Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas mengenai tindak lanjut kesiapan lahan dan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu (13/03/2024), di Istana Merdeka, Jakarta.

“Tadi ada rapat internal yang dipimpin oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden tentang percepatan lahan, penyediaan lahan untuk investasi di IKN,” ungkap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dalam keterangan pers usai menghadiri ratas.

Dalam rapat, ungkap Basuki, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai model transformasi bekerja dan mempercepat penyediaan lahan untuk investasi. Pembangunan IKN ditargetkan tidak hanya sekadar memindahkan ibu kota, melainkan juga sebagai contoh transformasi bekerja yang efisien dan cepat serta contoh bagi pemerintah daerah lainnya.

“Beliau menyampaikan bahwa pembangunan di IKN ini akan menjadi contoh, sekali lagi, bukan hanya memindahkan ibu kota tetapi contoh transformasi bekerja yang lebih cepat. Jadi kami, terutama dari Otorita, diminta untuk bekerjanya memang bisa menjadi contoh bagi pemda-pemda se-Indonesia nantinya,” ujarnya.

Terkait percepatan lahan untuk investasi, Presiden memberikan arahan untuk memperjelas dan mempercepat status lahan, terutama dalam pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan lahan untuk investasi.

“Jangan sampai malah Otorita ini terbawa sistem langgam birokrasi yang berbelit-belit dan lambat,” tegas Basuki.

Selain itu, Presiden juga memerintahkan agar disediakan fasilitas atau desk khusus untuk melayani pengaduan investor serta ditunjuk penanggung jawab atau person-in-charge (PIC) untuk berkomunikasi secara intens dengan para investor.

“Jadi apakah satu PIC untuk satu investor atau satu PIC untuk lima investor, atau satu PIC untuk sepuluh investor. Sehingga, investor itu bisa komunikasi intens dengan pejabat IKN itu yang namanya PIC itu,” kata Menteri PUPR.

Mengenai progres pembangunan, diungkapkan Menteri PUPR bahwa infrastruktur dasar seperti air bersih dan jalan tol ditargetkan rampung pada pertengahan 2024. Jika infrastruktur pendukung sudah siap, Basuki menjelaskan, Presiden Jokowi berencana mulai berkantor di IKN.

“Jadi utama air dan airport dan itu akan insyaallah itu Juli sudah siap. Makanya nanti 17 Agustus-an insyaallah bisa dilakukan di sana dan beliau akan berkantor di sana,” ungkap Basuki.

Sementara itu Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengungkapkan bahwa nilai investasi di IKN sudah mendekati Rp49,6 triliun dengan 32 institusi yang telah melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking.

“Tentu kita akan mewujudkan apa yang sudah di-groundbreaking itu, untuk diwujudkan sesegera mungkin. Itu tadi yang kita juga lihat bahwa investasi ini perlu sesegera mungkin kita realisasikan di lapangan sehingga ekosistem tadi terbentuk,” kata Bambang. (FID/TGH/UN)

Read more: https://setkab.go.id/presiden-jokowi-targetkan-pembangunan-ikn-jadi-model-transformasi-bekerja-dan-percepat-lahan-investasi/

Provinsi Papua Pegunungan bakal segera menjalan roda pemerintahannya, setelah resmi dimekarkan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB).

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberi mandat kepada Nikolaus Kondomo untuk menduduki kursi Penjabat Gubernur Papua Pegunungan.

Sedangkan untuk jabatan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Papua Pegunungan akan ditempati oleh Sumule Tumbo.

Terkait dengan sistem pemerintahan nanti, Nikolaus Kondomo mengatakan, bakal membutuhkan banyak Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua itu belum membeberkan kuota ASN yang dibutuhkan di Provinsi Papua Pegunungan.

"Kita memang butuh banyak, selain Kepala Dinasnya, ada Biro, Kabag, sampai Staf, cukup banyak kita butuh," kata Nikolaus Kondomo di Kota Jayapura, Papua, Jumat (18/11/2022) malam.

Meski begitu, Nikolaus Kondomo telah menyusun langkah serta program pertama yang akan ia laksanakan sebagai Pj Gubernur Papua Pegunungan.

Satu di antara program pertama tersebut adalah membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang penting.

SKPD penting yang dimaksud Nikolaus Kondomo seperti bagian keuangan, biro umum, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

"Karena di sana (Papua Pegunungan) sama sekali pemerintahan masih belum ada, belum ada pejabat-pejabat yang kita tunjuk," ungkapnya.

Pembentukan Badan Kesbangpol sendiri dikatakan Nikolaus Kondomo sebagai persiapan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) yang digelar serentak pada tahun 2024.

Baca juga: Sumule Tumbo Resmi Jadi Penjabat Sekda Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo: Kami Segera ke Wamena

"Kenapa Kesbangpol? Karena salah satu tujuan kerja saya adalah yaitu menyukseskan Pilkada di 2024," tuturnya.

Sedangkan, Biro Keuangan diperlukan agar alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat bisa disalurkan untuk melaksanakan kegiatan Pemerintah Daerah.

"Kami juga sudah ada alokasi dana dari pemerintah pusat, tapi kita harus bentuk Kabag Keuangan sehingga bisa ada dana untuk kegiatan-kegiatan," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK) melaporkan sebanyak 379.557 hewan ternak telah divaksinasi.

Menurut data Satgas PMK yang dihimpun di Jakarta, Jumat (8/7) malam, hewan ternak yang telah divaksinasi seluruhnya adalah sapi.

Sebanyak 21 provinsi telah terjadi penularan PMK, dan 221 Kabupaten/Kota telah tertular.

Sementara di seluruh Indonesia terdata 319.470 ekor hewan ternak terjangkit PMK. Sebanyak 310.026 ekor sapi terinfeksi.

Tercatat saat ini 214.566 ekor hewan ternak belum sembuh. Namun 98.737 ekor telah pulih dari PMK.

Sebanyak 2.008 ekor hewan ternak mati, dan 4.173 ekor potong bersyarat.

Kasus tertinggi belum sembuh dari PMK per provinsi yakni Jawa Timur, juga hewan ternak mati karena PMK terbanyak terdapat di Jawa Timur.

Sumber : antaranews.com

Teknologi modern banyak digunakan nelayan menangkap ikan, salah satunya jaring atau pukat besar.

Palu (ANTARA) -Lembaga Swadaya Masyarakat Masyarakat Relawan untuk Orang dan Alam (LSM Roa) Sulawesi Tengah mendorong nelayan Kabupaten Banggai membangun ketahanan kawasan bahari

berkelanjutan yang ramah lingkungan.

"Teknologi modern banyak digunakan nelayan menangkap ikan, salah satunya jaring atau pukat

besar. Kondisi ini perlu diperhatikan dengan membangun ketahanan ekosistem laut," kata Direktur

Eksekutif LSM Roa Sulteng Mochammad Subarkah yang dihubungi dari Palu, Minggu.

Ia menjelaskan, dalam upaya mendorong pembangunan ekosistem laut berkelanjutan, pihaknya

bekerjasama dengan LSM Burung Indonesia dan Critical Ekosistem Patnership Fund asal Jakarta

melakukan upaya diseminasi guna memunculkan kesadaran nelayan tentang pentingnya menjaga

keberlangsungan hidup biota laut, seperti terumbu karang.

Selain itu, turut mengupayakan nelayan menjadi salah satu rantai pasok penyedia berbagai produk

hasil laut di pasaran secara berkelanjutan.

"Langkah ini kami lakukan sebagai upaya membangun kapasitas nelayan, dan kelompok

perempuan pesisir untuk meningkatkan penghasilannya, sekaligus mulai beradaptasi dengan

perubahan iklim ataupun membangun mitigasi perubahan iklim," ujar Subarkah.

Menurut dia, secara umum nelayan merupakan pelaku kegiatan perikanan skala kecil, tidak

terkecuali di Banggai yang sudah memiliki model pemanfaatan sumber daya dengan pendekatan

sosial, budaya yang berlaku di masing-masing wilayah dengan mengedepankan kearifan lokal.

Pada program ini, lokus kegiatan yakni nelayan Kelurahan Talang Batu dan Desa Luok,

Kecamatan Balantak. Nelayan setempat sudah memiliki daerah perlindungan, khusus untuk

keberlangsungan padang lamun dan terumbu karang.

Kurun waktu tiga tahun terakhir, katanya lagi, kawasan perlindungan tidak pernah dijamah warga

setempat, sehingga diklaim dapat memberikan ruang hidup bagi sejumlah spesies padang lamun

serta spesies ikan karang.

Verawati Laiya, tokoh perempuan setempat mengatakan, dorongan yang disampaikan lewat

puncak pesta Baramean Bahari Balantak pada Minggu (26/6) memiliki pesan penghidupan

masyarakat pesisir yang baik dalam memanfaatkan, menjaga dan melindungi sumber daya laut.

"Lewat giat ini kami yakin dapat berkontribusi dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang

berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam skala daerah maupun nasional," ujar Verawati.

Ia mengemukakan, nelayan setempat masih kesulitan meningkatkan taraf hidup, dan kendala

mereka hadapi saat ini yakni jaringan pasar skala regional maupun nasional.

Dia berharap, kehadiran sejumlah LSM dapat membantu nelayan menembus pasar besar,

sehingga kehidupan nelayan lebih sejahtera.

"Laut Banggai sangat potensial, dan daerah ini memang fokus pada sektor kelautan dan

perikanan, dan kami butuh pihak-pihak yang dapat memfasilitasi pangsa pasar besar," demikian

Verawati.

Sumber : https://www.antaranews.com/berita/2962093/lsm-roa-dorong-nelayan-banggai-bangun-ketahanan-bahari-berkelanjutan 

 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengingatkan bahwa Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang diperingati setiap tanggal 29 Juni merupakan momentum yang tepat untuk memperkuat penerapan delapan fungsi keluarga.

"Ini merupakan momentum yang tepat untuk memperkuat penerapan delapan fungsi keluarga guna mendukung tumbuh kembang anak," kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK, Femmy Eka Kartika Putri saat wawancara virtual bersama ANTARA di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan tumbuh kembang seorang anak sejak lahir hingga remaja perlu didukung kondisi lingkungan yang baik. "Bertumbuh kembang di lingkungan yang baik akan membentuk karakter positif pada diri anak," katanya.

Dengan demikian, kata dia, edukasi dan teladan dari orang tua sangat penting untuk membentuk karakter anak, terutama pada saat anak berusia remaja.

"Karena itulah perlu mengoptimalkan delapan fungsi keluarga, fungsi keluarga itu tidak kuno, bahkan fungsi keluarga itu selalu relevan dengan perkembangan zaman," katanya.

Femmy menjelaskan delapan fungsi keluarga tersebut adalah fungsi keagamaan, dimana orang tua menjadi panutan dalam beribadah dan berperilaku Kedua, fungsi sosial budaya, dimana orang tua menjadi contoh dalam bersikap dan bertindak. Ketiga, fungsi cinta kasih, dimana orang tua harus memberikan kasih sayang dan keempat adalah fungsi perlindungan, dimana orang tua perlu memberikan rasa aman dan nyaman.

Fungsi kelima adalah fungsi reproduksi, keenam fungsi sosial dan pendidikan, ketujuh fungsi ekonomi dan kedelapan fungsi pembinaan lingkungan.

"Delapan fungsi keluarga ini perlu diterapkan dengan baik di tengah keluarga di Indonesia," katanya. Kemenko PMK, kata dia, terus mendorong sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya penerapan delapan fungsi keluarga tersebut.

"Kami berharap delapan fungsi keluarga ini menjadi pedoman bagi keluarga-keluarga di Tanah Air dalam rangka menciptakan lingkungan keluarga yang dapat mendukung tumbuh kembang anak," katanya.

Sumber : https://www.antaranews.com/berita/2950437/kemenko-pmk-harganas-momentum-perkuat-fungsi-keluarga