Lombok Barat (Lobar) kesulitan menghapus warga yang meninggal dunia masuk data daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) Pilkada Lobar. Pasalnya, anggota keluarga yang enggan mengurus surat kematian tersebut. Untuk mensiasati itu, pihak PPS dan PPK pun turun langsung ke bawah mengurus surat kematian tersebut. Pasalnya dari temuan Bawaslu, terdapat warga meninggal dan TNI Polri masuk data DPS tersebut.

Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Lobar Abdul Aziz Fatriyawan mengatakan,coklit sudah memasuki pekan ke tiga dengan capaian 94 persen. Dari temuan coklit hasil pengawasan Bawalsu, diakui ada yang meninggal, TNI Polri masih masuk dalam data. Untuk yang meninggal, Pihaknya sudah mengarahkan petugas di bawah agar mengkoordinir pembuatan surat keterangan meninggal dari desa. “Ada yang masih belum menyelesaikan di tahap itu (surat keterangan meninggal), tapi itu mau diselesaikan Minggu terakhir ini dan dilengkapi,”jelasnya kemarin.

Yang meninggal memang harus dibuatkan surat keterangan, seharusnya ini dibuat oleh pihak keluarga. Sementara pihak keluarga enggan mengurus kalau tidak ada keperluan. Diakui hal itu salah satu kendala. “Kalau Ndak ada kepentingan keluarga Ndak mau mengurus, kalau Ndak ada urus itu, tidak diurus,”ujarnya. Sedangkan itu menjadi dasar untuk mengeluarkan warga meninggal dari data DP4. Kalau tidak ada surat keterangan meninggal maka tidak bisa. PPK dan PPS pun sudah dikoordinir menyiapkan surat tersebut berkoordinasi dengan desa.

Dikatakan, terkait jumlah warga meninggal masuk pemilih, belum diketahui pihaknya karena prosesnya masih berlangsung dua pekan hingga 24 Juli. Pihaknya juga menekankan agar menyelesaikan yang tak ada masalah. Sebab harus dikejar waktu nya tersisa ini, karena dikhawatirkan semakin padat sistem. Terkait TNI polri juga diupayakan dibersihkan dari DP4. Sementara itu, dari hasil pengawasan terhadap proses pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih untuk Pilkada Lobar, Bawaslu memaparkan beberapa temuan, seperti adanya keluarga yang sudah dicoklit namun tidak dipasangi stiker, maupun sebaliknya, hingga adanya TNI-Polri yanag juga ikut terdata sebagai pemilih.

Sehingga Pantarlih diimbau untuk lebih jeli dan teliti, serta tidak asal coklit saja.”Berdasarkan data hasil pengawasan, kami temukan adanya 2 Kepala Keluarga (KK) yang tidak dicoklit tetapi ditempel stiker. Kemudian ada juga yang sudah dicoklit tetapi tidak ditempel stiker jumlahnya 16 KK,” beber Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Lobar, Samsul Hadi belum lama ini. Kendati dia mengaku di Lobar tak ditemukan adanya Pantarlih yang menggunakan jasa joki uuntuk melakukan pencoklitan. Namun, Bawaslu justru menemukan keterlibatan Pantarlih sebagai kader Partai Politik dan tim kampanye.

“”Kami temukan ada satu orang Pantarlih yang terbukti sebagai anggota atau pengurus Parpol atau tim kampanye,” imbuhya. Dari hasil pengawasan pihaknya sejauh ini, yang turut menjadi atensi diantaranya, terkait dengan 6.588 pemilih yang belum tercoklit. Kemudian, pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masuk ke dalam daftar pemilih, yang jumlahnya mencapai 41 pemilih, yang berada di Kediri dan Labuapi. Lalu data pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk ke dalam daftar pemilih ditemukan sebanyak 9 pemilih, yang ada di dua kecamatan. Serta data pemilih disabilitas saat ini berjumlah kurang lebih sekitar 37 pemilih, yang ada di enam kecamatan.

Terkait dengan jumlah pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat diantaranya, di delapan Kecamatan di Lobar, Bawaslu menemukan data 214 pemilih yang sudah meninggal, namun masih tercoklit sebagai pemilih. Kemudian di Kecamatan Gerung ditemukan satu orang pemilih ganda. Bahkan di tiga Kecamatan, Bawaslu juga menemukan data sebanyak tujuh orang yang berstatus TNI justru ikut juga tercoklit sebagai pemilih. Kemudian yang berstatus sebagai anggota kepolisian sebanyak empat orang 4 di Kecamatan Labuapi.

“Pemilih yang bukan penduduk setempat atau alamat tidak sesuai, kami temukan sebanyak 63 pemilih di Kecamatan Gerung,” lanjutnya.Lebih jauh, Samsul memaparkan terkait data pemilih yang memenuhi syarat karena sudah berusia 17 tahun, namun tidak masuk ke dalam daftar pemilih ditemukan sebanyan 14 orang, di empat kecamatan. “Terhadap temuan pengawasan tersebut, kami meminta kepada Panwaslucam untuk memberikan imbauan dan saran perbaikan. Agar proses coklit berjalan sesuai aturan dan menghasilkan data yang valid,” tandas Samsul.

Pihaknya berharap, agar saran perbaikan tersebut bisa segera dilakukan oleh Pantarlih dan KPU. Agar setelah masa pencoklitan berakhir, persoalan tersebut juga telah rampung diperbaiki.

Komisi Pemilihan Umum atau KPU NTB melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) kepada sejumlah tokoh masyarakat. Sebanyak 14.885 orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih akan melakukan coklit terhadap pemilih di 8.362 TPS yang tersebar di seluruh NTB.

Salah satu tokoh masyarakat yang didatangi oleh Tim KPU NTB bersama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau Pantarlih adalah Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah NTB Dr. H. Falahuddin di kediamannya Pringgarata Lombok Tengah.

"Alhamdulillah ini adalah bagian dari proses bernegara, proses berdemokrasi. Saya apresiasi kepada KPU sudah menunaikan tugas secara baik, ini adalah tahapan awal untuk melaksanakan tugas di lapangan dengan melakukan coklit terutama di tokoh-tokoh masyarakat,"ucap Dr. H Falahuddin usai Dicoklit oleh tim KPU NTB. Senin 24 Juni 2024.

"Kami memberi apresiasi KPU telah melaksanakan ini,"sambungnya.

Ketua PW Muhammadiyah NTB ini berharap kegiatan Coklit nanti diikuti oleh seluruh warga masyarakat. Ia menyebut kegiatan itu sebagai bentuk dari kepedulian untuk memberikan hak suara sehingga punya andil untuk menentukan pilihan pemimpin di masa yang akan datang.

"Dengan demikian maka proses berdemokrasi kita bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah ditentukan oleh Undang-undang, dengan demikian kita mendapatkan pemimpin yang dipilih oleh rakyat secara langsung,"katanya.

Maka, lanjutnya, komitmen pemimpin untuk kemudian kembali melayani berkhidmat untuk masyarakat bisa tercapai.

"Pemerintah sudah memberikan akses kita untuk berpartisipasi, karena itu jangan tinggalkan untuk berpartisipasi didalam Pilkada ini, satu suara saja itu sangat berharga,"pesannya.

Dalam menghadapi Pilkada 2024, Falahuddin selaku Ketua PW Muhammadiyah berpesan agar masyarakat tetap mengedepankan kondisi dan menjaga keamanan. Ia berpesan siapapun yang menjadi pemimpin itulah yang dipercayai oleh masyarakat. Kita percaya itulah yang terbaik buat kita.

Hindari hal-hal yang bisa merusak keutuhan, kebersamaan kita sebagai warga negara. Ukhuwah Islamiah persaudaraan itu diatas segala-galanya,"katanya.

"Kalaupun misalnya ada nanti kontestan, peserta ada yang kalah ada yang menang, itulah bagian dari proses berdemokrasi kita,"sambungnya.

Hasil survei terbaru terhadap gubernur dan wakil gubernur di Pilkada NTB 2024.

Terdapat lima lembaga survei yang melakukan jajak pendapat terkait elektabilitas kandidat yang akan bertarung di Pilkada NTB 2024.

Kendati demikian, sebagian besar hasil survei menyatakan pasangan Zulkieflimansyah dan Suhaili Fadhil Thohir (Zul-Suhaili) tampak mendominasi dukungan di antara para calon lainnya yang akan maju di Pilkada NTB 2024.

Zulkieflimansyah pun menanggapi hasil lima lembaga survei yang menyatakan dirinya unggul dari pasangan calon lain di Pilkada NTB 2024.

Bang Zul sapaan akrab mantan gubernur NTB itu menyampaikan, apresiasi terhadap sejumlah lembaga survei yang sudah merilis, menyatakan dirinya memiliki dominasi tinggi.

"Jadi dengan metodelogi ilmiah dan pendekatan ilmu pengetahuan sekarang, survei itu akurasinya dan presisinya bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu hasil survei itu tetntu sangat kita apresiasi," kata Bang Zul dikonfirmasi melalui sambungan telpon, Rabu (5/7/2024).

Kendati mendominasi hasil survei, Bang Zul tidak cepat berpuas diri.

Hal itu bentuk kewaspadaannya terhadap lembaga survei yang berpotensi terafiliasi paslon tertentu.

"Tapi juga kita tidak boleh terlena, karena sekarang itu banyak lembaga survei berfungsi sebagai konsultan paslon," ungkap Bang Zul.

Untuk menjaga objektivitas dari penilaian masyarakat NTB terhadap dirinya, Bang Zul telah membentuk tim survei internal.

"Kita harus mempunyai lembaga survei sendiri yang lebih objektiv. Sehingga kita tidak terninabobokan oleh survei lembaga lain," ungkap Bang Zul.

"Kita juga perlu berhati-hati terhadap lembaga survei yang terafiliasi salah satu kontestan," tegas Bang Zul.

Sebelumnya, sejumlah lembaga survei terkemuka, termasuk LSI, PRC, Kedai Kopi, Poltracking, dan OMI, telah merilis hasil survei terbaru mereka terkait pemilihan gubernur NTB 2024.

Hasil Survei LSI

Survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 11-17 Mei 2024 dengan simulasi empat nama calon menunjukkan Zulkieflimansyah berada di posisi teratas dengan 35,5 persen dukungan.

Diikuti oleh Suhaili Fadhil Thohir dengan 14,1 persen, Sitti Rohmi Djalillah dengan 10,9 persen, dan Lalu Pathul Bahri dengan 4,4 persen.

Sebanyak 35,1 persen responden masih belum menentukan pilihan.

Hasil Survei PRC

Public Research Center (PRC) melakukan survei pada 9-18 Juni 2024 dengan simulasi sepuluh nama calon.

Zulkieflimansyah tetap memimpin dengan 25,4 persen, diikuti oleh Sitti Rohmi Djalillah dengan 17,3 persen, Suhaili Fadhil Thohir dengan 10,5 persen, dan M. Sukiman Azmi dengan 6,6 persen.

Hasil Survei Kedai Kopi

Survei Kedai Kopi yang berlangsung pada 20-29 Mei 2024 dengan simulasi 4 calon menunjukkan hasil serupa.

Zulkieflimansyah unggul dengan 27,7 persen dukungan, diikuti oleh Sitti Rohmi Djalillah dengan 19,9 persen, Suhaili Fadhil Thohir dengan 17,9 persen, dan Lalu Muhammad Iqbal dengan 10,9 persen.

Sebanyak 23,6 persen responden belum menentukan pilihan.

Hasil Survei Poltracking

Poltracking melakukan survei pada 31 Mei - 7 Juni 2024 dengan membagi wilayah survei menjadi dua bagian yakni Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok.

Di Pulau Sumbawa, Zulkieflimansyah mendapatkan dukungan sebesar 66,3 persen, jauh mengungguli Sitti Rohmi Djalillah (17,1 persen), Lalu Muhammad Iqbal (11,1 persen), dan Lalu Gita (1,5 persen).

Hanya 4 persen responden yang belum menentukan pilihan.

Di Pulau Lombok, Sitti Rohmi Djalillah memimpin dengan 33 persen dukungan, diikuti oleh Zulkieflimansyah dengan 29,5 persen, Lalu Muhammad Iqbal dengan 17 persen, dan Lalu Gita Ariadi dengan 2,1 persen.

Sebanyak 18,4 persen responden belum menentukan pilihan.

Hasil Survei OMI

Survei yang dilakukan oleh OMI pada 12-21 Maret 2024 dengan simulasi empat pasangan calon menunjukkan pasangan Zul-Suhaili berada di puncak dengan 50,5 persen dukungan.

Pasangan Iqbal-Dinda memperoleh 11,6 persen, Rohmi-Musyafirin mendapatkan 10,4 persen, dan Pathul-Syafruddin sebesar 5 persen.

Sebanyak 22,5 persen responden belum menentukan pilihan.

Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 mendorong Pilgub NTB 2024 diikuti banyak calon. Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto pemilih memiliki beragam alternatif calon pemimpin apabila Pilkada diikuti banyak calon. ”Maka setiap kita berkesempatan menemukan calon yang benar-benar mewakili suara dan aspirasi kita. Itu akan menjadikan setiap detik kampanye sebagai momen yang penuh antusiasme dan harapan,” ujarnya, Sabtu (6/7/2024).

Didu, sapaan karibnya, menyinggung politisi yang menyebut Pilgub NTB lebih baik dengan persaingan head to head. Ragam pasangan calon membuat pemilih punya banyak pilihan. Di sisi lain meningkatkan kualitas kepemimpinan, dan mendorong partisipasi serta keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat. Menurut Didu, dengan banyaknya calon yang bersaing, setiap kandidat biasanya akan memiliki platform, visi, dan pendekatan kampanye yang beragam pula.

Saat setiap calon membawa isu-isu spesifik dan strategi kampanye yang berbeda maka sudah pasti akan membuat diskusi politik lebih beragam dan menarik. Hasil kajian Mi6, pemilihan kepala daerah dengan banyak calon juga sering kali memicu partisipasi yang lebih besar dari masyarakat.Pemilih, kata Didu, merasa lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan.”Jangan lupa, setiap calon biasanya memiliki basis pendukung yang berbeda. Ini akan membawa energi dan semangat tersendiri dalam mendukung kandidat mereka,” ucap mantan Eksekutif Daerah Walhi NTB dua periode ini.

Saat ini, Pilgub NTB berpotensi diikuti empat pasang calon. Antara lain, Sitti Rohmi Djalillah-Musyafirin, Zulkieflimansyah-Suhaili FT, Lalu Muhammad Iqbal-Indah Damayanti Putri, dan pasangan Lalu Gita Ariadi-Sukiman Azmy. Dia juga memaklumi anggapan Pilgub NTB akan menyajikan persaingan head to head. Sebab, hingga kini Rohmi-Firin dan Zul-Suhaili yang sudah mengantongi dukungan partai politik secara definitif. Sementara dua pasangan lainnya yakni Iqbal-Dinda dan Gita-Sukiman belum terungkap dukungan Parpolnya. Bisa dimaklumi, dua pasangan disebut terakhir merupakan calon dari kalangan birokrat.

Didu menjelaskan, jika Pilgub NTB hanya diikuti dua pasang calon saja, maka hal tersebut akan menjadikan ajang lima tahunan ini bukanlah pesta demokrasi yang sesungguhnya. Padahal, harusnya, pilkada menjadi pesta demokrasi di mana semangat kompetisi dan keterlibatan masyarakat berpadu untuk menciptakan atmosfer yang meriah dan penuh gairah. Ketika lebih banyak calon terlibat, persaingan menjadi lebih ketat dan dinamis. Ini menciptakan suasana kompetitif yang bisa sangat menarik untuk diikuti oleh publik.

Dalam hal ini, kandidat perlu bersaing dalam menyampaikan argumen dan kebijakan mereka, yang sering kali menghasilkan debat-debat publik yang intens. Pilgub NTB yang ramai dengan kandidat juga dapat memberikan dorongan ekonomi daerah menjadi lebih menggeliat terutama melalui berbagai aktivitas kampanye. Kajian Mi6, kata Didu, menunjukkan bagaimana kampanye yang melibatkan banyak calon sering kali mengakibatkan peningkatan pengeluaran untuk iklan, acara, dan merchandise, yang pada gilirannya mendukung ekonomi masyarakat.

Karena itu, Didu mendorong agar partai politik tidak memberikan dukungan yang menumpuk pada satu pasangan calon saja. Dengan begitu, akan memberi ruang bagi Pilgub NTB tidak diikuti dua kandidat saja. Pasangan Iqbal-Dinda dan juga Gita-Sukiman, adalah figur-figur yang pantas mendapat dukungan dari partai politik untuk maju dalam Pilgub NTB. Iqbal memiliki karir birokrasi yang panjang sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri. Sementara Dinda, adalah Bupati Bima dua periode. Lalu Gita adalah mantan Penjabat Gubernur NTB selama sembilan bulan, yang kini masih memangku jabatan sebagai Sekretaris Daerah NTB. Sementara wakilnya Sukiman Azmy, adalah Bupati Lombok Timur dua periode.

Didu mengakui bahwa setiap perhelatan demokrasi pasti memiliki dinamikanya sendiri-sendiri. Politik juga memiliki panggung depan dan panggung belakang dengan realitasnya masing-masing. Publik kemudian hanya diperlihatkan panggung depan saja. Sementara panggung belakang acap ditutup rapat-rapat. Minimnya partai politik yang sudah memberikan dukungan tiket Pilgub NTB, menjadikan pasangan Iqbal-Dinda dan pasangan Gita-Sukiman, terlihat inferior di hadapan dua kandidat lainnya.

Hal tersebut kata Didu, menempatkan dua pasang kandidat ini dalam framing sebagai pasangan yang sama-sama lemah. Semua itu kata Didu, bisa jadi semacam strategi untuk membuat pasangan ini tetap menjadi perbincangan di tengah-tengah publik. Sebuah strategi yang acap bisa dimanfaatkan untuk mendongkrak elektabilitas dan popularitas. Sehingga, Didu meyakini, justru dua pasang kandidat tersebut, Iqbal-Dinda dan Gita-Sukiman bisa jadi juga sedang menyiapkan kejutan-kejutan.

Didu menilai, Iqbal-Dinda maupun Gita-Sukiman, memiliki modal lebih dari cukup untuk meraih dukungan signifikan. “Bagaimanapun, kandidat yang banyak dalam Pilgub akan membuka ruang untuk lebih banyak dialog, lebih banyak ide, dan lebih banyak kesempatan untuk perbaikan. Hal yang akan membuat proses Pilgub menjadi lebih menarik dan substansial,” tutup Didu.

Polisi Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat gelar doa bersama lintas agama, di lapangan Bara Dhaksa polda NTB (28/6/2024). Enam tokoh lintas agama secara bergiliran memanjatkan doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, memohon kepada Tuhan maha esa untuk keamanan dan kondusifitas daerah menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada November 2024.

Dalam acara doa bersama lintas agama ini, dihadiri oleh Bapak Kapolda NTB Irjen Pol Raden Umar Faroq, Beserta Forkopimda Provinsi NTB dan para pejabat tinggi polda NTB, Serta para tokoh agama dari enam agama yang ada di NTB. Pada Kesempatan ini Hadir juga Ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama ( FKUB) Buya Tgh Subki Asasaki dan Pengraksa Agung Majlis Adat Sasak.

Doa bersama lintas agama ini, merupakan salah satu dari rangkaian HUT Bhayangkara yang ke 78. Di kesempatan yang sama dilakukan juga pemberian santunan kepada puluhan anak yatim, yang diberikan langsung oleh bapak Kapolda NTB.

Pada kesempatan ini Kapolda NTB memberikan sambutan, dan menyampaikan Pentingnya berdoa meminta kepada Tuhan yang maha esa, Sebagai ikhtiar memohon kepada Tuhan, karena hanya dengan lindungan dan kekuatan darinya semua upaya dan usaha dilancarkan. Seperti pada pengamanan menjelang pilkada serentak dapat berjalan damai, sesuai harapan, dan menghasilkan Pemimpin sesuai pilihan rakyat. Dengan harapan pilkada serentak di NTB berjalan lancar sebagaimana pilpres dan pileg pada Pemilu serentak 2024.

“Berdoa bersama menjadi upaya dan ikhtiar kita meminta perlindungan dan ridho kepada Tuhan, agar Pilkada serentak di NTB berlangsung damai,” sampainya

Lebih lanjut Irjen Pol Raden Umar Faroq mengajak seluruh stakeholder terkait, mulai dari pemerintah daerah agar bersama menjaga kondusifitas daerah, terlebih di momen politik pilkada serentak. Seluruh pihak harus bekerjasama mengawal pilkada damai untuk keamanan dan kenyamanan daerah.

“Menjaga kondusifitas harus dilakukan bersama, menjaga keamanan daerah menjadi tanggung jawab bersama,” katanya

Sementara itu ketua FKUB NTB Buya Tgh Subki Asasaki menyampaikan, rasa syukur sebagai masyarakat NTB yang sudah mendapatkan rasa aman dan nyaman, atas kerja kolaboratif antara Polda NTB dengan seluruh stakeholder, dalam mengawal pemilu aman dan damai.

“Kita masyarakat NTB bersyukur telah melalui pemilu dengan rasa aman dan damai, atas pengamanan dan pengawalan Polda NTB bersama unsur terkait,” ucapnya

Ketua FKUB NTB ini juga sangat mendukung kegiatan doa bersama lintas agama, yang diselenggarakan oleh Polda NTB. Menunjukkan kebersamaan masyarakat lintas agama, bersatu untuk memberikan dukungan moril dan spiritual kepada Polri. Pada momentum hari ulang tahun (HUT) ke Bhayangkara, mengabdi untuk masyarakat dan bangsa.

“Doa lintas agama ini juga bertujuan agar jajaran polri, Polda NTB seluruh jajaran diberikan kekuatan lahir dan batin, dalam mengawal keamanan terlebih menjelang Pilkada,” jelasnya

Berikut tokoh lintas agama yang menyampaikan Doa bersama untuk Pilkada damai yaitu, dari perwakilan Agama Islam, DR. H. Badrun, M.Pd.

Protestan, Pdt Miss Pelletimu Sono Bogar, M.Si

Khatolik, Romo Lorensius Maryono, Pr

Hindu, Pinandita Prof. DR. Drs. I Nyoman Murba Widana, M.Ag

Budha, Romo Sudiarto, S.Pd

Konghucu, S Widjanarko. (RK)

Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 mendorong pemilihan Gubernur NTB yang akan digelar bersamaan dengan Pilkada Serentak pada 27 November mendatang, diikuti banyak kandidat. Jika hanya diikuti dua pasang kandidat yang head to head, Pilgub NTB dinilai justru tidak menarik dan malah berpotensi miskin gagasan.

”Ketika Pilgub diikuti oleh banyak kandidat, maka setiap kita berkesempatan menemukan calon yang benar-benar mewakili suara dan aspirasi kita. Itu akan menjadikan setiap detik kampanye sebagai momen yang penuh antusiasme dan harapan,” kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto, di Mataram, Sabtu (6/7/2024).

Analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini melontarkan hal tersebut, seiring munculnya pandangan sejumlah pihak agar Pilgub NTB diikuti dua pasang kandidat. Pandangan tersebut bahkan terang-terangan telah diungkapkan ke publik oleh pemimpin partai politik di NTB.

Didu menjelaskan, pemilihan kepala daerah dengan banyak calon adalah manifestasi dari demokrasi yang lebih hidup. Pada saat yang sama, hal tersebut bakal memperkaya pilihan pemilih, meningkatkan kualitas kepemimpinan, mendorong partisipasi serta keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat, dan menjadikan pilkada menjadi penuh warna.

Menurut Didu, dengan banyaknya calon yang bersaing, setiap kandidat biasanya akan memiliki platform, visi, dan pendekatan kampanye yang unik. Hal ini memperkaya spektrum ide dan pesan politik yang disampaikan kepada masyarakat. Tatkala setiap calon membawa isu-isu spesifik dan strategi kampanye yang berbeda, maka sudah pasti akan membuat diskusi politik lebih beragam dan menarik.

Hasil kajian yang dilakukan Mi6, pemilihan kepala daerah dengan banyak calon juga sering kali memicu partisipasi yang lebih besar dari masyarakat. Pemilih merasa memiliki lebih banyak pilihan yang mungkin lebih sesuai dengan preferensi mereka. Dengan lebih banyak pilihan, pemilih kata Didu, merasa lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan.

”Jangan lupa, setiap calon biasanya memiliki basis pendukung yang berbeda. Ini akan membawa energi dan semangat tersendiri dalam mendukung kandidat mereka,” ucap mantan Eksekutif Daerah Walhi NTB dua periode ini.

Saat ini, Pilgub NTB berpotensi diikuti oleh empat pasang calon. Mereka adalah Hj Sitti Rohmi Djalilah-HW Musyafirin, H Zulkieflimansyah-H Suhaili FT, Lalu Muhammad Iqbal-Hj Indah Damayanti Putri, dan pasangan HL Gita Ariadi-HM Sukiman Azmy.

Masalahnya, hingga saat ini, hanya dua pasang pertama yakni Rohmi-Firin dan Zul-Suhaili yang sudah mengantongi dukungan partai politik secara defenitif. Sementara dua pasangan lainnya yakni Iqbal-Dinda dan Gita-Sukiman, masih belum terang-terangan terungkap ke publik terkait dukungan partai poltik tersebut.

Belakangan, malah muncul pandangan agar Pilgub NTB cukup dua pasangan calon saja, yakni Rohmi-Firin dan Zul-Suhaili. Karenanya, partai yang belum juga melabuhkan dukungan, diminta menambatkan hati pada dua pasangan tersebut. Hal yang akan menjadikan Pilgub NTB menjadi ajang pertarungan head to head Rohmi-Firin dan Zul-Suhaili. Seperti khayak Bumi Gora tahu, Zulkieflimansyah dan Rohmi adalah pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023.

Didu menjelaskan, jika Pilgub NTB hanya diikuti dua pasang calon saja, maka hal tersebut akan menjadikan ajang lima tahunan ini bukanlah pesta demokrasi yang sesungguhnya. Padahal, harusnya, pilkada menjadi pesta demokrasi di mana semangat kompetisi dan keterlibatan masyarakat berpadu untuk menciptakan atmosfer yang meriah dan penuh gairah.

Ketika lebih banyak calon terlibat, persaingan menjadi lebih ketat dan dinamis. Ini menciptakan suasana kompetitif yang bisa sangat menarik untuk diikuti oleh publik. Dalam hal ini, kandidat perlu bersaing dalam menyampaikan argumen dan kebijakan mereka, yang sering kali menghasilkan debat-debat publik yang intens dan menarik.

Jangan pula dilupakan, Pilgub yang ramai dengan kandidat juga dapat memberikan dorongan ekonomi daerah menjadi lebih menggeliat terutama melalui berbagai aktivitas kampanye. Kajian Mi6 kata Didu, menunjukkan bagaimana kampanye yang melibatkan banyak calon sering kali mengakibatkan peningkatan pengeluaran untuk iklan, acara, dan merchandise, yang pada gilirannya mendukung bisnis di tingkat masyarakat turut bergairah.

Karena itu, Didu mendorong agar partai politik tidak memberikan dukungan yang menumpuk pada satu pasangan calon saja. Dengan begitu, akan memberi ruang bagi Pilgub NTB tidak diikuti dua kandidat saja.

Ditegaskan Didu, pasangan Iqbal-Dinda dan juga Gita-Sukiman, adalah figur-figur yang lebih dari pantas mendapat dukungan dari partai politik untuk maju dalam Pilgub NTB. Iqbal, putra NTB yang pernah menjadi Duta Besar Indonesia di Turki. Iqbal memiliki karir birokrasi yang panjang sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri. Sementara Dinda, adalah Bupati Bima dua periode, dan merupakan salah satu politisi Partai Golkar yang moncer.

Gita Ariadi, adalah mantan Penjabat Gubernur NTB selama sembilan bulan, yang kini masih memangku jabatan sebagai Sekretaris Daerah NTB. Pengalaman birokrasinya juga sangat komplet dan panjang. Sementara wakilnya HM Sukiman Azmy, adalah Bupati Lombok Timur dua periode dengan prestasi yang diakui publik.

Hanya saja memang, Didu mengakui bahwa setiap perhelatan demokrasi pasti memiliki dinamikanya sendiri-sendiri. Politik juga memiliki panggung depan dan panggung belakang dengan realitasnya masing-masing. Publik kemudian hanya diperlihatkan panggung depan saja. Sementara panggung belakang acap ditutup rapat-rapat.

Adanya panggung depan dan panggung belakang itu pula, yang kata Didu, bisa menjelaskan mengapa saat ini sejumlah partai masih belum juga melabuhkan dukungannya kepada kandidat yang akan diusung di Pilgub NTB. Bahkan, di antara partai-partai besar tersebut, ada partai pemenang Pemilu di NTB seperti Partai Golkar dan Partai Gerindra.

Saat partai politik lain memberi pernyataan ke publik, Partai Gerindra misalnya malah adem ayem. Memang tersebar sejumlah spekulasi. Namun, tak ada yang pasti hingga saat ini kemana partai besutan presiden terpilih, Prabowo Subianto ini akan melabuhkan dukungan di Pilgub NTB. Pun Partai Golkar. Tak juga memberikan tanda-tanda kemana dukungan akan diberikan. Yang sudah pasti, Partai Beringin, menyebut, akan menunggu hasil survei ketiga, baru akan terungkap dukungan akan diberikan ke kandidat yang mana.

Minimnya partai politik yang sudah memberikan dukungan tiket Pilgub, menjadikan pasangan Iqbal-Dinda dan pasangan Gita-Sukiman, terlihat inferior di hadapan dua kandidat lainnya. Hal tersebut kata Didu, menempatkan dua pasang kandidat ini dalam framing sebagai pasangan yang sama-sama lemah.

Didu misalnya memberi contoh, bagaimana belum lama ini, pada saat peresmian posko pemenangan pasangan Iqbal-Dinda di Kabupaten Bima, justru Dinda tidak hadir dalam peresmian tersebut. Hal yang membuat publik bertanya-tanya. Ada apa? Pun begitu, tetiba menyeruak ke publik isu bahwa pasangan Gita-Sukiman bakal kandas di tengah jalan.

Semua itu kata Didu, bisa jadi semacam strategi untuk membuat pasangan ini tetap menjadi perbincangan di tengah-tengah publik. Sebuah strategi yang acap bisa dimanfaatkan untuk mendongkrak elektabilitas dan popularitas. Sehingga, Didu meyakini, justru dua pasang kandidat tersebut, Iqbal-Dinda dan Gita-Sukiman bisa jadi juga sedang menyiapkan kejutan-kejutan.

Analis politik dari kalangan aktivis ini menilai, Iqbal-Dinda maupun Gita-Sukiman, memiliki modal lebih dari cukup untuk meraih dukungan signifikan dari para pemilih di Bumi Gora. Hal yang tentu patut disyukuri publik Bumi Gora, bahwa Pilgub NTB yang diikuti banyak kandidat masih mungkin untuk terjadi.

“Bagaimanapun, kandidat yang banyak dalam Pilgub akan membuka ruang untuk lebih banyak dialog, lebih banyak ide, dan lebih banyak kesempatan untuk perbaikan. Hal yang akan membuat proses Pilgub menjadi lebih menarik dan substansial,” tutup Didu.