Oleh : Cellin Oktaviani )*

Sangat penting seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus menjaga netralitas dalam setiap ajang kontestasi politik, terlebih pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada bulan November 2024 mendatang. Dengan adanya netralitas ASN tersebut, maka pelayanan publik diharapkan dapat terus optimal.

Ketika seluruh ASN di Indonesia tersebut dalam semua lingkup, termasuk mereka pegawai pemerintahan di tingkat daerah mampu menjaga netralitas mereka dalam Pilkada 2024, maka hal tersebut akan sangat membantu terciptanya suatu pesta demokrasi yang adil dan jujur.

Sudah barang tentu, apabila pelaksanaan kontestasi politik tingkat daerah di Indonesia berlangsung dengan penuh asas keadilan dan kejujuran, maka bukan tidak mungkin hal tersebut akan berujung pada terpilihnya para pemimpin yang penuh integritas untuk memajukan dan mengembangkan daerah yang mereka pimpin serta legitimasi seluruh masyarakat sangat tinggi padanya.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangkey mengatakan bahwa pihaknya terus memberikan imbauan kepada seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder terkait, termasuk juga pemerintah daerah atau pemerintah kota mengenai bagaimana pentingnya netralitas ASN.

Bukan hanya itu, namun Bawaslu juga memberikan bimbingan teknis serta pengarahan kepada seluruh jajarannya untuk turut serta memperkuat dan mengantisipasi berbagai macam hal yang sudah menjadi ketentuan agar tidak menjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Segala hal terus penyelenggara Pilkada itu antisipasi, termasuk juga memberikan informasi dengan semaksimal mungkin mengenai berbagai macam aturan. Lebih lanjut, Badan Pengawas Pemilu juga mengantisipasi adanya kemungkinan penggunaan trik pembagian bantuan sosial (bansos) yang bisa saja menjadi alat menggalang hati rakyat, termasuk kemungkinan terjadinya politik uang.

Pihak Bawaslu juga telah terus menyosialisasikan mengenai netralitas ASN melalui adanya rapat koordinasi (rakor) dengan mengumpulkan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) hingga camat.

Pelaksanaan rapat koordinasi bersama dengan jajaran pemangku kepentingan atau stakeholder terkait itu merupakan salah satu upaya dalam pencegahan netralitas Aparatur Sipil Negara supaya mereka terus bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Tanah Air.

Tidak hanya itu, namun partisipasi aktif dari seluruh masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan yang partisipatif dalam mengawasi berjalannya netralitas ASN pada semua tahapan pelaksanaan Pilkada 2024 juga tidak kalah penting.

Secara hukum sendiri, saat ini subjek hukum mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara sebenarnya sudah menjadi lebih luas dari sebelumnya, yakni pertama adalah PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Kemudian subjek hukum kedua, yakni PNS yang suami atau istrinya menjadi calon kepala daerah atau wakil kepada daerah. Dan yang ketiga yakni pegawai pemerintah non-pegawai negeri (PPNPN).

Senada, Wali Kota Jakarta Pusat, Dhany Sukma mengatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tentu harus menjunjung sangat tinggi netralitas mereka. Bahkan sanksi akan sangat tegas berlaku apabila terbukti terdapat pegawai pemerintahan yang memiliki afiliasi tertentu dengan partai politik (parpol) manapun dalam rangka mendukung salah satu pasangan calon nantinya.

Akan terjadi sanksi, bahkan bisa berujung pada pemecatan, jika memang terdapat ASN yang melanggar peraturan, sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021. Lantaran pelanggaran tersebut sudah sangat melenceng dari kaidah sebenarnya seorang pegawai negeri yang harusnya menjadi pelayan bagi masyarakat.

Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Suhajar Diantoro menegaskan bagaimana sangat pentingnya netralitas oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Bagaimana tidak, pasalnya pegawai negeri sendiri menjadi sektor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut, karena mereka berkaitan dengan pelayanan terhadap publik.

Oleh karena itu, ASN harus terus netral karena mampu menghindari dari kemungkinan penyalahgunaan sumber daya demi tujuan politik, kemudian berkaitan pula dengan penjagaan integritas kompetisi politik serta melindungi kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Dengan adanya netralitas Aparatur Sipil Negara, maka menjadi simbol pemberian pelayanan yang adil demi terus menjaga pelayanan publik tetap prima dan tidak sampai terpengaruh oleh pertimbangan politik dan mampu memastikan pelaksanaan Pilkada tetap adil.

Selain itu, jika para anggota ASN mampu memastikan netralitas mereka, maka akan memfasilitasi partisipasi publik dalam memilih secara bebas, sesuai dengan berbagai prinsip demokrasi yang sehat di Indonesia.

Dalam memerankan peranan sebagai seorang profesional, maka Aparatur Sipil Negara harus memperlakukan seluruh politisi dan partai politik (parpol) dengan cara setara serta sama sekali tidak memihak siapapun.

Mereka harus mampu bekerja dengan cara independen atas dasar kepentingan negara dan masyarakat, serta bisa terlepas dari seluruh siklus politik praktik lima tahunan, termasuk ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Seluruh hal tersebut menjadikan memang sangat penting adanya netralitas Aparatus Sipil Negara (ASN), utamanya dalam menghadapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.

)* Penulis Adalah Kontributor Persada Institute

”Ini berkaca pada pilkada 2020 dan pemilu 2024 partisipasi masyarakat lebih dari 87 persen. Kami yakin bisa lebih 90 persen,” kata Ketua KPU Lombok Utara Nizamudin.

Untuk mendorong partisipasi itu KPU Lombok Utara menggelar sejumlah kegiatan sosialisasi seperti Jalan Sehat Pilkada 2024 Damai Melbao.

”Melalui kegiatan ini kami mengajak semua tim KPU untuk ikut serta agar memastikan penyelenggara juga sehat pada pilkada 2024 nantinya,” katanya.

Kegiatan jalan sehat ini dilaksanakan agar semua masyarakat Lombok Utara dapat mengetahui atau menginformasikan akan adanya pesta demokrasi atau pilkada serentak.

”Untuk itu jangan lupa hadir di TPS untuk menyalurkan hak suara dan jangan golput,” serunya.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KPU Lombok Utara yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dalam rangka mengawali pelaksanaan pilkada.

Pada pilkada serentak 2024, masyarakat Lombok Utara akan memilih Bupati dan wakil Bupati Lombok Utara sekaligus pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur NTB.

”Ini pilkada keempat, semoga yang terpilih nantinya terus melanjutkan pembangunan,” tuturnya.

Djohan juga menyampaikan khusus masyarakat Lombok Utara yang wajib pilih, agar memberikan suara yang sah untuk pimpinan di daerah.

Mereka yang sudah menjadi pemilih harus menyalurkan suaranya pada 27 November 2024 untuk pembangunan KLU kedepannya.

”Salurkan suara dan jangan golput,” pungkasnya.

Pilkada serentak 2024 semakin dekat. Di tengah antusiasme masyarakat untuk memilih pemimpin baru di daerahnya, muncul kekhawatiran akan maraknya politisasi SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Politisasi SARA merupakan praktik berbahaya yang dapat memecah belah persatuan bangsa dan menghambat kelancaran demokrasi. Maka dari itu, penting menyadari bahaya politisasi SARA, penting bagi kita untuk bersama-sama menolak dan melawan praktik ini.

Dampak negatif politisasi SARA sangatlah besar. Pertama, praktik ini dapat menimbulkan konflik dan kekerasan antar masyarakat. Kedua, politisasi SARA dapat merusak rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, praktik ini dapat menghambat proses demokrasi yang jujur dan adil.

Proses kontestasi politik segera di mulai, setiap calon sudah menggandeng pasangannya dengan yakin. Pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Nusa Tenggara Barat (NTB), sejumlah nama sudah menemukan pasangannya, namun sejauh ini belum ada satu pasangan yang mendapatkan surat rekomendasi partai politik yang akan digunakan untuk mendaftar di Komisi Pemiliham Umum.

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Dr. Ihsan Hamid mengatakan pihaknya terus meningingatkan kepada calon dan tim yang akan maju di Pilgub NTB agar tidak memainkan isu SARA dalam kontestasi Demokrasi dan berharap para kontestan dan tim sukses tidak menggunakan isu Sara untuk menumbangkan lawan di Pilgub nanti, melainkan bertarung secara dewasa dengan menjual ide dan gagasan kepada masyarakat.

Keterbukaan sistem demokrasi saat ini sebagai upaya untuk menghilangkan isu Sara dalam setiap perhelatan demokrasi. Sebab politisasi SARA merupakan praktik yang sangat berbahaya karena dapat memecah belah masyarakat dan memicu konflik. Di Indonesia, yang terkenal dengan keberagaman etnis dan agamanya, penggunaan isu SARA dalam kampanye politik dapat menimbulkan ketegangan sosial yang signifikan.

Politisasi SARA tidak hanya merusak proses demokrasi, tetapi juga berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan. Ketika isu SARA digunakan untuk memanipulasi hasil pemilihan, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap sistem demokrasi dan proses pemilu yang adil. Selain itu, Fokus pada isu SARA sering kali mengalihkan perhatian dari isu-isu substantif yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam Pilkada, seperti program kerja, visi misi calon, dan kemampuan mereka untuk memimpin.

Semua pihak telah berhati-hati adanya penyebaran politisasi SARA jelang Pilkada 2024, Pasalnya, tindakan seperti itu dapat memberikan dampak negatif hingga memecah belah masyarakat. Sehingga para calon yang mengikuti Pilkada 2024 diharapkan bisa mengajak warga untuk menjalani politik sehat.

Anggota Bawaslu, Muhamad Sodiki mengatakan bahwa dalam dalam setiap pemilu terutama Pilkada ini selalu ada potensi munculnya politisasi SARA. Tidak menutup kemungkinan juga hal tersebut terjadi di Kota Bekasi. Berbagai upaya pun ditempuh oleh Bawaslu sebagai langkah pencegahan timbulnya politisasi SARA tersebut, salah satunya dengan memberikan edukasi pada masyarakat agar tidak terjebak di dalam politisasi.

Bawaslu Kota Bekasi juga melibatkan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Selain itu, tokoh masyarakat serta tokoh agama pun ikut andil memberi edukasi. sehingga partai politik atau tim sukses diharapkan tidak menggunakan SARA untuk meraih dukungan. Kita ingin kontestasi Pilkada yang riang gembira.

Menolak politisasi SARA merupakan tugas bersama yang membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, partai politik, media, dan masyarakat sipil. Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus tegas dalam menindak pelanggaran yang melibatkan politisasi SARA. Ini termasuk memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti menggunakan isu SARA untuk kepentingan politik.

Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang baik tentang bahaya politisasi SARA dan pentingnya memilih berdasarkan program kerja dan kapasitas calon. Literasi media juga penting agar masyarakat dapat mengenali berita-berita yang bernuansa provokatif dan tidak terjebak dalam narasi SARA.

Media massa memiliki peran penting dalam menciptakan suasana kampanye yang sehat. Media harus bersikap netral dan tidak menyebarkan berita atau opini yang dapat memicu konflik SARA. Media juga bisa menjadi sarana edukasi politik bagi masyarakat.

Hal yang terpenting adalah partai politik dan para calon harus menunjukkan komitmen untuk tidak menggunakan isu SARA dalam kampanye mereka. Mereka harus fokus pada isu-isu yang lebih substantif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Menolak politisasi SARA dalam Pilkada adalah langkah krusial untuk menjaga integritas demokrasi dan harmoni sosial di Indonesia. Praktik politisasi SARA tidak hanya merusak tatanan demokrasi tetapi juga membahayakan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, semua pihak harus berkomitmen untuk menjalankan proses demokrasi dengan integritas, menjauhkan diri dari praktik-praktik yang membahayakan, dan fokus pada isu-isu yang benar-benar penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemilihan yang bersih dan bebas dari isu SARA akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar kompeten dan dapat dipercaya untuk memimpin daerahnya. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati hasil dari sebuah demokrasi yang sehat dan matang. Marilah kita bersama-sama menolak politisasi SARA dan mewujudkan Pilkada yang bermartabat dan berkeadilan.

Untuk membahas kesiapan pengamanan Pilkada serentak tahun 2024, Polda NTB mengadakan rapat penting pada Jumat (21/6/2024). Kepala Biro Operasional (Karo Ops) Polda NTB Kombes Pol. Abu Bakar Tertusi memimpin rapat ini di Ruang Rapat Presisi Polda NTB. Dalam rapat tersebut, Abu Bakar Tertusi menekankan pentingnya koordinasi terkait anggaran dan pengamanan, serta perencanaan matang untuk pelaksanaan Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) yang akan digabung antara Polda NTB dan Polresta Mataram.

Karo Ops Polda NTB menjelaskan bahwa anggaran Pilkada harus dikelola dengan baik untuk menghindari kesalahan dan keterlambatan. Ia meminta para Kapolres untuk segera berkoordinasi jika menghadapi kesulitan terkait NPHD. Kombes Pol. Abu Bakar juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan ketat dalam penggunaan anggaran untuk memastikan rencana operasional berjalan lancar.

Direktur Intelkam Polda NTB menambahkan bahwa jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan berkurang dibandingkan dengan sebelumnya, meskipun jumlah pastinya masih menunggu keputusan KPU. Penetapan TPS Rawan dan Sangat Rawan akan ditentukan oleh Polda NTB, sedangkan TPS kurang rawan dapat ditentukan oleh Polres/ta jajaran. Ini penting untuk mempercepat pembuatan rencana operasional pengamanan.

Rapat tersebut dihadiri oleh Kabag Binops, Kabag Dalops, Kabag Ops Polres/ta jajaran Polda NTB, Ps. Kasubbag Renmin Biroops Polda NTB, dan Paur Subbag Renminops. Semua pihak diharapkan untuk segera melaporkan jumlah TPS dan mempercepat penyusunan rencana operasional guna memastikan pengamanan Pilkada serentak berjalan dengan aman dan tertib.

Dengan koordinasi yang solid dan perencanaan yang matang, Polda NTB berkomitmen untuk mengawal proses Pilkada serentak 2024 agar berjalan lancar, aman, dan kondusif.ahas Kesiapan Pengamanan Pilkada Serentak 2024.

Dalam sambutannya, Miq Gite mengajak masyarakat untuk sama - sama menjaga kondusifitas daerah dalam menyambut perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi NTB tahun 2024 yang akan berlangsung pada bulan November mendatang. 

Mari kita bersama - sama menjaga kondusifitas daerah kita, sebentar kagi kita mendapatkan tugas nasional, untuk sama sama menyukseskan Pelaksanaan Pilkada serentak seluruh Indonesia di NTB juga mari kita sambut perhelatan pesta demokrasi dalam suasana yang riang gembira dan penuh persaudaraan,”ungkapnya. 

Miq Gite juga mengatakan bahwa momentum Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah sebagai bentuk langkah terujinya keimanan, ketakwaan, kesetiaan dan kepedulian setiap manusia. 

“Kepedulian sangat dibutuhkan, ketika kita menatap masa depan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, demi mewujudkan mimpi besar untuk menggapai Indonesia Emas dan NTB Emas tahun 2045, menjadikan semangat untuk seluruh masyrakat agar terus melanjutkan pembangunan di NTB.

“Dengan mimpi mimpi besar kita ingin mewujudkan Indonesia emas 2045 dan NTB Emas 2045, semoga dengan modalitas iman, takwa, kesetiaan, kepedulian, kepatuhan yang ada tumbuh dihayi sanubari kita sehingga mampu melanjutkan pembangunan yang ada di daerah kita tercinta ini,”tuturnya.

“Mari kita bersama-sama menjaga kondusifitas daerah, sebentar lagi kita mendapatkan tugas nasional, untuk menyukseskan Pilkada. Kontestasi politik ini harus kita sambut dengan suasana yang riang gembira dan penuh persaudaraan,” ajak Miq Gite.

Miq Gite juga mengatakan bahwa momentum Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah sebagai bentuk langkah terujinya keimanan, ketakwaan, kesetiaan dan kepedulian setiap manusia.

“Kepedulian sangat dibutuhkan, ketika kita menatap masa depan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat,” katanya.

Selain itu, demi mewujudkan mimpi besar untuk menggapai Indonesia Emas dan NTB Emas tahun 2045, menjadikan semangat untuk seluruh masyarakat agar terus melanjutkan pembangunan di NTB.

“Dengan mimpi mimpi besar kita ingin mewujudkan Indonesia emas 2045 dan NTB Emas 2045, semoga dengan modalitas iman, takwa, kesetiaan, kepedulian, kepatuhan yang ada tumbuh di hati sanubari kita sehingga mampu melanjutkan pembangunan yang ada di daerah kita tercinta ini,” tuturnya.