Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui kecamatan terus berupaya menangani Covid-19. Berbagai langkah sudah dilakukan, di antaranya melakukan vaksinasi. Sejauh ini pihak Pemda sudah melakukan vaksinasi  1.000 orang lebih. Untuk vaksinasi ini, Pemda kekurangan ratusan ribu dosis vaksin dari target 105 ribu jiwa yang akan disasar. Disamping vaksinasi, Pemda juga memperkuat pencegahan penularan Covid-19 dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.

‘’Penerapan PPKM skala mikro ini melibatkan tim di tingkat dusun hingga RT sebagai upaya untuk menekan penyebaran Covid-19,’’ tegas Camat Kuripan Iskandar, S.Sos., Kamis, 11 Maret 2021.

Diakuinya, pihaknya sudah melakukan rapat teknis bersama Kapolsek, Danpos Ramil, kepala desa dan puskesmas untuk membahas penerapan PPKM skala mikro. Sesuai hasil pertemuan itu, semua kades di Kuripan siap melakukan refocusing sebesar 8 persen untuk mendukung PPKM. Beberapa desa pun sudah melaksanakan PPKM ini. Rata-rata per desa mengalokasikan sekitar Rp100 juta untuk PPKM ini tergantung jumlah DD masing-masing desa.

Pekan ini, jelas dia semua desa sudah final melakukan penggeseran anggaran. Anggaran ini diarahkan untuk sosialisasi pencegahan dan penanganan Covid-19. Pembinaan untuk meningkatkan prokes, APD, melaksanakan disinfektan, kelengkapan Balai Isolasi Mandiri di masing-masing desa dan membentuk dan melibatkan tim PPKM hingga tingkat RT. “tim PPKM melibatkan hingga RT,” ujarnya.

Untuk mendukung operasional tim ini akan mengacu standar satuan harga (SSH) kabupaten sebesar Rp50 ribu per sekali turun.

Kepala Bidang P3KL Dinas Kesehatan Lobar dr. H. Ahmad Taufiq Fathoni mengatakan target vaksinasi di Lobar mencapai 105 ribu jiwa, sehingga butuh 210 ribu dosis untuk dua kali vaksinasi. “Sejauh ini kita baru melakukan vaksinasi 1.000 orang lebih, masih kecil persentasenya. Karena se Lobar itu 105 ribu jiwa kan divaksin dan itu sudah ada datanya. Paling tidak kita butuh 210 ribu vaksin,”jelas dia.

Ia menyebut untuk vakiasiasi ASN, TNI-Polri, toga,toma, kades, perangkat desa dan pedagang yang tengah berlangsung saat ini saja pihaknya masih kekurangan vaksin.

Untuk ASN saja sebanyak 6.500 orang, Polri 200 orang, ditambah anggota di masing-masing polsek di wilayah hukum Polresta Mataram seperti Narmada, Lingsar dan Gunungsari. Sementara jumlah dosis yang tersedia 4000-5000 dosis. Itu pun untuk 2.900 sasaran. Pihaknya masih menunggu arahan provinsi apakah dosis vaksin ini dipakai tahap I saja. Sehingga perlu dipastikan Pemprov NTB menambah vaksin untuk vaksinasi selanjutnya.

Kepala UPT BLUD Puskesmas Jembatan kembar Agus Sutrisman mengatakan pihaknya melakukan vaksinasi terhadap para kepala desa, sekretaris desa, BPD dan perwakilan pedagang dari lima desa di wilayah. Dikatakan, vaksinasi tahap pertama terhadap pelayanan publik yang ada di wilayah kerja UPT BLUD Puskesmas.  (her)

Sumber

Masyarakat diharapkan tidak takut dan ragu ketika vaksin Covid-19 sudah siap untuk diberikan. Pemerintah tengah memastikan vaksin yang akan digunakan aman, memiliki efektivitas dan halal. Pemerintah juga menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan vaksin yang digunakan halal. 

Vaksin yang digunakan nanti sudah lulus uji klinis tahap 3, dan menerima emergency use of authorization (EUA) dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (POM) serta terdaftar di World Health Organization (WHO). "Uji klinis merupakan tahap yang harus dilalui setiap vaksin untuk memastikan aman digunakan manusia dan memiliki efektivitas menghasilkan imunitas tubuh terhadap Covid-19," ungkap Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, Kamis (19/11/2020) di Kantor Presiden, sebagaimana disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden. 

Dalam pengembangan vaksin Covid-19, melibatkan para pakar bidang kesehatan dan WHO. Hal ini bertujuan untuk memonitor dan memastikan bahwa vaksin ini aman digunakan. Selain itu, kerjasama yang erat dijalin untuk menginvestigasi dan mengkomunikasikan isu-isu yang muncul dalam pengembangan vaksin. Jika ditemukan isu-isu yang perlu ditindaklanjuti, maka pemerintah akan melaporkan ke WHO dan akan dievaluasi oleh Global Advisory Comitte on Vaccine Safety . 

Bahkan untuk memastikan kesiapan program vaksinasi Covid-19, pada Rabu lalu (18/11/2020), Presiden Joko Widodo sudah melakukan peninjauan simulasi vaksinasi Covid-19 yang dilakukan Puskesmas Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Dari simulasi itu, masyarakat mengikuti seluruh tahapan vaksinasi dari mulai pendaftaran, memperoleh vaksinasi dan menunggu selama 30 menit paska vaksinasi untuk melihat reaksi penyuntikan vaksin, sebelum diperbolehkan pulang. 

Selain itu penetapan regulasi pengadaan vaksin yang dilakukan pemerintah sudah mengikuti standar internasional yang berlaku. Alur perizinan produksi, maupun izin edar juga dilakukan secara ketat untuk memastikan keamanan dan kesesuaian vaksin dengan standar yang berlaku. 

"Sekali lagi saya tekankan, vaksin yang akan digunakan nanti aman. Efek samping yang terjadi, hanya bersifat minor dan sementara. Efek samping yang sangat besar sangat jarang ditemui, kita selalu memonitor dan mengantisipasi  semua keadaan ini. Vaksin juga dapat melindungi diri kita dan orang lain yang tidak dapat divaksin karena alasan kesehatan tertentu," tegas Wiku. 

Sumber