Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK) melaporkan sebanyak 379.557 hewan ternak telah divaksinasi.

Menurut data Satgas PMK yang dihimpun di Jakarta, Jumat (8/7) malam, hewan ternak yang telah divaksinasi seluruhnya adalah sapi.

Sebanyak 21 provinsi telah terjadi penularan PMK, dan 221 Kabupaten/Kota telah tertular.

Sementara di seluruh Indonesia terdata 319.470 ekor hewan ternak terjangkit PMK. Sebanyak 310.026 ekor sapi terinfeksi.

Tercatat saat ini 214.566 ekor hewan ternak belum sembuh. Namun 98.737 ekor telah pulih dari PMK.

Sebanyak 2.008 ekor hewan ternak mati, dan 4.173 ekor potong bersyarat.

Kasus tertinggi belum sembuh dari PMK per provinsi yakni Jawa Timur, juga hewan ternak mati karena PMK terbanyak terdapat di Jawa Timur.

Sumber : antaranews.com

Mataram, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, menepis informasi tentang isu penyusunan RUU Pemekaran Daerah di Provinsi NTB.

“Hari-hari terakhir ini beredar berita di media sosial tentang rencana DPR RI membahas dan akan mengesahkan lima RUU Pemekaran Daerah. Termasuk Provinsi NTB akan menjadi dua dengan terbentuknya Propinsi Pulau Sumbawa. Rasanya berita tersebut prematur dan menjurus hoax,” kata Sekda NTB, Sabtu (25/6/2022).

Diakui Sekda NTB, memang beberapa waktu yang lalu, anggota DPR RI dari Komisi II kunker ke NTB. Tujuan kunker adalah sosialisasi hak inisiatif dewan untuk bentuk 13 RUU, termasuk menyerap aspirasi tentang pembuatan RUU Provinsi NTB.

Untuk itu, lanjut Sekda, bahwa substansinya bukan pemekaran tapi penyesuaian dasar pembentukan Provinsi NTB dan penyesuaian kondisi aktual yang dipandang perlu.

“Apalagi selama ini, NTB bersama Bali dan NTT dibentuk dengan Undang-Undang 64/1958,” jelas Sekda.

Karena menurutnya, bahwa pada 5 Juli 1959, keluar Dekrit Presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sedangkan UU 64/1958, yang lahir sebelum Dekrit Presiden mengacu pada Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) saat Republik Indonesia Serikat (RIS).

“Hal tersebut dinilai bernuansa federalistik yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Karenanya dipandang perlu untuk disesuaikan,” jelas Sekda.

Selain kawasan Sunda Kecil, kawasan Sulawesi dan Kalimantan juga dibentuk dalam suasana kebatinan yang sama, sehingga DPR RI menginisiasi 13 RUU dasar pembentukan masing-masing provinsi dan disesuaikan dengan kondisi terkini.

“Jadi bukan RUU Pemekaran. Karena Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) masih moratorium,” tegas pria kelahiran Lombok Tengah ini.

Untuk itu sambungnya, kalau pun Provinsi di Papua dimekarkan dari kini, maka dua provinsi menjadi lima, bukan berarti moratorium DOB dicabut. Pemekaran Papua ini antara lain adalah amanat UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

“Ini harus diluruskan, agar tidak menimbulkan disinformasi di tengah masyarakat,” tutup Sekda NTB. 

Sumber :  https://www.bimakini.com/2022/06/sekda-ntb-luruskan-isu-tentang-pemekaran-provinsi-ntb/

Teknologi modern banyak digunakan nelayan menangkap ikan, salah satunya jaring atau pukat besar.

Palu (ANTARA) -Lembaga Swadaya Masyarakat Masyarakat Relawan untuk Orang dan Alam (LSM Roa) Sulawesi Tengah mendorong nelayan Kabupaten Banggai membangun ketahanan kawasan bahari

berkelanjutan yang ramah lingkungan.

"Teknologi modern banyak digunakan nelayan menangkap ikan, salah satunya jaring atau pukat

besar. Kondisi ini perlu diperhatikan dengan membangun ketahanan ekosistem laut," kata Direktur

Eksekutif LSM Roa Sulteng Mochammad Subarkah yang dihubungi dari Palu, Minggu.

Ia menjelaskan, dalam upaya mendorong pembangunan ekosistem laut berkelanjutan, pihaknya

bekerjasama dengan LSM Burung Indonesia dan Critical Ekosistem Patnership Fund asal Jakarta

melakukan upaya diseminasi guna memunculkan kesadaran nelayan tentang pentingnya menjaga

keberlangsungan hidup biota laut, seperti terumbu karang.

Selain itu, turut mengupayakan nelayan menjadi salah satu rantai pasok penyedia berbagai produk

hasil laut di pasaran secara berkelanjutan.

"Langkah ini kami lakukan sebagai upaya membangun kapasitas nelayan, dan kelompok

perempuan pesisir untuk meningkatkan penghasilannya, sekaligus mulai beradaptasi dengan

perubahan iklim ataupun membangun mitigasi perubahan iklim," ujar Subarkah.

Menurut dia, secara umum nelayan merupakan pelaku kegiatan perikanan skala kecil, tidak

terkecuali di Banggai yang sudah memiliki model pemanfaatan sumber daya dengan pendekatan

sosial, budaya yang berlaku di masing-masing wilayah dengan mengedepankan kearifan lokal.

Pada program ini, lokus kegiatan yakni nelayan Kelurahan Talang Batu dan Desa Luok,

Kecamatan Balantak. Nelayan setempat sudah memiliki daerah perlindungan, khusus untuk

keberlangsungan padang lamun dan terumbu karang.

Kurun waktu tiga tahun terakhir, katanya lagi, kawasan perlindungan tidak pernah dijamah warga

setempat, sehingga diklaim dapat memberikan ruang hidup bagi sejumlah spesies padang lamun

serta spesies ikan karang.

Verawati Laiya, tokoh perempuan setempat mengatakan, dorongan yang disampaikan lewat

puncak pesta Baramean Bahari Balantak pada Minggu (26/6) memiliki pesan penghidupan

masyarakat pesisir yang baik dalam memanfaatkan, menjaga dan melindungi sumber daya laut.

"Lewat giat ini kami yakin dapat berkontribusi dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang

berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam skala daerah maupun nasional," ujar Verawati.

Ia mengemukakan, nelayan setempat masih kesulitan meningkatkan taraf hidup, dan kendala

mereka hadapi saat ini yakni jaringan pasar skala regional maupun nasional.

Dia berharap, kehadiran sejumlah LSM dapat membantu nelayan menembus pasar besar,

sehingga kehidupan nelayan lebih sejahtera.

"Laut Banggai sangat potensial, dan daerah ini memang fokus pada sektor kelautan dan

perikanan, dan kami butuh pihak-pihak yang dapat memfasilitasi pangsa pasar besar," demikian

Verawati.

Sumber : https://www.antaranews.com/berita/2962093/lsm-roa-dorong-nelayan-banggai-bangun-ketahanan-bahari-berkelanjutan