Kapolda NTB, Irjen Pol, R Umar Faroq mengingatkan bahwa proses pelaksanaan  Pilkada serentak NTB 2024 menjadi tanggungjawab bersama. Karena itu Kapolda mengimbau kepada semua pihak agar bersama-sama menciptakan sinergi yang kuat antar-institusi terkait, dalam mewujudkan Pilkada yang demokratis, jujur, adil, aman dan lancar.

Hal itu disampaikan Kapolda NTB dalam Rakor Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pilkada NTB 2024. “Kita semua di sini punya tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaannya berjalan tanpa gangguan dan penuh dengan kejujuran,” kata kapolda dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Kapolda  menyoroti tantangan besar yang dihadapi masyarakat di era post-truth. Di mana kebohongan sering kali dianggap sebagai kebenaran. “Dalam menghadapi Pemilu 2024, kita harus memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Jangan sampai kebohongan yang disebarkan lewat kampanye hitam, politik identitas atau hoaks memengaruhi proses demokrasi kita,” ujarnya.

Kapolda juga mengingatkan pentingnya netralitas ASN dan penyelenggara pemilu. Termasuk, kewaspadaan terhadap potensi intoleransi dan kerusuhan masal. “Semua elemen, termasuk aparat negara, harus menjaga netralitasnya. Kita juga harus siap menghadapi ancaman yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban, seperti narkopolitik dan aliran dana gelap dari tim sukses,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, kapolda juga menekankan pentingnya kerja sama antar-unsur Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan. “Persepsi dan pola penanganan tindak pidana pemilu harus disamakan. Ini penting agar kita bisa menjalankan tugas dengan efektif, dan memastikan pelanggaran pemilu bisa ditindak sesuai dengan aturan,” jelasnya.

Terakhir kapolda menekankan agar seluruh anggota Polri, selalu berpegang pada netralitas. Ini untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. “Kita harus benar-benar memastikan bahwa tidak ada anggota yang terlibat dalam politik praktis,” serunya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu NTB Umar Achmad Seth memastikan pihaknya akan melakukan penindakan tegas terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu selama proses pelaksanaan Pilkada serentak NTB 2024 ini. Terutama terhadap pelanggaran pidana yang sering muncul dalam konteks Pilkada. Mulai,  money politics atau politik uang, kampanye hitam atau black compaign hingga netralitas ASN.

“Bawaslu berkomitmen penuh dalam menjaga keberlangsungan Pilkada yang adil, bersih, dan berintegritas, serta mengimbau seluruh pihak untuk menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat merusak proses demokrasi,” ungkap Umar.

Ditegaskan Umar, pihaknya bersama Kepolisian dan Kejaksaan akan melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan pelanggaran pidana tersebut untuk menjamin proses penindakan yang efektif.

sumber: suarantb.com

Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Mataram, mengikuti kegiatan diskusi publik dengan tema 'Partisipasi Pemuda Mewujudkan Pesta Demokrasi Damai dan Mencegah Politisisasi SARA di Pilkada NTB 2024', yang berlangsung di gedung Sangkareang Komplek Kantor Gubernur NTB, di Mataram, Rabu (22/5).

Diskusi ini digelar Forum Wartawan Pemprov NTB, dengan tujuan memberikan pemahaman kepada pemilih muda tentang pentingnya peran mereka, dalam menjaga kondusivitas daerah, sekaligus mengajak pemuda berperan aktif menyukseskan Pilkada di NTB, dilaksanakan serentak pada tanggal 27 November mendatang.

Ketua Forum Wartawan Pemprov NTB Marham mengatakan peran pemuda dalam menciptakan Pilkada damai di NTB sangat penting. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024, jumlah pemilih di NTB sebanyak 3,9 juta orang. Dari jumlah itu, sebesar 58 persen merupakan anak muda atau Milenial dan Generasi Z (Gen Z).

“Kami berharap kehadiran teman-teman pemuda dalam diskusi ini, mampu membantu penyelenggara menciptakan Pilkada damai dan mencegah politisasi SARA,” jelasnya.

Pelaksana Harian Asisten I Setda NTB Lalu Hamdi mengatakan pesta demokrasi lima tahunan ini harus berlangsung dengan riang gembira. Pelaksanaan Pilkada serentak 2024 adalah ajang memilih pemimpin sesuai harapan rakyat untuk mengawal pembangunan di NTB lima tahun ke depan.

“Pemuda harus memberikan kontribusi di dalam penyelenggaraan Pilkada ini. Setidaknya ikut berpartisipasi di dalam pemilihan pemimpin lima tahun ke depan,” jelasnya.

Kesuksesan Pilkada serentak 2024 bukan hanya menjadi tugas KPU dan Bawaslu. Tetapi menurutnya, menjadi tugas semua pihak termasuk media massa dan pemuda. Apalagi, pemilih yang didominasi Milenial dan Gen Z, juga memiliki kontribusi dalam mewujudkan Pilkada yang damai.

"Saya optimis, pelaksanaan pilkada 2024 akan sukses, berlangsung jujur dan adil serta langsung umum, bebas rahasia. Kita bisa memberikan kontribusi atas hal itu," kata Hamdi.

Komisioner KPU NTB Agus Hilman mengataka, peran pemuda mencegah politisasi SARA juga harus menjadi atensi, terutama melalui media sosial. “Kita belajar dari sejarah, peran pemuda dalam berbagai perubahan sistem demokrasi, sehingga untuk mencegah politisasi sara melalui sosial media bisa diterapkan,” jelas dia.

Ketua Bawaslu NTB Itratip mengatakan perhelatan pesta demokrasi lima tahunan tersebut, merupakan cara untuk memilih pemimpin terbaik yang akan menakhodai daerah.

Bawaslu NTB juga membutuhkan partisipasi pemilih pemula sebagai tongkat estafet pengawasan partisipatif di tengah-tengah masyarakat.  “Pemilih pemula diharapkan dapat mentransformasikan informasi yang didapat dari diskusi yang dilakukan dalam sosialisasi hari ini kepada keluarga, teman, dan lingkungan sekitar,” jelasnya.

Ia berharap kepada para pemuda untuk terlibat aktif dalam setiap proses Pilkada di NTB, terutama terlibat aktif melakukan pengawasan melalui media sosial. Selain melakukan pengawasan di media sosial, Itratip berharap pemuda juga ikut membantu Bawaslu dalam memutus politik uang.

“Jadi generasi muda ini, jangan ikut terlibat dalam politik uang. Kita ingin merubah pola pikir yang seperti ini, memutus penggunaan politik uang,” tandasnya. (yun)

Apabila pelaksanaan Pilkada serentak ini sukses, bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat dunia terhadap Indonesia semakin tinggi terutama bidang investasi. Oleh karena itu, koordinasi dan sinergitas masyarakat, aparat keamanan, penyelenggara Pemilu, serta pemerintah perlu terus diperkuat.

Pelaksanaan Pilkada yang damai adalah kunci bagi kelangsungan demokrasi dan stabilitas Indonesia. Dalam sebuah narasi yang mendukung pemilu damai, penting untuk menekankan nilai-nilai seperti dialog, partisipasi yang inklusif, penyelesaian konflik secara non-kekerasan, serta penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Memperkuat kesadaran akan pentingnya pemilu yang damai di antara masyarakat dapat membantu mencegah konflik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam proses demokratis. Melalui pendidikan, penggalangan dukungan, dan peningkatan kesadaran akan hak-hak demokratis, kita dapat menciptakan atmosfer yang kondusif bagi pemilu yang adil, transparan, dan damai.

Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengatakan koordinasi antar stakeholders menjadi peran penting dalam memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan damai, transparan, adil, dan demokrati. Apabila itu semua berjalan dengan lancar, masyarakat akan merasakan pesta demokrasi yang penuh kedamaian. Dengan bersatu, masyarakat Indonesia juga diharapkan dapat melangkah maju melewati segala tantangan, tanpa terhambat oleh perbedaan politik yang sempit. Sehingga, sudah saatnya untuk melangkah bersama, menuju Indonesia yang lebih bersatu dan maju.

Menjaga demokrasi melalui pemilu damai adalah sebuah komitmen untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses demokratis tanpa ancaman atau kekerasan. Ini melibatkan pendekatan yang inklusif dan menghormati perbedaan pendapat, serta penegakan hukum yang adil dan transparan. Dengan mempromosikan pemilu damai, akan memperkuat fondasi demokrasi, mendorong partisipasi aktif, dan memastikan bahwa suara setiap individu dihormati dalam pengambilan keputusan politik.

Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi mengatakan pelaksanaan Pemilu 2024 harus berjalan dengan damai sehingga akan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Semua pihak termasuk calon, partai politik, pendukung, dan lembaga terkait, harus berkomitmen untuk menjalankan proses pemilu tanpa kekerasan, intimidasi, atau ancaman. Pemilu yang damai menciptakan lingkungan di mana setiap warga negara merasa aman untuk memilih sesuai dengan keinginannya tanpa tekanan dari pihak lain. Dengan mempromosikan dialog, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat, dapat memastikan bahwa pemilu menjadi wahana yang memperkuat demokrasi, bukan memecah belah masyarakat.

Koordinasi antara pihak-pihak terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), aparat keamanan, lembaga pemantau pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya memungkinkan adopsi strategi pencegahan konflik yang efektif. Hal ini meliputi perencanaan keamanan yang matang, identifikasi potensi sumber konflik, dan upaya-upaya untuk menyelesaikan perselisihan secara damai.

Selanjutnya, sinergi antara lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan media dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang akurat dan mendidik pemilih tentang pentingnya Pilkada damai, prosedur pemilihan, dan kriteria memilih pemimpin yang berkualitas. Dengan koordinasi yang baik dan sinergitas antara semua pihak terkait, pelaksanaan Pilkada dapat menjadi momentum positif untuk memperkuat demokrasi lokal dan membangun perdamaian serta stabilitas di tingkat regional.

Uskup Diosis Amboina, Mgr. Seno Ngutra mengatakan kontestasi politik Pilkada yang akan terlaksana  27 November mendatang, harus dilalui secara sehat dan elegan. Jangan sampai demi kepentingan Politik, para calon menghalalkan segala cara bahkan hingga melakukan provokasi serta isu SARA. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pihak, tetap menjaga keamanan dan ketertiban, membina toleransi dan silahturahmi antar umat beragama,  menuju  terwujudnya Indonesia yang aman dan kondusif, demi mendukung seluruh tahapan pembangunan yang digalakan berdasarkan kesejahteraan masyarakat kedepan.

Sementara itu, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan persaingan dan tensi politik di Pilkada serentak bisa jadi tidak kalah sengit dibandingkan Pilpres. Karena itu, seluruh elemen bangsa harus kembali mawas diri. Kesuksesan Pemilu 2024 harus dijadikan pegangan agar Pilkada serentak yang tinggal beberapa bulan lagi, tidak menorehkan luka perpecahan di masing-masing daerah.

Adapun pilkada serentak 2024 akan diikuti sebanyak 37 provinsi, serta 508 kabupaten/kota. Hampir seluruh provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Indonesia menyelenggarakan pilkada kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak menyelenggarakan pemilihan gubernur, serta DKI Jakarta yang tidak menyelenggarakan pemilihan bupati atau wali kota.

Dalam menghadapi Pilkada, seluruh elemen bangsa harus bisa menjaga persaudaraan kebangsaan. Jika melihat suasana panas yang terjadi di Papua, pada prinsipnya penyelesaian persoalan di Papua harus mendahulukan cara-cara damai melalui musyawarah, dialog, dan pendekatan humanis sebagai pilihan pertama dan utama.

Apabila sinergitas antar pihak apabila terjalin dengan baik, maka juga akan mampu semakin meminimalisasi beberapa hal negatif lain yang sangat mengganggu dan mencederai pesta demokrasi di Indonesia, seperti adanya penyebaran hoaks, politik uang, politik identitas, kampanye hitam, serangan fajar dan intimidasi atau pemaksaan.

Oleh karenanya, menjadi sangat penting agar sinergitas antar berbagai pihak lintas sektor dapat terwujud dengan baik karena hal tersebut akan bisa melahirkan pelaksanaan Pilkada 2024 yang damai dan lancar.