Biloan, Desa Bentek, Kecamatan Gangga, diresmikan Sabtu, 2 Juli 2022. Vihara tersebut merupakan rumah ibadah baru bagi umat Buddha Kabupaten Lombok Utara (KLU), sekaligus rumah ibadah yang bisa dijadikan objek wisata religi bagi para penganut ajaran Buddha Gautama.

Donatur Pembangunan Vihara Jinapanjara, Robin lo, selaku perwakilan Yayasan Mahardika Abdi Setiya dan sejumlah donatur lain, mengatakan Vihara tersebut didesain dengan konstruksi yang menyajikan view pemandangan alam. Dibangun selama 13 bulan sejak 2021 lalu, Vihara tersebut kini dapat digunakan oleh Umat Buddha di Lombok Utara dan daerah lain.

“Ada 2 hal penting yang melatar belakangi Vihara Jinapanjara dibangun, yaitu rasa bakti donatur kepada orang tuanya, serta rasa berbagi kepada semua umat agama Buddha,” ucap Robin.

Tidak disebutkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun Vihara tersebut, namun kesan megah membuat Vihara tersebut dibangun dengan biaya cukup mahal. Keberadaan vihara tersebut diharapkan semakin meningkatkan semangat toleransi Umat Buddha kepada umat agama lain. Selain itu pula, menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjungan ke Lombok Utara.

 “Dengan arsitektur keindahan vihara ini nantinya bukan hanya tempat beribadah saja, tapi bisa juga digunakan untuk berwisata,” harapnya.

Sebagaimana diketahui, peresmian Vihara Jinapanjara, dihadiri oleh Bupati, H. Djohan Sjamsu, SH., Anggota Komisi X DPR RI, H. Muhammad Syamsul Luthfi, S.E, Anggota DPRD NTB Sudirsah  Sujanto, S.PdB, S.IP, Bimas Buddha pada Kemenag NTB, kepala-kepala OPD serta tokoh masyarakat Buddha di KLU.

Bupati KLU H. Djohan Sjamsu menyampaikan terima kasih kepada donatur yang memberikan bantuan rekonstruksi tempat ibadah bagi Umat Buddha. Pasalnya, akibat gempa 2018 masih banyak tempat ibadah yang belum direkonstruksi oleh pemerintah karena terkendala biaya dan refocusing Covid-19.

Ia mengajak seluruh umat beragama di Lombok Utara, agar konsisten menjaga suasana damai dengan mengedepankan toleransi. Tidak hanya toleransi intern umat seagama, tetapi juga toleransi umat dengan pemerintah, dan toleransi antar umat beragama.

“Semoga pembangunan tempat ibadah di daerah kita membawa suasana yang damai dan sejuk dalam masyarakat di daerah kita. Negara telah menjamin kebebasan beragama bagi rakyatnya,” ucap bupati.

Info NTB - Pelaksanaan Festival Pesona Bau Nyale tanggal 14-15 Februari 2020 yang dipusatkan di Pantai Aan Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah akan mendapatkan pengamanan ketat dari Polres Lombok Tengah. Untuk mendukung dan mensuksekan kegiatan itu, Polres Lombok Tengah akan menerjunkan 800 personil gabung, baik itu dari BKO Polda NTB, TNI, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Lombok Tengah.

GUBERNUR NTB H Zulkieflimansyah berbicara dan memberi makna satu tahun pemerintahannya bersama Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah. Dia memastikan, program NTB Gemilang yang menjadi visi misinya sudah berada di trek yang benar. Setahun setelah NTB dilanda gempa, orang nomor satu di NTB ini mengungkapkan investasi di NTB kini sudah mulai menggeliat.

“Program-program yang kita niatkan untuk bangkit, seperti pariwisata, dimana-mana sudah kelihatan geliat-geliat yang lebih baik. Tentu kita optimis,” kata Gubernur dikonfirmasi Lombok Post di sela ground breaking Bendungan Meninting di Desa Bukit Tinggi, Gunungsari, Lombok Barat, kemarin (19/9).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini tidak memungkiri, bahwa ada kendala yang dirasakan satu tahun semenjak dirinya mengucap sumpah jabatan. Namun, Gubernur Zul enggan membahas soal kendala tersebut lebih jauh. Hanya saja, diakuinya, bahwa ekspektasi masyarakat memang teramat tinggi terhadap program-programnya.

“Namanya revolusi peningkatan harapan,” kata Gubernur memberi pemaknaan atas ekspektasi khalayak di NTB tersebut.

Dijelaskannya, program-program strategis yang mencakup dalam enam visi pembangunan daerah memang tidak dihajatkan tuntas dalam setahun. Yang paling kentara adalah perwujudan konsep industrialisasi. Dinilainya, program ini sangat membutuhkan waktu meski investasi-investasi pada awal sudah terlihat untuk menunjang terealisasinya konsep tersebut sudah terlihat saat ini.

Terkait dengan pengembangan pariwisata, disebutkannya, NTB, terutama Lombok, tetap akan menjadi destinasi yang menarik. Untuk meningkatkan angka kunjungan wisatawan, Pemprov NTB saat ini sedang berupaya memfasilitasi penerbangan langsung dari Lombok ke Sydney dan Melbourne, Australia. Karena sebelumnya, penerbangan dari Perth ke Lombok sudah terealisasi dan dampaknya sudah mulai terasa.

Tidak hanya tentang pariwisata dan invetasi. Lombok Post juga sempat bertanya terkait dengan pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia. Gubernur Zul menegaskan, dalam masa kepimpinannya empat tahun ke depan, beasiswa keluar negeri masih dan tetap dipertahankan.

“Tentu saja kita sesuaikan dengan kebutuhan daerah. Misalnya SDM untuk pertambangan, pariwisata dan lainnya,” tandas Gubernur.

Wagub

Secara terpisah, Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Romi Djalilah juga menyampaikan pandangannya soal satu tahun kepemimpinannya bersama Gubernur NTB H Zulkieflimansyah. Pandangan tersebut disampaikan Ummi Rohmi, begitu Wagub karib disapa, disampaikannya pada Lombok Post di sela peresmian Industrialisasi Pertanian di Desa Akar Akar, Bayan, Lombok Utara, kemarin.

Wagub menegaskan, saat ini semangat menyejahterakan petani melalui sentuhan industrialisasi pertanian mulai digalakkan. Salah satu yang disasar adalah lahan kering di Lombok Utara.

Wagub memastikan, di tahun pertama kepemimpinan dirinya bersama Gubernur, seluruh program sudah on the right track. Di sektor pertanian saja, kata dia, dirinya dan Gubernur sudah berani mencanangkan industri pertanian berbasis teknologi.

Dengan teknologi, penggunaan air bisa hemat hingga 95 persen. Sehingga memungkinkan pertanian bisa dilakukan sangat baik di lahan kering sekalipun seperti di Akar Akar. Teknologi menjadikan air tidak lagi berceceran dan langsung ke akar tanaman.

Kemudian intensifikasi produksinya juga bisa meningkat hingga 20 persen, dengan panen tiga kali dalam setahun. Penghasilan petani pun bisa tiga kali lipat per tahunnya.

“Meski memang butuh instalasi permodalan di awal,” ujarnya.

Berkaca pada orang di luar negeri, mereka juga bisa menerapkan hal serupa. Lalu mengapa di NTB tidak bisa? Masyarakat NTB bisa memanfaatkan banyaknya lahan kering diubah menjadi subur dengan teknologi.

Selanjutnya untuk sektor pariwisata, Wagub juga menyebut sudah sangat on the right track. NTB memiliki dua cagar dunia, yakni Rinjani di Lombok dan Samota di Sumbawa. Rinjani pun sudah berstatus Global Geopark. Sedangkan Gunung Tambora tengah diusulkan. Sehingga sudah tidak ada waktu lagi untuk tidak peduli pada alam.

“Kita selamatkan alam ini. Pelihara NTB yang indah ini supaya tetap hijau dan semakin subur,” sambungnya.

Menjaga alam juga digalakkan melalui program Zero Waste. Bagaimana membuat sampah menjadi sumber daya, bukan penyebab musibah. Sebab, jika sampah ini tidak dikelola dengan baik juga akan berdampak pada pariwisata NTB. Ia tidak ingin investasi yang sudah triliunan harus gagal gara-gara tidak menghargai alam.

“Zero Waste kita pun sedang dalam on the right track,” tandasnya.

Sekarang, masyarakat sudah mulai mengenal program zero waste. Virusnya zero waste kini sudah mulai menular dan berjalan. Begitu juga dengan desa wisata. Di tahun ini sudah ada 25 desa wisata yang dibantu. Tahun depan hingga 2023 sasarannya 29 desa wisata bisa sudah terbentuk.

Di bidang kesehatan, sudah ada revitalisasi posyandu yang didorong menjadi garda terdepan untuk promotif dan preventif. Selama ini, semua masih berpikir setelah ada kejadian baru penanganan. Inilah yang harus diubah dengan menjaga dari hulu, yakni posyandu.

Setiap bulan di setiap dusun itu harus diintensifikasi supaya dapat menjaga dan melindungi seluruh masalah kesehatan maupun masalah sosial. Di antaranya seperti pernikahan dini, narkoba, ilegal logging, hingga kebakaran hutan. Masalah seperti itu harus bisa diproteksi dengan memberikan edukasi dan revitalisasi posyandu. Posyandu saat ini diubah menjadi posyandu keluarga.

“Alhamdulillah di NTB ini sudah ada 800 lebih posyandu yang mulanya hanya 87. Jadi kenaikan ini seribu persen, sepuluh kali lipat dalam satu tahun,” bebernya.

Hingga 2023 mendatang, kata Rohmi, ia menginginkan seluruh Posyandu merupakan Posyandu Keluarga. Yakni melayani dari lahir hingga lansia, bukan hanya bayi dan ibu hamil saja. Ditambah dengan pemberian edukasi pada seluruh masyarakat.

“Karena ini ujung ujungnya juga untuk pengentasan kemiskinan,” tegasnya.

Ditanya mengenai apa yang belum dicapai selama satu tahun menjabat ini, Rohmi mengaku ada banyak sekali. Namun, ia dan Gubernur NTB masih memiliki waktu empat tahun lagi untuk menyelesaikan itu.

Di satu tahun ini, masih seputar membuat Perda, Pergub dan aturan lainnya. Seperti Perda Zero Waste. Pada intinya, ia mulai melakukan pembenahan di sektor itu.

Tantangan ke depan menurut Rohmi tentu ada banyak. Namun Bupati dan Walikota di NTB ini juga memiliki niat dan keinginan yang sama dengan Zul-Rohmi. Sehingga ia pun optimis jika tantangan tersebut tidak akan terlalu sulit jika semua bekerja sama. Begitu juga dengan dukungan masyarakat untuk hal tersebut.

Terkait eksekusi program unggulan, Kepala Bappeda NTB Wedha Magma Ardhi mengatakan, pihaknya saat ini sudah mematangkan perencanaan program-program strategis daerah tersebut. Dengan menetapkan mana OPD-OPD lokomotif dan sebagainya.

“Tinggal bagaimana kita mengeksekusi,” tegasnya.

Berkaitan dengan kendala yang terjadi, menurutnya masih berkutat pada hal-hal klasik. Seperti bagaimana mensinkronkan tata waktu dan aspek lokasi atau spasial dari program-program yang ada. Selain itu, ada hal-hal yang harus lebih disinergikan yakni bagaiamana rule sharing dan cost sharing untuk menunjang program pengentasan stunting, zero waste, dan yang paling penting penanggulangan kemiskinan untuk 500 desa miskin yang sudah disepakati. Karena pemprov memiliki target pengentasan 100 desa setiap tahunnya.

“Itu yang terus kita dorong, agar program-program kita akan mengarah ke sana. Sehingga mudah-mudahan apa yang menjadi atensi kita saat ini, bisa memperbaiki taraf hidup masyarakat,” jelasnya.

Mantan Kadis PUPR NTB ini juga mengatakan, selain program strategis tersebut, Pemprov NTB saat ini sedang terus mengembangkan e-Kinerja dengan metode Balance Score Card (BSC). Yang tengah rencanakan saat ini, bahwa BSC tidak hanya melibatkan program dari APBD, tetapi APBD Kabupaten dan Kota, APBN bahkan sampai ke kegiatan dana desa.

“Itu yang akan kita buatkan dashboard-nya,” tandas Ardhi.

Apresiasi Khalayak
Sementara itu, apresiasi dari khalayak juga berdatangan menyusul satu tahun pemerintahan Zul-Rohmi. Kepala BIN Daerah NTB Tarwo Koesnarno menyebut, duet Zul-Rohmi adalah pasangan pemimpin yang memiliki kelebihan dalam komunikasi.

“Ilmu komunikasinya luar biasa,” tandas Tarwo.

Dengan pola komunikasi tersebut, semua orang merasa dekat dengan kedua pemimpin daerah tersebut.

“Beliau membangun komunikasi dengan masyarakat yang luar biasa. Sehingga apa yang berkembang di masyarakat beliau langsung bisa serap secara langsung,” katanya.

Wakil Rektor III Universitas Mataram H Muhammad Nasir mengungkapkan, Gubernur Zul dan Wagub Rohmi adalah pemimpin yang memiliki program yang jelas. Yang dia apresiasi adalah program pembangunan terkait pembenahan sumber daya maniusia.

“Mengapa ini saya salut, kerena yang menentukan perkembangan masyarakat adalah kualtias SDM,” tandas tokoh asal Bima ini.

Yang kedua, dirinya melihat Gubernur dan Wagub sangat peduli pada peningkatan sarana infrastruktur. Hal yang dinilainya sangat tepat. Sebab, sebagai infrastruktur sangat menunjang dalam mobilitas di dalam proses pembangunan.

Gubernur dan Wagub juga dinilai menjangkau pikirannya secara global. Ada pola pendekatan membangun komunikasi terhadap masyarakat. Antara lai hal ini mewujud dalam program Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi yang digelar tiap hari Jumat.

“Ini adalah salah satu kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan dalam proses membangun NTB,” tandasnya.

Terpisah, Harling Prabowo, salah seorang tokoh Tionghoa NTB juga menyampaikan apresiasi. “Bagus sekali satu tahun kepemimpinan Zul-Rohmi,” katanya.

Di komunitas Tionghoa, kedua pemimpin NTB ini kata Harling sangat familiar. Berapa kali undangan dari pihaknya selalu dipenuhi. “Semangatnya luar baisa,” katanya.

Kerja samanya dengan komunitas Tionghoa juga disebutnya sangat bagus. Sehingga mampu bekerja sama dengan baik. “Mengirimkan duta-duta bangsa NTB untuk beasiswa ke China terutama,” katanya. (yun/fer/kus/r6)

JAKARTA-NTB ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sebagai proyek percontohan Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) Daerah. NTB dianggap memiliki komitmen terhadap sektor pariwisata. Penunjukan NTB tersebut berbarengan dengan dua provinsi lainnya yakni Riau dan Jawa Barat.

Jawa Barat dan Lombok merupakan destinasi pariwisata yang memiliki potensi bencana alam, khususnya gempa. Sementara Riau dikenal memiliki karakteristik bencana kabut asap. ”Manajemen Krisis Kepariwisataan fokus pada upaya mitigasi dan strategi kehumasan,” ungkap Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenpar Guntur Sakti kemarin (18/9).

Lebih lanjut Guntur menjelaskan bahwa keberadaan MKK di daerah dapat menjadi perpanjangan tangan Kementerian Pariwisata. Saat ini Kemenpar tidak memiliki struktur komando horizontal langsung dengan dinas di daerah. MKK Daerah diharapkan dapat menjadi tangan pertama bagi pemerintah pusat untuk menjangkau keadaan krisis saat sedang terjadi di daerah.

”Kita menyadari bahwa banyak daerah di Indonesia yang memiliki potensi untuk menjadi destinasi pariwisata. Namun, bagaimana cara kita menangani situasi krisis sehingga destinasi wisata tersebut bisa segera pulih setelah terdampak bencana,” ujarnya.

Mengenai kesiapan NTB, Kepala Dinas Pariwisata NTB HL Mohammad Faozal mengatakan, pihaknya akan memperkuat koordinasi dan pola kerja lintas pihak. Latar belakang NTB sebagai lokasi wisata yang pernah mengalami bencana alam.

”Pasca gempa bumi NTB pada 2018, pihak asing selalu menanyakan apakah NTB sudah punya disaster management,” ujarnya.

Sementara itu Jabar dan Riau tengah disiapkan Kemenpar. Penguatan SDM akan dilakukan. Kemenpar harapkan pemda proaktif. (lyn/JPG/r6)

MATARAM-Hari ini, genap satu tahun Gubernur NTB H Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah berkhidmat memimpin Bumi Gora. Memulai memimpin dengan kondisi NTB yang baru dilanda gempa, Zul-Rohmi tak menyiakan waktu untuk menyalakan obor kebangkitan. Hasilnya, ekonomi NTB satu tahun terakhir tumbuh sangat baik. Angka kemiskinan yang semula naik drastis, malah menurun. Angka ketimpangan atau gini ratio juga membaik. Pun Indeks Pembangunan Manusia terus meningkat.

Sejak awal Gubernur H Zulkieflimansyah menyadari, memimpin daerah bersama bersama Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah, dirinya tak memiliki kemewahan berdamai dengan waktu. Karena itu, kata Gubernur, bekerja cepat adalah sebuah keharusan.

Kendati begitu, pria kelahiran Sumbawa yang 14 tahun menjadi Anggota DPR RI pun tahu persis, betapa di Bumi Gora, terbuka ruang untuk melakukan perbaikan. Banyak hal yang mesti dibenahi. Dan kata Gubernur, semuanya membutuhkan kerja yang tidak biasa.

Maka Gubernur dan Wagub pun memompa semangat jajaran birokrasi. Ditambah dukungan berbagai elemen masyarakat, pasangan Zul-Rohmi pun mendedikasikan tahun pertama pemerintahannya sebagai penggerak langkah dalam menyongsong momentum kebangkitan. Keduanya memacu mesin pembangunan di berbagai lini. Dengan panduan enam visi NTB Gemilang yang merupakan program strategis.

Enam program strategis tersebut yakni program pariwisata andalan dan strategis, program industrialisasi, program pengembangan daya saing SDM, dan program NTB ramah investasi. Selain itu ada juga program pengembangan konektivitas dan aksesibilitas wilayah, serta program NTB bersih dan berkelanjutan.

Kepala Bappeda NTB Wedha Magma Ardhi kemarin (18/9) mengungkapkan, NTB kini sungguh-sungguh berada di trek yang benar. Dari 15 indikator capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, seluruhnya menunjukkan trend yang positif.

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum NTB ini mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi NTB tanpa pertambangan pada semester pertama tahun ini telah mencapai 5,35 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut berada di atas angka pertumbuhan ekonomi secara nasional. Pun juga soal angka kemiskinan.

Bencana gempa yang melanda NTB tahun lalu menjadikan Bappenas sedari awal memprediksi bahwa angka kemiskinan di NTB akan melonjak. Sudah ada memprediksi Bappenas bahwa setidaknya 100 ribu orang miskin baru akan muncul di NTB. Namun, kenyataan berkata lain. Dua kali angka kemiskinan yang dirilis BPS, yakni pada akhir 2018 dan Maret 2019, terlihat bahwa angka kemiskinan di NTB bukannya bertambah. Malah sebaliknya turun. Pada September 2018, angka kemiskinan di NTB mencapai 14,63 persen dari populasi. Sementara pada Maret 2019, angka kemiskinan NTB turun menjadi 14,56 persen.

Demikian pula inflasi. Juga stabil. Angka inflasi hingga pertengahan 2019 ini berada pada posisi 3,39. Angka tersebut berada pada rentang target dimana inflasi tahunan ditargetkan berada pada angka 3 hingga 4.

Indeks Pembangunan Manusia NTB juga meningkat. Pada tahun lalu IPM NTB berada pada posisi 67,3 poin. Dan tahun ini ditargetkan akan naik menjadi 68,07 poin. Pun begitu dengan indeks kebermanfaatan infrastruktur. Naik dari angka 74,6 tahun lalu menjadi 74,99.

“Ini pencapaian baru dihitung hingga pertengahan tahun 2019. Angka ini akan berubah di akhir tahun,” kata Ardhi. Perubahannya tentu ke arah yang positif.

Angka-angka lain juga menunjukkan hal yang sama. Seperti indeks kualitas lingkungan hidup yang meningkat dari 57,03 menjadi 57,53. Indeks pelayanan publik juga merangkak dari 97,68 menjadi 97,78. Sementara indeks reformasi birokrasi dari nilai CC tahun lalu kini telah menjadi BB.

Sektor Perhubungan

Sementara itu, Ardhi juga menjelaskan capaian dari sejumlah sektor pembangunan. Seperti sektor perhubungan. Sedari awal, Gubernur dan Wagub kata Ardhi menaruh perhatian yang besar dalam hal konektivitas dan mobilitas.

Dua hal tersebut kata pria berkacamata ini, merupakan hal yang tak terpisahkan. Seperti dua sisi pada satu koin. Dan sektor ini ditegaskannya, merupakan fondasi dari program industrialisasi dan kepariwisataan, dua program utama yang dimiliki NTB untuk mewujudkan NTB Gemilang.

“Walau baru setahun, NTB sudah berhasil membuat beberapa terobosan gemilang dalam meningkatkan konektivitas dan mobilitas,” tandasnya.

Capaian di sektor ini antara lain yakni fasilitasi pemerintah untuk rute penerbangan dari Lombok ke Perth, Australia, dan sebaliknya. Rute penerbangan ini dilayani maskapai AirAsia sejak 9 Juni 2019. Rute ini telah menjadikan angka kunjungan wisatawan asing ke NTB asal Australia melonjak drastis.

Dalam enam bulan pertama, diperkirakan, angka kunjungan wisatawan asing dengan penerbangan ini bisa mencapai 23 ribu orang. Perputaran ekonomi dari kedatangan wisatawan asing ini pun sangat besar. Diprediksi bisa mencapai angka Rp 400 miliar.

Pemerintah juga memfasilitasi rute penerbangan Lombok-Jeddah. Rute ini dilayani oleh maskapai Lion Air. Resmi mulai beroperasi pada September 2019 ini. Penerbangan ini sementara hanya akan melayani jamaah umrah dari NTB. Sehingga, jamaah umrah dari NTB, tak lagi harus transit di daerah lain terlebih dahulu saat ke Tanah Suci.

Masih di sektor perhubungan, Ardhi juga mengungkapkan, fasilitasi pemerintah untuk operasional long distance ferry rute Surabaya-Badas dan tambahan lagi untuk Surabaya-Lembar. Juga fasilitasi fast boat rute Badas-Pulau Moyo. Termasuk fasilitasi perluasan wilayah operasi KM. Komodo milik ASDP dari hanya di Lab Bajo menjadi ke Destinasi di NTB.

Pemprov NTB juga bergerak menuntaskan persoalan aset mangkrak terminal Haji di kompleks Lombok International Airport. Aset ini telah dijadikan arena pelatihan Pre-departure dan training bagi buruh migran Indonesia asal NTB.

Sektor Perekonomian

Di sektor perekonomian, ditandai dengan pengembangan industri pengolahan di sektor kelautan dan perikanan. Ini memang menjadi salah satu prioritas dalam program unggulan NTB Gemilang dalam bidang ekonomi.

Pengakuan atas kinerja perekonomian pun didapat NTB. Antara lain dengan meraih penghargaan sebagai TPID Provinsi Terbaik Nasional 2019 wilayah Nusra, Maluku dan Papua. Penyerahan trofi dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta pada 25 Juli 2019.

Jika tak ada aral melintang, hari ini, Pemprov NTB juga akan melaunching Tim Promosi Ekonomi Daerah (Regional Economic Promotion Team/REPTeam). “Ini kerja sama Biro Ekonomi, Bank Indonesia,” kata Ardhi.

Pada hari ini pula, direncanakan ada pencanangan 1.000 Enterpreneur Muda kerja sama Biro Ekonomi dengan Bank NTB Syariah dan Dinas Koperasi dan UMKM NTB.

Masih terkait dengan perekonomian, Ardhi juga menjelaskan kinerja satu tahun NTB di sektor investasi. Diungkapkannya, NTB Ramah Investasi merupakan salah satu program unggulan dalam RPJMD NTB tahun 2019-2o23. Program ini diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai kemudahan dan fasilitas investasi hingga pemasaran. Dimulai dari kebijakan penyederhanaan prosedur dan regulasi perizinan. Juga kemudahan persyaratan, waktu pemberian izin, hingga penyediaan fasilitas lainnya.

Sejauh ini, NTB menjadi salah satu provinsi yang telah menerapkan layanan perizinan secara elektronik melalui Online Single Submission yang lebih mempermudah para investor atau masyarakat untuk mengakes layanan ijin usaha atau investasi.

Secara keseluruhan, izin dan non izin yang telah dikeluarkan pada tahun 2018 mencapai 4.236 dokumen. Terdiri dari 4.182 izin dan 54 non izin. Sementara untuk tahun 2019 hingga pertengahan tahun, telah mencapai 1.721 izin dan 18 non izin.

“Pemerintah juga telah membentuk Tim Satuan Tugas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,” kata pria yang juga pernah menduduki jabatan Asisten II Pemprov NTB ini. Pembentukan Satgas ini adalah amanat Peraturan Daerah NTB Nomor 3/2015 tentang Penanaman Modal.

Dari sisi capaian realisasi investasi, telah terjadi peningkatan yang signifikan. Pada 2018, investasi tercatat Rp 15,781 triliun. Meningkat dari capaian tahun 2017 sebesar Rp 11,280 triliun. Kalau dipersentase peningkatan nilai investasi tersebut mencapai 39,90 persen.

Sedangkan untuk capaian realisasi investasi tahun 2019, enam bulan pertama tahun 2019, mencapai Rp 4,081 triliun. Terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri Rp 2,610 triliun, dan Penanaman Modal Asing Rp 1,471 triliun.

Sektor Perdagangan

Capaian positif juga ada pada sektor perdagangan. Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB H Najamuddin Amy secara terpisah menjelaskan, di sektor perdagangan, Pemprov NTB sampai dengan September 2019 telah membukukan capaian yang positif.

Antara lain sejumlah hal yang telah dilakukan adalah pembagian sembako bagi masyarakat miskin dan lansia. Pembagian ini menyasar lansia di kabupaten/kota. Total pembagian sembako telah mencapai 6.150 paket.

“Tujuannya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan memberi nilai tambah tinggi,” kata Najamuddin.

Dalam hal peningkatan jumlah UKM, Najamuddin juga mengungkapkan capaian di sektor perdagangan ini. Komoditi NTB yang masuk ke portal online i-shopntb.com di bulan September tercatat 58 UKM yang memasarkan produknya menggunakan i-shop. Peningkatan ini menjadikan transaksi juga melonjak signifikan.

Sementara untuk pasar murah, digelar secara rutin untuk memastikan adanya pengendalian ketersediaan stok kebutuhan pokok dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok.

“Tingkat inflasi kita juga stabil,” kata Najamuddin. Angka inflasi NTB berada di bawah angka inflasi nasional.

Kestabilan tingkat inflasi itu menjadi gambaran bagaimana ekonomi NTB yang memang terus tumbuh dan membaik di tengah tren pertumbuhan ekonomi nasional yang stagnan dan tren pertumbuhan ekonomi dunia yang anjlok. Tahun ini, ekonomi dunia bahkan diperkirakan hanya akan tumbuh di angka tiga persen.

Di bidang perindustrian, Najamuddin mengungkapkan, kondisi industri NTB saat ini yang masih didominasi poduk primer. Industri pengolahan terbatas dan pengaruh industri terhadap perekonomian masih kecil yaitu berkisar 4 sampai 5 persen.

Itu sebabnya, NTB menyiapkan program industrialisasi. Program ini dihajatkan agar bahan mentah bisa diolah di NTB menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Sehingga, diharapkan di NTB akan berkembang industri olahan.

“Industri akan menjadi pendukung ekonomi NTB,” tandas kandidat doktor dari Universitas Airlangga, Surabaya, ini.

Capaian-capaian di sektor industri ini sejauh ini kata Najamuddin mewujud dalam bimbingan pengolahan pangan seperti kopi, garam, rumput laut, sayur dan buah, pakan ternak, ikan dan kakao. Total 135 industri kecil dan menengah (IKM) telah mendapat bimbingan ini. Pemerintah juga kata dia telah memfasilitasi IKM olahan pangan terkait sertifikasi halal. Total ada 150 IKM yang mendapat manfaat.

Sementara untuk pendampingan terhadap pengolahan non pangan seperti kerajinan tenun, fashion, sebanyak 40 IKM telah mendapat bimbingan teknis. Termasuk 50 IKM untuk peningkatan mutu kemasan olahan pangan.

Sementara untuk tenaga kerja yang mendukung permesinan sudah dilatih dalam rangka mempersiapkan tenaga ahli di bidangnya, sebanyak 94 IKM. Paralel dengan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja di bidang permesinan, sebanyak 94 IKM.

Khusus untuk fasilitasi peralatan pengolahan pangan, saat ini telah difasilitasi 222 IKM. Sedangkan program inkubasi bisnis berupa “sekolah wirausaha baru” selama 2 tahun, telah melibatkan 20 IKM.

“Saat ini sedang dalam proses pembelajaran,” ungkap Najamuddin.

Khusus untuk program rintisan produksi mesin dan rintisan karoseri truk, saat ini dalam tahap pembelian material pabrikasi.

Dan di luar hal tersebut, terwujudnya pembangunan smelter dan industri turunannya di Sumbawa Barat, akan menjadi capaian yang amat penting program industrialisasi ini. Industri smelter ini direncanakan akan memiliki kapasitas untuk mermurnikan dua juta ton konsentrat setahun. Konstruksi ditargetkan selesai akhir 2021. Dan akan memiliki kapasitas pengolahan tahap pertama 500.000 ton per tahun. Kawasan industri ini akan berada di areal seluas 850 hektare.

Produk smelter ini akan berupa tembaga, slag, asam sulfat, gypsum, perak, selenium, dan emas. Sementara industri turunannya akan berupa industri plat tembaga, kabel, pupuk, dan industri kimia lainnya.

Najamuddin mengungkapkan, dukungan yang diperlukan saat ini adalah alih fungsi pelabuhan Benete dan Labuhan Lalar, pembangunan Politeknik Pertambangan, pengembangan BLK dan SMK, serta pembangunan pembangkit listrik kurang lebih 500 MW. (kus/r6)