Presiden Joko Widodo mempersilakan opsi pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas digelar apabila seluruh pelajar telah mendapatkan vaksinasi Covid-19. Hal tersebut disampaikan Presiden saat meninjau vaksinasi Covid-19 untuk pelajar yang digelar di SMPN 3 Mejayan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, pada Kamis, 19 Agustus 2021.

“Jadi semuanya, untuk semuanya pelajar di seluruh Tanah Air kalau sudah divaksin silakan dilakukan langsung belajar tatap muka,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, opsi PTM bisa digelar karena Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri yang mengatur hal tersebut telah keluar, yakni Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Presiden menyadari antusiasme para pelajar dan para guru yang berharap agar bisa segera melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah. Namun, Presiden juga mengingatkan bahwa seluruh pihak harus berhati-hati agar tidak ada yang terpapar Covid-19 jika PTM digelar.

“Kita semuanya harus hati-hati. Jangan sampai nanti kalau pas dibuka belajar tatap muka ada yang terpapar Covid. Ini yang harus kita hindari,” tegasnya.

Presiden juga mengingatkan para siswa agar tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan meskipun sudah menerima vaksinasi karena Covid-19 masih ada. Di saat yang sama, Presiden meminta para siswa agar tetap semangat belajar meskipun harus dilakukan secara daring.

“Saya titip semuanya pada anak-anak tetap belajar daring, tetap belajar. Tapi kalau nanti pas bisa sudah tatap muka, pakai masker jangan dilupakan,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden berdialog melalui konferensi video dengan sejumlah perwakilan sekolah lainnya yang mengadakan vaksinasi untuk pelajar, salah satunya SMA Negeri 5 Pekanbaru, Riau. Kepada Presiden, Kepala SMA Negeri 5 Pekanbaru, Elmi Gurita, menyampaikan optimismenya agar PTM segera digelar.

“Mohon izin pak, kami sebetulnya sudah rindu dengan anak-anak kami. Kami sudah ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka. Mudah-mudahan dengan adanya vaksin ini kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan kondisi anak-anak kita sehat wal afiat,” ujar Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Pekanbaru.

Sementara itu, Tengku, salah satu perwakilan siswa juga menyampaikan harapannya terkait dengan program vaksinasi bagi para pelajar. Ia juga berharap pembelajaran tatap muka bisa segera digelar.

“Vaksinasi ini akan menjadi angin segar bagi kami siswa dan siswi di Provinsi Riau, terutama bagi saya sendiri, Ketua OSIS SMA Negeri 5 Pekanbaru. Selama pandemi kami memiliki hambatan-hambatan dalam melaksanakan program kerja kami, di mana karena tidak dapat tatap muka padahal OSIS merupakan sarana pembelajaran untuk wawasan kebangsaan untuk di sekolah,” jelasnya.

PRIANGAN - Kebijakan Pemerintahan Pusat dalam menurunkan standar harga alat tes Polymerase Chain Reaction (PCR), dinilai sudah sangat tepat.

Sebab dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang, keberadaan alat tes PCR memang sangat diperlukan untuk mengetahui seseorang terinfeksi Covid-19.

Dengan adanya kebijakan penurunan harga tes PCR dari yang sebelumnya kisaran Rp750.000 menjadi Rp400.000 hingga Rp450.000 ini, secara tidak langsung berarti akan membantu meringankan beban masyarakat untuk mendapatkan alat tes PCR ini. 

Demikian disampaikan Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir, saat dimintai tanggapan mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta Kementerian Kesehatan untuk menurunkan harga alat tes PCR.

"Kami sangat mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang telah menurunkan standar harga alat tes PCR. Saat ini, alat tes PCR sangat diperlukan, jadi kalau bisa harganya bisa diturunkan lagi supaya lebih terjangkau oleh masyarakat," kata Dony, Jumat 20 Agustus 2021.

Menurut Dony, sebagai kepala daerah pihaknya berharap harga alat tes PCR ini bisa diturunkan lebih murah lagi. Supaya, seluruh masyarakat bisa lebih mudah untuk membeli alat tes PCR tersebut.

Dengan begitu, warga yang akan membeli alat tes PCR juga pasti akan semakin banyak. Dan akhirnya, upaya pemerintah darah untuk melakukan percepatan 3T (tracing, tracking, dan treatment) pasti akan lebih mudah tercapai.

Bukan itu saja, penurunan harga alat tes PCR ini, lanjut Dony, tentunya akan mengurangi beban pemerintah daerah dalam operasional untuk pembelian reagen atau alat tes PCR.

"Di Sumedang sendiri, alat tes PCR ini sudah tersedia di RSUD Sumedang, jadi masyarakat sudah bisa membelinya dengan harga standar pemerintah," katanya.

Buzzer politik Denny Siregar memuji langkah Polri yang sigap menangkap eks Sekum Front Pembela Islam (FPI), Munarman. Menurutnya, sosok Munarman bukan orang sembarangan dalam palagan hukum dan politik di Indonesia.

"Ia mantan aktivis KontraS dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), ia adalah sosok yang sangat disayang Rizieq Shihab. Munarman lah yang mencari donasi untuk luar negeri dan membangun jaringan dengan elit politik dia punya banyak kontak siapa yang bisa dihubungi untuk membesarkan FPI," kata Denny dikutip dari Tjokro TV.

Denny menambahkan untuk menangkap Munarman jalannya sangat panjang dan berliku, tak mudah menjerat hukum kepada Munarman. Seperti kasus yang sangat mencolok saat dia menyiram dosen Universitas Indonesia Thamrin Amal Tomagola disebuah talkshow di TV One.

"Tak ada laporan kan untuk Munarman," tambahnya.

Ia menambahkan Munarman adalah sosok yang membuat FPI makin radikal, untuk itu sangat wajar proses penangkapan pun tidak biasa,

"Ditangkapnya langsung dilakukan oleh Detasemen Khusus 88," terangnya.

Untuk itu ia menilai hanya di era Jokowi lah FPI habis sehabis-habisnya, tidak hanya bubar sebagian, tapi seakar-akarnya.

"Penangkapan Munarman adalah salah satu kejadian besar di negeri ini, ini adalah komitmen Jokowi untuk memberantas radikalisme dengan cara tepat dan keras. Sekalinya dia gerak, FPI habis seakar-akarnya bukan cuma rantingnya doang," terangnya.

Sumber