Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Fathurrahman mengingatkan agar masyarakat tidak lupa menggunakan hak pilihnya di Pilkada NTB pada 27 Nopember 2024.

"Saya ingin mengingatkan kepada seluruh masyarakat NTB, jangan lupa menggunakan hak pilih pada tanggal 27 November, untuk memilih gubernur dan wakil gubernur periode 2024-2029," ujarnya di Mataram, Minggu.

Ia mengatakan pentingnya peran serta masyarakat dalam proses demokrasi lima tahunan tersebut dengan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (tps), pada hari pemilihan nanti.

Selain itu, ia menyatakan kegiatan debat kandidat yang sudah dua kali dilaksanakan dari tiga kali debat yang dilaksanakan kpu dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menentukan pilihan.

"Dengan mengenali program dan visi para calon, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih matang saat memilih pemimpin daerah mendatang. Visi-misi yang disampaikan para pasangan calon (paslon), tentunya untuk kebaikan Provinsi NTB lima tahun ke depan," katanya.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen dalam mendukung penyelenggaraan pemilihan yang bersih, transparan, jujur dan adil pada pilkada serentak yang berlangsung di wilayah itu.

Berdasarkan data KPU NTB, jumlah daftar pemilih tetap (dpt) untuk Pilkada NTB 2024 sebanyak 3.964.325 pemilih. Terdiri atas 1.946.356 pemilih laki-laki dan 2.017.969 pemilih perempuan. Para pemilih ini akan mencoblos di 8.405 tps yang tersebar di 1.166 desa/kelurahan dan 117 kecamatan di seluruh wilayah NTB.

Untuk rincian jumlah dpt dan tps di masing-masing kabupaten/kota di NTB, yakni Kota Mataram 320.604 pemilih dan 581 tps, Lombok Barat 522.134 pemilih dan 991 tps, Lombok Utara 185.461 pemilih dan 510 tps, Lombok Tengah 777.196 pemilih dan 1.689 tps dan Lombok Timur 994.467 pemilih dan 1.913 tps.

Selanjutnya Sumbawa Barat 107.560 pemilih dan 245 tps, Sumbawa 374.351 pemilih dan 929 tps, Kota Bima 114.351 pemilih dan 218 tps, Kabupaten Bima 377.655 pemilih dan 900 tps, dan Dompu 190.546 pemilih dan 429 tps.

 

Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Mataram, mengikuti kegiatan diskusi publik dengan tema 'Partisipasi Pemuda Mewujudkan Pesta Demokrasi Damai dan Mencegah Politisisasi SARA di Pilkada NTB 2024', yang berlangsung di gedung Sangkareang Komplek Kantor Gubernur NTB, di Mataram, Rabu (22/5).

Diskusi ini digelar Forum Wartawan Pemprov NTB, dengan tujuan memberikan pemahaman kepada pemilih muda tentang pentingnya peran mereka, dalam menjaga kondusivitas daerah, sekaligus mengajak pemuda berperan aktif menyukseskan Pilkada di NTB, dilaksanakan serentak pada tanggal 27 November mendatang.

Ketua Forum Wartawan Pemprov NTB Marham mengatakan peran pemuda dalam menciptakan Pilkada damai di NTB sangat penting. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024, jumlah pemilih di NTB sebanyak 3,9 juta orang. Dari jumlah itu, sebesar 58 persen merupakan anak muda atau Milenial dan Generasi Z (Gen Z).

“Kami berharap kehadiran teman-teman pemuda dalam diskusi ini, mampu membantu penyelenggara menciptakan Pilkada damai dan mencegah politisasi SARA,” jelasnya.

Pelaksana Harian Asisten I Setda NTB Lalu Hamdi mengatakan pesta demokrasi lima tahunan ini harus berlangsung dengan riang gembira. Pelaksanaan Pilkada serentak 2024 adalah ajang memilih pemimpin sesuai harapan rakyat untuk mengawal pembangunan di NTB lima tahun ke depan.

“Pemuda harus memberikan kontribusi di dalam penyelenggaraan Pilkada ini. Setidaknya ikut berpartisipasi di dalam pemilihan pemimpin lima tahun ke depan,” jelasnya.

Kesuksesan Pilkada serentak 2024 bukan hanya menjadi tugas KPU dan Bawaslu. Tetapi menurutnya, menjadi tugas semua pihak termasuk media massa dan pemuda. Apalagi, pemilih yang didominasi Milenial dan Gen Z, juga memiliki kontribusi dalam mewujudkan Pilkada yang damai.

"Saya optimis, pelaksanaan pilkada 2024 akan sukses, berlangsung jujur dan adil serta langsung umum, bebas rahasia. Kita bisa memberikan kontribusi atas hal itu," kata Hamdi.

Komisioner KPU NTB Agus Hilman mengataka, peran pemuda mencegah politisasi SARA juga harus menjadi atensi, terutama melalui media sosial. “Kita belajar dari sejarah, peran pemuda dalam berbagai perubahan sistem demokrasi, sehingga untuk mencegah politisasi sara melalui sosial media bisa diterapkan,” jelas dia.

Ketua Bawaslu NTB Itratip mengatakan perhelatan pesta demokrasi lima tahunan tersebut, merupakan cara untuk memilih pemimpin terbaik yang akan menakhodai daerah.

Bawaslu NTB juga membutuhkan partisipasi pemilih pemula sebagai tongkat estafet pengawasan partisipatif di tengah-tengah masyarakat.  “Pemilih pemula diharapkan dapat mentransformasikan informasi yang didapat dari diskusi yang dilakukan dalam sosialisasi hari ini kepada keluarga, teman, dan lingkungan sekitar,” jelasnya.

Ia berharap kepada para pemuda untuk terlibat aktif dalam setiap proses Pilkada di NTB, terutama terlibat aktif melakukan pengawasan melalui media sosial. Selain melakukan pengawasan di media sosial, Itratip berharap pemuda juga ikut membantu Bawaslu dalam memutus politik uang.

“Jadi generasi muda ini, jangan ikut terlibat dalam politik uang. Kita ingin merubah pola pikir yang seperti ini, memutus penggunaan politik uang,” tandasnya. (yun)

 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar jalan sehat bersama warga dalam rangka mewujudkan Pilkada 2024 damai.

"Ini juga dalam rangka mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi pemilihan serentak 2024," kata Ketua KPU Lombok Utara Nizamudin saat membuka acara tersebut di lapangan Tanjung di Mataram, Minggu.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Utara yang ikut berpartisipasi dalam meramaikan kegiatan jalan sehat pada pagi hari ini.

Kegiatan jalan sehat Pilkada 2024 dengan tema "Damai Melbao" dilaksanakan agar semua masyarakat Lombok Utara dapat mengetahui atau menginformasikan akan adanya pesta demokrasi atau Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada hari rabu, tanggal 27 November 2024.

"Pada 27 November akan dilaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB, bupati dan wakil bupati Lombok Utara," katanya.

"Jangan lupa hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing," katanya.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu memberikan apresiasi kepada KPU Kabupaten Lombok Utara yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dalam rangka mengawali pelaksanaan Pilkada 27 November 2024.

"Pilkada serentak 2024 masyarakat Lombok Utara akan memilih bupati dan wakil bupati Kabupaten Lombok Utara sekaligus pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB," katanya.

Djohan berharap kepada penyelenggara supaya Pilkada 2024 ini diselenggarakan dengan baik, jujur dan adil, sehingga semua pihak dapat menerima hasil pesta demokrasi itu dengan baik

"Warga Lombok Utara yang wajib pilih, agar memberikan suara yang sah dengan datang ke TPS," katanya.

 

Idola 92,6 FM-Seluruh penyelenggara pilkada yang ada di kabupaten/kota maupun provinsi di Jawa Tengah, harus saling berkoordinasi dan berkolaborasi terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

Seluruh pemerintah daerah bersama TNI/Polri, harus mampu mendukung KPU maupun Bawaslu di daerahnya masing-masing dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

Pj Gubernur Nana Sudjana meminta kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jateng, untuk melakukan koordinasi intensif dengan penyelanggara pemilu guna menyukseskan Pilkada Serentak 2024. Hal itu dikatakan usai melantik pj bupati Banjarnegara di Gradhika Bhakti Praja, Selasa (28/5).

Nana menjelaskan, saat ini tahapan hajatan politik lima tahunan sudah berjalan.

Oleh karena itu, sinergitas dan koordinasi harus terus dilakukan antara pemerintah kabupaten/kota maupun forkopimda dengan penyelenggara pemilu.

Menurutnya, kolaborasi harus terus dijaga dengan optimal demi kesuksesan Pilkada Serentak 2024.

“Pilkada tinggal beberapa bulan ke depan. Pendaftaran di bulan Agustus dan pemungutan suara di bulan November. Sehingga, persi!pan-persiapan dalam mendukung penyelenggaraan pilkada dalam hal ini KPU dan Bawaslu harus kita support. Kita juga perlu rapat koordinasi yang intensif dan diperlukan kolaborasi,” kata Nana.

Lebih lanjut Nana menargetkan, Pilkada Serentak 2024 harus sukses dan tidak ada permasalahan.

Secara umum, Jateng sudah siap untuk menjaga dan mengawal serta menyukseskan Pilkada Serentak 2024.

“Pemilu kemarin bejalan baik dan lancar. Tidak ada permasalahan yang menonjol. Pertahankan. Ke depan kita hadapi pilkada. Waktu bejalan cepat, jadi siapkan dengan matang,” pungkasnya. (Bud)

 

Pemilu 2024 merupakan momentum besar rakyat Indonesia untuk menentukan calon pemimpinnya. Kendati demikian, hajatan demokrasi itu masih dibayangi oleh berbagai ancaman antara lain resesi dan ketidakpastian global 2023, sehingga diperlukan kerja sama semua pihak agar Pemilu berjalan lancar.

Pemilu adalah pesta demokrasi yang diselenggarakan tiap 5 tahun sekali dan masyarakat menantinya dengan antusias, karena ingin mendapatkan calon pemimpin baru. Sejak era reformasi para WNI dibebaskan untuk memilih calon presidennya sendiri, bukan seperti dulu yang memilih partai dan calonnya terbatas. Pemilu menjadi ajang yang mendebarkan karena hasilnya bisa saja di luar prediksi.

Kendati demikian, pelaksanaan Pemilu 2024 masih dibayangi sejumlah ancaman antara lain, ketidakpastian global 2023. Terkait ketidakpastian global 2023, Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia (BIN RI), Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan menyebut bahwa tahun 2023 sebagai tahun yang gelap. Dirinya menjelaskan bahwa hal tersebut didasarkan pada analisa Intelijen.

KaBIN memaparkan kalau pada tahun 2023 ini ternyata akan menjadi sebuah tahun yang gelap dan juga dipenuhi dengan banyak ketidakpastian. Oleh sebab itu, Kepala BIN tersebut mengajak semua pihak untuk mempersiapkan diri secara matang.

Pandangan KaBIN tersebut memang tidak berlebihan dan merupakan bentuk peringatan dini agar semua pihak dapat mawas diri. Pasalnya, hingga saat ini perang antara Rusia dan Ukraina masih terus terjadi. Hal itu berdampak secara global dan juga mempengaruhi berbagai sektor baik dari segi ekonomi maupun politik global.

Kepala BIN RI tersebut kemudian menilai bahwa konflik yang terjadi antara dua negara itu mengganggu pasokan energi dan pangan di dunia. Belum lagi, menurutnya juga kegelapan yang terjadi pada tahun 2023 ini diperparah pula dengan adanya konflik geopolitik yang terjadi di China dan Taiwan pada Selat Taiwan sehingga juga turut berpengaruh pada jalur logistik dunia.

Tidak hanya itu, namun menurut Kepala BIN, bahwa pada tahun 2023 ini juga dunia akan terus dihantui oleh banyak ancaman resesi hingga inflasi, yang mana keseluruhan ancaman tersebut akan mampu berdampak pada banyak sektor di Tanah Air termasuk sektor terkecil yakni di pelosok desa.

Menurut KaBIN, berbagai konflik geopolitik tersebut berdampak pada terhambatnya beberapa pasokan logistik dunia tersebut, kemudian pada akhirnya memaksa berbagai negara di dunia untuk menerapkan pola nasionalisme yang sempit dan juga menerapkan proteksionisme.

Oleh sebab itu, Kepala BIN RI tersebut mengimbau kepada seluruh Kepala Daerah di Indonesia untuk terus melakukan berbagai upaya dalam rangka mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin dalam menghadapi tahun 2023 ini. Karena berbagai ancaman global bukan tidak mungkin akan dirasakan dan mengganggu kehidupan masyarakat di Tanah Air, utamanya menjelang Pemilu 2024.

Tidak hanya itu, ancaman Pemilu lain yang perlu untuk diwaspadai adalah berkembangan isu Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA). Isu ini menjadi sangat sensitif karena bisa dinaikkan kembali oleh provokatora gar merusak perdamaian di Indonesia. Terkait hal tersebut, Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Nuryakin menyatakan MUI diharap untuk dapat membina umat dan menjaga toleransi, terutama jelang Pemilu 2024.

Nuryakin menambahkan, Kalimantan Tengah selama ini sudah rukun dan damai serta memiliki falsafah Huma Betang yang artinya mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat. Oleh karena itu ia meminta MUI dan segenap pihak lain untuk turut menjaga perdamaian menjelang Pemilu, agar tidak ada kerusuhan yang menyakitkan warga Kalimantan.

Dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dengan adanya berbagai perbedaan pilihan maupun pandangan politik diharapkan tidak akan mengganggu jalinan silaturahmi maupun kerukunan di tengah masyarakat. Perbedaan tersebut sangatlah wajar sebagai implementasi dari demokrasi.

MUI diminta untuk menjembatani perbedaan di tengah masyarakat. Meski ada kelompok yang mendukung calon legislatif atau calon presiden berbeda tetapi jangan sampai ada pertikaian. Oleh karena itu para ulama MUI bertugas untuk menghimbau umatnya agar tetap tenang dan tidak terpancing oleh provokator yang bisa saja mengacaukan Pemilu dengan sengaja.

Para ulama dari MUI sangat memiliki pengaruh besar di masyarakat dan mereka dihormati banyak orang. Para ulama berdakwah dengan penuh kelembutan dan mengajak umat untuk mendukung segala jenis program nasional, termasuk Pemilu 2024. Jika ulama yang menyeru maka rakyat akan menurut karena bagi mereka ucapan para alim ulama wajib untuk diikuti.

Berbagai ancaman terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 terus dimutakhirkan dan perlu untuk diantisipasi secara disini. Kendati demikian, pekerjaan tersebut tidak dapat hanya dibebankan kepada penyelenggara Pemilu semata mengingat Pemilu adalah pesta bersama. Oleh sebab itu, kontribusi dan peran serta masyarakat menjadi sangat berarti untuk mewujudkan kelancaran dan kesuksesan Pemilu 2024.

 

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menilai mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe adalah sosok pemimpin yang baik dan merupakan sahabat Indonesia karena selalu mendorong hubungan bilateral kedua negara.

"Beliau pemimpin yang sangat baik dan sahabat Indonesia, selalu mendorong hubungan Indonesia dan Jepang yang erat, dan dalam hal-hal hubungan ekonomi selalu ingin membantu apabila dibutuhkan," kata JK dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

JK memiliki hubungan sangat baik dengan Shinzo Abe. Tidak hanya sebagai rekan kerja sebagai sesama pemimpin negara, keduanya bersahabat dan selalu membahas peningkatan hubungan Indonesia dan Jepang setiap bertemu.

"Saya berpengalaman banyak dalam pertemuan dengan beliau di banyak pertemuan internasional. Di PBB itu setiap tahun kami ketemu dan selalu membahas tentang peningkatan hubungan Indonesia dan Jepang," tambahnya.

Saat JK menjabat sebagai Wakil Presiden RI dan Shinzo Abe sebagai PM Jepang, keduanya sering berdiskusi terkait proyek kerja sama untuk pembangunan kedua negara.

"Jadi, sebagai pemimpin Jepang yang lama, sebagai PM, tentunya banyak sekali hal-hal yang telah kami bicarakan bersama dan diselesaikan bersama dengan Almarhum Shinzo Abe. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengucapkan belasungkawa atas berpulangnya Shinzo Abe," katanya.

Shinzo Abe merupakan politikus Jepang yang pernah menjabat sebagai PM selama empat periode. Dia ditembak saat sedang menyampaikan pidato politik di Nara, Jumat.

Dia menderita luka tembak di lehernya dan mengalami kerusakan di jantungnya akibat serangan itu. Shinzo Abe sempat sadar dan responsif dalam beberapa menit setelah ditembak, namun kondisi pria berusia 67 tahun itu memburuk.

Dokter menyatakan tidak ada tanda-tanda vital yang terdeteksi saat dia dievakuasi untuk mendapatkan perawatan dan dia sempat harus menerima transfusi darah di rumah sakit.

sumber : antaranews.com

 

  

Jakarta (ANTARA) - Pakar Ekonomi Politik Internasional dari Universitas Gadjah Mada Riza Noer

Arfani menilai kunjungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Ukraina dan Rusia sangat strategis

dan dapat meredam dampak rambatan dari konflik kedua negara tersebut.

"Kunjungan ini sangat strategis. Tapi ini hanya awal. Setelah pertemuan tersebut berhasil dan

menghasilkan pernyataan bersama, harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah diplomatik lewat

G20 sebagai saluran utamanya," kata Riza dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Riza menilai Jokowi tidak hanya berkunjung sebagai Kepala Negara, tetapi juga selaku tuan rumah

dari G20 2022. Oleh karena itu, hal-hal yang menyangkut kepentingan perekonomian dan

pemulihan dari dampak pandemi COVID-19 akan menjadi agenda utama.

Riza mengatakan bahwa upaya untuk pemulihan ekonomi yang merata di setiap negara sedianya

tercermin dari tema Kepresidenan Indonesia di G20, yakni Recover Together, Recover Stronger.

Untuk itu, ia menilai kunjungan Presiden Jokowi akan meredam dampak dari konflik yang terjadi

antara Rusia dengan Ukraina.

Berdasarkan sejarahnya, G20 dibentuk pada saat krisis melanda dunia. Lebih dari dua dekade

berdiri, forum ekonomi utama dunia ini telah berhasil mencari jalan keluar bagi dunia dari kondisi

keterpurukan.

"Forum ini menjadi semacam katalis untuk negara-negara bisa keluar dari situasi guncangan," kata

Riza.

Indonesia, selaku Presidensi G20 tahun ini diharapkan mampu mencari jalan keluar dari

guncangan krisis beruntun yang saat ini dihadapi dunia. Penanganan pandemi dan dampak

perang Rusia-Ukraina harus diredam guna menghindari efek negatif yang berkepanjangan.

Riza juga merasa kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia amat signifikan untuk

meyakinkan rakyat internasional mengenai kesungguhan Indonesia ingin meredakan ketegangan.

Riza berpendapat hal ini menjadi sinyal positif dan mendorong optimisme bagi pemulihan ekonomi

dunia.

Meski peluang yang dimiliki untuk mendamaikan kedua negara amat kecil, lawatan Presiden

Jokowi diharapkan mampu mengikis ego dua negara untuk kepentingan yang lebih besar.

"Perlu ditekankan kepada Presiden Ukraina maupun Rusia, perlu ada upaya untuk meminimalisir

dampak perang terhadap pemulihan ekonomi global," ujar Riza.

Sebab, akibat perang itu, sektor kesehatan, pangan, dan energi menjadi terganggu. Ini berdampak

langsung pada upaya pemulihan ekonomi dari pandemi, sekaligus menambah beban untuk

mengembalikan stabilitas dunia.

Terlebih, beberapa ahli dan lembaga internasional memprediksi terjadinya resesi hingga stagflasi

akibat perang berkepanjangan. Untuk itu, bila kunjungan Presiden Joko Widodo berbuah manis,

diharapkan akan ada tindak lanjut dengan memanfaatkan Presidensi G20 Indonesia.

 

Riza menyarankan agar dibentuk gugus tugas yang khusus menengahi dan membahas isu teknis

dari konflik geopolitik Rusia-Ukraina. Dengan begitu, solusi untuk meredam dampak perang dapat

terlahir dan berkontribusi pada upaya pemulihan global.

"Ketika nanti misalnya disepakati kedua Kepala Negara (Rusia-Ukraina) hadir di pertemuan

puncak pada November (summit G20). Maka yang paling penting adalah menyusun agenda

sampai ke November, apa yang harus dilakukan. Itu yang menjadi kunci dari peluang suksesnya

mitigasi," kata Riza.

Kalau ini tidak dilakukan, tutur ia melanjutkan, kunjungan ini hanya menjadi simbolis saja dan mesti

dihindari. Dari pembentukan gugus tugas, dapat dirumuskan komunike bersama, meredakan

ketegangan, bahkan membahas mitigasi dampak perang terhadap kesehatan, pangan, dan energi.

Presiden Jokowi pada Minggu (26/6) berangkat ke Jerman memenuhi undangan Konferensi

Tingkat Tinggi (KTT) G7. Dalam forum itu, Kepala Negara akan menyerukan upaya perdamaian.

Presiden Jokowi diagendakan melawat ke Ukraina dan berdialog dengan Presiden Ukraina

Volodymyr Zelenskiy selepas G7 dan berkunjung ke Rusia untuk menemui Presiden Rusia

Vladimir Putin

 

Sumber : https://www.antaranews.com/berita/2961925/pakar-kunjungan-jokowi-ke-ukraina-rusia-dapat-redam-dampak-konflik?utm_source=antaranews&utm_medium=mobile&utm_campaign=top_category_home

 

 

Fungsi partai politik di Indonesia dijabarkan lengkap di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011.

Setidaknya ada empat poin utama dari fungsi partai politik di Indonesia . UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara.

"Serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," seperti dikutip dari dpr.go id, Minggu (26/6/2022).

"Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi," tambahnya.

Selain itu, partai politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik dengan akta notaris.

"Pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai anggota partai politik lain. Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyertakan 30% keterwakilan perempuan," jelasnya.

 

 

Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/808975/12/fungsi-partai-politik-di-indonesia-termasuk-untuk-rekrut-capres-cawapres-1656194768

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengungkapkan penetapan tersangka terhadap Munarman, mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Front Pembela Islam telah dilakukan sejak 20 April 2021.

"Penetapan saudara M sebagai tersangka tentunya melalui proses gelar perkara, dan yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka pada 20 April 2021," kata Ramadhan, dikonfirmasi, Rabu malam.

Ramadhan mengatakan usai penetapan tersangka, penangkapan terhadap Munarman dilakukan Selasa (27/4) setelah terbit surat perintah penangkapan.

Munarman pun ditangkap sekitar pukul 15.30 WIB di rumahnya di kawasan Pondok Cabai, Pamulang, Tangerang Selatan.

Penangkapan tersebut, kata Ramadhan, sudah diberitahukan lewat surat perintah penangkapan yang disampaikan kepada pihak keluarga, yakni Istri Munarman.

"Jadi disampaikan dan diterima serta di tandatangani. Artinya penangkapan saudara M diketahui pihak keluarga, dalam hal ini istri yang bersangkutan," ucap Ramadhan.

Ramadhan menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008, penangkapan terhadap kasus terorisme diatur dalam Pasal 28 ayat 1, di mana penangkapan berlaku selama 14 hari terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana aksi terorisme.

Kemudian pada Pasal 28 ayat 2 apabila dibutuhkan akan dilakukan penambahan 7 hari. Sehingga Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri memiliki tenggat waktu 21 hari untuk melakukan proses pendalaman.

"Kemudian kami sampaikan dalam surat perintah penangkapan, pasal yang dipersangkakan kepada tersangka M adalah Pasal 14 juncto Pasal 7 dan atau Pasal 15 juncto Pasal 7 UU No 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme," kata Ramadhan.

Ramadhan menambahkan, proses yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror dan pasal yang dipersangkakan sudah jelas. Penetapan tersangka tanggal 20 April 2021 kemudian surat perintah penangkapan tanggal 27 April 2021.

"Terkait dengan surat perintah penahanan, kami tegaskan penyidik Densus belum mengeluarkan surat perintah penahanan. Karena yang bersangkutan masih dalam proses penangkapan," kata Ramadhan.

Munarman ditangkap, diduga menggerakkan orang untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindakan terorisme dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

Selain menangkap Munarman, Densus 88 Anti Teror juga melakukan penggeledahan di rumah Munarman di Pamulang, Tangerang Selatan dan ditemukan  70 item barang bukti.

Penggeledahan juga dilakukan di markas FPI Pertamburan, Polri menemukan sejumlah barang bukti beberapa cairan kimia dan serbuk yang diduga menjadi komponen bahan peledak.

Cairan kimia dan serbuk yang ditemukan mirip dengan barang bukti saat penangkapan dan penggeledahan terduga teroris di Condet, Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat, pada 29 Maret 2021 lalu. [ant]

Infontbnow - Mataram, Jaringan Demokrasi Nusa Tenggara Barat (JADI NTB) menilai kualitas dan tingkat partisipasi pemilu di Nusa Tenggara Barat pada Pemilu 2019 kali ini meningkat dari tahun sebelumnya.

Hal ini disampaikan Diretur Jaringan Demokrasi Nusa Tenggara Barat Lalu Aksar Ansori saat Talk Show di Fave Hotel Mataram bersama jajaran KPU-Bawaslu dan para pemerhati demokrasi serta organisasi kemahasiswaan dan pemuda di Nusa Tenggara Barat, Jumat, (31/05/19).

Aksar menilai bahwa pada tahun 2014 yang lalu partisipasi pemilih tidak sesignifikan pada tahun 2019 kali ini. Terbukti dengan grafik partisipasi pemilih yang meningkat drastis mencapai 80 persen lebih.

Ini merupakan prestasi dari penyelenggara pemilu dan juga Bawaslu serta masyarakat Nusa Tenggara Barat yang telah menggunakan hak suaranya.

"Terbukti dengan sedikitnya juga angka gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), ini juga menjadi faktor suksesnya penyelenggaraan pemilu di NTB," kata Aksar.

Sudah sepantasnya tambah Aksar untuk diberikan apresiasi kepada para penyelenggara dan keamanan pemilu 2019 yang ada di Nusa Tenggara Barat. "Pada intinya, kita harus apresiasi kinerja dari KPU, Bawaslu, aparat keamanan TNI-POLRI yang telah sukses menjadikan pemilu tentram dan aman di NTB," ungkap Direktur JADI NTB.

Infontbnow - Mataram, Jaringan Demokrasi Indonesia Nusa Tenggara Barat (JADI NTB) melaksanakan talk Show dan juga buka bersama dalam rangka refleksi penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu 2019 di Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini digelar di Hotel Fave Jalan Langko Kota Mataram, Jumat, (31/05/19).

Dalam kegiatan ini ada empat narasumber yang akan memantik jalannya diksusi, diantaranya Ketua KPU NTB Suhardi Soud, Ketua Bawaslu NTB M. Khuwailid, Ketua JADI NTB, L. Aksar Ansori, Dir reskrimsus Polda NTB atau Sentra Gakumdu NTB Jaye.

Ketua KPU NTB Suhardi Soud mengatakan bahwa realitanya, pemilu 2019 terbilang sangat baik dan terus menurun grafik tuntutannya ke MK RI. Partisipasi pemilih di NTB, khususnya Indonesia sangat meningkat.

"Ini menunjukkan bahwa Pemilu tahun ini justru semakin membaik di negara kita, tahun 2009, hingga 2019 tindak pengajuan sengketa ke MK menurun drastis pada pemilu tahun 2019," ungkap Suhardi.

Direskrim Polda NTB atau Sentra Gakumdu Provinsi NTB Jaye menyampaikan bahwa dari ada 13 perkara yang ada Lombok Tengah, penyumbang terbanyak kasus di NTB. "Keinginan dari para penyidik dan aparat kepolisian sebetulnya kondusifnya pelaksanaan kamtibmas dan pelaksanaan pemilu di Nusa Tenggara Barat," cetusnya.

Dia juga menjelaskan bahwa sisi keamanan di Nusa Tenggara Barat sangat baik dan konduif. "Sisi keamanan wilayah NTB cukup kondusif daripada daerah-daerah lain di indonesia," ungkapnya.

Direktur JADI NTB Lalu Aksar Ansori menerangkan bahwa, seharusnya konsolidasi demokrasi melalui pemilu ini sudah tuntas. Demokrasi di Indonesia sudah mapan, namun tidak pernah normal tetapi tidak juga pernah gagal. "Berita hoaks yang menerpa penyelenggara pemilu pada tahun 2019. Musibah bagi penyelenggara pemilu tahun ini cukup banyak, mulai 7 kontainer surat suara, hingga seterusnya," ulas Aksar.

Aksar juga menjelaskan bahwa relawan JADI di NTB ada di semua Kab/kota. "JADI memiliki relawan pemilu di semua TPS di NTB, sehingga kami memiliki semua data se NTB berbasis C Plano," ujarnya.

"KPU-Bawaslu mestinya kita apresiasi karena telah melaksanakan pemilu dengan sangat baik," kata Aksar mengapresiasi penyelenggara.

Ketua Bawaslu NTB M. Khuailid meminta jangan jadikan momentum pemilu sebagai ajang pembelah, aktivitas pemilu hari ini seolah-olah menjadikan bangsa ini terbelah-belah. "Jangan lah karena pemilu menjadikan kita terkotak-kotak dan terbelah, harus tetap menyatu dan bersatu," ajak M. Khuailid.

"Kita harus akui fakta di lapangan CI berbeda dengan CI Plano itu fakta,C1 Berbeda dengan DAA itu fakta, apakah itu di sengaja atau tidak, itu diluar kemampuan kita," katanya.

Kegiatan refleksi Pemilu 2019 yang digelar JADI NTB ini, dihadiri mantan Komisioner KPU NTB dan KPU Kab/kota sepulau Lombok, KPU dan Bawaslu se Pulau Lombok, Mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Mataram, OKP tingkat Kota Mataram dan Nusa Tenggara Barat.