Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan anggota korporasi The United States – Indonesia Society (USINDO) yang digelar di Ruang Dumbarton, Hotel Four Season, Washington DC, Senin (11/11/2024). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo berdialog langsung dengan sejumlah pemimpin perusahaan besar Amerika Serikat (AS) yang telah lama berinvestasi di Indonesia, termasuk Freeport, Chevron, General Electric, Georgetown, dan perusahaan terkemuka lainnya.

Dalam keterangan persnya usai acara, Presiden Prabowo menyampaikan kegembiraannya atas antusiasme perusahaan-perusahaan AS untuk terus berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. “Mereka sangat terlibat dalam perekonomian Indonesia dan pembangunan Indonesia. Sudah lama mereka di Indonesia dan mereka terus percaya dengan Indonesia, dengan ekonomi Indonesia, dan saya juga mendorong mereka untuk terus melakukan investasi ikut serta dalam rencana pembangunan kita,” ujar Presiden Prabowo.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menambahkan bahwa diskusi berjalan dengan produktif. Presiden Prabowo juga menegaskan sikapnya terhadap isu korupsi yang disebutnya sebagai “kanker” bagi perekonomian.

Presiden Prabowo menekankan bahwa tidak ada toleransi terhadap korupsi di semua tingkatan. Pernyataan tersebut disambut baik oleh para anggota korporasi USINDO yang hadir.

“Beliau bahkan menyampaikan kalau ada yang korupsi atau yang membuat problem misalkan, kontak langsung ke beliau dan ini suatu message yang sangat positif, sangat clear, dan mereka responnya sangat meng-appreciate, very straight forward ke penjelasan dari Bapak Presiden Prabowo hari ini,” ungkap Rosan.

Dalam pertemuan tersebut, isu energi terbarukan juga mendapat perhatian khusus. Beberapa perusahaan energi besar bahkan menyampaikan ketertarikannya untuk berinvestasi dalam teknologi karbon capture dan geothermal guna mendukung target net zero emission Indonesia.

“Dan yang paling penting akan mengurangi birokrasi yang berbelit sehingga investasi yang masuk ke Indonesia juga membawa kebaikan untuk seluruh rakyat Indonesia,” ucap Rosan.

Sementara itu, Ted Osius, Wakil Duta Besar AS yang juga menjabat sebagai penasihat USINDO, menyampaikan apresiasinya terhadap keterbukaan dan pro-bisnis yang diusung Presiden Prabowo. Bahkan, ia juga akan membawa sejumlah pemimpin bisnis Amerika ke Indonesia pada awal Desember mendatang.

“Kami sangat gembira karena kami memiliki presiden yang sangat pro-bisnis di Indonesia,yang sangat menyambut kami dan menyampaikan dengan sangat jelas dalam diskusi ini bagaimana dia akan menyambut baik bisnis AS dan bisnis dari negara lain,” tutur Ted Osius.

Turut hadir mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, serta KUAI KBRI Washington DC Ida Bagus Made Bimantara. (BPMI Setpres/DNS)

Read more: https://setkab.go.id/presiden-prabowo-dorong-investasi-perusahaan-as-dalam-pertemuan-dengan-usindo-di-washington-dc/

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia kembali tumbuh kuat di tengah stagnasi ekonomi global dan gejolak pasar keuangan. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia pada kuartal I-2024 mencapai 5,11 persen (year on year/yoy), utamanya ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dan dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Capaian pertumbuhan tersebut berdampak positif terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka.

“Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia terus dapat menunjukkan resiliensinya, terlihat dari capaian pertumbuhan pada triwulan I ini. Kualitas pertumbuhan juga meningkat signifikan tercermin dari penciptaan lapangan kerja yang cukup tinggi sehingga mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) ke level di bawah prapandemi. Ke depan APBN akan terus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong akselerasi pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja, ” ujar Menkeu, dikutip dari laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu (08/05/2024).

Di sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) tumbuh masing-masing 4,9 persen dan 24,3 persen (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh terkendalinya inflasi, meningkatnya aktivitas ekonomi selama Ramadan, kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), pemberian tunjangan hari raya (THR), serta berbagai aktivitas terkait Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.

Pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP) tumbuh double digit sebesar 19,9 persen (yoy). Kinerja belanja pegawai dalam APBN menjadi salah satu faktor yang mendukung kuatnya pertumbuhan ini, terutama melalui kenaikan gaji ASN dan pemberian THR dengan tunjangan kinerja 100 persen pada triwulan I-2024. Di sisi lain, belanja barang dan belanja sosial yang merupakan bagian dari PKP juga meningkat cukup signifikan menyumbang 1,1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan I-2024. Sementara, pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi tercatat sebesar 3,8 persen (yoy). Kinerja investasi sektor swasta juga tumbuh tinggi 22,1 persen (yoy) dengan sebaran investasi antara Jawa dan luar Jawa yang berimbang.

Selanjutnya, tren perlambatan ekonomi global mempengaruhi pertumbuhan ekspor dan impor Indonesia. Meski begitu, sektor-sektor unggulan dari sisi produksi tetap tumbuh positif, seperti sektor manufaktur dan perdagangan.  Namun, sektor pertanian mencatatkan kontraksi sebesar 3,5 persen (yoy), dipengaruhi oleh musim.

Peningkatan mobilitas masyarakat juga mendukung pertumbuhan sektor-sektor penunjang pariwisata, seperti sektor transportasi dan akomodasi yang masing-masing tumbuh sebesar 8,7 persen (yoy) dan 9,4 persen (yoy).

Secara spasial, tren pertumbuhan positif juga terjadi di semua wilayah Indonesia. Pulau Jawa sebagai kontributor utama perekonomian, tumbuh relatif kuat di level 4,8 persen (yoy). Sementara itu, keberlanjutan pengembangan industri hilirisasi sumber daya alam (SDA) menjadi faktor utama bagi pertumbuhan kawasan Sulawesi dan Maluku-Papua yang tumbuh masing-masing 6,4 persen dan 12,2 persen (yoy) diikuti pertumbuhan ekonomi di Kalimantan sebesar 6,2 persen (yoy).

Pertumbuhan ekonomi yang solid juga berdmpak positif pada penyerapan tenaga kerja nasional, menurunkan secara signifikan tingkat pengangguran terbuka (TPT), serta menurunkan proporsi pekerja informal. Penurunan proporsi pekerja informal ini memberikan indikasi positif terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja secara nasional.

Namun demikian, ada beberapa risiko global yang masih harus dihadapi, di antaranya arah kebijakan the Fed yang masih penuh ketidakpastian, eskalasi tensi geopolitik berbagai kawasan, serta disrupsi rantai pasok global yang belum sepenuhnya pulih. Sebagai langkah antisipatif atas berbagai dinamika global tersebut, sinergi dan koordinasi dengan otoritas lain khususnya otoritas moneter dan sektor keuangan akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Dengan begitu, pemerintah akan terus melakukan monitoring dan asesmen terhadap potensi dampak dari dinamika global terhadap perekonomian domestik serta kondisi fiskal. APBN akan terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi. (HUMAS KEMENKEU/UN)

Read more: https://setkab.go.id/di-tengah-tantangan-global-ekonomi-indonesia-mampu-tumbuh-kuat/

Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet (Setkab), Satya Bhakti Parikesit, mendorong peningkatan produksi daging untuk mewujudkan target swasembada nasional pada tahun 2026 yang ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut disampaikan Bhakti dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) mengenai Strategi Peningkatan Produksi Daging Ruminansia dalam rangka Menuju Swasembada Daging Nasional: Seri I, yang digelar secara daring, Kamis (25/04/2024).

“Menjelang berakhirnya periodisasi kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, kiranya kita perlu melihat sejauh mana progres program dan kebijakan tersebut berkaitan dengan peningkatan produksi daging sapi nasional, selanjutnya menyusun strategi dan komitmen bersama seluruh stakeholders guna memastikan keberlanjutan kebijakan dimaksud pada masa kepemimpinan presiden yang akan datang,” ujar Bhakti.

Bhakti mengungkapkan, pada tahun 1970-an Indonesia pernah tercatat sebagai eksportir daging sapi, dengan jumlah kiriman kurang lebih 15 ribu sapi dan kerbau ke negara Singapura dan Hongkong. Namun, saat ini tingkat ketergantungan Indonesia pada importasi daging sapi sangat besar.

“Dalam catatan rilis yang dikeluarkan oleh BPS tahun 2022, impor daging sapi Indonesia tercatat sebesar 225 ribu ton dengan nilai mencapai 861,5 juta Dolar Amerika Serikat. Sekitar 183 ribu ton atau 81,2 persen dari total impor hanya berasal dari dua negara, yaitu Australia 105 ribu lebih ton dan India 77.500 ton daging,” ungkapnya.

Menurut Bhakti, tingginya ketergantungan terhadap produk impor sangat berkolerasi dengan tingginya harga daging sapi di tanah air. Oleh karena itu, Bhakti mendorong adanya peningkatan produksi daging nasional.

Lebih lanjut, Deputi Perekonomian pun mengharapkan diskusi yang dihadiri para kementerian/lembaga terkait ini dapat menghasilkan solusi yang konstruktif guna peningkatan produksi sekaligus upaya mewujudkan swasembada daging nasional.

“Beberapa persoalan lainnya, termasuk saat ini di Indonesia, berkaitan dengan tantangan outbreak virus penyakit mulut dan kuku (PMK) sejak 3 April 2022 yang banyak menyerang hewan berkuku belah, termasuk sapi dan kerbau, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia dalam swasembada daging nasional,” tandasnya.

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi ini yaitu Asisten Deputi Bidang Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pujo Setio; Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Kementerian Pertanian, Agung Suganda; dan Koordinator pada Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional, Jan Piter Sinaga. Turut hadir Kepala Bidang Pertanian, Puji Wisudya Rakhmawati selaku moderator serta perwakilan kementerian/lembaga terkait sebagai peserta. (FID/UN)

Read more: https://setkab.go.id/wujudkan-swasembada-deputi-perekonomian-setkab-dorong-peningkatan-produksi-daging-nasional/

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Pasar Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, pada Selasa (26/03/2024). Kunjungan dilakukan untuk meninjau langsung kondisi harga bahan pokok di pasar dan berinteraksi dengan para pedagang.

Dalam keterangannya di hadapan awak media selepas peninjauan, Presiden Jokowi menyebut bahwa sambutan masyarakat Banggai Kepulauan sangat baik dan ramah. Demikian halnya dengan harga sejumlah kebutuhan pokok yang juga terpantau baik.

“Ya masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan sangat ramah, sangat baik dalam menyambut kami semuanya dan tadi saya cek harga-harga kebutuhan pokok juga baik,” ujar Presiden.

“Beras ada yang Rp13 ribu (per kilogram), SPHP dari Bulog juga tersedia di sini, bawang merah Rp35 ribu, bawang putih–memang yang agak mahal bawang putih Rp60 ribu. Tetapi secara umum saya kira harga di sini baik,” sambungnya.

Pedagang di pasar, Ibu Mar’ah, berbagi pengalamannya bertemu dengan Presiden. Ia menuturkan bahwa harga beras bervariasi antara Rp13 ribu hingga Rp15 ribu tergantung merk dan kualitasnya.

“Tanya harga beras, per liter ada yang 15 (ribu rupiah) sintanur. Kalau superwin 14, kadang 13,5,” ungkapnya.

Ibu Emy, pedagang lainnya, menceritakan bagaimana Presiden Jokowi membeli ubi Banggai darinya. “Belanja ubi Banggai,” katanya, menambahkan bahwa harga yang ditawarkan adalah Rp110 ribu, namun Presiden memberikan Rp200 ribu. “Senang. Terima kasih Pak Jokowi,” ungkapnya, menunjukkan rasa syukurnya atas perhatian Presiden.

Syarifuddin, seorang pedagang lain, juga mengungkapkan kegembiraannya dapat bertemu dengan Presiden. Ia tidak menyangka bisa berfoto bersama dengan sosok Kepala Negara.

“Orangnya baik, pekerja keras, semua desa, semua tempat dikunjungi. Kita hari ini memang sangat bersyukur dapat dikunjungi oleh Bapak Presiden,” ucap Syarifuddin.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam acara peresmian tersebut yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma’mun Amir, dan Pj. Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir. (BPMI SETPRES/AIT)

Read more: https://setkab.go.id/kunjungi-pasar-salakan-presiden-jokowi-tinjau-harga-bahan-pokok-di-banggai-kepulauan/

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa stabilitas sistem keuangan Indonesia triwulan IV tahun 2023 tetap terjaga, meski berada di tengah risiko perlambatan ekonomi dunia dan ketidakpastian pasar keuangan global. Menurutnya, tahun 2024 menjadi fase penting bagi pemulihan ekonomi Indonesia yang terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan yang solid dan terjaga menjadikan laju ekonomi domestik masih sangat resilien.

“Kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik secara keseluruhan pada tahun 2023 terjaga baik dan mampu mendukung pemulihan serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkap Menkeu dalam Konferensi Komite Stabilitas Sistem Keuagan (KSSK) di Jakarta, Selasa (30/01/2024).

Sebelumnya, Menteri Keuangan selaku ketua KSSK, bersama dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan rapat berkala KSSK pertama di tahun 2024 pada hari Senin (29/01/2024).

Dalam pertemuan itu, menghasilkan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi, sinergi, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko perlambatan ekonomi dan berlanjutnya ketidakpastian global di tahun 2024, sekaligus juga waspada terhadap kondisi dan dinamika perekonomian domestik serta rambatan yang mungkin terjadi.

“Pertumbuhan ekonomi dunia melambat dengan ketidakpastian di tengah divergensi antarnegara yang semakin melebar. Bank Dunia atau World Bank dalam Global Economic Prospect yang terbit Januari 2024 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari sebelumnya 3% pada tahun 2022 menjadi hanya 2,6% year on year tahun 2023 dan kembali menurun melemah menjadi 2,4% pada tahun 2024 ini,” tuturnya.

Di sisi lain, indikator-indikator makro ekonomi seperti inflasi, nilai tukar rupiah, dan cadangan devisa menunjukkan stabilitas. Keseluruhan faktor ini saling terkait dan sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing ekspor, serta mendukung stabilitas ekonomi dan keuangan Indonesia.

Memasuki triwulan keempat 2023, Menkeu mengungkapkan tanda-tanda resiliensi dari aktivitas ekonomi domestik Indonesia masih berlanjut. Indikasi positif terlihat dari terus berlanjutnya ekspansi PMI Manufaktur Indonesia, pertumbuhan konsumsi listrik yang tinggi di sektor bisnis dan industri, serta keberlanjutan indeks keyakinan konsumen dan indeks penjualan riil yang terus terjaga. Dengan begitu, proyeksi pertumbuhan ekonomi bertahan pada kisaran 5%. Sementara angka pengangguran menurun menjadi 5,32% dan angka kemiskinan mencapai 9,36%.

Secara keseluruhan, indikator-indikator makro ekonomi menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih relatif baik, didukung oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan fiskal dan moneter yang tepat.

“Aktivitas konsumsi masyarakat masih kuat yang didukung dengan tingkat inflasi yang relatif terkendali. Juga penurunan tingkat pengangguran, serta peranan APBN yang secara aktif pada tahun 2023 yang lalu sebagai shock absorber yang terus menjaga daya beli masyarakat kita. Investasi juga mengalami tren penguatan terutama sejak triwulan 1 tahun 2023. Ini sejalan dengan percepatan untuk penyelesaian berbagai proyek strategis nasional,” pungkas Menkeu. (HUMAS KEMENKEU/AIT)

Read more: https://setkab.go.id/menkeu-stabilitas-sistem-keuangan-indonesia-2023-tetap-terjaga/

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi merevisi aturan tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019. Perubahan ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan cadangan devisa negara karena selama ini hasil ekspor Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Keputusan yang mewajibkan para eksportir memarkir devisa hasil ekspornya di dalam negeri ini pun dinilai positif oleh berbagai pihak, termasuk pelaku pasar dan ekonom.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia (BCA) Tbk David Sumual mengungkapkan keputusan ini merupakan langkah maju dalam pengelolaan DHE.

"Artinya ini satu langkah lebih baik, sehingga nanti bisa menambah likuiditas valas di dalam negeri," ujar David kepada CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (14/1/2023).
Baca: Lalu Lintas Devisa Boleh Diatur, Bagaimana Aturannya?

David menekankan dampak positif dari revisi aturan itu, yakni bakal ada aturan terkait rentang waktu lamanya eksportir harus memarkir dolarnya di Tanah Air atau pun perluasan sektor industri yang tidak hanya industri ekstraktif. Sehingga akan menambah pundi-pundi dollar di Tanah Air.

"Ujung-ujungnya kan likuiditas kita harapkan tambah meningkat. Sehingga suku bunga dana juga menurun dan ini sangat baik untuk sektor riil," tutur David.

"Selama ini untuk pinjaman valas kita, juga kredit valas meningkat cukup tinggi akhir-akhir ini, nah ini kebutuhan valas yang besar ini juga akan mempengaruhi kursnya pada akhirnya," ucapnya.

Kendati begitu, David mengingatkan, rencana pengaturan ini juga harus diiringi dengan peningkatan instrumen finansialnya, khususnya dalam bentuk valas. Supaya devisa yang parkir bisa memberi nilai tambah lebih bagi perekonomian dalam negeri.

"Harus dimanfaatkan optimal, termasuk juga hasil ekspornya, dan ini juga akan membantu perekonomian, karena memang kalau menurut data BI tidak sepenuhnya masuk ke dalam negeri ya hasil ekspor itu. Jadi berfluktuatif ya, 70-80% menurut mereka tapi belum semuanya," kata David.

Dia menganggap kelemahan terbesar pengelolaan devisa hasil ekspor sebelumnya terletak pada ketentuan yang hanya menitikberatkan pada pencatatannya. Artinya tidak sampai pada pemanfaatannya.

"Itu kan kelemahan dari aturan yang lama, hanya pencatatan. Kalau bisa ya lebih lama berada di dalam negeri walaupun ada lagi negara yang lebih ekstrim lagi, seperti Malaysia itu harus dikonversi," ucapnya.

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) juga menyatakan dukungan terhadap keputusan tersebut. Meski demikian, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengingatkan, pengaturan itu nantinya harus dibuat sejelas mungkin demi menghindari multitafsir di tengah para pelaku usaha, khususnya investor.

"Secara umum BI tentu mendukung untuk penguatan ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. Hanya saja dalam pelaksanaan nanti harus hati-hati agar tidak ditafsirkan sebagai secara keliru," ujar dia.

Ketakutan BI beralasan, pasalnya dalam Undang-Undang (UU) yang mengatur soal devisa, Indonesia masih menganut devisa bebas, bukan sebaliknya, yakni kontrol devisa.

Seperti diketahui keputusan ini membawa rupiah menguat. Pada awal perdagangan, Rabu (12/1), nilai rupiah sempat berfluktuasi.

Tetapi memasuki tengah hari rupiah langsung menguat cukup tajam. Rupiah kemudian mengakhiri perdagangan di Rp 15.480/US$, menguat 0,58%. Dengan penguatan tersebut rupiah menjadi mata uang terbaik Asia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada akhir Desember 2022 diharapkan bisa mendorong perekonomian Indonesia agar tumbuh lebih baik pada tahun ini.

Jokowi menekankan kembali bahwa pencabutan PPKM tersebut sudah berdasarkan kajian matang selama 10 bulan terakhir. Kajian yang ada menunjukkan bahwa Indonesia mampu mengendalikan pandemi Covid-19.

"Angka bed occupancy ratio (BOR), positivity rate hingga kematian semua ada di standar WHO. Sehingga kita kemarin memastikan PPKM dicabut," ujar Jokowi dalam sambutannya setelah membuka perdagangan Bursa Efek Indonesia 2023 di Jakarta, Senin (2/1/2023).

"Dan ini semoga bisa mendorong, men-trigger ekonomi kita tumbuh lebih baik di 2023," katanya melanjutkan. Meski demikian, Jokowi juga mengingatkan bahwa 2023 merupakan tahun ujian bagi perekonomian global maupun nasional.

Namun, mantan Wali Kota Solo itu meminta semua pihak tetap optimistis bisa melalui ujian tersebut. "Tahun 2023 adalah ujian bagi ekonomi global maupun ekonomi kita (nasional)," ujar Jokowi.

Oleh karenanya, Jokowi mengatakan, tahun ini harus dihadapi dengan optimisme tapi harus tetap waspada. Sebab, kondisi ekonomi global masih penuh ketidakpastian dan sulit dikalkulasikan.

Kepala Negara berharap pada 2023 ini ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas 5 persen. Berkaca dari pertumbuhan ekonomi pada 2022 lalu, Jokowi optimistis target itu bisa dicapai.

"Kita harapkan ekonomi kita masih bisa tumbuh di atas 5 persen. Kalau 2022 dipastikan sudah tumbuh di atas 5 persen, tapi ya kita harus optimis bisa menyelesaikan tantangan 2023, tahun ujian ekonomi dengan lebih baik," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan pencabutan kebijakan PPKM pada 30 Desember 2022. Pengumuman itu disampaikannya secara resmi di Istana Negara dengan didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Meski begitu, Jokowi meminta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada terhadap situasi pandemi Covid-19 yang masih terjadi. Masyarakat, kata Jokowi, harus tetap meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi penularan Covid-19.

Surabaya (ANTARA) - Program Makmur yang merupakan kerja sama PT Petrokimia Gresik dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X, siap memenuhi kebutuhan pupuk hingga 23.500 ton untuk petani binaan di 9 pabrik gula PTPN X, dan 9.950 petani tebu di Provinsi Jawa Timur.

Direktur PTPN X, Tuhu Bangun dalam keterangan resmi di Surabaya, Jumat, mengatakan, program ini bertujuan mendorong peningkatan produktivitas tebu dengan pendampingan intensif kepada petani melalui budi daya tanaman, dengan memberikan pasokan sarana produksi dan pemasaran hasil pertanian melalui skema kemitraan.

"Program ini telah disepakati pada April lalu, yakni mengadakan kegiatan tebang perdana lahan petani tebu Program Makmur musim tanam (MT) 2021/2022 dan tanam perdana lahan petani tebu Program Makmur MT. 2022/2023 di Kebun TR Ngadiluwih, PG Ngadiredjo, Kediri," kata Tuhu.

Lahan tebu yang ditanam, didukung pemenuhan pupuknya melalui Program Makmur Agrosolusi, yakni pupuk non subsidi jenis ZA dan NPK Phonska Plus.

Tebang dan tanam perdana tebu yang ditelah dilakukan, sebagai langkah nyata sinergi antara PTPN X dengan Petrokimia Gresik dalam upaya peningkatan produktivitas tebu," kata Tuhu.

Sementara itu, sampai Juni 2022 angka realisasi pemupukan oleh Program Makmur yang telah dilakukan PTPN X mencapai 1.694,69 Ha atau sekitar 7,21 persen dari target.

Untuk masa tanam 2022/2023, PTPN X menargetkan penyaluran pupuk sebesar 15.694 ton, dengan rincian NPK sebanyak 4.804 ton dan ZA 10.890 ton.

"Saat ini, yang sudah tersalurkan sebanyak 1.722,75 ton ke Pabrik Gula Kremboong. Gempolkrep, Djombang Baru, Tjoekir, Meritjan, Pesantren Baru dan Ngadiredjo. Dengan penyerapan pupuk tercatat sudah mencapai 18,20 persen dari target PTPN X," katanya

"Saya berharap dengan adanya program ini akan mendukung ketepatan pemupukan, yang berujung pada peningkatan produktivitas secara signifikan," katanya.

Sebelumnya, Program Makmur telah meningkatkan produktivitas petani tebu pada masa tanam 2020/2021, dengan produktivitas mencapai 116,5 ton/Ha, sedangkan produktivitas masa tanam 2021/2022 mencapai 157,7 Ton/Ha dan tercatat kenaikan produktivitas tersebut mencapai angka 37 persen.

"Sinergi antara PTPN X dengan PT Petrokimia Gresik ini merupakan peranan BUMN dalam mewujudkan ketahanan pangan, khususnya di sektor gula nasional," katanya

Sumber : antaranews.com

 Pemerintah berencana akan melakukan pengetatan kembali syarat perjalanan, dibolehkan hanya kepada masyarakat yang sudah menjalani vaksinasi covid-19 ke 3 (booster). Rencana pemberlakukan kebijakan ini setelah melihat trend covid-19 yang mengalami kenaikan. Berdasarkan data dashboard vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan per 4 Juli 2022, cakupan vaksin booster baru 24,5% atau 51,1 juta dosis. Sehingga Presiden Joko Widodo meminta penerapan wajib booster.

Ketua Indonesian Hotel Manager Association (IHGMA) Provinsi NTB, Lalu. Kusnawan mengaku jika aturan tersebut diberlakukan, yang berpengaruh langsung adalah hotel-hotel yang mengandalkan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition/Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran). “Di Pulau Lombok misalnya, otomatis Senggigi akan terganggu, Kota Mataram, termasuk Kuta, Lombok Tengah akan terganggu karena masih besar pengaruh MICE,” kata Ketua Aosiasi Hotel Gili Trawangan ini.

Kusnawan menambahkan, kegiatan-kegiatan pemerintah selama ini banyak dilakukan di hotel-hotel yang ada di beberapa kabupaten/kota yang disebutkan. Berbeda karakternya dengan tiga gili di Kabupaten Lombok Utara. Gili Trawangan, Meno, dan gili Air (Tramena). Tiga gili yang disebutkan ini 90 persen tamunya adalah mancanegara. Kebanyakan tamu-tamu luar negeri yang datang dari Bali.

Bagi wisatawan luar negeri, syarat perjalanan sebelum masuk ke Indonesia diharuskan sudah melaksanakan booster. “Kalau gili Tramena, saya sendiri tidak khawatir dengan akan diterapkannya syarat perjalanan wajib booster. Karena syarat ini sudah berlaku sebelumnya bagi wisatawan luar negeri,” imbuhnya.

Kusnawan menambahkan, pengaruh MICE terhadap kegiatan ekonomi dan kepariwisataan di Provinsi NTB cukup besar. Sharenya rata-rata 50 sampai 60 persen terhadap okupansi (keterisian kamar) hotel. Dengan share sebesar ini, tentu pengetatan aturan perjalanan akan berdampak besar terhadap para pelaku usaha perhotelan.

Saat ini ekonomi mulai bergerak perlahan-lahan. Bangkit setelah dua tahun dikungkung pandemi covid-19. Kebangkitan ini menururtnya harus dijaga oleh pemerintah agar tidak kembali kepada kondisi sebelum-sebelumnya saat covid-19 mengganas. Kesehatan harus tetap dijaga. Namun harus juga diingat, saat ini pemerintah tidak bisa diharapkan untuk menggerakkan kembali ekonomi sepenuhnya. Kuncinya ada di para pelaku usaha.

“Kalau wisatawan sepi lagi, otomatis pajak – pajak dan retribusi terkait akan terganggu lagi. Karena itu memang harus berhati-hati mengambil kebijakan ditengah situasi seperti ini,” demikian Kusnawan

Mataram (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno mengatakan,

pemerintah pusat akan menjadikan Motorcross Grand Prix (MXGP) sebagai salah satu ajang

olahraga kelas dunia di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berstatus agenda kegiatan nasional

setelah World Superbike (WSBK) dan MotoGP.

"NTB sudah menarik perhatian dunia. Sejak MotoGP dan WSBK kemarin, MXGP akan menjadi

kegiatan yang mendukung sport tourism atau wisata olahraga," ujarnya dalam keterangan tertulis

diterima wartawan di Mataram, Minggu.

Dengan menjadi agenda kegiatan nasional, maka MXGP Indonesia bakal mendapatkan dukungan

penuh dari pemerintah pusat

Oleh karena itu Sandiaga mengapresiasi langkah Gubernur dan Pemerintah Provinsi (Pemprov)

NTB dalam percepatan pemulihan ekonomi dan pariwisata NTB dan Indonesia.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan MXGP telah meneken kontrak lima tahun

penyelenggaraan di NTB.

Bahkan untuk tahun depan rencananya MXGP menggelar dua seri di NTB, yakni di Samota,

Sumbawa, dan Sirkuit Lantan, Kabupaten Lombok Tengah.

"Kita akan menggelar dua seri di Lombok dan Sumbawa," katanya saat mendampingi kunjungan

Menparekraf di Samota.

Sumber : https://www.antaranews.com/berita/2961977/menparekraf-mxgp-akan-jadi-agenda-kegiatan-nasional?utm_source=antaranews&utm_medium=mobile&utm_campaign=berita_pilihan

 Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan dirinya sudah mendatangi beberapa pasar di DKI Jakarta dan Jawa Barat sejak ia dilantik pada Rabu (15/6) lalu untuk memantau harga minyak goreng.

Hasilnya, belum genap dia minggu, harga minyak goreng diklaimnya sudah berada di harga Rp14 ribu per liter atau Rp15.500 per kg. Ia juga mengatakan pasokan minyak goreng aman dan tidak ada antrean.

"Di Jawa Barat dan Jakarta saya datang ke pasar-pasar, harga minyak goreng belum dua minggu Rp14 ribu kalau per liter dan Rp15,500 per kilogram. Barang ada dan tidak ada lagi yang antre," kata Zulhas, sapaan Zulkifli saat memantau harga minyak goreng di Pasar Kramatjati, Jakarta Timur, Sabtu (25/6) pagi.

Tapi ia mengatakan minyak goreng dengan harga Rp14 ribu per liter ini hanya ada di tempat-tempat yang sudah ditentukan dan belum ada di semua tempat.

"Di sini ada, di tempat lain belum tentu," imbuh Zulhas.

Bagi yang tidak mau goreng curah, Zulhas mengatakan bisa menggunakan minyak goreng premium dalam kemasan dengan harga yang lebih mahal dalam rentang harga Rp24 ribu hingga Rp26 ribu per liter.

 Zulhas juga merencanakan akan membuat minyak goreng kemasan sederhana berisi minyak curah. Ini bertujuan agar lebih mudah dibawa warga.

Sementara itu, Ardianysah Chaniago Direktur Komersial ID Food yang ikut dalam rombongan mengatakan keberadaan stock poin minyak goreng di Pasar Kramat Jati akan diisi ulang setiap dua hari sekali.

"Keberadaan stock poin ini untuk memudahkan para mitra. Jadi kapanpun barangnya ready enggak usah nunggu. Kita sudah pasang di Jakarta 28 titik, bulan ini bertambah. Jadi nanti ada mobil tangki kita masuk buat refill," ujar Ardiansyah.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220625092031-92-813394/zulhas-saya-datang-ke-pasar-belum-dua-pekan-migor-rp14-ribu

JAKARTA –  Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menilai keberadaan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kabinet mentri sudah sangat baik dan mampu mengeluarkan Indonesia dari tekanan pandemi Covid-19.

Misbakhun mengatakan, di bawah kepemimpinan Airlangga di bidang perekonomian, pemerintah sudah banyak mengucurkan berbagai program perlindungan sosial.  Hal ini untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.

“Berbagai dana bansos serta perlindungan sosial di sektor ekonomi telah dikucurkan melalui bantuan khususnya terhadap UMKM, pekerja yang terdampak PHK dan akibat dampak dari PPKM ada pembatasan dan pemerintah mengupayakan banyak kebijakan dan bentuk anggaran,” ujarnya, Jumat (22/10).

Politikus Golkar ini mengatakan, Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini berhasil memenuhi permintaan Presiden Jokowi dengan mengejar target vaksinasi Covid-19.

Bahkan, sampai akhir tahun ini vaksinasi Covid-19 di masyarakat bisa mencapai 80 persen untuk dosis satu. Sedangkan untuk vaksinasi dosis kedua bisa diselesaikan pada kuartal pertama tahun depan.

Pemerintah tetap melanjutkan program-program pemulihan ekonomi yang menyasar langsung pada masyarakat.

“Untuk pemulihan ekonomi tetap dilanjutkan pada tahun depan terutama untuk sektor kesehatan dan perlindungan sosial,” tegas Misbakhun.

Ia menambahkan, program pemulihan ekonomi ini diharapkan tetap diiringi dengan perbaikan dari sisi kesehatan.

Menurutnya, penguatan dari sisi hulu ke hilir yang dilakukan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf berhasil menekan laju penyebaran Covid-19. Terlihat dari turunnya kasus aktif di Indonesia menjadi sebesar 16.697 per 19 Oktober 2021. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan India, AS, Brazil, Jerman, Perancis, dan Inggris.

“Disaat yang sama, tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia telah mencapai 96,2 persen, lebih tinggi dibandingkan tingkat kesembuhan global yang sebesar 90,6 persen. Adapun angka positivity rate Indonesia berada di bawah 0,5 persen dengan reproduction rate di bawah satu persen,” kata Misbakhun.

Adanya program Pemerintah Daerah Lombok Timur (Pemda Lotim) untuk membangun Ruang Terbuka Publik (RTP) di kawasan pusat pertokoan simpang empat Pancor. Untuk itu, mulai Minggu (16/05) bangunan pertokoan dirobohkan.

Kepala Bidang Penegakan Satpol PP Lotim, Sunrianto mengatakan, pihaknya bersama dengan Sekda Lotim dan beberapa instansi terkait, sudah melakukan koordinasi persiapan dan sekaligus arahan. Yaitu terkait dengan pembongkaran bangunan ruko yang berada di Jalan TGKH Zaenuddin Abdul Majid atau Simpang Empat Pancor, Kelurahan Pancor Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.

“Para pedagang yang berada si kawasan tersebut sebelumnya sudah diimbau untuk mengosongkan ruko mereka, nantinya di sini akan dibangun RTP,” ucapnya kepada Inside Lombok

Sempat terjadi protes di kalangan pedagang terkait singkatnya waktu yang diberikan untuk mengosongkan isi ruko mereka, yakni dua hari setelah lebaran. Serta tidak adanya tempat lokasi yang disediakan untuk relokasi, melainkan para pedagang diminta mencari lokasi berjualan sendiri.

“Sempat ada protes tapi sudah sepakat diberikan kesempatan sampai dua hari setelah lebaran kemaren makanya sekarang tidak ada yang protes,” jelasnya melalui pesan whatsapp.

Sementara itu, salah seorang pengelola
pertokoan berinial Hj mengatakan, waktu yang diberikan oleh Pemda untuk mengosongkan atau memindahkan barang dagangan mereka dari ruko yang semula ke tempat yang lain dirasa terlalu singkat. Terlebih, kata HJ, saat ini masih dalam momen lebaran, di mana momen ini masih sibuk untuk silaturahmi.

“Waktu untuk memindahkan barang sebanyak ini sangat singkat hanya dua hari,”ucap HJ yang enggan disebutkan namanya.

Ia berharap ada ganti rugi yang diberikan Pemkab Lotim untuk sekadar menambah biaya sewa ruko di tempat yang baru. Meskipun dalam jumlah yang sedikit atau meminta pemerintah membuatkan tempat baru bagi para pedagang.

“Ruko yang saya sewa sekarang biayanya Rp25 juta per tahun, itu pun ruko yang berukuran kecil, sedangkan barang kami sangat banyak sehingga tidak muat,” jelasnya.

Semua pihak turut terlibat dalam memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Termasuk perbankan.

Salah satunya BCA yang kembali mendukung penyelenggaraan program pemerintah bertajuk Karya Kreatif Indonesia – Eksotisme Lombok.

“Ini dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang kali ini difokuskan untuk UMKM unggulan Provinsi NTB,” kata Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja dalam siaran pers yang diterima Inside Lombok, Jumat (5/3/2021).

Seremoni peluncuran Karya Kreatif Indonesia – Eksotisme Lombok dipusatkan di Pantai Mandalika. Turut hadir Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate.

Hadir pula Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja dan EVP Transaction Banking Business Development BCA I Ketut Alam Wangsawijaya.

Semuanya hadir secara virtual. Sementara itu Kepala BCA KCU Cakranegara-Mataram Indrawanto Sahama dan 50 pelaku UMKM unggulan NTB menghadiri secara langsung acara tersebut dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pada Rabu (3/3).

“BCA bangga dapat menjadi bagian dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia 2021,” jelasnya.

Hal ini sejalan dengan komitmen BCA dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui sektor UMKM. Pihaknya berharap gerakan ini dapat mendorong masyarakat untuk makin mencintai, mengembangkan, dan meningkatkan nilai tambah produk lokal.

“Kita harus bangga dengan buatan Indonesia,” ujar Jahja.

Program yang diprakarsai Bank Indonesia kali ini mengangkat tema Karya Kreatif Indonesia – Eksotisme Lombok. BCA turut menyukseskan rangkaian kegiatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Dengan melakukan pelatihan dan pendampingan kepada 20 UMKM unggulan di wilayah NTB. Ini untuk bergabung di program Bangga Lokal, serta membantu program pemasaran melalui situs e-commerce dengan memberikan potongan harga. Tak ketinggalan, BCA pun memberikan sarana promosi bagi UKM di kantor cabang BCA di wilayah NTB.

Sejalan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, BCA telah mengembangkan program Bangga Lokal di akhir tahun 2020. Program Bangga Lokal telah menghimpun lebih dari 200 merchant yang terdiri dari merchant kesehatan & kecantikan, fashion, makanan dan minuman serta hobi dan aktivitas.

“Program Bangga Lokal pun akan terus berlanjut di tahun 2021dengan membawa brand-brand lokal lainnya,” terangnya.

Secara kongkret, BCA melakukan pendampingan UKM dengan cara membantu mengkurasi produk-produk UKM. Sehingga dapat diangkat melalui program promosi dan komunikasi. Jadi dapat meningkatkan awareness dan penjualan.

Termasuk membantu proses persiapan UMKM untuk on-boarding dalam e-commerce. Maupun platform penjualan berbasis digital yang memudahkan konsumen mengakses produk UMKM. Sehingga membantu proses pengembangan Bisnis melalui fasilitas kredit bagi yang memenuhi syarat dan infrastruktur pembayaran elektronik (QRIS dan EDC).

BCA berharap rangkaian Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dapat memberikan dampak positif. Tidak hanya kepada BCA tapi bagi masyarakat Indonesia.

“Semoga program ini dapat mendorong kebangkitan produk lokal Indonesia,” kata dia.

Pandemi COVID-19 yang mengakibatkan krisis kesehatan global telah mengubah tatanan hidup secara drastis serta mendorong cara-cara baru termasuk dalam proses penyelenggaraan peradilan.

Hal tersebut disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya pada Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020, secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/2/2020).

“Penyelenggara peradilan dipaksa bertransformasi lebih cepat, pandemi mengharuskan kita bekerja dengan cara-cara baru untuk mematuhi protokol kesehatan, mengurangi pertemuan tatap muka, dan mencegah kerumunan,” ujarnya.

Disampaikan Presiden, dalam mewujudkan transformasi peradilan tersebut telah dilakukan Mahkamah Agung (MA) dengan akselerasi penggunaan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi e-Court dan e-Litigation. Sehingga pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak terganggu dan kualitas keputusan putusan juga tetap terjaga.

“Momentum pademi ini bisa dibajak untuk melakukan transformasi yang fundamental dengan cara-cara fundamental. Terobosan-terobosan oleh penyelenggara peradilan sangat penting, membuktikan bahwa sistem peradilan kita mampu beradaptasi dengan cepat,” tegasnya.

Presiden juga mengajak jajaran Mahkamah Agung untuk terus berinovasi agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih cepat dan lebih baik melalui peradilan yang modern.

“Saya ingin mengingatkan bahwa akselerasi penggunaan teknologi bukanlah tujuan akhir, percepatan penggunaan teknologi adalah pintu masuk untuk transformasi yang lebih luas, transformasi yang lebih besar dalam penyelenggaraan peradilan, untuk mempercepat terwujudnya peradilan yang modern,” ujarnya.

Dalam Sidang Pleno Istimewa yang mengusung tema ‘Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan’ ini, Presiden juga mengapresiasi implementasi dari aplikasi e-Court dan e-Litigation dalam proses penyelesaian perkara sidang. Tercatat jumlah perkara yang didaftarkan melalui e-Court pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 295 persen dan 8.560 perkara telah disidangkan secara e-Litigation.

“Penerapan teknologi informasi dalam sistem peradilan di Mahkamah Agung terbukti mampu meningkatkan kinerja penyelenggara peradilan secara signifikan. Jumlah perkara yang diterima terbanyak dalam sejarah, perkara yang diputus juga terbanyak sepanjang sejarah, tentu ini bisa dilakukan tanpa mengurangi kualitas putusan,” ujarnya.

Kepala Negara pun menyampaikan harapan agar MA dapat terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan peradilan dengan berbasis teknologi tersebut.

“Saya berharap Mahkamah Agung terus meningkatkan kualitas aplikasi e-Court, termasuk standardisasi kewajiban para pihak, pemeriksaan saksi dan ahli secara daring, salinan putusan (e-Verdict), juga perluasan aplikasi e-Court untuk perkara-perkara perdata yang bersifat khusus,” ujarnya.

Presiden juga mendorong upaya reformasi peradilan melalui penerapan sistem peradilan yang modern. Ia meminta Mahkamah Agung dapat mewujudkan kepastian hukum bagi percari keadilan melalui keputusan-keputusan yang mengurangi disparitas pemidanaan.

“Dengan kinerja dan reputasi yang semakin baik, Mahkamah Agung dapat menghasilkan putusan-putusan landmark decisions dalam menggali nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat, sehingga lembaga peradilan menjadi lembaga yang semakin terpercaya,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Presiden di Istana Negara Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassona Laoly. Tampak hadir secara virtual Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Sidang Pleno sendiri berlangsung di gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

SUMBER

Ketua Departemen Luar Negeri Bidang ESDM, Industri, dan Perdagangan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Aelyn Halim menilai Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan beberapa waktu lalu tak hanya menguntungkan pengusaha. UU ini juga menguntungkan buruh atau pekerja. 

"Menurut saya UU Omnibus Law Cipta Kerja ini akan menguntungkan kedua belah pihak, baik kalangan pengusaha maupun kalangan pekerja," kata Aelyn dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu, 8 November 2020, seperti dikutip dari Antara.

Aelyn menjelaskan, pihaknya menyambut baik langkah pemerintah dengan adanya UU Cipta Kerja karena mampu membawa iklim positif bagi ivnestasi di Tanah Air terutama kalangan pengusaha. UU Cipta Kerja ini juga memberikan nilai positif agar terciptanya lapangan pekerjaan seluas-luasnya, sehingga banyak tenaga kerja yang terserap dan mengurangi angka pengangguran.

"Saya melihat di sini ada niat bagus dari Presiden Jokowi dengan adanya UU Omnibus Law Cipta Kerja ini. Jadi saya menilai pemerintah sudah tepat untuk meningkatkan investasi," ucapnya.

UU Cipta Kerja, kata dia, akan mengupayakan jaminan pekerjaan, pendapatan, dan bidang sosial agar lebih baik. Di sisi lain, juga memberikan peluang bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi.

Hal serupa juga disampaikan oleh pengamat ekonomi Hijrah Wicaksana yang menilai keberadaan UU Cipta Kerja justru membuat investor lebih mudah menanamkan modal di Indonesia. Dengan begitu, nantinya mampu menyerap lapangan pekerjaan.

"Kebijakan UU Cipta Kerja bertujuan memberikan kemudahan perizinan bagi investor," ujarnya.

Terbitnya UU Cipta Kerja, kata dia, membuat pengusaha yang ingin menanamkan modal diberikan kemudahan dalam proses perizinan. Sebab, selama ini proses perizinan menjadi hambatan lantaran bertabrakan dengan ribuan undang-undang yang saling tumpang tindih.

Selain itu, pengurusan perizinan usaha juga sangat panjang dan menggelontorkan dana cukup besar, serta berpeluang terjadinya korupsi dan pungutan liar. Untuk itu,  hadirnya UU Cipta Kerja menyederhanakan undan-undang untuk mempermudah proses perizinan, sehingga investor bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

"Kami mengapresiasi UU Cipta Kerja itu bisa membangkitkan ekonomi dan menguntungkan pekerja juga tidak merugikan pengusaha," tuturnya.

Sumber

Jakarta - Pemerintah berencana untuk memberikan Rp 600 ribu bagi para pegawai yang bekerja di sektor swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Tak tanggung-tanggung, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dikabarkan bakal memberikan alokasi santunan tersebut hingga 6 bulan.

Skema ini masuk ke dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Nantinya setiap masyarakat yang bergaji di bawah Rp 5 juta dan bergerak di sektor-sektor yang ditetapkan pemerintah maka akan diberikan santunan tambahan selama 6 bulan.

Namun menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, program tersebut adalah program jangka panjang. Sedangkan program yang menjadi prioritas saat ini adalah bantuan untuk UMKM sekaligus menyelamatkan para pegawai yang terkena Pemutusan hubungan Kerja (PHK) lewat Kartu Prakerja.   

“Terkait insentif itu, pemerintah siapkan beberapa insentif. Satu terkait dengan modal kerja untuk 12 juta UMKM yang sedang difinalisasi,” ujar Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional dan Rilis PDB Kuartal II/2020.

Kedua, lanjut dia, “Support mereka yang bekerja sedang dimatangkan datanya sedang disiapkan baik dari BPJS ketenagakerjaan, sehingga sesudah by name, by address, by rekening, ketemu ini program difinalkan,” kata Menko.

Namun, untuk jangka pendek Airlangga menyebutkan prioritas pemerintah untuk mengentaskan pekerja yang kena PHK. Yakni melalui program Prakerja. Setelah itu, baru akan ada program lanjutan.

“Jangka pendek, pegawai yang terdampak PHK dari data Kemenaker 2,1 juta, ini diselesaikan melalui Kartu Prakerja dahulu. Jadi prioritasnya itu dulu baru program lanjutan,” kata Airlangga.

Pemerintah kembali menegaskan skenario pemulihan ekonomi masih akan berlanjut di tahun 2021. Pasalnya, dampak pandemi Covid-19 diprediksi masih akan dirasakan hingga tahun depan.

“Di tahun 2021 kebijakan pemerintah juga masih dalam skenario pemulihan ekonomi,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selasa (4/8/2020).

Menko Airlangga menjelaskan tentang siklus terbalik antara pandemi dan mata pencaharian. Bahwa, jika penyebaran masih tinggi maka ekonomi akan semakin dalam.

“Jika pada saat masalah kesehatan ini tertangani maka ekonomi akan kembali. Maka masyarakat diharapkan mampu melakukan penyesuaian perilaku terhadap Covid-19,” papar dia.

Airlangga juga menuturkan, pihaknya akan mendorong kebijakan kesehatan dengan prioritas tinggi di tahun 2020 dan 2021. “Kami harap di tahun 2022 dan 2023 vaksin telah ditemukan, sehingga mereka akan berada pada posisi normal,” imbuhnya.

Bantuan sosial, lanjut Airlangga, akan didorong hingga 2021 dan secara bertahap akan mulai dikurangi pada tahun 2022. Selain itu, usaha dan industri padat karya akan terus didorong hingga tahun 2022. Pemerintah akan melakukan restrukturisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, penempatan dana dan penjaminan juga terus dilakukan agar sektor riil dapat bergerak.

“Kami juga akan terus lakukan relaksasi regulasi. Salah satunya adalah dengan transformasi regulasi melalui RUU Cipta Kerja,” ujar Airlangga.

Sumber