Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Pilkada serentak NTB 2024 oleh KPU hampir rampung. Meski jadwal Pencocokan dan penelitian (Coklit) akan berakhir sampai dengan tanggal 24 Juli ini, beberapa Kabupaten/Kota di NTB ada yang sudah tuntas 100 persen.

 

Ketua KPU NTB, Muhammad Khuwailid menyebutkan bahwa penyusunan daftar pemilih pilkada ini merupakan salah satu tahapan krusial. Sebab sukses tidak penyelenggara pilkada juga diukur dari pelayanan penyelenggara pemilu kepada masyarakat untuk mendapatkan hak pilihnya.

 

“Data pemilih ini menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan Pilkada tahun 2024. Karena hak pilih merupakan hak konstitusional setiap warga negara,” tegas Khuwailid.

 

Sebab itu, pihak selalu menekankan kepada jajaran di KPU kabupaten/kota untuk benar-benar teliti dan cermat melakukan coklit. Jangan sampai ada satu orang warga negara yang tidak tercatat dalam daftar pemilih. “Karena jika terdapat perubahan elemen kependudukan, hal tersebut berpotensi menjadi masalah nantinya,” ujarnya.

 

Khuwailid menyampaikan bahwa KPU dan Bawaslu mempunyai kewajiban yang sama untuk melindungi hak pilih Masyarakat. KPUmendaftar pemilih melalui kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit), sedangkan Bawaslu mengawasi apakah pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih.

 

“Saya berharap KPU dan Bawaslu dapat bersinergi lebih baik dalam setiap tahapan Pilkada 2024, khususnya pada tahapan penyusunan daftar pemilih ini,” seru Khuwailid.

 

Adapun terkait permintaan data pemilih oleh Bawaslu, Khuwailid menegaskan bahwa identitas pemilih merupakan data yang dilindungi, sehingga KPU tidak dapat memberikan data tersebut karena termasuk data yang dikecualikan.

 

Ditempat yang sama anggota Bawaslu NTB, Suhardi memaparkan sejumlah temuan terkait dengan beberapa kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Pantarlih maupun kendala terhadap akurasi data pemilih, seperti adminduk ganda maupun elemen data pada dokumen kependudukan yang tidak sesuai dengan Formulir Model A Daftar Pemilih yang dibawa oleh Pantarlih.

 

“Saya harap apa yang kami sampaikan terkait hasil pengawasan Bawaslu agar terkonfirmasi semuanya dan sudah ditindaklanjuti, karena menjadi tujuan kita bersama untuk menjaga hak pilih warga dalam pemilihan serentak tahun 2024,” tegasnya.

 

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal memprediksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 berada dikisaran 4,9 persen sampai 5 persen.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi RI di kuartal kedua tahun 2024 akan berada di posisi yang sama yakni 4,9 persen sampai 5 persen. Artinya ini mengalami pelambatan jika dibandingkan dengan kuartal I tahun 2024 sebesar 5,11 persen.

"Kuartal kedua tahun ini kami prediksikan hanya 4,9 sampai 5 persen. Jadi ada perlambatan secara marginal. Hal yang sama juga untuk prediksi pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2024 kita prediksikan di kisaran 4,9 sampai 5 persen," kata Faisal di Webinar 'Midyear Review CORE Indonesia 2024' secara virtual, Selasa (23/7/2024).

Faisal menyatakan, pelambatan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan konsumsi rumah tangga yang menurun dan berada di posisi 4,8 persen hingga 4,9 persen. Kemudian, konsumi Lembaga Non-profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) d posisi 18,4 persen sampai 20,2 persen.

Lalu, konsumsi pemerintah sebesar 6,4 persen sampai 7,9 persen. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,6 sampai 4,7 persen, ekspor sebesar 1,9 persen dan impor 1,8 persen.

"Proyeksi per komponennya ini perlambatannya terutama disebabkan pada perlambatan dikonsumsi rumah tangga yang menyumbang paling besar tentu saja terhadap PDB kita," jelasnya.

Prediksi ini justru berbeda dengan ramalan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Bendahara negara itu bilang, pertumbuhan ekonomi RI di semeter II tahun 2024 akan berada diatas 5 persen.

"Proyeksi untuk semester kedua dari pertumbuhan ekonomi kita memperkirakan pada kisaran 5,0 persen hingga 5,2 persen. Sehingga outlook untuk keseluruhan tahun ini di 5,0 persen hingga 5,2 persen, ini masih mendekati dari asumsi pertumbuhan ekonomi di APBN," kata Sri Mulyani.

Bendahara negara juga bilang, inflasi di semeter II tahun ini akan berkisar di angka 2,7 hingga 3,2 persen atau masih dalam range inflasi point di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar 2,8 persen.

Sedangkan untuk surat berharga negara (SBN) 10 tahun di semester II, diperkirakan pada kisaran 6,9 persen hingga 7,1 persen.

"Nilai tukar rupiah semester II kita perkirakan bergerak di Rp 16.000 hingga Rp 16.200. Sehingga keseluruhan tahun ada di Rp 15.900 hingga Rp 16.100, di atas dari asumsi makro di APBN yang berada di Rp 15.000 per dollar," jelasnya.

 

Anggota Bawaslu NTB, Suhardi menyampaikan langsung kepada KPU terkait sejumlah temuan pihaknya selama melakukan pengawasan melekat terhadap proses pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih pilkada serentak NTB 2024. Bawaslu berharap hasil temuan pengawasan itu bisa ditindaklanjuti KPU sehingga semua warga negara terlindungi hak pilihnya.

 

 

Hal itu disampaikan Suhardi dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) pada Pilkada Serentak Tahun 2024 yang digelar oleh KPU NTB. Turut hadir dalam kegiatan tersebut juga jajaran KPU seluruh Kabupaten/Kota se NTB.

 

 

“Hasil yang akan kami paparkan ini terbuka untuk diklarifikasi maupun dibantah oleh teman-teman KPU apabila ada yang sudah ditindaklanjuti maupun tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan selama proses coklit,” ujar Suhardi.

 

 

Suhardi memberikan paparan mengenai hasil pengawasan proses coklit yang telah dilakukan oleh jajaran PKD, Panwascam, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Ia memaparkan sejumlah temuan terkait dengan beberapa kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Pantarlih maupun kendala terhadap akurasi data pemilih, seperti adminduk ganda maupun elemen data pada dokumen kependudukan yang tidak sesuai dengan Formulir Model A Daftar Pemilih yang dibawa oleh Pantarlih.

 

 

“Perlu kita klarifikasi bersama, seperti pemilih yang sudah alih status menjadi anggota Polri tapi masuk dalam Daftar Pemilih, dan penulisan pada stiker coklit yang tidak sesuai serta tidak ditandatangan oleh pantarlih dan kepala keluarga,” imbuh Suhardi

 

 

Lebih lanjut, ia juga menekankan bahwa masih ada persoalan pada proses pendataan pemilih penyandang disabilitas. Seperti di  Kota Mataram dan Kabupaten  Lombok Utara masih ada pemilih penyandang disabilitas yang memenuhi syarat namun tidak dicoklit oleh Pantarlih.

 

 

“Saya harap apa yang kami sampaikan hari ini terkonfirmasi semuanya dan sudah ditindaklanjuti, karena menjadi tujuan kita bersama untuk menjaga hak pilih warga dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024,” pungkasnya.

Kehumasan menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Rio Indra Lesmana, menyadari betul tantangan dan tanggung jawab yang diemban di era informasi ini. Hari ini, Jumat (19/7/2024), untuk memperkuat kemampuan manajemen kehumasan di lingkungan Polresta Mataram, pihaknya melakukan asistensi kehumasan.

Kunjungan ini diselenggarakan di Ruang Humas Polresta Mataram, dan Kombes Pol Rio, bersama timnya, memberikan asistensi khusus dalam menghadapi berbagai tantangan kehumasan, terutama menjelang Pilkada 2024. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kesiapan patroli cyber. 

“Kita akan menghadapi Pilkada Tahun 2024. Patroli cyber sangat penting dalam mengelola narasi dan diksi, baik untuk menjawab isu internal maupun memberikan imbauan kepada publik,” ujar Kombes Pol Rio dengan tegas.

Kombes Pol Rio percaya bahwa setiap personel kepolisian harus mampu menjalankan fungsi kehumasan secara individual. 

“Personel kepolisian diharapkan bisa menjadi dirinya secara individual dengan fungsi kehumasan yang baik. Mereka harus menguasai public speaking untuk menjawab dinamika kegiatan, baik di internal kepolisian maupun di masyarakat,” ungkapnya.

Kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi, menurutnya, adalah kunci untuk menjawab situasi yang terjadi. Kombes Pol Rio melihat pentingnya keahlian ini tidak hanya untuk kepentingan institusi tetapi juga untuk menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat. 

“Komunikasi yang baik akan membangun kepercayaan dan harmonisasi, yang sangat diperlukan di tengah dinamika sosial saat ini,” tambahnya.

Kombes Pol Rio juga menekankan bahwa personel humas harus terus berkreasi dan menjaga keharmonisan. 

“Tim Multimedia akan menjelaskan beberapa hal penting. Jika ada yang belum dipahami, jangan ragu untuk bertanya. Humas harus terus berkreasi dan menjaga keharmonisan, baik internal maupun eksternal, melalui media,” lanjutnya.

Dengan demikian, dia mendorong personel humas untuk selalu berinovasi dan tidak takut mencoba hal baru dalam upaya meningkatkan efektivitas komunikasi. 

“Kreativitas adalah kunci untuk tetap relevan di era digital ini. Kita harus terus belajar dan beradaptasi,” ucapnya dengan semangat.

Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Polda NTB untuk memastikan setiap personel humas siap menghadapi tantangan masa depan. Kombes Pol Rio berharap, melalui pelatihan dan asistensi ini, personel humas Polresta Mataram dapat lebih siap dalam mengelola informasi dan komunikasi publik, terutama menjelang Pilkada 2024.

Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat melakukan uji petik di wilayah terpencil dan pulau terluar Kabupaten Sumbawa. 

Ini merupakan upaya memastikan hak pilih masyarakat saat pilkada serentak 2024. 

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Nusa Tenggara Barat, Hasan Basri mengatakan uji petik ini dilakukan terkait kegiatan coklit (pencocokan dan penelitian) yang dilakukan pantarlih (petugas pemutakhiran data pemilih). 

“Iya, uji petik penting sekali karena secara geografis Kabupaten Sumbawa cukup luas dengan medan yang cukup berat serta sulit."  

"Oleh karena itu hak pilih masyarakat harus dipastikan terdaftar sebagai pemilih,” kata Hasan saat dikonfirmasi Rabu (17/7/2024).

Seperti diketahui saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Sumbawa saat ini tengah melaksanakan coklit data pemilih untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024 ini, sejak 24 Juni hingga 25 Juli 2024. 

“Dari pantauan uji petik, kami masih temukan warga yang sudah meninggal dunia terdata jadi pemilih di pilkada dan warga belum didatangi saat coklit oleh pantarlih di Desa Tepal, Kecamatan Batulanteh,” ungkap Hasan. 

Disebutkan, prioritas Bawaslu adalah semua wilayah, namun ada beberapa wilayah yang dikhususkan seperti di Kabupaten Sumbawa ada sebagian besar desa di kecamatan batulanteh termasuk desa Tepal, Tangkampulit, Batu Rotok maupun Baodesa. 

Selain itu, wilayah Desa Panco di kecamatan Tarano, Desa Kuang Jeringo kecamatan Lenangguar, Desa Mate Mega kecamatan Alas, dusun Jamu di kecamatan Lunyuk dan kecamatan Orong Telu. 

Wilayah kepulauan seperti Bugis Pulau Medang, dua dusun di Desa Labuhan Aji Pulau Moyo, serta pulau Tete Ngali dusun Labuhan Terata dan desa Labuhan Kuris kecamatan Lape dan pulau-pulau berpenghuni lainnya pun jadi perhatian Bawaslu. 

Hasan menegaskan sebagai bentuk komitmen mengawal hak pilih dan mempermudah diharapkan masyarakat melapor ketika belum terdata. 

“Kami buka posko kawal hak pilih di semua tingkatan termasuk kecamatan hingga kelurahan dan desa,” pungkasnya.

 

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB bersama Kantor Perwakilan BI Jember, Provinsi Jawa Timur bersinergi menginisiasi kerja sama antar daerah (KAD) antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Pemerintah Kabupaten Jember guna akselerasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di kedua wilayah tersebut.

Penandatangan kerja sama antar dua daerah itu, dihadiri Pj Bupati Lombok Timur HM Juaini Taofik, Wakil Bupati Jember Muh. Balya Firjaun Barlaman disaksikan Kepala Perwakilan BI NTB Berry Arifsyah Harahap dan Kepala Perwakilan BI Jember Gunawan, Kamis (18/7).

Kesepakatan bersama kedua daerah ini diharapkan mampu membantu distribusi dan pemasaran pangan, serta sebagai langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan. Selain itu, juga bisa mengedepankan upaya stabilitas harga yang bersifat struktural, forward looking, dan berbasis digital untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry Arifsyah Harahap menyampaikan bahwa kesepakatan bersama ini diharapkan mampu menjadi akselerator langkah konkret bersama untuk mengendalikan tekanan inflasi pangan, mendorong produksi, serta mendukung ketahanan pangan di kedua wilayah tersebut.

“Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dalam menjaga terkendalinya inflasi kelompok pangan atau volatile foods dan ekspektasi inflasi melalui penguatan dukungan fasilitasi pasar murah, koordinasi penguatan dan perluasan kerja sama antardaerah, serta penguatan koordinasi dan komunikasi kebijakan pengendalian inflasi,” kata Berry Harahap.

Kepala Perwakilan BI Jember Gunawan menjelaskan bahwa tingkat inflasi di wilayah Jember saat ini masih terkendali, sehingga menjadi kota indeks harga konsumen (IHK) dengan inflasi terendah kedua di Provinsi Jawa Timur.

“Penguatan implementasi melalui 7 program unggulan GNPIP yang salah satunya adalah KAD tetap perlu dilakukan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional,” jelas Gunawan.

Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur HM Juaini Taofik menerangkan bahwa karakter wilayah dan demografis Kabupaten Jember dan Kabupaten Lombok Timur memiliki kemiripan, sehingga sangat tepat untuk dapat melangsungkan KAD. Kerjasama dua daerah ini adalah sebagai bentuk keseriusan Pemkab Lotim untuk memastikan ketersediaan stok dan menjaga stabilisasi harga pangan di daerah. Pemkab Lotim juga mengundang para pengusaha Jember untuk berinvestasi di wilayah Lombok Timur. Mengingat saat ini sudah ada ±50% investor di sektor pertanian tembakau yang telah membuka pabriknya di Kabupaten Lombok Timur.

“Kami mengapresiasi BI NTB yang terus berupaya tidak hanya di sisi hilir, tapi juga hulu dalam pengendalian inflasi di daerah,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Jember, Muh. Balya Firjaun Barlaman menyambut baik kesepakatan bersama antara Kabupaten Jember dan Kabupaten Lombok Timur. Jember terbuka untuk bisa menjalin KAD bersama dengan Kabupaten Lombok Timur, karena Jember memiliki banyak kesamaan, sehingga kedua wilayah bisa saling melengkapi.

“Dengan melibatkan BI NTB dan BI Jember, kami berharap kerja sama ini akan membawa dampak positif seperti meningkatnya pertumbuhan ekonomi di kedua kabupaten dan melegalkan secara budaya juga pemerintahan terutama dengan kerja sama yang akan dilaksanakan. Kami berharap kerja sama ini tidak sebentar, namun akan terus berkesinambungan,” ungkapnya.

Adapun dalam kesepakatan kerja sama antar dua daerah tersebut meliputi distribusi dan pemasaran komoditas pangan strategis, seperti telur ayam, beras, minyak goreng, aneka cabai, bawang merah, dan bahan pokok penting lainnya,  serta pengembangan potensi daerah dengan ruang lingkup kesepakatan bersama antara lain ; membangun kerja sama distribusi dan pemasaran pangan dan pengembangan potensi daerah sejalan dengan pola pembangunan nasional semesta berencana; memperkuat sistem yang telah dibangun melalui TPID; memantapkan aksesibilitas pangan sebagai wujud ketahanan pangan masyarakat; dan bidang UMKM.

 

Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, Swastari, bersama staf Bawaslu Provinsi NTB melakukan kegiatan monitoring pemetaan potensi dugaan pelanggaran pada tahapan pencalonan kepala daerah. Kegiatan ini dilakukan di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Woja dan Pajo, Dompu, pada hari Senin (15/7/2024).

Swastari menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas dalam pemahaman teknis penanganan pelanggaran, terutama di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD. “ASN, kepala desa, dan anggota BPD harus memahami aturan serta prosedur penanganannya dengan baik,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Swastari juga menyoroti pentingnya waktu dalam penanganan pelanggaran. “Perhatikan waktu penanganan pelanggarannya agar tidak melebihi batas yang telah ditentukan,” tambahnya.

Peningkatan kapasitas ini diharapkan dapat memastikan proses pemilu berlangsung dengan transparan dan adil di Kabupaten Dompu.

“Swastari menginstruksikan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk segera melaksanakan pelatihan teknis bagi personelnya guna meningkatkan kualitas penanganan pelanggaran yang terjadi,” intruksinya.

Selain itu Staf Bawaslu Provinsi NTB, Mardani mengatakan bahwa Kegiatan monitoring ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu untuk mengawal tahapan pemilihan kepala daerah dengan ketat dan adil, memastikan tidak ada pelanggaran yang merugikan proses demokrasi di wilayah Kabupaten Dompu.