Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Mataram, mengikuti kegiatan diskusi publik dengan tema 'Partisipasi Pemuda Mewujudkan Pesta Demokrasi Damai dan Mencegah Politisisasi SARA di Pilkada NTB 2024', yang berlangsung di gedung Sangkareang Komplek Kantor Gubernur NTB, di Mataram, Rabu (22/5).

Diskusi ini digelar Forum Wartawan Pemprov NTB, dengan tujuan memberikan pemahaman kepada pemilih muda tentang pentingnya peran mereka, dalam menjaga kondusivitas daerah, sekaligus mengajak pemuda berperan aktif menyukseskan Pilkada di NTB, dilaksanakan serentak pada tanggal 27 November mendatang.

Ketua Forum Wartawan Pemprov NTB Marham mengatakan peran pemuda dalam menciptakan Pilkada damai di NTB sangat penting. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024, jumlah pemilih di NTB sebanyak 3,9 juta orang. Dari jumlah itu, sebesar 58 persen merupakan anak muda atau Milenial dan Generasi Z (Gen Z).

“Kami berharap kehadiran teman-teman pemuda dalam diskusi ini, mampu membantu penyelenggara menciptakan Pilkada damai dan mencegah politisasi SARA,” jelasnya.

Pelaksana Harian Asisten I Setda NTB Lalu Hamdi mengatakan pesta demokrasi lima tahunan ini harus berlangsung dengan riang gembira. Pelaksanaan Pilkada serentak 2024 adalah ajang memilih pemimpin sesuai harapan rakyat untuk mengawal pembangunan di NTB lima tahun ke depan.

“Pemuda harus memberikan kontribusi di dalam penyelenggaraan Pilkada ini. Setidaknya ikut berpartisipasi di dalam pemilihan pemimpin lima tahun ke depan,” jelasnya.

Kesuksesan Pilkada serentak 2024 bukan hanya menjadi tugas KPU dan Bawaslu. Tetapi menurutnya, menjadi tugas semua pihak termasuk media massa dan pemuda. Apalagi, pemilih yang didominasi Milenial dan Gen Z, juga memiliki kontribusi dalam mewujudkan Pilkada yang damai.

"Saya optimis, pelaksanaan pilkada 2024 akan sukses, berlangsung jujur dan adil serta langsung umum, bebas rahasia. Kita bisa memberikan kontribusi atas hal itu," kata Hamdi.

Komisioner KPU NTB Agus Hilman mengataka, peran pemuda mencegah politisasi SARA juga harus menjadi atensi, terutama melalui media sosial. “Kita belajar dari sejarah, peran pemuda dalam berbagai perubahan sistem demokrasi, sehingga untuk mencegah politisasi sara melalui sosial media bisa diterapkan,” jelas dia.

Ketua Bawaslu NTB Itratip mengatakan perhelatan pesta demokrasi lima tahunan tersebut, merupakan cara untuk memilih pemimpin terbaik yang akan menakhodai daerah.

Bawaslu NTB juga membutuhkan partisipasi pemilih pemula sebagai tongkat estafet pengawasan partisipatif di tengah-tengah masyarakat.  “Pemilih pemula diharapkan dapat mentransformasikan informasi yang didapat dari diskusi yang dilakukan dalam sosialisasi hari ini kepada keluarga, teman, dan lingkungan sekitar,” jelasnya.

Ia berharap kepada para pemuda untuk terlibat aktif dalam setiap proses Pilkada di NTB, terutama terlibat aktif melakukan pengawasan melalui media sosial. Selain melakukan pengawasan di media sosial, Itratip berharap pemuda juga ikut membantu Bawaslu dalam memutus politik uang.

“Jadi generasi muda ini, jangan ikut terlibat dalam politik uang. Kita ingin merubah pola pikir yang seperti ini, memutus penggunaan politik uang,” tandasnya. (yun)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, di Hotel Lombok Raya, Mataram, pada Selasa, 11 Juni 2024.

Ketua KPU NTB, yakni M. Khuwailid meminta kepada KPU Kabupaten/Kota se-NTB untuk menunjukkan kinerja terbaiknya, terkhusus pada tahapan pembentukan Pantarlih Pilkada 2024 ini.

“Mari kita menunjukkan spirit kita," ajak Khuwailid kepada seluruh jajaran KPU Kabupaten/Kota se-NTBse-NTB, dikutip Warta Lombok dari Instagram @kpu.ntb pada Kamis, 13 Juni 2024.

"Ayo kita tunjukkan kinerja kita semakin hari semakin baik dalam menghadapi Pilkada 2024,” lanjut Khuwailid menegaskan. 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi (Kadiv) Hukum KPU Provinsi NTB, yakni Mastur meminta kepada seluruh peserta Rakor agar memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

“Mohon diperkuat pengawasan internalnya. Kita perlu cari pola pengawasannya, ada SPIP,” ucapnya.

Kemudian di sisi lain, Kadiv Perencanaan, Data dan Informasi (Perdatin) KPU Provinsi NTB, yakni Halidy, meminta kepada seluruh Anggota KPU Kabupaten/Kota agar segera membuat timeline tahapan pemutakhiran data. 

“24 Juni - 25 Juli kita harus segera melaksanakan coklit, untuk itu seluruh tahapan pemutakhiran harus menjadi tanggung jawab seluruh anggota KPU, bukan hanya Ketua Divisi Data dan Informasi saja,”, tandasnya.

Sementara itu, dilihat dari data pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS), jumlah TPS yang ada di NTB ada sebanyak 8.359 dengan jumlah Pantarlih sebanyak 14.893, dan jumlah pemilih sebanyak 3.949.655. Adapun untuk jumlah Kartu Keluarga (KK) nya sebanyak 1.847.012.

Dari perolehan data tersebut, Halidy meminta agar segera memetakan TPS ke dalam Form A Daftar Pemilih. 

"Jumlah TPS ini selanjutnya dipakai untuk merekrut Pantarlih," ujarnya. 

Berbeda halnya dengan Halidy, Kadiv Teknis KPU Provinsi NTB, yakni Zuriati, lebih menyoroti perihal persyaratan pembentukan Badan Ad Hoc.

“Jangan sampai PPK/PPS/KPPS atau Pantarlih kita terindikasi ada yang tidak memenuhi syarat, harus di cermati dengan baik syarat-syarat dokumen rekrutmennya,” tuturnya. 

Menurut Zuriati, jika hal itu terjadi maka bisa dianggap bahwa para penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) tidak bekerja dengan mandiri. Kadiv Teknis KPU Provinsi NTB menyebut bahwa hal ini perlu menjadi perhatian bersama.

Lebih lanjut, Zuriati juga mengingatkan agar para Pantarlih yang akan direkrut harus benar-benar memahami proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dengan baik.

“Pastikan Pantarlih dapat memahami proses coklit dengan baik. Ini tugas kita semua. Karena coklit ini menjadi dasar dalam menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran”, tegas Zuriati mengingatkan.

Pada kesempatan itu pula, Zuriati mengingatkan KPU Kabupaten Sumbawa Barat secara khusus lantaran memiliki calon perseorangan.

“Sumbawa Barat mempunyai beban lain, karena memilik bapaslon perseorangan tentu bebannya berbeda dengan KPU Kab Kota lainnya pada tahapan pemutakhiran data,” pungkasnya.

Penjabat (PJ) Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si meminta kepada semua stakeholder terkait, Forkompinda, OPD lingkup pemerintah Provinsi NTB dan seluruh masyarakat untuk tetap konsentrasi menjaga kondusifitas daerah menjelang pemilu dan pilkada tahun 2024. 

Hal ini ditegaskan Miq Gita sapaan akrabnya PJ Gubernur NTB saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 yang dihadiri oleh PJ Sekda NTB, perwakilan Kapolda NTB, Danrem 162 Wira Bhakti, Danlanud ZAM, serta beberapa Kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi NTB di Gedung Sangkreang, Kantor Gubernur NTB, Selasa (30/01/24).

"Kita harus tetap konsentrasi dan tetap perkuat koordinasi untuk mensukseskan pemilu dan pilkada dengan tetap menjaga kondusifitas daerah," harap Miq Gita.

Miq Gita juga meminta kepada semua OPD terkait tetap siaga dan standby dalam mengantisipasi jika terjadi bencana alam seperti longsor dan banjir yang dapat menganggu kegiatan distribusi logistik di setiap pelosok daerah di NTB. Dinas PUPR tetap memastikan Infrastruktur jalan di seluruh NTB lancar dan aman, begitupun dinas Kesehatan tetap siaga dalam menyiapkan pelayanan kesehatan bagi petugas pelaksana pemilu dan pilkada.

"Insyaallah tetap kami kawal agar semua berjalan lancar dan aman. Kita akan tetap perkuat koordinasi dengan kabupaten kota di NTB agar pemilu dan pilkada berjalan lancar," ungkap Miq Gita.

Mantan Sekda NTB itu juga telah membentuk tim pemantauan pemilu daerah yang melibatkan seluruh unsur Forkominda provinsi NTB dalam mengawal dan menjaga kelancaran pesta demokrasi di NTB.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Intelejen Daerah (KABINDA) Provinsi NTB, Wara Winahya mengungkapkan, dukungan semua pihak untuk menjadi kondusifitas dengan baik, sehingga penyelenggaraan pemilu dan pilkada dapat berjalan lancar.

"Kita bisa berkoordinasi bersama untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman," ungkapnya.(manikpkominfo)

Masyarakat Provinsi Bali diajak terus merajut harmoni dan memelihara situasi damai serta kondusif pasca penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 14 Februari 2024 lalu.

"Situasi damai itu harus terus kita pelihara hingga tahapan pemilu selesai. Tentu ada perbedaan pendapat ketika kita mengikuti pemilu, pilihan kita boleh berbeda, tapi yang terpenting bersaudara harus selamanya," ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Kominfo, Usman Kansong, dalam keterangannya terkait acara Literasi Demokrasi dan Pemilu Damai 2024 bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan tema "Bersama Merajut Harmoni, Bersatu Membangun Negeri" di Denpasar, Bali, pada Rabu (27/3/2024).

Dirjen IKP Usman mengatakan, upaya menjaga suasana tetap damai harus dilakukan, mengingat pada pelaksanaan Pemilu 2024 lalu, sedikit banyak terjadi gesekan karena perbedaan pilihan atau pendapat.

Namun secara keseluruhan rangkaian atau tahapan Pemilu 2024 dinilai dapat terlaksana dan berlangsung dengan aman dan damai.

Hal itu membuktikan demokrasi bukan hanya sebuah sistem, melainkan juga perjalanan untuk mencapai kemanusiaan dan keharmonisan dalam keberagaman.

"Di Bali, di mana harmoni dan toleransi berakar kuat dalam kehidupan sehari-hari, kita belajar bahwa demokrasi bukan hanya tentang suara mayoritas, tetapi juga tentang menghormati hak-hak minoritas," tuturnya.

Sementara itu, Ketua FKUB Denpasar, I Nyoman Budiana yang hadir sebagai narasumber Literasi Demokrasi dan Pemilu Damai 2024, mengatakan, Indonesia adalah bangsa yang plural dengan masyarakat majemuk.

Perbedaan itu diharapkan menjadikan bagian dari upaya meningkatkan persatuan bangsa.

"Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk, kita beragam di sini. Kita sesungguhnya bersaudara sehingga mari kita bangun semangat kekeluargaan. Pluralisme dalam satu bangsa menghilangkan disintegrasi bangsa. Ini yang harus kita kedepankan. Bangsa yang gandrung dengan harmoni akan damai dan sejahtera," kata Nyoman.

Pemimpin Redaksi Denpost & Bisnis Bali, I Gde Suyadnyana, menambahkan, dalam pesta demokrasi masyarakat harus tetap menjaga harmonisasi sehingga pemilu ini benar-benar kredibel dan menghasilkan pemimpin kredibel.

Berdasarkan pengamatannya, di Bali pemilu berlangsung aman dan damai. Masyarakat juga sangat antusias mengikuti pesta demokrasi lima tahunan ini.

"Masyarakat sejak pagi sudah antusias menyalurkan hak suaranya. Pemilu kali ini berjalan lancar, tidak ada perselisihan yang tajam sehingga semua bisa diselesaikan," imbuh Gde.

Sedangkan Akademisi FISIP Universitas Udayana, Ni Nyoman Clara Listya Dewi, mengungkapkan, data Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga lain menunjukkan 55 persen pemilih dalam pemilu 2024 didominasi generasi muda.. milenial dan gen Z.

Tingginya persentase pemilih pemula ini menunjukkan Bangsa Indonesia sedang bergantung pada kehidupan dan cara berpikir anak muda, termasuk pada politik dan pembangunan.

"Anak muda jangan hanya dijadikan sebagai objek, tapi jadikan juga sebagai subjek," kata Ni Nyoman.

Dia juga mengatakan, ada empat aspek harus dilakukan pascapemilu, yakni menjaga proses demokrastisasi dengan tetap memberi masukan saran dan kritik kepada pemerintah, harus terus mengawasi prosesnya, melaporkan tindakan yang menyalahi aturan, dan terlibat aktif dalam organisasi kemasyarakatan.

“Tetap jaga perdamaian dan sebagai masyarakat atau warga Negara juga harus aktif turut serta bersama-sama membangun bangsa dan Negara” tandas Akademisi FISIP Universitas Udayana.

KBRN, Mataram: Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Mataram mengikuti kegiatan diskusi publik dengan tema 'Partisipasi Pemuda Mewujudkan Pesta Demokrasi Damai dan Mencegah Politisisasi SARA di Pilkada NTB 2024'. Kegiatan tersebut digelar oleh Forum Wartawan Pemprov NTB, dalam rangka menyambut perhelatan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. 

Hadir sebagai pembicara yaitu Ketua Bawaslu NTB Itratip dan Komisioner KPU NTB Agus Hilman. 

Penjabat Sekda NTB Ibnu Salim yang diwakili Pelaksana Harian Asisten I Setda NTB Lalu Hamdi mengatakan pesta demokrasi lima tahunan ini harus berlangsung dengan riang gembira. Pelaksanaan Pilkada serentak 2024 adalah ajang memilih pemimpin sesuai harapan rakyat untuk mengawal pembangunan di NTB lima tahun ke depan. 

"Pemuda harus memberikan kontribusi di dalam penyelenggaraan Pilkada ini. Setidaknya ikut berpartisipasi di dalam pemilihan pemimpin lima tahun ke depan," kata Hamdi saat membuka kegiatan tersebut di Gedung Sangkareang Kompleks Kantor Gubernur NTB,

Kesuksesan Pilkada serentak 2024 bukan hanya menjadi tugas KPU dan Bawaslu. Tetapi menurutnya, menjadi tugas semua pihak termasuk media massa dan pemuda. Apalagi, pemilih yang didominasi Milenial dan Gen Z, punya kontribusi dalam mewujudkan Pilkada yang damai. 

"Saya optimis, pelaksanaan pilkada 2024 akan sukses, berlangsung jujur dan adil serta langsung umum, bebas rahasia. Kita bisa memberikan kontribusi atas hal itu," kata Hamdi.

Ketua Forum Wartawan Pemprov NTB Marham mengatakan peran pemuda dalam menciptakan Pilkada damai di NTB sangat penting. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024, jumlah pemilih di NTB sebanyak 3,9 juta orang. Dari jumlah itu, sebesar 58 persen merupakan anak muda atau Milenial dan Generasi Z (Gen Z). 

"Kita berharap kehadiran teman-teman pemuda dalam diskusi ini, mampu membantu penyelenggara menciptakan Pilkada damai dan mencegah politisasi SARA," kata Marham.

Sementara itu, Komisioner KPU NTB Agus Hilman mengatakan, peran pemuda mencegah politisasi SARA sangat penting terutama melalui media sosial. "Kita belajar dari sejarah, peran pemuda dalam berbagai perubahan sistem demokrasi, sehingga untuk mencegah politisasi sara melalui sosial media bisa diterapkan," kata Hilman.

Ketua Bawaslu NTB Itratip mengatakan perhelatan pesta demokrasi lima tahunan tersebut, merupakan cara untuk memilih pemimpin terbaik yang akan menahkodai daerah. 

Ia berharap kepada para pemuda untuk terlibat aktif dalam setiap proses Pilkada di NTB, terutama terlibat aktif melakukan pengawasan melalui media sosial. Selain melakukan pengawasan di media sosial, Itratip berharap pemuda juga ikut membantu Bawaslu dalam memutus politik uang.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilayangkan Calon Legislatif (Caleg) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abubakar Abdullah.

Terkait Putusan MK itu, Ketua Bawaslu Lobar Rizal Umami yang dikonfirmasi membenarkan putusan tersebut.

”Alhamdulillah sudah tadi putusannya. Dipenuhi permohonannya sebagian, putusannya untuk dilaksanakan PSU di 83 TPS yang dimohonkan,” kata Rizal.

Pada Putusan MK terkair PHPU Nomor 21-02-08-18PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 menerangkan beberapa poin. Mulai dari mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Kemudian menyatakan hasil perolehan suara keanggotaan DPRD Lobar Dapil 2 (Lembar-Sekotong) harus dilakukan perhitungan surat suara ulang (PSU).

Dampaknya membuat Keputusan KPU 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 dibatalkan.

Tak hanya itu, permintaan Abubakar untuk dilakukan PSU pada 83 TPS untuk DPRD Lobar di Dapil 2 juga dikabulkan MK.

Sebelumnya Abubakar menilai adanya dugaan kecurangan peralihan suara dan dugaan hibah suara hasil pemilu di sejumlah TPS.

Lantaran pada form C hasil di tingkat TPS yang dipegang saksi dan saat perhitungan di tingkat kecamatan berbeda.

Sehingga dalam gugatannya salah satunya meminta PSU untuk 83 TPS di Dapil 2 yang diduga terjadi perubahan hasil perhitungan.

Pasca pembacaan putusan itu, Rizal menjelaskan akan langsung menindaklanjuti.

Nantinya isi putusan itu akan disampaikan ke email pemohon, termohon dan Bawaslu termasuk KPU.

”Waktunya 14 hari setelah diputuskan,” tegasnya.

Menurut Rizal, putusan PSU itu ditujukan kepada KPU untuk menindaklanjutinya. Sedangkan pihaknya akan tetap melakukan pengawasan.

”Kami sudah bersurat kemarin saat sidang pembuktian untuk menambah pengamanan TNI/Polri untuk penjagaan gudang. Insyaallah besok juga kami akan surati KPU untuk pelaksanaan tindaklanjutnya,” tandasnya

Menindaklanjuti surat edaran Kemendagri, pemprov mulai membahas pengunduran diri penjabat (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota di NTB.

”Kami sudah diskusikan ini,” terang Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB H Lalu Hamdi, saat ditemui Senin (10/6).

Mengacu edaran tersebut, pj kepala daerah yang akan maju di Pilkada serentak 2024, wajib mundur paling lambat 40 hari, sebelum pendaftaran pasangan calon di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pendaftaran pasangan calon akan dibuka pada 27 Agustus 2024.

Sehingga batas akhir pengajuan pengunduran diri oleh pj kepala daerah, bisa dilakukan pada pertengahan Juli.

Dari hasil komunikasinya dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, pengunduran diri harus dilakukan pada saat hari kerja.

Artinya, batas akhir pengajuan pengunduran diri oleh pj kepala daerah di NTB paling lambat di tanggal 18 Juli.

Mantan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB ini juga menerangkan, pada saat pj kepala daerah mengundurkan diri, beriringan dengan pengusulan nama calon pengganti.

Ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan, dan proses dirancang untuk memastikan transisi kepemimpinan berjalan lancar dan tidak mengganggu jalannya pemerintahan daerah selama masa Pilkada.

Sehingga, kata Hamdi, ketika pendaftaran pasangan calon untuk Pilkada serentak di KPU pada tanggal 27 Agustus, satu hari atau di saat yang bersamaan, sudah ada penetapan nama pj kepala daerah baru yang mengganti sosok sebelumnya.

“Bisa saja nanti, SK penetapan pemberhentian sebagai pj kepala daerah, terbit di antara tanggal pengunduran diri sampai dengan tanggal pendaftaran,” kata Hamdi.

Di samping itu, proses pengunduran diri diharapkan bisa lebih cepat, tidak perlu menunggu selambat-lambatnya 40 hari.

Alasannya, agar Kemendagri lebih leluasa alias tidak terburu-buru, dalam mengevaluasi nama-nama calon pengganti pj kepala daerah tersebut.

Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi NTB yang juga Wakil Ketua DPRD NTB Nauvar Furqoni Farinduan mengatakan pengunduran diri Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi, bisa saja dilakukan lebih cepat, apabila Gita memperhatikan etika sebagai seorang birokrat.

”Kalau secara regulasi, pak pj memang harus mengacu di aturan itu, tetapi ini kita bicara personal, bicara etika, kalau memang sudah nawaitu ingin maju, ingin berjuang, ya sudah (mundur, Red) biar fokus,” kata pria asal Lombok Barat (Lobar) ini.