Polhukam, Balikpapan – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dapat menjadi salah satu tonggak percepatan pembangunan manusia, kebijakan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur/suprastruktur politik Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah pada Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Drs. Syamsuddin, M.Si., pada Rapat Koordinasi Nasional oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Dukungan Sukses Pembangunan IKN 2022 di Balikpapan, Rabu (30/3/2022).

“Pemindahan Pusat Pemerintahan atau IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah hajatan nasional yang dipersiapkan secara komprehensif dan mendalam. Aspirasi mengenai pemindahan IKN harus sukses serta tidak gagal,” kata Syamsuddin.

Dikatakan, pembangunan IKN yang terletak di pulau Kalimatan telah dilakukan kajian secara komprehensif dan integral, mencakup Trigatra (geografis, demografi, dan sumber daya alam) dan Pancagatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan) dengan melibatkan semua komponen bangsa serta mengembangkan pola kemitraan pentahelix bersama dengan tokoh agama dan tokoh adat.

“Kehadiran bapak-ibu sekalian dalam rakornas ini, akan dicatat dalam sejarah sekaligus menjadi representasi bahwa negara telah hadir dalam mengawal kebijakan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara,” ungkap Syamsuddin.

Selain itu, dalam rakornas disampaikan juga dinamika internasional yang selalu dinamis dan berubah sehingga berimplikasi baik positif maupun negatif, dan pada sisi lain secara bersamaan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perkembangan nasional khususnya terkait kebijakan politik dalam negeri Indonesia. Secara mendasar isu/fenomena global mempengaruhi dan memberi dampak terhadap lingkungan strategis saat ini seperti fluktuasi harga minyak dunia, perubahan iklim dan krisis ekonomi.

“Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang mempengaruhi lingkungan strategis global yaitu dominasi negara-negara maju, perubahan kekuatan dunia, dan pandemi covid-19. Khusus terkait covid-19, tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, virus corona sangat berdampak pada pertumbuhan perekonomian dunia dan menghambat investasi terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia,” jelas Syamsuddin.

Selain itu, dinamika perkembangan politik lokal maupun nasional berjalan sangat kondusif, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan hak-hak politiknya cenderung semakin meningkat. Namun demikian, dalam perkembangan lain, masih ada beberapa konflik antar kelompok pendukung dalam Pilkada yang masih mewarnai dinamika politik lokal.

Sedangkan beberapa permasalahan politik dalam negeri yang masih menjadi tantangan diantaranya adalah legislasi politik, belum optimalnya kaderisasi partai politik, politik identitas, pemilu biaya tinggi, kabar bohong dan berita palsu, kebebasan media dan kebebasan berkumpul dan berserikat, serta masalah-masalah intoleransi terhadap kelompok minoritas.

“Beberapa tantangan tersebut berada dipundak kita bersama, khususnya kita yang berada di lingkungan pemerintahan dalam menghadapi 2 (dua) agenda besar kita yaitu pemindahan Ibu Kota Negara dan Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 mendatang,” kata Syamsuddin.