Showing posts with label RUU HIP. Show all posts
Showing posts with label RUU HIP. Show all posts

Temui Yudian, GM FKPPI Siap Kawal RUU BPIP

September 13, 2020


 

Jakarta – GM FKKPI (Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri) siap mengawal pembahasan RUU BPIP.

Agar kelak BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) bisa makin optimal menjalankan program implementasi nilai-nilai Pancasila.

Dukungan ini disampaikan para pengurus GM FKPPI kepada pimpinan BPIP dalam rapat audiensi di Gedung BPIP, Jalan Veteran III, Gambir, Jakarta Pusat, kemarin.

Wakil Ketua Umum GM FKPPI, Agoes Soerjanto mengatakan, pihaknya menyambut baik RUU BPIP yang sedang dibahas di DPR. Sebagai respons cepat dari usulan berbagai pihak agar nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dengan perlindungan hukum.

“Kita kawal bersama sampai disahkan dan tindak lanjut kemudian,” kata Agoes.

Dia berharap, tidak ada lagi respons negatif dari RUU BPIP yang kini telah resmi dibahas di DPR. Pasalnya, RUU BPIP secara substansi berbeda dengan RUU HIP. Diketahui, RUU BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur BPIP.

Draft RUU BPIP tersebut sangat ringkas, hanya berjumlah 16 halaman; terdiri dari 7 bab dan 17 pasal. Sementara RUU HIP berjumlah 46 halaman berisi 10 bab dan 60 pasal.

“BPIP akan semakin memiliki acuan hukum yang kuat, sistemik dan berkesinambungan dalam melaksanakan tugasnya mengimplementasikan Pancasila di segala bidang dan aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa,” ungkap Agoes.

Sekjen GM FKPPI, Ari Garyanida menambahkan, audiensi ini penting. “Salah satunya bagaimana BPIP berperan menjalankan program pembinaan Pancasila di sektor pendidikan, sektor dunia usaha dan sektor sektor lainnya. Atau bagaimana BPIP menyiapkan mekanisme teknik pembinaan Pancasila agar masyarakat agar mudah mengamalkannya secara kesadaran tinggi dan kultural,” ujarnya.

GM FKPPI berharap, RUU BPIP akan mengatur bagaimana penanaman nilai-nilai Pancasila kembali dilakukan melalui pendidikan sejak usia dini.

“Ke depan generasi muda akan siap menjadikan Pancasila sebagai alat pertahanan yang mujarab dalam menangkal segala gangguan dan ancaman globalisasi. Pancasila jangan dipergunjingkan lagi. Pancasila adalah final,” tandas Agoes.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyambut baik dukungan dari GM FKPPI. Pihaknya ingin Pancasila bisa dirasakan di semua lini kehidupan. Dia tidak ingin kaum muda Indonesia tak memahami ideologi bangsanya sendiri.

Wakil Kepala BPIP Hariyono menegaskan, BPIP punya tanggung jawab untuk mengamankan Pancasila. Soalnya, Pancasila sudah terpantau semakin surut di era seperti saat ini. Kalau kondisi itu dibiarkan, persatuan dan kesatuan bangsa bisa terancam oleh ideologi lain.

Sementara Sekretaris Utama BPIP Karjono menegaskan, pihaknya senantiasa menampung aspirasi masyarakat. Untuk itu, ia mengajak semua pihak saling menjunjung tinggi proses pembentukan peraturan perundang-undangan kepada DPR dan pemerintah dengan tetap mendengarkan suara rakyat.


Sumber

PDIP Apresiasi Pembahasan RUU HIP Ditunda: Cermin Jokowi Pegang Teguh Demokrasi

July 03, 2020

Pemerintah memutuskan menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang menuai pro dan kontra. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengapresiasi langkah pemerintah Jokowi-Ma'ruf atas penundaan tersebut.

"PDI Perjuangan menghormati dan mendukung sikap pemerintah yang telah menunda sementara waktu pembahasannya RUU HIP bersama DPR untuk lebih dahulu mendengarkan berbagai pandangan, pemikiran dan aspirasi publik yang berkembang terutama dari ormas-ormas keagamaan seperti antara lain MUI, PBNU dan PP Muhamadiyah," kata Ahmad dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/6).
Menurutnya, sikap tersebut menggambarkan bahwa pemerintah mau mendengar dan menjadikan aspirasi masyarakat sebagai acuan pengambilan suatu kebijakan.

"Hal ini mencerminkan prinsip negara hukum, demokrasi dipegang teguh oleh Presiden Joko Widodo," tuturnya.
Ia pun mengajak seluruh pihak membuka ruang dialog untuk mencari titik temu tentang pentingnya sebuah UU menjadi payung hukum bagi pelaksanaan tugas negara untuk membangun mental ideologi bangsa berdasarkan Pancasila.
"PDI Perjuangan berpandangan bahwa RUU HIP ini diperlukan hadir sebagai ikhtiar bangsa untuk benar-benar mengembalikan ideologi Pancasila dapat menjadi ideologi yang hidup dan dapat bekerja di tengah-tengah bangsanya sendiri, serta dapat melindungi dan membentengi rakyat dan bangsa Indonesia dari ancaman bekerjanya kembali ideologi komunisme, liberalisme/kapitalisme dan paham ekstrimisme keagamaan apapun yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila," jelasnya.
Ia berharap RUU HIP dapat menjadi UU instrumental yang dapat berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menginternalisasi dan pembumian Pancasila ke dalam alam pikir dan perasaan kebatinan masyarakat. Serta menjadi panduan penyusunan berbagai macam peraturan perundang-undangan dan panduan menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah.
"Pancasila akan mampu menjadi bintang pemimpin yang akan mengarahkan segenap pemikiran dan energi bangsa untuk bersatu dan menghasilkan konsensus bersama untuk menggerakan kembali kehidupan ber-Pancasila melalui kehadiran Undang-Undang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila," tuturnya.
"Hal-hal mengenai berbagai macam perbedaan pemikiran, pandangan dan sikap yang ada, dapat mencapai titik temu atau kalimatunsawa dengan jalan musyawarah mufakat," pungkasnya.


 
Copyright © infontbnow. Designed by OddThemes