Showing posts with label Politik. Show all posts
Showing posts with label Politik. Show all posts

NTB ingatkan warga gunakan hak pilih di Pilkada 2024

November 12, 2024

 


Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Fathurrahman mengingatkan agar masyarakat tidak lupa menggunakan hak pilihnya di Pilkada NTB pada 27 Nopember 2024.

"Saya ingin mengingatkan kepada seluruh masyarakat NTB, jangan lupa menggunakan hak pilih pada tanggal 27 November, untuk memilih gubernur dan wakil gubernur periode 2024-2029," ujarnya di Mataram, Minggu.

Ia mengatakan pentingnya peran serta masyarakat dalam proses demokrasi lima tahunan tersebut dengan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (tps), pada hari pemilihan nanti.

Selain itu, ia menyatakan kegiatan debat kandidat yang sudah dua kali dilaksanakan dari tiga kali debat yang dilaksanakan kpu dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menentukan pilihan.

"Dengan mengenali program dan visi para calon, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih matang saat memilih pemimpin daerah mendatang. Visi-misi yang disampaikan para pasangan calon (paslon), tentunya untuk kebaikan Provinsi NTB lima tahun ke depan," katanya.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen dalam mendukung penyelenggaraan pemilihan yang bersih, transparan, jujur dan adil pada pilkada serentak yang berlangsung di wilayah itu.


Berdasarkan data KPU NTB, jumlah daftar pemilih tetap (dpt) untuk Pilkada NTB 2024 sebanyak 3.964.325 pemilih. Terdiri atas 1.946.356 pemilih laki-laki dan 2.017.969 pemilih perempuan. Para pemilih ini akan mencoblos di 8.405 tps yang tersebar di 1.166 desa/kelurahan dan 117 kecamatan di seluruh wilayah NTB.

Untuk rincian jumlah dpt dan tps di masing-masing kabupaten/kota di NTB, yakni Kota Mataram 320.604 pemilih dan 581 tps, Lombok Barat 522.134 pemilih dan 991 tps, Lombok Utara 185.461 pemilih dan 510 tps, Lombok Tengah 777.196 pemilih dan 1.689 tps dan Lombok Timur 994.467 pemilih dan 1.913 tps.

Selanjutnya Sumbawa Barat 107.560 pemilih dan 245 tps, Sumbawa 374.351 pemilih dan 929 tps, Kota Bima 114.351 pemilih dan 218 tps, Kabupaten Bima 377.655 pemilih dan 900 tps, dan Dompu 190.546 pemilih dan 429 tps.

Pemuda Punya Kontribusi dan Peranan Penting Ciptakan Pemilu Damai 2024

June 15, 2024

 


Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Mataram, mengikuti kegiatan diskusi publik dengan tema 'Partisipasi Pemuda Mewujudkan Pesta Demokrasi Damai dan Mencegah Politisisasi SARA di Pilkada NTB 2024', yang berlangsung di gedung Sangkareang Komplek Kantor Gubernur NTB, di Mataram, Rabu (22/5).

Diskusi ini digelar Forum Wartawan Pemprov NTB, dengan tujuan memberikan pemahaman kepada pemilih muda tentang pentingnya peran mereka, dalam menjaga kondusivitas daerah, sekaligus mengajak pemuda berperan aktif menyukseskan Pilkada di NTB, dilaksanakan serentak pada tanggal 27 November mendatang.

Ketua Forum Wartawan Pemprov NTB Marham mengatakan peran pemuda dalam menciptakan Pilkada damai di NTB sangat penting. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024, jumlah pemilih di NTB sebanyak 3,9 juta orang. Dari jumlah itu, sebesar 58 persen merupakan anak muda atau Milenial dan Generasi Z (Gen Z).

“Kami berharap kehadiran teman-teman pemuda dalam diskusi ini, mampu membantu penyelenggara menciptakan Pilkada damai dan mencegah politisasi SARA,” jelasnya.

Pelaksana Harian Asisten I Setda NTB Lalu Hamdi mengatakan pesta demokrasi lima tahunan ini harus berlangsung dengan riang gembira. Pelaksanaan Pilkada serentak 2024 adalah ajang memilih pemimpin sesuai harapan rakyat untuk mengawal pembangunan di NTB lima tahun ke depan.

“Pemuda harus memberikan kontribusi di dalam penyelenggaraan Pilkada ini. Setidaknya ikut berpartisipasi di dalam pemilihan pemimpin lima tahun ke depan,” jelasnya.

Kesuksesan Pilkada serentak 2024 bukan hanya menjadi tugas KPU dan Bawaslu. Tetapi menurutnya, menjadi tugas semua pihak termasuk media massa dan pemuda. Apalagi, pemilih yang didominasi Milenial dan Gen Z, juga memiliki kontribusi dalam mewujudkan Pilkada yang damai.

"Saya optimis, pelaksanaan pilkada 2024 akan sukses, berlangsung jujur dan adil serta langsung umum, bebas rahasia. Kita bisa memberikan kontribusi atas hal itu," kata Hamdi.

Komisioner KPU NTB Agus Hilman mengataka, peran pemuda mencegah politisasi SARA juga harus menjadi atensi, terutama melalui media sosial. “Kita belajar dari sejarah, peran pemuda dalam berbagai perubahan sistem demokrasi, sehingga untuk mencegah politisasi sara melalui sosial media bisa diterapkan,” jelas dia.

Ketua Bawaslu NTB Itratip mengatakan perhelatan pesta demokrasi lima tahunan tersebut, merupakan cara untuk memilih pemimpin terbaik yang akan menakhodai daerah.

Bawaslu NTB juga membutuhkan partisipasi pemilih pemula sebagai tongkat estafet pengawasan partisipatif di tengah-tengah masyarakat.  “Pemilih pemula diharapkan dapat mentransformasikan informasi yang didapat dari diskusi yang dilakukan dalam sosialisasi hari ini kepada keluarga, teman, dan lingkungan sekitar,” jelasnya.

Ia berharap kepada para pemuda untuk terlibat aktif dalam setiap proses Pilkada di NTB, terutama terlibat aktif melakukan pengawasan melalui media sosial. Selain melakukan pengawasan di media sosial, Itratip berharap pemuda juga ikut membantu Bawaslu dalam memutus politik uang.

“Jadi generasi muda ini, jangan ikut terlibat dalam politik uang. Kita ingin merubah pola pikir yang seperti ini, memutus penggunaan politik uang,” tandasnya. (yun)

KPU Lombok Utara ajak Pilkada damai dengan jalan sehat

June 09, 2024

 


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar jalan sehat bersama warga dalam rangka mewujudkan Pilkada 2024 damai.

"Ini juga dalam rangka mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi pemilihan serentak 2024," kata Ketua KPU Lombok Utara Nizamudin saat membuka acara tersebut di lapangan Tanjung di Mataram, Minggu.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Utara yang ikut berpartisipasi dalam meramaikan kegiatan jalan sehat pada pagi hari ini.

Kegiatan jalan sehat Pilkada 2024 dengan tema "Damai Melbao" dilaksanakan agar semua masyarakat Lombok Utara dapat mengetahui atau menginformasikan akan adanya pesta demokrasi atau Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada hari rabu, tanggal 27 November 2024.

"Pada 27 November akan dilaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB, bupati dan wakil bupati Lombok Utara," katanya.

"Jangan lupa hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing," katanya.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu memberikan apresiasi kepada KPU Kabupaten Lombok Utara yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dalam rangka mengawali pelaksanaan Pilkada 27 November 2024.

"Pilkada serentak 2024 masyarakat Lombok Utara akan memilih bupati dan wakil bupati Kabupaten Lombok Utara sekaligus pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB," katanya.

Djohan berharap kepada penyelenggara supaya Pilkada 2024 ini diselenggarakan dengan baik, jujur dan adil, sehingga semua pihak dapat menerima hasil pesta demokrasi itu dengan baik

"Warga Lombok Utara yang wajib pilih, agar memberikan suara yang sah dengan datang ke TPS," katanya.

Penyelenggara Pilkada dan Pemuda Harus Saling Koordinasi dan Berkolaborasi Ciptakan Pemilu Damai

June 01, 2024

 


Idola 92,6 FM-Seluruh penyelenggara pilkada yang ada di kabupaten/kota maupun provinsi di Jawa Tengah, harus saling berkoordinasi dan berkolaborasi terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.


Seluruh pemerintah daerah bersama TNI/Polri, harus mampu mendukung KPU maupun Bawaslu di daerahnya masing-masing dalam pelaksanaan Pilkada 2024.


Pj Gubernur Nana Sudjana meminta kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jateng, untuk melakukan koordinasi intensif dengan penyelanggara pemilu guna menyukseskan Pilkada Serentak 2024. Hal itu dikatakan usai melantik pj bupati Banjarnegara di Gradhika Bhakti Praja, Selasa (28/5).


Nana menjelaskan, saat ini tahapan hajatan politik lima tahunan sudah berjalan.


Oleh karena itu, sinergitas dan koordinasi harus terus dilakukan antara pemerintah kabupaten/kota maupun forkopimda dengan penyelenggara pemilu.


Menurutnya, kolaborasi harus terus dijaga dengan optimal demi kesuksesan Pilkada Serentak 2024.


“Pilkada tinggal beberapa bulan ke depan. Pendaftaran di bulan Agustus dan pemungutan suara di bulan November. Sehingga, persi!pan-persiapan dalam mendukung penyelenggaraan pilkada dalam hal ini KPU dan Bawaslu harus kita support. Kita juga perlu rapat koordinasi yang intensif dan diperlukan kolaborasi,” kata Nana.


Lebih lanjut Nana menargetkan, Pilkada Serentak 2024 harus sukses dan tidak ada permasalahan.


Secara umum, Jateng sudah siap untuk menjaga dan mengawal serta menyukseskan Pilkada Serentak 2024.


“Pemilu kemarin bejalan baik dan lancar. Tidak ada permasalahan yang menonjol. Pertahankan. Ke depan kita hadapi pilkada. Waktu bejalan cepat, jadi siapkan dengan matang,” pungkasnya. (Bud)

Wujudkan Kelancaran Pemilu di Tengah Potensi Ketidakpastian Global 2023

January 22, 2023


 

Pemilu 2024 merupakan momentum besar rakyat Indonesia untuk menentukan calon pemimpinnya. Kendati demikian, hajatan demokrasi itu masih dibayangi oleh berbagai ancaman antara lain resesi dan ketidakpastian global 2023, sehingga diperlukan kerja sama semua pihak agar Pemilu berjalan lancar.

Pemilu adalah pesta demokrasi yang diselenggarakan tiap 5 tahun sekali dan masyarakat menantinya dengan antusias, karena ingin mendapatkan calon pemimpin baru. Sejak era reformasi para WNI dibebaskan untuk memilih calon presidennya sendiri, bukan seperti dulu yang memilih partai dan calonnya terbatas. Pemilu menjadi ajang yang mendebarkan karena hasilnya bisa saja di luar prediksi.

Kendati demikian, pelaksanaan Pemilu 2024 masih dibayangi sejumlah ancaman antara lain, ketidakpastian global 2023. Terkait ketidakpastian global 2023, Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia (BIN RI), Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan menyebut bahwa tahun 2023 sebagai tahun yang gelap. Dirinya menjelaskan bahwa hal tersebut didasarkan pada analisa Intelijen.

KaBIN memaparkan kalau pada tahun 2023 ini ternyata akan menjadi sebuah tahun yang gelap dan juga dipenuhi dengan banyak ketidakpastian. Oleh sebab itu, Kepala BIN tersebut mengajak semua pihak untuk mempersiapkan diri secara matang.

Pandangan KaBIN tersebut memang tidak berlebihan dan merupakan bentuk peringatan dini agar semua pihak dapat mawas diri. Pasalnya, hingga saat ini perang antara Rusia dan Ukraina masih terus terjadi. Hal itu berdampak secara global dan juga mempengaruhi berbagai sektor baik dari segi ekonomi maupun politik global.

Kepala BIN RI tersebut kemudian menilai bahwa konflik yang terjadi antara dua negara itu mengganggu pasokan energi dan pangan di dunia. Belum lagi, menurutnya juga kegelapan yang terjadi pada tahun 2023 ini diperparah pula dengan adanya konflik geopolitik yang terjadi di China dan Taiwan pada Selat Taiwan sehingga juga turut berpengaruh pada jalur logistik dunia.

Tidak hanya itu, namun menurut Kepala BIN, bahwa pada tahun 2023 ini juga dunia akan terus dihantui oleh banyak ancaman resesi hingga inflasi, yang mana keseluruhan ancaman tersebut akan mampu berdampak pada banyak sektor di Tanah Air termasuk sektor terkecil yakni di pelosok desa.

Menurut KaBIN, berbagai konflik geopolitik tersebut berdampak pada terhambatnya beberapa pasokan logistik dunia tersebut, kemudian pada akhirnya memaksa berbagai negara di dunia untuk menerapkan pola nasionalisme yang sempit dan juga menerapkan proteksionisme.

Oleh sebab itu, Kepala BIN RI tersebut mengimbau kepada seluruh Kepala Daerah di Indonesia untuk terus melakukan berbagai upaya dalam rangka mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin dalam menghadapi tahun 2023 ini. Karena berbagai ancaman global bukan tidak mungkin akan dirasakan dan mengganggu kehidupan masyarakat di Tanah Air, utamanya menjelang Pemilu 2024.

Tidak hanya itu, ancaman Pemilu lain yang perlu untuk diwaspadai adalah berkembangan isu Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA). Isu ini menjadi sangat sensitif karena bisa dinaikkan kembali oleh provokatora gar merusak perdamaian di Indonesia. Terkait hal tersebut, Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Nuryakin menyatakan MUI diharap untuk dapat membina umat dan menjaga toleransi, terutama jelang Pemilu 2024.

Nuryakin menambahkan, Kalimantan Tengah selama ini sudah rukun dan damai serta memiliki falsafah Huma Betang yang artinya mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat. Oleh karena itu ia meminta MUI dan segenap pihak lain untuk turut menjaga perdamaian menjelang Pemilu, agar tidak ada kerusuhan yang menyakitkan warga Kalimantan.

Dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dengan adanya berbagai perbedaan pilihan maupun pandangan politik diharapkan tidak akan mengganggu jalinan silaturahmi maupun kerukunan di tengah masyarakat. Perbedaan tersebut sangatlah wajar sebagai implementasi dari demokrasi.

MUI diminta untuk menjembatani perbedaan di tengah masyarakat. Meski ada kelompok yang mendukung calon legislatif atau calon presiden berbeda tetapi jangan sampai ada pertikaian. Oleh karena itu para ulama MUI bertugas untuk menghimbau umatnya agar tetap tenang dan tidak terpancing oleh provokator yang bisa saja mengacaukan Pemilu dengan sengaja.

Para ulama dari MUI sangat memiliki pengaruh besar di masyarakat dan mereka dihormati banyak orang. Para ulama berdakwah dengan penuh kelembutan dan mengajak umat untuk mendukung segala jenis program nasional, termasuk Pemilu 2024. Jika ulama yang menyeru maka rakyat akan menurut karena bagi mereka ucapan para alim ulama wajib untuk diikuti.

Berbagai ancaman terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 terus dimutakhirkan dan perlu untuk diantisipasi secara disini. Kendati demikian, pekerjaan tersebut tidak dapat hanya dibebankan kepada penyelenggara Pemilu semata mengingat Pemilu adalah pesta bersama. Oleh sebab itu, kontribusi dan peran serta masyarakat menjadi sangat berarti untuk mewujudkan kelancaran dan kesuksesan Pemilu 2024.

JK: Shinzo Abe pemimpin sangat baik dan sahabat Indonesia

July 08, 2022


 

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menilai mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe adalah sosok pemimpin yang baik dan merupakan sahabat Indonesia karena selalu mendorong hubungan bilateral kedua negara.


"Beliau pemimpin yang sangat baik dan sahabat Indonesia, selalu mendorong hubungan Indonesia dan Jepang yang erat, dan dalam hal-hal hubungan ekonomi selalu ingin membantu apabila dibutuhkan," kata JK dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.


JK memiliki hubungan sangat baik dengan Shinzo Abe. Tidak hanya sebagai rekan kerja sebagai sesama pemimpin negara, keduanya bersahabat dan selalu membahas peningkatan hubungan Indonesia dan Jepang setiap bertemu.


"Saya berpengalaman banyak dalam pertemuan dengan beliau di banyak pertemuan internasional. Di PBB itu setiap tahun kami ketemu dan selalu membahas tentang peningkatan hubungan Indonesia dan Jepang," tambahnya.


Saat JK menjabat sebagai Wakil Presiden RI dan Shinzo Abe sebagai PM Jepang, keduanya sering berdiskusi terkait proyek kerja sama untuk pembangunan kedua negara.


"Jadi, sebagai pemimpin Jepang yang lama, sebagai PM, tentunya banyak sekali hal-hal yang telah kami bicarakan bersama dan diselesaikan bersama dengan Almarhum Shinzo Abe. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengucapkan belasungkawa atas berpulangnya Shinzo Abe," katanya.


Shinzo Abe merupakan politikus Jepang yang pernah menjabat sebagai PM selama empat periode. Dia ditembak saat sedang menyampaikan pidato politik di Nara, Jumat.


Dia menderita luka tembak di lehernya dan mengalami kerusakan di jantungnya akibat serangan itu. Shinzo Abe sempat sadar dan responsif dalam beberapa menit setelah ditembak, namun kondisi pria berusia 67 tahun itu memburuk.


Dokter menyatakan tidak ada tanda-tanda vital yang terdeteksi saat dia dievakuasi untuk mendapatkan perawatan dan dia sempat harus menerima transfusi darah di rumah sakit.

sumber : antaranews.com

Rakor DPB Kupas Hasil Pemadanan Data KPU dan Kemendagari

June 27, 2022




Kota Bima, Bimakini.- Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, Senin (27/6/2022) melaksanakan Rapat Koordinasi Data Pemilih Berkelanjutan (Rakor DPB) Tri Wulan kedua Tahun 2022. Rakor yang dihadiri oleh Pimpinan Partai Politik, Anggota Bawaslu dan Stakeholder lain ini, lebih banyak mengupas terkait Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Tindak Lanjut Hasil Pemadanan Data Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum dengan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Mengawali Rakor tersebut, Ketua KPU Kota Bima, Mursalin menyampaikan hasil Rapat Pleno DPB Periode Bulan Juni Tahun 2022 sebanyak 105.658 pemilih. Terdiri dari 51.063 pemilih laki-laki, dan 54.595 pemilih perempuan, sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 27/PK.01-BA/5272/2022 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Juni Tahun 2022.

Lanjut Mursalin, data yang dimutakhirkan tersebut bersumber dari KPU RI yang merupakan Hasil Pemadanan Data Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum dengan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Laporan Masyarakat dan Data dari KUA Kecamatan Raba. Data pemilih tersebut menurutnya tersebar di lima kecamatan yang ada di Kota Bima.

“Jika dibanding DPB Periode bulan Mei Tahun 2022, dari jumlah Pemilih 106.427 pemilih, mengalami pengurangan sebanyak 769 pemilih. Pemilih yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ini adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, tetapi sudah meninggal dunia dan juga mereka yang pindah keluar dari Kota Bima,” jelasnya.

Selanjutnya, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Kota Bima, Bukhari pada kesempatan itu memaparkan jumlah data yang diterima oleh KPU Kota Bima dari Kementerian Dalam Negeri melalui KPU sebanyak 115.417 pemilih. Terdiri dari, 7.884 pemilih ganda dan 722 pemilih yang dinyatakan Tidak Menenuhi Syarat (TMS) karena meninggal. Kemudian, 4.777 pemilih tidak padan, 2.745 pemilih padan beda wilayah dan 99.284 pemilih padan sama wilayah.

Pada kesempatan itu, Bukhari menjelaskan terkait kategori data yang diterima. Data Padan adalah data yang ditemukan sesuai dengan Data Kependudukan Kemendagri RI, dan Data Meninggal adalah data yang berasal dari hasil pelaporan Akta Kematian pada Kemendagri RI dan Hasil Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020. Sementara untuk Data Ganda, memiliki beberapa kondisi. Diantaranya, Data Ganda Elemen terdiri NIK (16 digit) dan nama, Data Ganda Elemen terdiri dari nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin dan nama ibu, serta Data Ganda Elemen terdiri dari nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Sementara Data Tidak Padan ialah data yang tidak ditemukan padanannya dengan data kependudukan Kemendagri RI

“Data ganda artinya data yang sama. Ada yang memiliki kesamaaan NIK dan nama, kemudian ada juga yang memiliki kesamaan nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin bahkan sama nama ibu,” jelasnya.

Lanjut Bukhari, dari 722 pemilih yang dinyatakan meninggal dunia, setelah dilakukan Analisis DPT dan PDPB, ditemukan 708 pemilih ada dalam DPT dan ada 14 pemilih dalam PDPB. Terhadap data pemilih yang meninggal dunia ini, Bukhari menegaskan bahwa data tersebut sudah masuk dalam DPB Periode Bulan Juni.

“Kalau data 722 pemilih ini sudah kami eksekusi karena sudah memiliki akte kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima. Untuk data yang lain, masih perlu pencermatan lebih lanjut,” jelasnya.

Rakor yang dilaksanakan di aula Kantor KPU Kota Bima tersebut mendapat banyak masukan dari peserta Rakor. Pimpinan Partai Politik terlihat begitu antusias memberikan masukan, untuk penyempurnaan Pleno DPB ke depan. Begitu juga halnya dengan Bawaslu Kota Bima. Pada kesempatan itu, Anggota Bawaslu Kota Bima, Idhar berharap agar by name by address data pemilih Hasil Pemadanan Data Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum dengan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, bisa diberikan juga untuk Bawaslu.

“Kami melihat, data ini sama seperti data yang kita terima dulu pada Pemilu 2019. Kami berharap data ini bisa diberikan ke kami juga, supaya kami bisa membantu kerja KPU,” tuturnya.

Diakhir Rakor tersebut, Ketua KPU Kota Bima menyampaikan terimakasih kepada seluruh peserta Rakor. IAN

Pemindahan Ibu Kota Negara Adalah Gagasan Lama Sejumlah Pemimpin Indonesia Terdahulu

June 27, 2022

 PMKRI

Presiden Jokowi saat membuka Kongres Nasional XXXII dan Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota XXXI PMKRI, di Samarinda Convention Hall, Kota Samarinda, Provinsi Kaltim, pada Rabu (22/6/2022).

SAMARINDA, – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemindahan ibu kota negara merupakan gagasan lama dari sejumlah pemimpin Indonesia terdahulu yang belum direalisasikan hingga saat ini.

”Ini adalah sebuah mimpi lama, gagasan lama yang belum dieksekusi, dan sekarang telah kita eksekusi dan ada back up undang-undangnya yaitu Undang-Undang Ibu Kota Negara,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya saat membuka secara resmi Kongres Nasional XXXII dan Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota XXXI Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) yang digelar di Samarinda Convention Hall, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), pada Rabu (22/6/2022).

Karenanya, Presiden Jokowi memastikan bahwa pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan tetap dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan Undang-Undang.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi memaparkan sejumlah alasan mengenai pentingnya pemindahan ibu kota negara. Salah satunya adalah pemerataan ekonomi yang ingin diwujudkan di seluruh penjuru tanah air dan tidak terpusat di satu pulau yang ada di Indonesia.

”Yang paling penting memang kita ingin Indonesiasentris bukan Jawasentris. Kita garis dari barat ke timur, dari utara ke selatan, ketemu di paling tengah itu yaitu Provinsi Kalimantan Timur,” ujarnya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa perpindahan ibu kota tidak hanya melakukan pemindahan secara fisik sejumlah infrastruktur yang ada di Jakarta. Melainkan juga menurut Presiden Jokowi adalah perubahan pola pikir, birokrasi, dan cara kerja baru yang menggunakan teknologi, akan menjadi prioritas pemerintah di IKN.

”Di sini lah akan kita mulai future economygreen economyfuture technologyfuture knowledge semuanya memang ingin kita lakukan di sini. Rumah sakit ya rumah sakit internasional, universitas ya universitas yang kelasnya betul-betul internasional dan kita harapkan ini juga bisa membuka yang namanya future job dan future skill,” jelasnya.

Presiden Jokowi yang didampingi Ketua DPR RI, Puan Maharani; Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno; Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia; dan Menpora, Zainudin Amali berharap IKN dapat menjadi magnet bagi talenta-talenta dalam negeri maupun luar negeri.

Mengingat nantinya IKN akan memiliki desain dan fasilitas yang mendukung konsep ten minutes city, 70 persen area hijau, 80 persen transportasi publik ramah lingkungan, hingga penggunaan energi hijau. ”Ini desain-desain kota masa depan yang saya kira ini adalah miliknya anak-anak muda,” ucapnya.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut yakni Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor; Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dan Ketua Presidium PMKRI, Benidiktus Papa.(Sid)


Sumber : https://lomboktoday.co.id/2022/06/23/pemindahan-ibu-kota-negara-adalah-gagasan-lama-sejumlah-pemimpin-indonesia-terdahulu-0404.html

 
Copyright © infontbnow. Designed by OddThemes