Ketua DPD Partai Golkar NTB, Dr. H. Mohan Roliskana memberikan pernyataan mengejutkan di tengah riuhnya isu pergantian pendamping pada pemilihan kepala daerah (Pilkada)  Kota Mataram Mataram pada 27 November 2024 nanti. Ditegaskan, paket HARUM (H. Mohan Roliskana – TGH. Mujiburrahman) tetap berlanjut. “Saya pastikan bahwa paket HARUM tetap berlanjut. Kita ingin mempertahankan tagline ini,” tegas Mohan ditemui pada Kamis, 4 Juli 2024.

Mohan yang juga Walikota Mataram mengakui, telah mengantongi rekomendasi dari Partai Nasdem untuk maju sebagai bakal calon Walikota Mataram. Rekomendasi diterima dari partai besutan Surya Paloh itu, berpasangan dengan TGH. Mujiburrahman. Selain itu, ia juga telah membangun komunikasi politik dengan pimpinan partai politik di NTB. “Harapan kami bisa mendapatkan dukungan dari parpol,” ucapnya.

Pilihannya untuk tetap berpasangan dengan TGH. Mujiburrahman karena memiliki banyak pertimbangan baik secara politik, birokrasi, dan lain sebagainya.

Berduetnya Mohan–Mujib akan membangun kekuatan politik di  Kota Mataram Mataram. Kemungkinan akan melawan kotak kosong pada Pilkada 2024, Mohan meyakini pasti ada calon lain yang akan maju bertarung.

Dikonfirmasi terpisah, TGH. Mujiburrahman sedikit pasrah atau menyerahkan sepenuhnya ke H. Mohan Roliskana pada pemilihan walikota dan wakil walikota mataram pada 27 November 2024. Ia tidak mau memaksakan jika dipilih sebagai mendampingi Mohan akan siap, tetapi jika tidak, dinilai tidak ada masalah. “Kalau saya tergantung beliau (Mohan,red), karena beliau yang menjadi tokoh sentralnya,” timpalnya.

Diakui, beberapa rekomendasi dari partai politik telah diterima, tetapi surat keputusan untuk mendukung maju sebagai bakal calon belum ada. Kecuali, satu-satunya rekomendasi dari DPP Partai Nasdem yang telah dikantongi. “Rekomendasi itu berupa surat tugas untuk komunikasi dengan parpol lain,” terangnya.

Mujib, yang juga Wakil Walikota  Mataram ini berharap demokrasi di  Kota Mataram Mataram berjalan dengan elegan, baik, dan sportif serta masyarakat memiliki pilihan pada kontestasi mendatang. Perihal arah dukungan Partai Golkar di Pilkada  Kota Mataram dipastikan sudah jelas mengarah ke H. Mohan Roliskana sebagai bakal calon walikota dan dirinya sebagai bakal calon wakil walikota.

Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Mayjen (Purn) Dr. Hassanudin, mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov NTB akan pentingnya menjaga netralitas dalam Pilkada 2024. Hassanudin berkomitmen untuk mengawal netralitas ASN sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hassanudin juga meminta seluruh jajaran untuk mengantisipasi berbagai isu potensial yang mungkin muncul di NTB, seperti masalah kekeringan, peredaran narkoba, pelaksanaan Pilkada serentak 2024, serta event nasional dan internasional seperti MotoGP Mandalika 2024 dan PON di Sumut-Aceh. "Isu-isu sosial seperti pernikahan dini dan stunting juga menjadi perhatian khusus," katanya.

Lebih lanjut, Hassanudin mengajak seluruh Kepala OPD untuk melanjutkan capaian dan prestasi yang telah diraih oleh pimpinan sebelumnya. Ia menekankan pentingnya sinergi dalam melaksanakan program-program yang masih belum optimal agar target pembangunan dapat tercapai.

Senada dengan Hassanudin, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB, Ruslan Abdul Gani, juga menekankan pentingnya netralitas ASN dalam Pilkada 2024. Menurut Ruslan, netralitas ini tidak hanya berlaku bagi ASN tetapi juga bagi TNI dan Polri.

"Netralitas antara TNI/Polri dan ASN berbeda. ASN boleh memilih, tetapi TNI/Polri tidak boleh memilih," jelas Ruslan.

Ruslan juga mengingatkan masyarakat bahwa mereka dapat melaporkan ASN yang tidak netral dalam Pilkada serentak 2024 ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Laporan tersebut akan dikaji dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu.

"Masyarakat silakan melapor ke Bawaslu. Laporan tersebut akan diklarifikasi untuk memastikan apakah benar ada pelanggaran netralitas," kata Ruslan.

Pelaksana Harian Asisten I Setda NTB, Lalu Hamdi mengatakan pilkada serentak 2024 adalah ajang memilih pemimpin sesuai harapan rakyat untuk mengawal pembangunan di NTB lima tahun ke depan. Karenanya, pesta demokrasi lima tahunan ini harus berlangsung dengan riang gembira. “Pemuda harus memberikan kontribusi di dalam penyelenggaraan pilkada ini. Setidaknya ikut berpartisipasi di dalam pemilihan pemimpin lima tahun ke depan,” ujarnya saat diskusi publik dengan tema ‘Partisipasi Pemuda Mewujudkan Pesta Demokrasi Damai dan Mencegah Politisasi SARA di Pilkada NTB 2024’ yang digelar Forum Wartawan Pemprov NTB. 

Kesuksesan pilkada serentak 2024 bukan hanya menjadi tugas KPU dan Bawaslu, melainkan menjadi tugas semua pihak, termasuk media massa dan pemuda. Apalagi, pemilih yang didominasi Milenial dan Gen Z, punya kontribusi dalam mewujudkan Pilkada yang damai. “Saya optimis, pelaksanaan pilkada 2024 akan sukses, berlangsung jujur dan adil serta langsung umum, bebas rahasia. Kita bisa memberikan kontribusi atas hal itu,” lanjut Hamdi.

Sementara, Komisioner KPU NTB, Agus Hilman mengatakan peran pemuda mencegah politisasi SARA sangat penting terutama melalui media sosial. “Kita belajar dari sejarah, peran pemuda dalam berbagai perubahan sistem demokrasi, sehingga untuk mencegah politisasi sara melalui sosial media bisa diterapkan,” ujarnya. 

Oleh : Sabrina Aulia )*

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Indonesia semakin mendekat. Dalam menyambut pesta demokrasi ini, penting bagi seluruh pihak untuk memastikan bahwa situasi tetap kondusif di setiap daerah. Situasi kondusif ini mencakup berbagai aspek, termasuk keamanan, kerukunan antarwarga, dan kejujuran dalam proses pemilihan. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, menciptakan lingkungan yang aman dan damai selama Pilkada adalah tanggung jawab bersama.

PJ Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga kondusifitas daerah dalam menyambut perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi NTB tahun 2024 yang akan berlangsung pada bulan November mendatang. 

Karena menjaga situasi jelang Pilkada 2024 adalah tugas nasional yang memiliki arti hal tersebut tidak hanya dijalankan oleh satu orang saja melainkan seluruh pihak terlibat untuk menciptakan suasana aman dan damai. Menumbuhkan situasi kondusif jelang Pilkada 2024 merupakan tugas yang menyangkut harkat martabat dan nama baik bangsa.

Terlebih momentum Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah yang lalu yang menjadi bentuk langkah terujinya keimanan, ketakwaan, kesetiaan dan kepedulian setiap manusia. Kepedulian sangat dibutuhkan, ketika semua pihak menatap masa depan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat.

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikonnor meminta agar lembaga adat yang ada di wilayah tersebut, untuk dapat menjaga kondusifitas wilayahnya. Hal tersebut, menurutnya terutama menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah serta bupati dan wakil bupati Kotawaringin Timur di tahun ini.

Pelaksanaan Pilkada gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur yang akan dilaksanakan pada November mendatang telah mulai disiapkan melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotim, dimana beberapa tahapan Pilkada sudah mulai dilaksanakan.

Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan dan menjaga kondisi yang aman damai dalam suasana kondusif serta gunakan hak pilih secara bijak sesuai dengan hati nurani. Dengan harapan jangan ada masyarakat yang Golput karena suara masyarakat menentukan masa depan daerah untuk 5 tahun ke depan.

Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, beberapa waktu lalu hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka kesiapan Pilkada tahun 2024 secara virtual.

Pemerintah Provinsi Sultra telah melakukan beberapa langkah dalam mewujudkan Netralitas ASN dalam kontestasi Pilkada serentak tahun 2024. Andap Budhi telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 200.2.1/6589 Tahun 2023 Tentang Netralitas Pegawai ASN Dalam Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024 Pada Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Sultra.

Ke depan, bersama dengan penyelenggara dan pengawas Pemilu, pihaknya akan menyelenggarakan Deklarasi Pilkada Damai, Deklarasi Netralitas ASN, melakukan Sosialisasi Kebijakan Netralitas ASN dan Penandatanganan Pakta Integritas Netralitas ASN bersama Bupati/Walikota se-Sultra. Langkah preventif ini tentunya untuk menjaga netralitas ASN serta kondusifitas situasi jelang Pilkada serentak tahun 2024 di Sultra.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyampaikan bahwa Pj. Kepala Daerah ditunjuk untuk mengisi kekosongan kepala daerah definitif yang habis masa jabatan agar pemerintahan tetap berjalan hingga Pilkada serentak tahun 2024.

Untuk itu, Mendagri berpesan kepada Pj. Kepala Daerah agar dapat menjalankan program pemerintahan dengan baik, serta dapat menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan. Selanjutnya berikan kemudahan birokrasi pelayanan pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat dan menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan ekonomi di daerah.

Aparat keamanan seperti Polri dan TNI harus siap siaga untuk menjaga keamanan selama Pilkada. Aparat keamanan terus dilatih untuk mengelola situasi dengan baik dan tidak bersikap represif. Keberadaan aparat keamanan yang profesional dan netral akan memberikan rasa aman kepada masyarakat dan mencegah terjadinya kekerasan atau kerusuhan.

Selain itu, penting bagi aparat keamanan untuk bekerja sama dengan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Program-program seperti polisi masyarakat (Polmas) dapat mempererat hubungan antara aparat keamanan dan warga, sehingga keamanan dapat terjaga dengan lebih baik.

Dalam rangka menjaga kondusifitas Kamtibmas menjelang Pilkada Kota Salatiga, jajaran Polres Salatiga juga terus melaksanakan Cooling System yaitu lebih mendekatkan diri dengan masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama maupun tokoh masyarakat guna menjaga kondusifitas Kamtibmas di wilayah Kota Salatiga, seperti yang dilakukan Bhabinkamtibmas Mangunsari Bripka Agus Ristiono, S.H., saat sambang dengan warga Cabean.

Dalam kegiatan sambangnya menemui warga yang sedang berkumpul Bhabinkamtibmas Mangunsari menyampaikan bahwa, kegiatan ini dalam rangka menciptakan suasana sejuk ditengah masyarakat menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 Kota Salatiga. Diharapkan warga berperan aktif menjaga situasi Kamtibmas salah satunya dengan menjaga keamanan dan kerukunan, baik kerukunan antar warga maupun kerukunan antar umat beragama, ajak keluarga dan warga untuk menjauhi miras, judi online maupun penyalahgunaan narkoba dan asusila, selain itu agar tidak mudah percaya dengan berita hoaks dan ikut menyukseskan Pilkada 2024 Kota Salatiga.

Mewujudkan situasi kondusif jelang Pilkada 2024 di setiap daerah memerlukan kerja sama dan komitmen dari berbagai pihak. Melalui pendidikan politik, pengawasan yang ketat, peran aktif media, dialog antar kelompok, peningkatan kesejahteraan, dan kesiapan aparat keamanan, bangsa ini dapat menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Dengan demikian, proses demokrasi dapat berjalan lancar, dan hasil Pilkada yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

)* Penulis merupakan pengamat politik

Polisi Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat gelar doa bersama lintas agama, di lapangan Bara Dhaksa polda NTB (28/6/2024). Enam tokoh lintas agama secara bergiliran memanjatkan doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, memohon kepada Tuhan maha esa untuk keamanan dan kondusifitas daerah menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada November 2024.

Dalam acara doa bersama lintas agama ini, dihadiri oleh Bapak Kapolda NTB Irjen Pol Raden Umar Faroq, Beserta Forkopimda Provinsi NTB dan para pejabat tinggi polda NTB, Serta para tokoh agama dari enam agama yang ada di NTB. Pada Kesempatan ini Hadir juga Ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama ( FKUB) Buya Tgh Subki Asasaki dan Pengraksa Agung Majlis Adat Sasak.

Doa bersama lintas agama ini, merupakan salah satu dari rangkaian HUT Bhayangkara yang ke 78. Di kesempatan yang sama dilakukan juga pemberian santunan kepada puluhan anak yatim, yang diberikan langsung oleh bapak Kapolda NTB.

Pada kesempatan ini Kapolda NTB memberikan sambutan, dan menyampaikan Pentingnya berdoa meminta kepada Tuhan yang maha esa, Sebagai ikhtiar memohon kepada Tuhan, karena hanya dengan lindungan dan kekuatan darinya semua upaya dan usaha dilancarkan. Seperti pada pengamanan menjelang pilkada serentak dapat berjalan damai, sesuai harapan, dan menghasilkan Pemimpin sesuai pilihan rakyat. Dengan harapan pilkada serentak di NTB berjalan lancar sebagaimana pilpres dan pileg pada Pemilu serentak 2024.

“Berdoa bersama menjadi upaya dan ikhtiar kita meminta perlindungan dan ridho kepada Tuhan, agar Pilkada serentak di NTB berlangsung damai,” sampainya

Lebih lanjut Irjen Pol Raden Umar Faroq mengajak seluruh stakeholder terkait, mulai dari pemerintah daerah agar bersama menjaga kondusifitas daerah, terlebih di momen politik pilkada serentak. Seluruh pihak harus bekerjasama mengawal pilkada damai untuk keamanan dan kenyamanan daerah.

“Menjaga kondusifitas harus dilakukan bersama, menjaga keamanan daerah menjadi tanggung jawab bersama,” katanya

Sementara itu ketua FKUB NTB Buya Tgh Subki Asasaki menyampaikan, rasa syukur sebagai masyarakat NTB yang sudah mendapatkan rasa aman dan nyaman, atas kerja kolaboratif antara Polda NTB dengan seluruh stakeholder, dalam mengawal pemilu aman dan damai.

“Kita masyarakat NTB bersyukur telah melalui pemilu dengan rasa aman dan damai, atas pengamanan dan pengawalan Polda NTB bersama unsur terkait,” ucapnya

Ketua FKUB NTB ini juga sangat mendukung kegiatan doa bersama lintas agama, yang diselenggarakan oleh Polda NTB. Menunjukkan kebersamaan masyarakat lintas agama, bersatu untuk memberikan dukungan moril dan spiritual kepada Polri. Pada momentum hari ulang tahun (HUT) ke Bhayangkara, mengabdi untuk masyarakat dan bangsa.

“Doa lintas agama ini juga bertujuan agar jajaran polri, Polda NTB seluruh jajaran diberikan kekuatan lahir dan batin, dalam mengawal keamanan terlebih menjelang Pilkada,” jelasnya

Berikut tokoh lintas agama yang menyampaikan Doa bersama untuk Pilkada damai yaitu, dari perwakilan Agama Islam, DR. H. Badrun, M.Pd.

Protestan, Pdt Miss Pelletimu Sono Bogar, M.Si

Khatolik, Romo Lorensius Maryono, Pr

Hindu, Pinandita Prof. DR. Drs. I Nyoman Murba Widana, M.Ag

Budha, Romo Sudiarto, S.Pd

Konghucu, S Widjanarko. (RK)

Belasan ribu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau Pantarlih mulai di terjunkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB untuk melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) terhadap pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Total 14.885 orang Pantarlih telah dilantik dan akan melakukan coklit terhadap pemilih di 8.362 Tempat Pemungutan suara (TPS) yang tersebar di seluruh NTB. Coklit akan berlangsung selama sebulan dari 24 Juni - 24 Juli 2024 mendatang.

"Kami berharap agar temen-temen petugas Pantarlih bekerja secara detail, karena ini kita melakukan coklit, pencocokan dan penelitian detail data-data yang sesuai dengan panduan-panduannya,"kata Komisioner KPU NTB Agus Hilman. Senin, 24 Juni 2024 usai melakukan kegiatan Coklit hari pertama di kediaman tokoh masyarakat Ketua PW Muhammadiyah NTB Dr. H. Falahuddin di Pringgarata Lombok Tengah.

Pantarlih ditekankan agar betul-betul mendatangi semua rumah. Jangan sampai nanti hanya menanyakan, Sekalipun pantarlih mengenal pemilih dalam datanya, kata Agus, harus juga datang ke rumahnya.

"Karena itu juga akan dibuktikan dengan menempel stiker di rumah-rumah,"tegasnya.

Agus Hilman menyebut dari pengalaman sebelumnya, banyak juga pantarlih tidak datang ke rumah-rumah warga, hanya kenal saja langsung centang-centang.

"Jadi, itu jangan sampai terjadi, dipastikan mendatangi seluruh rumah,"himbaunya kepada Pantarlih.

"Intinya (Pantarlih saat bertugas) taat secara prosedur tidak memisahkan satu KK dengan beda TPS dan sebagainya,"katanya menambahkan.