Showing posts with label Terkini. Show all posts
Showing posts with label Terkini. Show all posts

Belasan Cabor Terancam Tidak Bisa Ikut Porprov 2022

July 02, 2022

 


Dari 26 Cabang Olahraga (Cabor) yang bakal dipertandingkan pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2022. Setidaknya ada 11 cabor yang masa kepengurusannya sudah habis. Keadaan ini lantas sangat berpengaruh terhadap nasib belasan cabor ini di ajang Porprov nanti. Karena berdasarkan aturan yang ada, Pengprov Cabor yang belum memperbaharui kepengurusannya, maka dipastikan tidak bisa ikut tampil di ajang multi event olahraga tingkat Provinsi tersebut.

Adapun 11 Pengprov cabor yang habis masa kepengurusannya itu, terdiri dari PBVSI Voli, PERBASI Basket, POBSI Biliar, PBSI Bulutangkis, Muaythai, FPTI Panjat Tebing, PRSI Renang, IPSI Silat, Tarung Drajat, Pertina Tinju, dan Persani Senam.

“Ini 11 cabor yang belum Musprov dan akan habis masa kepengurusannya. Kita harapkan semua Pengprov Cabor ini bisa segera adakan Musprov,” harap Ketua KONI NTB H Mori Hanafi.

Dikatakannya, berdasarkan data yang diterima dari masing-masing PB Cabor, terdapat sebanyak 14 Pengprov Cabor anggota KONI NTB yang telah dan akan habis masa kepengurusannya di 2022 ini. Namun tiga diantaranya tidak masuk sebagai cabor yang dipertandingkan pada Porprov nanti.

Namun bagaimanapun juga, pihaknya meminta dan menaruh harapan besar agas seluruh Cabor itu menggelar Musprov. Ini semua demi keberlangsungan organisasi dan cabor tersebut untuk mengukir prestasinya. Terlebih dalam waktu dekat akan banyak event menanti. “Anggota KONI NTB cabor prestasi ada 40, tapi 14, diantaranya belum memperbaiki administrasi organisasinya.

“Semoga semuanya segera bangkit menjalankan kewajibannya,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Pengprov POBSI NTB Periode 2017/2021 Bachtiar Thamrin mengatakan, sebelumnya kepengurusan Pengprov Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) NTB yang seharusnya berakhir November 2021 diperpanjang. Ini terjadi setelah melakukan pengajuan perpanjangan, dengan alasan adanya multi event nasional, seperti PON Papua 2021 lalu.

Adapun perpanjangan itu sudah berakhir pada 13 Mei 2022 lalu, sehingga pihaknya dituntut untuk segera melakukan Musprov untuk kelancaran administrasi cabor yang ikut tampil di Porprov. Sejauh ini, pihaknya mengaku sudah menyiapkan acara Musprov dalam waktu dekat ini.

“Calon sudah ada, secepatnya kita gelar Musprov,” katanya. (rie)

Badan Intelijen Negara Daerah NTB Gelar Vaksinasi di Sumbawa Barat

February 16, 2022


Kegitan vaksinasi kembali dilakukan oleh Badan Intelijen Negara Daerah NTB dengan menyasar anak usia 6-11 tahun, kali ini kegiatan tersebut dilakukan di daerah Kabupaten Sumbawa Barat tepatnya di SDN 1 Taliwang (17/02/2022). Dalam kegiatan kali ini Badan Intelijen Negara Daerah NTB dibantu oleh Puskesmas Taliwang berhasil memvaksin sebanyak 182 orang dengan jenis vaksin yang digunakan yaitu Sinovac, Moderna, dan Pfizer.

 

Program vaksinasi ini digelar untuk terus menekan lonjakan kasus positif Covid-19 terutama varian baru jenis Omicron. Selain itu, diharapakan kekebalan komunal dapat segera terbentuk sehingga pandemi segera berakhir dan PTM 100% dapat direalisasikan.

 

Murut Kabinda NTB Wara Winahya bahwa kegiatan vaksinasi ini sangat penting guna mempercepat terbentuknya herd immunity di masyarakat khususnya anak-anak. Jika herd immunity sudah terbentuk maka anak sekolah dan masyarakat umum dapat beraktifitas normal kembali, "Upaya percepatan vaksinasi terus dilakukan untuk mewujudkan herd immunity di Indonesia, karena pandemi akan berakhir ketika herd immunity ini tercapai" ungkap Kabinda NTB.

 

Direncanakan sepanjang tahun 2022 kegiatan vaksinasi ini akan terus dilakukan oleh BINDA NTB bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Hal ini merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat umum secara gratis.

Badan Intelijen Negara Daerah NTB Gencar Melakukan Vaksinasi Untuk Mengejar Herd Immunity

January 07, 2022

Lombok Timur - Vaksinasi terus dilakukan oleh Badan Intelijen Negara Daerah NTB guna mencapai Herd Immunity, kali ini Badan Intelijen Negara Daerah NTB menggelar vaksinasi di daerah Desa Lando, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur (07/01/2021). Dalam kegiatan vaksinasi tersebut Badan Intelijen Negara Daerah NTB bekerjasama dengan 7 Tim Nakes dari Puskesmas Rarang.

 

Adapun jumlah peserta yang sudah tervaksin pada 07 Januari 2022 sudah sesuai dengan yang ditargetkan berjumlah 322 orang dengan rincian dosis 1 sebanyak 20 orang dan dosis 2 sebanyak 302 orang dengan jenis vaksin yang digunakan ada 4 yaitu Sinovac, AZ, Moderna dan Pfizer.

 

Kabinda NTB, Ir. Wahyudi Adisiswanto M.Si mengatakan, antusiasme masyarakat dalam mengikuti vaksin cukup tinggi. Dia meminta agar semua masyarakat NTB mengikuti vaksinasi dan tidak takut divaksin.  "Antusiasme peserta vaksin kali ini sangat tinggi. Hal ini sangat bagus, karena COVID-19 ini penyakit yang sangat berbahaya maka dengan vaksin semoga kita bisa mengendalikannya," kata Wahyudi Adisiswanto.

 

Ia juga berharap agar vaksinasi terus dilakukan guna mencegah gelombang baru Covid-19, mengingat masih adanya ancaman dari virus jenis baru yaitu Omicron.


BIN Daerah NTB Serentak Lakukan Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun dan Lansia di 7 Kabupaten/Kota di NTB

December 26, 2021

 


Percepan vaksinasi anak usia 6-11 tahun dan lansia terus dilakukan oleh Badan Intelijen Negara Daerah NTB di beberapa wilayah kabupaten/kota yang ada di provinsi NTB bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas terkait, pelaksanaan vaksinasi masal ini dimaksudkan untuk mengejar capaian target herd immunity di wilayah NTB khususnya dan Indonesia pada umumnya. Badan Intelijen Daerah NTB pada 27 Desemeber 2021 telah melaksanakan kegiatan vaksinasi di 7 kabupaten/kota yaitu di Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, Dompu, Kota Mataram dan Lombok Tengah dengan total capaian target vaksinasi keseluruhan yaitu 1.080 orang.

 

Adapun jenis vaksin yang diberikan kepada anak usia 6-11 tahun dan lansia ada 4 jenis yaitu Sinovac, Astrazeneca, Pfizer, dan Moderna. Perlu diketahui Program Vaksinasi untuk anak usia 6 - 11 tahun sendiri sudah mulai bergulir pada Desember 2021 dengan target sasarannya mencapai 26,5 juta anak di Indonesia.

 

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito, menekankan bahwa meskipun anak usia 6 - 11 tahun sudah bisa divaksin, namun vaksin bukan syarat mutlak mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Karenanya meskipun anak-anak belum divaksin, tetap bisa mengikuti PTM di sekolah.

 

Ir Wahyudi Adisiswanto M.Si  selaku Kabinda NTB juga mengtakan, Covid-19 adalah benar-benar terbukti, pada kisaran Mei-Juni 2021 seluruh rumah sakit di Indonesia penuh dengan jenazah akibat pandemi Covid-19. “Kepada masyarakat bahwa (vaksin) aman, bahwa Covid-19 di Indonesia sudah melandai,” ujarnya. Namun demikian, progres vaksinasi harus terus digenjot untuk mencegah gelombang baru kasus Covid-19, terutama varian baru.

 

Kabinda NTB akan terus menjalankan instruksi presiden untuk tercapainya herd immunity di Indonesia khususnya di NTB. selain itu Kabinda NTB juga akan terus melakukan koordinasi dengan stakholder terkait agar bersama-sama mensukseskan program vaksinasi di wilayah NTB. (rP)

Laskar Sasak Memberikan Nasi Kotak Gratis Bagi Masyarakat yang Telah di Vaksinasi

August 04, 2021

 


Mataram, Laskar Sasak menggelar vaksinasi massal di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Warga yang habis disuntik mendapat bonus nasi kotak gratis. Kegiatan ini merupakan salah satu program Lombok Mercusuar yang berlangsung sejak awal pandemi 2020 lalu.

Sekjen Laskar Sasak, Lalu Wahyudi Zakaria mengatakan sebanyak 200 orang dari berbagai elemen mengikuti vaksinasi COVID-19. Pihaknya bekerjasama dengan rumah sakit Universitas Mataram (Unram). "Kami melibatkan masyarakat dan mahasiswa untuk ikut vaksin," kata Wahyudi, Rabu (4/8/2021).



Vaksinasi yang berlangsung di Baturinggit, Karang Pule, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ini dijaga kepolisian dan Satgas COVID-19 Kota Mataram.

Wahyudi menyatakan, penerapan PPKM Level 4 di Kota Mataram hingga 9 Agustus 2021 mendatang menjadi salah satu penyebab masyarakat mau divaksin. “Awalnya kami sudah mensosialisasikan vaksinasi tapi sempat kesulitan. Ini justru yang luar biasa sampai jumlahnya membeludak,” ujarnya.

Sebanyak 10 petugas kesehatan dari RS Unram dikerahkan untuk melayani masyarakat. Vaksinasi ini menggunakan vaksin Sinovac.

Panitia juga menyiapkan makan siang gratis untuk mereka yang sudah divaksin. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan pascavaksin.

Lurah Tanjung Karang, H Gunawan mengapresiasi gerakan vaksinasi yang menyasar warganya. Dia mengatakan tingkat kesadaran masyarakat untuk memperoleh vaksin sudah tinggi.

Hingga saat ini, hampir 70% warga Kelurahan Tanjung Karang sudah divaksin. Meski begitu, pihaknya berharap gerakan vaksinasi ini terus dilakukan.

Gunawan menjelaskan di wilayahnya terdapat 100 kasus positif COVID-19 sejak awal pandemi. Dari jumlah tersebut tercatat 92 orang diantaranya sembuh, 1 meninggal dunia. “Saat ini ada tujuh orang yang masih isolasi mandiri,” ujarnya.

Terkait itu, pihaknya terus berupaya maksimal mengimbau masyarakat untuk taat protokol kesehatan. Pihaknya bahkan menyediakan posko PPKM Level 4 di kantor Kelurahan. Posko itu berfungsi untuk menerima laporan masyarakat. Sekaligus upaya memantau dan mengkoordinasikan langsung dengan Puskesmas Sekarbela. (shf)

 


Brigade Masjid BKPRMI Bima Sosialisasi Pemikiran Tokoh Umat Islam Bima Untuk Bangun Masyarakat Islami

March 28, 2020

Umat Islam di Indonesia sekarang ini memiliki permasalahan yang sangat kompleks, bahkan diserang dengan berbagai isu. Mulai dari masalah sosial, politik, bahkan yang paling besar adalah radikalisme. Tentunya hal-hal ini kontraproduktif dalam upaya untuk menciptakan masyarakat yang kontruktif, positif, dan Islami.

Menyikapi persoalan ini, ulama, masyarakat, dan pemerintah tidak boleh berhenti membangun kesadaran bahwa umat Islam tidak seperti yang distigmakan seperti hari ini.

Melihat kondisi tersebut, Brigade Masjid BKPRMI Kabupaten Bima menggelar kegiatan dengan ingin mencoba menyatukan persepsi dan suara umat Islam, dengan menghadirkan 3 tokoh Islam Bima sebagai narasumber, guna menjelaskan konsep “Membangun Masyarakat Islam Dalam Bingkai NKRI”, di Sekretariat Brigade Masjid BKPRMI, Lingkungan Salama Kelurahan Nae Kota Bima, Jumat (27/3).

Tujuannya, memberikan pemahaman ajaran Islam yang benar dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, serta menguatkan kembali peranan ormas Islam dalam menghadirkan kembali posisi dan peran umat Islam yang kuat dan signifikan

Tokoh umat Islam Bima Ust Abdul Halim yang menjadi pembicara kegiatan itu mengatakan, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam hari ini yakni masih kurang di tarbiyah, dididik, dipahamkan agar mereka memahami bagaimana konsep Islam yang kaffah. Sehingga bisa menjadi Islam yang rahmatan lil alamiin.

Konsep inipun mengandung makna yang luas dan tentunya konsep mentarbiyah ini juga tidak mudah. Maka menjadi tantangan karena generasi kita hari ini adalah generasi yang pola pikirnya dunia dan kesenangan.

“Maka dibutuhkan jiwa besar, kerja keras dan persatuan di antara umat Islam untuk bisa merangkul, membina dan mendidik generasi. Sehingga lahir generasi-generasi pejuang,” katanya.

Menurut Halim, generasi saat ini tidak tegas dalam mengambil sikap, tidak memiliki mental-mental pejuang. Sehingga mudah sekali digiring dengan pernyataan-pernyataan yang menyudutkan umat Islam sendiri seperti anti pancasila, intoleran.

“Padahal umat Islam adalah orang yang paling toleransi, karena fakta sudah banyak membuktikan,” ungkapnya.

Maka solusi yang bisa diambil sambugnya adalah Islam yang kaffah, dan menghilangkan titik-titik perbedaan antara umat. Jangan justru perbedaan yang dipertajam. Sebab, masih banyak persamaan umat di dalam berjuang yang menjadi potensi untuk bisa menyatu, sehingga terlahirlah satu kesatuan dalam meraih impian bersama dalam berjuang tentunya dengan kerja sama dan sama-sama bekerja.

Menurut pemikiran Ustadz Abdul Hakim Bin Seff yang juga menjadi narasumber, peranan umat Islam dan tokoh–tokoh Islam sangat sentral dalam terbentuknya negara Indonesia. Sejarah mencatat Indonesia merdeka itu sumbangsih terbesarnya adalah datang dari umat Islam.

“Ketika tokoh-tokoh Islam seperti Isa Anshari, KH Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakar, Ki Bagus Hadikusumo, M Natsir mereka mengkonsep dan mendesain serta menciptakan cikal bakal Pancasila,” terangnya.

Maka tentunya ini peran ulama itu sangat penting, bahkan bukan saja ulama tetapi juga pemimpin. Ulama dan pemimpin harus memiliki kesadaran untuk bisa kembali memposisikan diri sesuai dengan fungsi dan maqomnya. Harus ditampilkan kembali tentunya ulama dan pemimpin yang benar-benar lurus. Karena ulama dan pemimpin ini adalah sebagai penentu.

Di zaman kekhalifahan katanya, peran ulama itu sangat penting sekali. Bahkan pemimpin pada saat itu sangat menghormati para ulama. Merekapun datang menghadap para ulama dengan takzim dan rasa hormat, bahkan tidak jarang pemimpin saat itu sampai menangis ketika di nasihati oleh para ulama.

“Tetapi keadaan ini sangat kontras sekali dengan keadaan kita hari ini,” sesalnya.

Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Bima TGH Abdurrahim Haris berpendapat, peran organisasi Islam begitu besar dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Maka Hendaknya selalu dijaga dan dipelihara. Kemudiam diupayakan sinergitas antara berbagai ormas Islam sebagai upaya mewujudkan kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang adil dan makmur, sejahtera dan islami sekaligus menjadi keutuhan negara kesatuan Republik indonesia.

Langkah-langkah untuk mewujudkan kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang adil dan makmur, sejahtera dan Islami dimulai dengan menanamkan kesadaran kepada umat. Bahwa Islam adalah agama Rahmatan Lil Alamin, yang menjunjung tinggi nilai kasih sayang.

“Kasih sayang ini tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan kehidupan yang harmonis di antara manusia termasuk di indonesia. Karena pada realitanya, saat ini banyak isu-isu negatif yang seolah memojokkan Islam seperti teroris, intoleransi, serta konflik antara aliran yang berbeda faham,” tuturnya.

Padahal Abdurrahim Haris, Islam ada di garda paling depan dalam persatuan bangsa Indonesia. Bahkan para pejuang NKRI adalah mayoritas beraga Islam. Oleh sebab itu, hilangkan image bahwa Islam itu teroris dan radikal.

Melihat kondisi dan keadaan tersebut sambugnya, ke depan peran dari semua komponen sangat di perlukan, baik itu para ulama untuk bisa terus mengedukasi, membimbing umat agar bisa memahami ajaran Islam yang benar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kemudian kepada para umaro (pemimpin) harus bisa tetap bersinergi dengan umat Islam dan para ulama. Karena fakta sejarah mencatat bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hadiah dari umat Islam.

Ia menambahkan, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan bisa kuat apabila seluruh komponen yang ada di dalamnya bisa bersatu. Bisa memahami dan melaksanakan peran masing-masing, dan tentunya umat Islam sebagai mayoritas memiliki peran yang terdepan dalam mengawal dan menjaga NKRI, demi menghadirkan kembali posisi dan peran umat islam yang kuat dan signifikan dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan secara konstitusional untuk membawa kemajuan bagi Islam dan Indonesia. [kn]

Polres Lombok Tengah Siap Terjunkan 800 Personil Gabungan Amankan Festival Bau Nyale 2020

February 08, 2020

Info NTB - Pelaksanaan Festival Pesona Bau Nyale tanggal 14-15 Februari 2020 yang dipusatkan di Pantai Aan Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah akan mendapatkan pengamanan ketat dari Polres Lombok Tengah. Untuk mendukung dan mensuksekan kegiatan itu, Polres Lombok Tengah akan menerjunkan 800 personil gabung, baik itu dari BKO Polda NTB, TNI, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Lombok Tengah.

Kapolres Lombok Tengah, AKBP Budi Santosa mengatakan, untuk pengamanan semua anggota akan disebar di sejumlah kegiatan pelaksanaan Bau nyale Tahun 2020 ini. Namun, pihaknya akan menerjukan lebih banyak anggota di acara puncak Festival Pesona Bau Nyale 2020.
“Sekitar 800 personil akan diterjunkan untuk mengamankan Bau Nyale 2020 ini. Termasuk anggota BKO dari POLDA NTB,” ujar AKBP Budi Santosa di kantornya.
Ia menegaskan, dari 800 personil yang akan diterjunkan untuk pengamanan terdiri dari unsur TNI Kodim 1620/ Loteng, Sat Pol PP Lombok Tengah, Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan Lombok Tengah. Sisanya dari Anggota Polres Loteng  termasuk BKO dari Polda NTB. Sesuai dengan pemetaan lokasi, anggota akan ditugaskan tidak hannya di kawasan pusat kegiatan.
“Pengamanan juga akan dilaksanakan di sejumlah titik — titik yang menjadi lokasi pelaksanaan Bau Nyale, yakni di kawasan Pantai Selong Belanak, , Pantai Lancing, Pantai Mawun, dan di kawasan Teluk Awang Desa Mertak Kecamatan Pujut,” ujarnya.
Disampaikan, sebenarnya pengamanan kegiatan itu bukan hanya tugas dari kepolisian saja. Pihaknya juga menekankan ke semua masyarakat untuk sama —sama menjaga keamanan.
“Kunci untuk kemajuan Pariwisata adalah keamanan. Saya minta kita bersama-sama bertanggung jawab menjaga keamanan,” pungkasnya. (Ade, www.kicknews.today)

Kementan memotivasi milenial NTB garap potensi tiga komoditas

February 06, 2020


Mataram - Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan), Dedi Nursyamsi, memotivasi kaum milenial atau generasi muda di Nusa Tenggara Barat untuk berani menggarap tiga komoditas yang sudah terbukti memberikan keuntungan.


"Kami berharap para petani milenial di NTB, terjun di tiga komoditas, yakni tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan yang sudah terjamin dan terbukti keuntungannya," kata Dedi, usai membuka pertemuan koordinasi penumbuhkembangan pengusaha pertanian milenial, di Mataram, Kamis.



Menurut dia, tanaman pangan berupa jagung, dan bawang sebagai salah satu tanaman hortikultura merupakan komoditas yang sudah berkembang di NTB, dan bisa untuk ekspor. Begitu juga dengan peternakan.



Untuk bisa sukses sebagai petani milenial dengan tiga komoditas tersebut harus menerapkan teknologi modern dalam berwirausaha tani, terutama menggunakan mekanisasi untuk efisiensi produksi.



Begitu juga dengan pemasaran hasil pertanian harus menggunakan teknologi informasi secara daring (online), sehingga pemasaran dan penjualan barang tidak lagi secara manual, terutama untuk skala ekspor.



"Seluruh dunia tendensi milenial menekuni usaha pertanian memang menurun. Untuk menyiasatinya tentu dengan inovasi teknologi. Sekarang sudah revolusi industri 4.0, dan yang menguasai adalah milenial, makanya banyak 'start up' berkembang," ujarnya.



Ia menyebutkan jumlah petani di Indonesia sekitar 33 juta orang. Namun yang berusia milenial sekitar 8 persen, sisanya tergolong petani "kolonial" atau usianya sudah kurang produktif lagi.



Sebagian besar petani milenial tersebut masih terfokus di Pulau Jawa, belum merata ke seluruh Tanah Air. Termasuk di NTB, dan Bali, masih relatif sedikit jumlahnya.



"Ke depan, petani milenial harus diduflikasi ke seluruh Tanah Air, tidak hanya di Pulau Jawa saja," katanya.



Kepala Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan) Kementan, Bustanul Arifin Caya menambahkan, kalangan generasi muda di NTB, harus mampu memanfaatkan potensi sektor pertanian di daerah, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun orientasi ekspor.



"Kalau sektor pertanian, khususnya tanaman pangan, hortikultura dan peternakan dikelola dengan baik, mulai dari hulu sampai hilir, maka akan mampu memberikan keuntungan yang relatif bagus," ucap Bustanul.



Pertemuan koordinasi penumbuhkembangan pengusaha pertanian milenial tersebut diikuti oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Kementan dari beberapa provinsi, perwakilan Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, serta dari Bali.



Selain itu, dari Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) NTB sebanyak 15 orang, dan P4S Bali 5 orang, serta dari siswa SMKPP Negeri Mataram.



Kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan persamaan persepsi dan pemahaman dalam membahas konsep penumbuhan petani pengusaha milenial berorientasi ekspor.






PMII Bali Nusra Angkat Bicara Tentang RUU Omnibus Law

February 04, 2020


Mataram | Ketua PKC PMII Bali Nusra Aziz Muslim memberikan tanggapan rencana penerbitan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Tanggapan ia sampaikan, salah satunya terkait aturan pesangon dan upah.

Menurutnya, Semua Aspek Kepemerintahan harus melihat Sesuatu yang lebih besar ketimbang mengurusi persoalan pesangon. Pasalnya, saat ini masih banyak masyarakat yang belum bekerja, atau sudah bekerja tapi pendapatan mereka minim.


"Yang paling baik seharusnya pemerintah daerah sampai pusat harus memperhatikan segala aspek terkait tenaga kerja agar tidak terjadi ketimpangan"Ujarnya di sekretariat PKC PMII Bali Nusra. (5/2).

Contohnya, subsidi listrik sebesar 40 persen yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat yang kurang mampu masih banyak masyarakat yang belum memiliki  pendapatan stabil, atau menganggur.

Diketahui, berdasarkan UU Ketenagakerjaan, para pengusaha diwajibkan untuk membayar pesangon pekerja.

Sumber

Disnakertrans Kabupaten Bima Imbau Masyarakat Bijak Sikapi RUU Omnibus Law

February 02, 2020

Bima — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bima mengimbau masyarakat termasuk kalangan pemuda agar bijak dalam menyikapi Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law, yang salah satunya tentang cipta lapangan kerja.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Pengawasan Disnakertrans Kabupaten Bima, Irfan HM Nor S.Sos berharap masyarakat tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain melalui aksi unjuk rasa maupun aksi anarkis.

“Kami mengimbau dalam menyikapi RUU tersebut harus dengan bijak dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain seperti unjuk rasa dengan anrkhis dan lain-lain. Tujuan RUU sudah jelas, yakni untuk kesejahteraan atau kepentingan buruh itu sendiri,” katanya di Disnakertrans Kabupaten Bima, Rabu (15/1/2020).

Dikatakannya, secara umum, hingga saat ini belum ada organisasi buruh (tenaga kerja) di Kabupaten Bima, sehingga masih bergabung dengan organisasi buruh di wilayah Kota Bima.
Adapun terkait  RUU Omnibus Law bidang ketenaga kerjaan, sampai saat ini pihaknya belum menerima secara resmi draf tersebut. Karena, RUU masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah pusat di DPR RI.

Kendati demikian, sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah yang menangani soal tenaga kerja, pihaknya tetap siap melakukan sosialisasi dan mendukung RUU tersebut untuk direalisasikan kepada masyarakat, khususnya bagi para buruh dan pekerja di wilayah Kabupaten Bima.


“Sampai hari ini kami belum mendengar informasi rencana aksi unjuk rasa oleh buruh di Kabupaten Bima terkait menyikapi RUU tersebut. untuk Kamis, 16 Januari 2020, juga tidak ada aksi unjuk rasa menolak RUU tersebut,” ujarnya. [RD]

Sekda NTB Minta OPD Tingkatkan Sinergi dan Perbaiki Data

January 19, 2020

Mataram – Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M.Si menjadi inspektur upacara apel paripurna NTB Gemilang tahun 2020, di Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB, Jumat (17/1/2020).
Upacara ini merupakan upacara perdana, setelah dilantik menjadi Sekda NTB pada (17/12/2019) lalu. Di hadapan peserta upacara yang diikuti oleh seluruh OPD lingkup Provinsi NTB itu, Sekda dalam amanatnya meminta agar penyelenggaraan Apel NTB Gemilang bisa terus ditingkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaannya di masa akan datang.
Dalam kesempatan perdana menjadi inspektur, Gita mengungkapkan, prestasi NTB sebagai daerah kedua di Indonesia setelah Papua, yang tercepat dalam penurunan angka kemiskinan. “Kita beda beberapa digit saja, NTB 0,68 sedangkan Papua 0,98,” ungkapnya.
Sekda mengatakan, prestasi ini bukanlah hal mudah. Hal ini merupakan hasil dari kerja keras semua pihak di Provinsi NTB. Untuk itu, pada momentum upacara Apel paripurna NTB Gemilang itu, ia menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran, dan meminta PPID agar terus meningkatkan kinerja, dalam menjaga inflasi agar dapat terus terkendali di Provinsi NTB.
Selain itu, Sekda juga mengungkapkan, selain karena faktor kestabilan ekonomi, faktor suasana kondusivitas daerah yang terus terjaga dan terkendali di masyarakat, merupakan hal yang tidak kalah pentingnya untuk dijaga bersama. “Ini merupakan kerja keras bersama, dan harus terus terjaga di masa-masa akan datang,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Sekda juga mengingatkan seluruh OPD, dituntut untuk terus memperbaiki data-data yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan di NTB. Oleh karena itu, ia meminta Bappeda dan Kominfotik NTB, untuk terus bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), agar menghasilkan data-data yang berkualitas sebagai potret perkembangan pembangunan di daerah NTB. Data yang akurat menjadi hal yang sangat penting. Karena itu akan menjadi referensi untuk pelaksanaan pembangunan di masa akan datang.
Untuk itu, sinergi antar OPD lingkup Provinsi NTB untuk mengawal program unggulan yang telah tertuang dalam RPJM sangat diperlukan. Dengan hal itu kita akan mampu mengakselerasi target-target pembangunan yang telah dirancang akan dapat tercapai maksimal.
Dalam kesempatan itu, Sekda juga mengingatkan akan pentingnya kewaspadaan, dalam memasuki musim penghujan. Hal itu untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana alam, seperti banjir, tanah longsor dan puting beliung di NTB.
Perhelatan pilkada serentak di NTB juga menjadi perhatian Sekda NTB. Dalam menghadapi pesta demokrasi itu, ia meminta agar ASN tetap menjaga netralitas. Ia berharap Pilkada serentak di NTB, dapat berjalan aman dan nyaman.
“Saya tidak menginginkan adanya ASN yang dilaporkan karena menjadi aktor dalam proses demokrasi itu. Mari jaga terus netralitas kita,” pintanya.
Sekda meminta seluruh Selalu ASN lingkup Provinsi NTB, untuk berkomitmen untuk dalam mendukung dan mensukseskan berbagai program menuju NTB Gemilang. Komitmen itu ditandai dengan yel-yel oleh Sekda dengan kalimat “NTB gemilang, disambut Siap.!” oleh seluruh peserta Apel.



Gubernur Sumsel Dukung Konferwil NU Tanpa Intervensi Politik

January 16, 2020



Palembang – Menjelang pelaksanaan Konferensi Wilayah (Konferwil) PWNU Sumsel ke-22, H. Herman Deru mengatakan jangan bawa-bawa nama saya ke politik NU, karena NU bukan partai politik, “saya tidak mendukung salah satu orang yang menjadi calon”, katanya saat sambutan safari Jumat di Masjid Raudhatul Muklisin, kec. Sako Palembang (Jumat, 10/01/20).
Menurut Herman Deru hari ini NU akan bermusyawarah menentukan nahkodanya yang baru, “saya tidak ingin ada salah satu oknum yang sengaja memanfaatkan nama saya untuk mencapai kepentingannya, karena NU bukan partai politik dan saya tidak ingin melihat NU di manfaatkan untuk kepentingan politik”, tegas Deru.
Pernyataan Herman Deru tersebut banyak menuai respon dari beberapa tokoh NU, Syuriah NU sampai ke PC NU. Berdasarkan data yang di rangkum tim RepublikaNews.id terdapat beberapa pernyataan sebagai berikut :
Prof. Amin Suyitno selaku Dirjen Pendis Kementerian Agama sekaligus salah satu tokoh NU Sumsel itu berpendapat dirinya sepakat atas pernyataan Herman Deru, “ya, saya sangat setuju apa yang di tegaskan Bapak Herman Deru dalam pidatonya. Saya juga berharap semoga Konferwil NU Sumsel berjalan dengan lancar dan bersih dari kepentingan politik”, ucapnya, “Senin, 13/01/20”.
Disisi lain Rois Syuriah PCNU Kab. OKU KH. Sofyan Shihab juga berpendapat dirinya sangat setuju dengan apa yang di ungkapkan Herman Deru, “NU harus kembali ke Khittahnya, jangan hanya di manfaatkan”, tegasnya.
Ketua PCNU Pagar Alam Win Harta juga sependapat dengan apa yang di sampaikan Herman Deru, dirinya mengapresiasi atas apa yang di sampaikan Bapak Gubernur untuk menjaga marwah NU,”katanya”.
Sementara ketua panitia Konferwil NU Alfian Toni juga sepedapat dengan apa yang di ungkapkan para tokoh NU dan terkhusus H. Herman Deru.
Selanjutnya pernyataan juga keluar dari stafsus Gubernur Sumsel bidang hubungan antar agama KH. Amiruddin Nahrawi berpendapat ia juga sangat setuju dengan apa yang di sampaikan Bapak Herman Deru, “saya tidak ingin melihat NU di obok-obok oleh orang yang tidak paham dengan NU dan hanya untuk memenuhi nafsunya saja”.
“kita harus sama-sama menjaga NU, jangan sampai NU di bawa-bawa ke kepentingan politik salah satu oknum apalagi sampai bawa nama Gubernur untuk mencapai kepentingannya”, tegas Cak Amir yang juga selaku ketua IKA PMII Sumsel.
Di sisi lain Prof. Duski Ibrahim selaku Direktur Pasca Sarjana UIN RF Palembang sekaligus yang mewakili kalangan akademisi NU juga senada dengan apa yang telah di sampaikan oleh para tokoh NU, “saya juga sangat setuju dengan apa yang di ucapkan Gubernur Sumsel (Herman Deru), pak Gubernur sudah sangat tepat menyatakan itu, karena kita khawatir akan ada oknum yang memanfaatkan namanya untuk memimpin NU.(Republikanews.id/ARJ)
 
Copyright © infontbnow. Designed by OddThemes