Untuk vaksinasi ini, Pemda kekurangan ratusan ribu dosis vaksin dari target 105 ribu jiwa yang akan disasar. Disamping vaksinasi, Pemda juga memperkuat pencegahan penularan Covid-19 dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.

‘’Penerapan PPKM skala mikro ini melibatkan tim di tingkat dusun hingga RT sebagai upaya untuk menekan penyebaran Covid-19,’’ tegas Camat Kuripan Iskandar, S.Sos., Kamis, 11 Maret 2021.

Diakuinya, pihaknya sudah melakukan rapat teknis bersama Kapolsek, Danpos Ramil, kepala desa dan puskesmas untuk membahas penerapan PPKM skala mikro. Sesuai hasil pertemuan itu, semua kades di Kuripan siap melakukan refocusing sebesar 8 persen untuk mendukung PPKM. Beberapa desa pun sudah melaksanakan PPKM ini. Rata-rata per desa mengalokasikan sekitar Rp100 juta untuk PPKM ini tergantung jumlah DD masing-masing desa.

Pekan ini, jelas dia semua desa sudah final melakukan penggeseran anggaran. Anggaran ini diarahkan untuk sosialisasi pencegahan dan penanganan Covid-19. Pembinaan untuk meningkatkan prokes, APD, melaksanakan disinfektan, kelengkapan Balai Isolasi Mandiri di masing-masing desa dan membentuk dan melibatkan tim PPKM hingga tingkat RT. “tim PPKM melibatkan hingga RT,” ujarnya.

Untuk mendukung operasional tim ini akan mengacu standar satuan harga (SSH) kabupaten sebesar Rp50 ribu per sekali turun.

Kepala Bidang P3KL Dinas Kesehatan Lobar dr. H. Ahmad Taufiq Fathoni mengatakan target vaksinasi di Lobar mencapai 105 ribu jiwa, sehingga butuh 210 ribu dosis untuk dua kali vaksinasi. “Sejauh ini kita baru melakukan vaksinasi 1.000 orang lebih, masih kecil persentasenya. Karena se Lobar itu 105 ribu jiwa kan divaksin dan itu sudah ada datanya. Paling tidak kita butuh 210 ribu vaksin,”jelas dia.

Ia menyebut untuk vakiasiasi ASN, TNI-Polri, toga,toma, kades, perangkat desa dan pedagang yang tengah berlangsung saat ini saja pihaknya masih kekurangan vaksin.

Untuk ASN saja sebanyak 6.500 orang, Polri 200 orang, ditambah anggota di masing-masing polsek di wilayah hukum Polresta Mataram seperti Narmada, Lingsar dan Gunungsari. Sementara jumlah dosis yang tersedia 4000-5000 dosis. Itu pun untuk 2.900 sasaran. Pihaknya masih menunggu arahan provinsi apakah dosis vaksin ini dipakai tahap I saja. Sehingga perlu dipastikan Pemprov NTB menambah vaksin untuk vaksinasi selanjutnya.

Kepala UPT BLUD Puskesmas Jembatan kembar Agus Sutrisman mengatakan pihaknya melakukan vaksinasi terhadap para kepala desa, sekretaris desa, BPD dan perwakilan pedagang dari lima desa di wilayah. Dikatakan, vaksinasi tahap pertama terhadap pelayanan publik yang ada di wilayah kerja UPT BLUD Puskesmas.  (her)

Sumber

Pemerintah terus berupaya untuk menurunkan angka kasus positif untuk mengendalikan pandemi COVID-19 melalui sejumlah kebijakan, antara lain berupa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro. Penerapan kebijakan yang telah dimulai sejak 9 Februari 2021 tersebut didasari oleh hasil evaluasi Pemerintah terhadap kebijakan pembatasan dengan cakupan wilayah yang sebelumnya lebih luas.

Saat berbincang dengan para pemimpin redaksi media nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/02/2021), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan Pemerintah menerapkan pembatasan dengan lingkup yang lebih kecil.

“Kenapa saya ngomong di awal minggu itu PPKM tidak efektif? Ya karena memang kurvanya tidak ada yang melandai turun. Tetapi yang kedua kelihatan sekali sudah turun. Yang ketiga ini turun lagi. Kasus aktif juga kalau kita ingat, mungkin tiga minggu yang lalu, itu masih di angka-angka 14 ribu bahkan 15 ribu. Sekarang minggu-minggu terakhir kemarin ini, sudah di 8 ribu-9 ribu,” kata Presiden.

Menurut Presiden, pembatasan dengan lingkup kecil akan lebih efektif dibandingkan dengan lingkup yang luas. Presiden mencontohkan, jika hanya ada satu orang di satu RT yang terinfeksi COVID-19, maka cukup RT tersebut yang dikarantina.

“Awal-awal sebetulnya juga saya sudah sampaikan, PSBB skala mikro. Karena enggak efektif. Wong yang merah itu satu RT kok, yang di-lockdown, di-PSBB-kan satu kota, ekonominya dong yang kena. Kalau yang kena satu kelurahan, ya sudah satu kelurahan itu saja yang diisolasi, dikarantina, tapi bukan satu kota,” jelasnya.

Kebijakan serupa PPKM skala mikro juga telah diterapkan di negara lain selain Indonesia, antara lain di India. Kepala Negara menyebut bahwa India berhasil menekan kasus aktif bukan melalui kebijakan lockdown secara luas, melainkan lockdown dalam skala mikro.

“Meskipun awal-awal India itu lockdown total. Sehingga kok India sekarang ganti ini? Ternyata strateginya sama, PPKM skala mikro,” paparnya.

Presiden memandang bahwa Indonesia memiliki kekuatan untuk menjalankan kebijakan tersebut, yakni perangkat pemerintahan hingga unsur terkecil di tingkat RT/RW, maupun perangkat aparat keamanan dari TNI-Polri melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Hal tersebut diyakini akan sangat membantu pelaksanaan PPKM skala mikro.

“Saya melihat kekuatan kita itu memiliki desa yang ada RT/RW-nya dan di situ ada yang namanya Babinsa dan Bhabinkamtibmas, ini yang semua perangkat itu yang kita pakai sekarang ini. Memang kalau nanti kita di dashboard kita sudah sampai ke level RT, itu memudahkan sekali,” tandasnya.

Sumber