Pemprov NTB kembali mengingatkan para pelaku usaha perhotelan di daerah ini untuk menaati Peraturan Gubernur (Pergub) No 9/2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Akomodasi. Pergub ini lahir sebagai acuan atau pedoman bagi setiap pelaku usaha di bidang usaha jasa akomodasi dalam menetapkan tarif batas atas pada saat event internasional seperti MotoGP Mandalika.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Jamaluddin Malady mengatakan, di Lombok terbagi menjadi tiga zona. Zona utama yaitu hotel-hotel di wilayah Lombok Tengah hanya diperbolehkan menaikkan tarif hotel maksimal tiga kali lipat saja. Zona dua di Kota Mataram hanya boleh menaikkan tarif maksimal dua kali lipat serta di wilayah Senggigi dan sekitarnya masuk dalam zona tiga yang hanya boleh menaikkan tarif maksimal satu kali lipat.

Di MotoGP Mandalika 2022 lalu, zona A bisa sampai 10 kali lipat. Yang harga 1 juta bisa 10 juta. Nah mulai kemarin setelah pergub diterbitkan dan sudah ada lagi Satgas yang dibuat oleh Bupati Lombok Tengah di 2023 kemarin hampir tidak ada yang melapor terkait dengan tingginya harga kamar hotel, kata Jamaluddin Malady kepada wartawan, Selasa, 16 Juli 2024.

Ia mengatakan, jika pengguna jasa masih menemukan kenaikan tarif kamar hotel melebihi ketentuan, mereka bisa melapor kepada Satgas yang sudah dibentuk. Dengan harapan semua pihak menaati ketentuan tersebut demi pariwisata yang berkelanjutan. Saat ada pelaku hotel yang melanggar aturan dan tidak menjalankan amanah Pergub tersebut, maka Pemda bisa meninjau kembali izin-izin usaha akomodasi tersebut.

Harga transportasi juga sudah diatur untuk memberi kenyamanan kepada para pengguna jasa transportasi. Dari Bandara Lombok menuju Mandalika misalnya tak diperbolehkan pengemudi manrik tarif melebihi ketentuan.

Jamaluddin mengatakan, jika penyelenggaraan MotoGP sudah biasa digelar di NTB, ia optimis para pelaku usaha sudah terbiasa dengan ritme bisnis yang sesuai tuntutan pasar, sehingga kedepan tak perlu lagi ata Pergub yang mengatur soal tarif batas atas tersebut.

Di Sepang Malaysia dari informasi yang kami terima dari MGPA, tahun pertama, kedua dan ketiga biasa di tempat balapan yang baru harganya pasti naik. Mudahan tahun ini sudah normal, dan 2025 mungkin sudah kita tak pakai Pergub itu. Jadi normal-normal saja harganya, katanya.

Seperti diketahui, Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah MotoGP pada 2024. Sirkuit Mandalika dipilih sebagai lokasi untuk menyelenggarakan seri ke-17 pada tanggal 29 September, yang artinya lebih awal satu bulan dibandingkan 2023.

Rasa penasaram publik mengenai visi dan kapasitas para Bakal Calon Gubernur NTB yang akan bertarung di Pilkada NTB cukup tinggi.

Hal itu mendorong agar kampus-kampus yang ada di NTB untuk mengadakan agenda diskusi publik, khususnya mengenai Pilkada NTB. Ini untuk bisa menilai arah dan gagasan dari setiap para Bakal Calon.

Ketua DPW Partai Gelora NTB, Lalu Pahrurrozi mengatakan, sangat penting melibatkan lembaga-lembaga intelektual dalam menguji setiap Bacagub.

Peran aktif dosen dan mahasiswa bisa menjadi katalisator bagi terciptanya pemimpin NTB yang berkualitas. Terlebih Pilkada NTB akan berlangsung pada November 2024 mendatang.

“Saya juga mendorong kampus-kampus dan universitas-universitas sudah mulai menyelenggarakan debat calon dan debat kandidat,” ujarnya kepada NTBSatu Kamis, 11 Juli 2024.

Ojhie pun melihat, banyak komentar-komentar di luar forum resmi, yang baginya tidak produktif. Shingga, baiknya semua aspirasi itu tersalurkan dalam forum yang lebih terhormat. Di mana kampus menjadi leading sektornya.

“Jadi lembaga-lembaga intelektual ini jangan menjadi penonton pasif dong. Hanya komentar-komentar dari jauh aja. Dia harus menjadi penyelenggara aktif,” ungkapnya.

Ia pun menegaskan, agar para pihak jangan menunggu KPU yang mengadakan bedah visi dan misi setiap kandidat. Tetapi masyarakat terlebih kampus, harus memulainya dari sekarang.

“Kampus-kampus disarankan harus lebih aktif memfasilitasi perdebatan. Jadi jangan tunggu KPU,” tandasnya.

Guna memastikan kelancaran dan suksesnya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, tokoh agama (Toga), tokoh masyarakat (Toma), dan tokoh pemuda (Toda) di NTB berkomitmen mewujudkan menjaga stabilitas dan kedamaian selama proses demokrasi berlangsung.

Tokoh-tokoh dari perwakilan masyarakat NTB tersebut tersebut, Senin (12/2) menyampaikan kesediaan mereka untuk turut serta dalam memastikan atmosfer kesejukan membawa suasana yang kondusif dan menjaga kerukunan, serta keamanan selama masa kampanye dan pelaksanaan pemungutan suara.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB, Prof. H. Saiful Muslim menjelaskan, seluruh toga, toma sudah sepakat dan memiliki semangat yang sama untuk menyongsong pelaksanaan Pemilu di tanggal 14 Februari tahun 2024, dan berharap seluruh masyarakat turut serta berpartisipasi dalam mensukseskan pemilu dalam menentukan pemimpin di masa yang akan datang.

“Alhamdulillah seluruh Toga Toma sudah sepakat dan punya semangat yang sama dalam menyongsong pelaksanaan pemilu,” ujarnya, Selasa (13/2).

Pengurus Majelis Adat sasak (MAS), Dr. H Lalu Sajim Sastrawan menjelaskan, temu Forkpinda, Bupati/Walikota se NTB, tokoh agama, masyarakat, tokoh Parpol dan lainnya, dalam mengantisipasi semua persoalan-persoalan Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan, (ATHG) perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Ketua Pemuda Pancasila NTB, Edi Sofian S.T, dalam mensukseskan pemilu 2024 Ormas pemuda Pancasila menyampaikan ke seluruh ketua MPC di Kabupaten/Kota, untuk mengawal pemilu 2024 berjalan aman dan kondusif. Diharapkan pemerintah, masyarakat dan penyelenggara, memiliki komitmen yang sama, dan yang dilaksanakan hari itu menjadi modal dasar dalam meletakkan langkah-langkah kedepan.

“Kami khususnya ormas pemuda Pancasila. Kepada seluruh ketua MPC di Kabuptaen kota, kami sudah menghimbau agar pemilu 2024 kita benar-benar kawal, agar bisa aman dan kondusif. Dengan dukungan dan kesejukan yang diberikan oleh tokoh-tokoh masyarakat ini, diharapkan Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang dipilih secara demokratis sesuai dengan kehendak rakyat,” ujarnya.

Artikel ini telah tayang di halaman gatra.com dengan judul "Tokoh Agama, Adat dan Pemuda NTB Sepakat Wujudkan Pemilu Damai". 

Polda NTB menggelar Doa Bersama Lintas Agama dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara Ke-78 Tahun 2024 di Lapangan Bhara Daksa Polda NTB, Jumat (28/6/24).

Acara tersebut dihadiri oleh Wakapolda NTB, Forkopimda NTB dan Kota Mataram, Kapolres Se-pulau Lombok, tokoh agama, tokoh masyarakat, anak yatim piatu, dan tamu undangan lainnya.

Kapolda NTB, Irjen. Pol. Drs. Raden Umar Faroq, S.H., M.Hum., dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan doa bersama ini bertujuan untuk memohon kelancaran dan keamanan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.

"Semoga dengan doa bersama ini, Pilkada 2024 di NTB dapat berjalan dengan aman, damai, dan lancar," ujar Irjen. Pol. Umar.

Tak hanya itu, ia juga berharap agar Polri dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 dapat bersinergi dan bekerja sama dengan baik.

"Mari kita bersama-sama jaga kamtibmas agar Pilkada 2024 dapat berjalan dengan sukses," pungkas Jenderal bintang dua tersebut.

Memastikan wajib pilih mendapatkan haknya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara (KLU) bersama Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (Kordiv P2H) Bawaslu NTB mendatangi Dusun Setangi Gunung Desa Malaka, Minggu (7/7/2024). Hal tersebut dilakukan untuk melakukan uji petik dari hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilakukan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal ini petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) beberapa waktu lalu.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (Kordiv HP2H) KLU, Ria Sukandi mengatakan kedatangannya bersama Bawaslu Provinsi NTB untuk melakukan pengawasan langsung terhadap hasil Coklit. Pasalnya, kata Ria Sukandi, pada Pemilu lalu Dusun Setangi Gunung masuk dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) lantaran puluhan warga luput dari Coklit oleh petugas.

“Kami coba jajal medan menanjak dan curam ke Dusun terluar di Desa Malaka. Ini juga untuk memastikan data potensial pemilih untuk pemilihan serentak kepala daerah dapat terakomodir dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap),” terangnya.

Berdasarkan informasi, lanjutnya, sejumlah warga pada saat itu luput coklit dan menjadi atensi jajarannya melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Pemenang kemudian direkomendasikan agar dilakukan coklit ulang dan mengandung unsur pelanggaran administrasi.

“Kita tidak mau ini terulang lagi pada pilkada 2024, Bawaslu menerapkan pengawasan melekat terhadap proses coklit yang dilakukan petugas,” terangnya.

Kendati itu untuk menjamin data puluhan pemilih tersebut masuk dalam DPT uji petik dilakukan dan disaksikan langsung Koordinator Divisi P2H Bawaslu NTB.

Dikesempatan itu Koordinator Divisi P2H Bawaslu NTB Hasan Basri, menegaskan bahwa pihaknya memastikan seluruh rakyat yang memiliki hak pilih harus terdata dan terdaftar dalam daftar pemilih.

“Sehingga tidak satupun pemilih di Lombok Utara dirampas hak pilihnya hanya karena tempat tinggal yang jauh dari jangkauan,” kata Hasan.

Hasan yang turut serta dalam uji petik itu langsung berdialog dengan warga Dusun Setangi Gunung serta memastikan 40 Kepala Keluarga (KK) yang ada di dusun tersebut sudah di Coklit oleh petugas Pantarlih.

Dan berdasarkan pengamatan Bawaslu, seluruh wajib pilih yang ada di dusun tersebut telah tercoklit dan dipastikan telah terdaftar di daftar pemilih.

“Saya mengapresiasi langkah jajaran Bawaslu KLU, Panwascam dan PKD termasuk Pantarlih yang bahu membahu. Koordinasi ini bagus untuk kepentingan bersama,” ujarnya.

Dirinya juga menilai topografi Dusun Setangi dengan perbukitan dan medan yang terjal jauh dari pemukiman mengatensi agar pada saat penyaluran hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) nanti tidak terjadi gangguan lantaran lokus TPS yang rencana akan dibangun jaraknya mencapai 2 km dari pemukiman warga.

“Pungut hitung suara nanti berada dititik riskan. Saya minta agar di awasi ketat, jangan sampai warga dicegat oknum dan diiming-imingi uang atau dipaksa untuk tidak memilih,” tegasnya.

Untuk diketahui, Dusun Setangi Gunung sendiri adalah satu dari 14 Dusun yang ada di Desa Malaka Kecamatan Pemenang KLU. Berada diketinggian 700 meter dari permukaan air laut, Dusun Setangi Gunung dihuni oleh kurang lebih 40 KK atau kurang lebih 100 orang penduduk yang sebagian besar berprofesi sebagai petani kebun.

Lombok Barat (Lobar) kesulitan menghapus warga yang meninggal dunia masuk data daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) Pilkada Lobar. Pasalnya, anggota keluarga yang enggan mengurus surat kematian tersebut. Untuk mensiasati itu, pihak PPS dan PPK pun turun langsung ke bawah mengurus surat kematian tersebut. Pasalnya dari temuan Bawaslu, terdapat warga meninggal dan TNI Polri masuk data DPS tersebut.

Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Lobar Abdul Aziz Fatriyawan mengatakan,coklit sudah memasuki pekan ke tiga dengan capaian 94 persen. Dari temuan coklit hasil pengawasan Bawalsu, diakui ada yang meninggal, TNI Polri masih masuk dalam data. Untuk yang meninggal, Pihaknya sudah mengarahkan petugas di bawah agar mengkoordinir pembuatan surat keterangan meninggal dari desa. “Ada yang masih belum menyelesaikan di tahap itu (surat keterangan meninggal), tapi itu mau diselesaikan Minggu terakhir ini dan dilengkapi,”jelasnya kemarin.

Yang meninggal memang harus dibuatkan surat keterangan, seharusnya ini dibuat oleh pihak keluarga. Sementara pihak keluarga enggan mengurus kalau tidak ada keperluan. Diakui hal itu salah satu kendala. “Kalau Ndak ada kepentingan keluarga Ndak mau mengurus, kalau Ndak ada urus itu, tidak diurus,”ujarnya. Sedangkan itu menjadi dasar untuk mengeluarkan warga meninggal dari data DP4. Kalau tidak ada surat keterangan meninggal maka tidak bisa. PPK dan PPS pun sudah dikoordinir menyiapkan surat tersebut berkoordinasi dengan desa.

Dikatakan, terkait jumlah warga meninggal masuk pemilih, belum diketahui pihaknya karena prosesnya masih berlangsung dua pekan hingga 24 Juli. Pihaknya juga menekankan agar menyelesaikan yang tak ada masalah. Sebab harus dikejar waktu nya tersisa ini, karena dikhawatirkan semakin padat sistem. Terkait TNI polri juga diupayakan dibersihkan dari DP4. Sementara itu, dari hasil pengawasan terhadap proses pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih untuk Pilkada Lobar, Bawaslu memaparkan beberapa temuan, seperti adanya keluarga yang sudah dicoklit namun tidak dipasangi stiker, maupun sebaliknya, hingga adanya TNI-Polri yanag juga ikut terdata sebagai pemilih.

Sehingga Pantarlih diimbau untuk lebih jeli dan teliti, serta tidak asal coklit saja.”Berdasarkan data hasil pengawasan, kami temukan adanya 2 Kepala Keluarga (KK) yang tidak dicoklit tetapi ditempel stiker. Kemudian ada juga yang sudah dicoklit tetapi tidak ditempel stiker jumlahnya 16 KK,” beber Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Lobar, Samsul Hadi belum lama ini. Kendati dia mengaku di Lobar tak ditemukan adanya Pantarlih yang menggunakan jasa joki uuntuk melakukan pencoklitan. Namun, Bawaslu justru menemukan keterlibatan Pantarlih sebagai kader Partai Politik dan tim kampanye.

“”Kami temukan ada satu orang Pantarlih yang terbukti sebagai anggota atau pengurus Parpol atau tim kampanye,” imbuhya. Dari hasil pengawasan pihaknya sejauh ini, yang turut menjadi atensi diantaranya, terkait dengan 6.588 pemilih yang belum tercoklit. Kemudian, pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masuk ke dalam daftar pemilih, yang jumlahnya mencapai 41 pemilih, yang berada di Kediri dan Labuapi. Lalu data pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk ke dalam daftar pemilih ditemukan sebanyak 9 pemilih, yang ada di dua kecamatan. Serta data pemilih disabilitas saat ini berjumlah kurang lebih sekitar 37 pemilih, yang ada di enam kecamatan.

Terkait dengan jumlah pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat diantaranya, di delapan Kecamatan di Lobar, Bawaslu menemukan data 214 pemilih yang sudah meninggal, namun masih tercoklit sebagai pemilih. Kemudian di Kecamatan Gerung ditemukan satu orang pemilih ganda. Bahkan di tiga Kecamatan, Bawaslu juga menemukan data sebanyak tujuh orang yang berstatus TNI justru ikut juga tercoklit sebagai pemilih. Kemudian yang berstatus sebagai anggota kepolisian sebanyak empat orang 4 di Kecamatan Labuapi.

“Pemilih yang bukan penduduk setempat atau alamat tidak sesuai, kami temukan sebanyak 63 pemilih di Kecamatan Gerung,” lanjutnya.Lebih jauh, Samsul memaparkan terkait data pemilih yang memenuhi syarat karena sudah berusia 17 tahun, namun tidak masuk ke dalam daftar pemilih ditemukan sebanyan 14 orang, di empat kecamatan. “Terhadap temuan pengawasan tersebut, kami meminta kepada Panwaslucam untuk memberikan imbauan dan saran perbaikan. Agar proses coklit berjalan sesuai aturan dan menghasilkan data yang valid,” tandas Samsul.

Pihaknya berharap, agar saran perbaikan tersebut bisa segera dilakukan oleh Pantarlih dan KPU. Agar setelah masa pencoklitan berakhir, persoalan tersebut juga telah rampung diperbaiki.