Harga beras di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) perlahan mulai merangkak naik.

Adapun harga beras medium semula Rp12.500 kini Rp12.625 dan beras premium Rp12.214 menjadi Rp12.860.

Wakil Pimpinan Perum Bulog NTB Musaddin Said mengatakan, kenaikan harga beras dipengaruhi karena berkurangnya hasil panen gabah di petani.

Bulog bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB untuk melakukan gerakan pasar murah dengan menjual cadangan beras SPHP.

Selain itu Bulog juga akan menyalurkan bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk wilayah NTB, yang akan dimulai pada Agustus sampai Oktober.

"Jadi selama tiga bulan ada 6.430 ton untuk setiap KK (kepala keluarga) mendapatkan 10 kilogram atau biasa kita sebut penerima bantuan pangan," kata Said, Rabu (31/7/2024).

Meski saat ini panen padi mulai berkurang namun Bulog juga akan tetap melakukan penyerapan gabah.

Untuk saat ini jumlah stok gabah dan beras di gudang Bulog sebanyak 49 ribu ton.

Sementara targetnya adalah 60 ribu ton.

Mmelihat kondisi saat ini, Bulog belum bisa memastikan apakah target tersebut bisa tercapai atau tidak.

"Kurang lebih tinggal sedikit lagi," kata Said.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Pilkada.

"Kita belajar dari momentum Pilpres ada bagi sembako signifikan atau tidak, makanya kita terus carikan solusi," jelas mantan Pj Gubernur NTB itu.

Gita bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sudah menyiapkan berbagai jurus untuk menekan laju inflasi.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB telah melakukan pemetaan daerah rawan pelanggaran pemilu untuk Pilkada serentak 2024. Kadiv Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu NTB Hasan Basri menerangkan jika proses pemetaan daerah rawan sudah dilakukan.

“Pemetaan sudah kami lakukan. Saat ini dalam proses analisis oleh Bawaslu RI. Setelah dirilis secara nasional, baru kami bisa sampaikan ke publik,” kata Hasan pada Lombok Post, kemarin (28/7).

Dari analisis sementara yang dihasilkan dalam pemetaan daerah rawan pelanggaran pemilu tersebut, kata Hasan, jenis pelanggaran pemilu yang mendominasi masih terpusat di politik uang, netralitas ASN, dan politisasi Suku, Agama dan Ras (SARA). 

“Salah satu yang kami anggap rawan di Pilkada 2024 nanti adalah politisasi SARA ini. Di undang-undang sudah jelas Suku, Agama dan Ras ini memang tidak boleh,” jelasnya.

Ia menerangkan, NTB dibangun oleh semua suku, agama, dan ras. Hasan menegaskan, salah satu yang ditekankan Bawaslu NTB hari ini adalah mencegah terjadinya polititasi Sara tersebut. Terutama dalam perhelatan Pilkada.

“Kalau politisasi Sara ini tetap di pelihara kapan majunya NTB. Karena itu kami ingatkan, Sara ini sudah jelas ada sanksinya,” tegasnya.

Lebih jauh, Hasan menerangkan jika yang berkontestasi di Pilkada NTB 2024 adalah putri-putri terbaik NTB. Ia menuturkan, alasan seseorang memilih berdasarkan kesamaan visi, suku, agama, atau ras tentu sah-sah saja.

“Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi yang tidak boleh ini kan ketika SARA itu digunakan untuk berkampanye. Mengajak orang lain untuk memilih atau tidak memilih calon berdasarkan SARA. Seperti jangan pilih ini karena dia bukan orang sasak, dan lain sebagainya,”  papar Hasan.

Karena itu juga, sembari menunggu hasil pemetaan daerah rawan pemilu, pihaknya tengah menyusun strategi pencegahan politisasi Sara. Salah satunya dengan menggandeng Ormas keagamaan, kebudayaan, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. 

“NTB ini miliki kita semua. Kami haqqul yakin, warga NTB sudah dewasa dalam menentukan pilihannya. Sudah berpengalaman dari Pemilu dan Pilkada. Kami juga berharap para elit politik dan masyarakat bisa bersama-sama mencegah terjadinya politisasi Sara ini,” terangnya.

Dandim 1606/Mataram Kolonel Arm. Muhammad Syaifudin Khoiruzzamani menekankan pentingnya persiapan yang matang dan koordinasi yang kuat dalam gelaran Pilkada serentak 2024. 

"Tugas kita memastikan setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman dan nyaman. Ini harus kita jamin," ujarnya dengan tegas saat Apel Tiga Pilar di Mataram, menekankan bahwa tanggung jawab ini adalah sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan profesionalisme, Senin (29/7/20249.

Dalam konteks pengamanan Pilkada, Kolonel Syaifudin menyampaikan bahwa prajurit TNI siap memberikan dukungan penuh, terutama mengingat tantangan yang ada, seperti potensi penyebaran informasi hoax dan risiko konflik sosial. 

"Setiap langkah yang diambil harus didasari semangat pengabdian kepada negara," tambahnya, menunjukkan betapa pentingnya pendekatan yang berbasis pada integritas dan tanggung jawab dalam menghadapi situasi ini.

Apel yang dipimpin oleh tiga pilar utama: Walikota Mataram, Kapolresta Mataram, dan Dandim 1606/Mataram, serta Pj. Bupati Lombok Barat, yang dihadiri oleh berbagai tokoh penting tersebut digelar di Lapangan Sangkareang Kota Mataram.

Hadir pula Ketua DPRD Kota Mataram, Kejaksaan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Mataram, Wakapolresta Mataram, Wakil Walikota Mataram, para pejabat utama Polresta Mataram, Ketua KPU Kota Mataram, Ketua Bawaslu Kota Mataram, Pol-PP Kota Mataram, Kesbangpol Kota Mataram, serta perwakilan regu pengamanan dari TNI, Polri, dan Pemerintah.

Apel ini menjadi bukti nyata dari komitmen seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan untuk memastikan bahwa Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Kolonel Syaifudin menutup apel dengan pesan yang penuh harapan, mengajak seluruh peserta untuk menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan rasa ikhlas. 

"Kami berharap apa yang akan kita laksanakan dapat berjalan sesuai harapan," pungkasnya.

Dalam semangat kebersamaan ini, Mataram siap menyongsong Pilkada Serentak 2024 dengan keyakinan bahwa kerjasama dan koordinasi yang baik akan membawa keberhasilan dalam menciptakan demokrasi yang sehat dan aman.

KPU Provinsi NTB telah menuntaskan proses pencocokan dan penelitian (coklit) pemuktahiran data pemilih untuk Pilkada serentak NTB 2024. Hasil jumlah jiwa pilih di Pilkada NTB 2024 ini mengalami peningkatan dari pemilu 2024, yakni tembus sampai 4 juta orang lebih.

Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU NTB, Halidy menyebutkan bahwa berdasarkan sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang diserahkan pemerintah ke KPU dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir untuk Provinsi NTB sebanyak 3.949.655 orang.

Dengan rincian laki-laki sejumlah 1.934.025 orang dan perempuan 2.015.630 orang. Tersebar di 116 Kecamatan, 1.166 Desa/Kelurahan dan 8.362 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun setelah dilakukan Coklit oleh Pantarlih pada 24 Juni – 24 Juli 2024, jumlah pemilih bertambah menjadi 4.005.876 orang.

“Jadi setelah KPU melakukan pemuktahiran, jumlah jiwa pilih di Pilkada mengalami peningkatan. Tapi data hasil coklit dimungkinkan berubah seiring hasil pencermatan yang dilakukan KPU kabupaten/kota mulai 25-31 Juli 2024,” ujar Halidy di KPU NTB pada pekan kemarin.

Dengan peningkatan jumlah Pemilih tersebut, KPU NTB kini terus melakukan sosialisasi pilkada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat menyalurkan hak pilihnya. Tingkat partisipasi tersebut dinilai penting untuk menguatkan legitimasi hasil pilkada.

KPU NTB pun optimis memasang target tinggi tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 sebesar 95 persen. Partisipasi pemilih ditargetkan meningkat dibandingkan saat Pilpres dan Pileg 2024 yang mencapai 83 persen.”Kalau Pemilu kemarin partisipasi pemilih di NTB sebesar 83 persen, sekarang pada Pilgub 2024 kita targetkan 95 persen,” kata Halidy.

Halidy mengatakan KPU NTB dan jajaran di kabupaten/kota telah menyiapkan strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2024. Salah satunya, melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui kearifan lokal seperti presean. Kemudian akan melakukan parade di seluruh kabupaten/kota yang ada di NTB.

Ia optimis target partisipasi pemilih sebesar 95 persen bisa tercapai. Dikarenakan Pilkada NTB dilakukan serentak dengan pilkada di 10 Kabupaten/Kota. “Paling tidak bisa lebih tinggi dari pemilu legislatif kemarin. Insyaallah target itu bisa tercapai,” ucap Halidy.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam memastikan semua warga negara bisa menyalurkan hak pilihnya itu. KPU telah menyiapkan sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus. Salah satunya di kawasan pertambangan.

Untuk menjamin hak pilih warga pada Pilgub NTB 2024, KPU menyiapkan 11 TPS khusus bagi ribuan pekerja tambang PT Amman Nusa Tenggara (AMNT) di Kabupaten Sumbawa Barat. Setiap TPS sebanyak 600 pemilih, sehingga jumlah pekerja yang memilih di TPS khusus diperkirakan lebih dari 6.000 orang.

“Kita sudah siapkan 11 TPS khusus di PT AMNT. Saat ini, KPU Sumbawa Barat sedang melakukan pencermatan terhadap data hasil coklit. Seluruh data karyawan sudah diberikan oleh PT AMNT ke KPU,” pungkasnya.

Operasi Nusantara Cooling System (Ops NCS) Polri dengan menggelar silaturahmi kamtibmas dan bakti sosial di Lapangan Bhara Daksa Mapolda NTB, Kamis (25/7), diapresiasi elemen masyarakat Bumi Gora.

Sebanyak 500 perwakilan masyarakat dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, serta elemen masyarakat lainnya yang hadir pada acara itu pun sepakat untuk terus menjaga Pilkada Serentak 2024 agar bisa berjalan lancar, aman, damai, tertib, dan sejuk.

Selain mengadakan audiensi, Ops NCS Polri juga menggelar bakti sosial dengan membagikan bantuan sosial berupa sembako sebanyak 1.000 paket.

"Menyampakan kegiatan kita baksos pembagian 1.000 paket sembako untuk meringankan beban masyarakat di NTB, dimana kegiatan ini selaras dengan arahan bapak Kapolri pendinginan di tempat-tempat berlangsungnya Pilkada Serentak 2024," kata Direktur Pembinaan dan Ketertiban Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri Brigjen M Rudy Syafirudin selaku kasatgas Preemtif Ops NCS Polri kepada wartawan.

Dirinya merasa senang bisa bersilaturahmi langsung dengan para tokoh-tokoh masyarakat di NTB.

Selain dapat memberikan imbauan-imbauan kamtibmas agar pilkada serentak bisa berjalan dengan aman dan damai, Ops NCS Polri juga mendapatkan masukan-masukan.

"Tadi banyak masukan-masukan dan pertanyaan yang cukup bagus tentu kita akan akomodir. Tentunya kita ingin bersama-sama menjaga kondusifitas baik pada menjelang, saat pelaksanaan hingga akhir tahapan pilkada berakhir," tandas Brigjen Rudy.

Ia mengakui bahwa Polri tidak dapat bekerja sendiri untuk memelihara kamtibmas selama pelaksanaan pilkada berlangsung.

Menurutnya, pelaksanaan pilpres dan pileg kemarin bisa berjalan aman, damai, tertib tanpa perpecahan itu berkat bantuan masyarakat Indonesia.

"Para Bhabinkamtibmas, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, dan elemen masyarakat lainnya sangat membantu Polri untuk menyampaikan suksesnya pemilukada 2024, seperti pada pilpres kemarin, masyarakat sudah berpean aktif menyuarakan pemilu damai sehingga bejalan dengan baik," pungkasnya.

Sementara Ketua FKUB NTB TGH Subki Sasaki mengatakan, seluruh pengurus berkomitmen penuh untuk menjaga pilkada serentak berjalan dengan lancar.

Dikatakan, silaturahmi kamtibmas dan baksos ini menjadi tempat berbagi kewajiban dalam mengawal pilkada yang berlangsung pada November mendatang.

"Kewajiban kita untuk mengawal dan tahapan pilkada serentak kondusifitas di NTB terjamin dan seluruh aktivitas tidak terganggu dan tidak menimbulkan masalah dan konflik sosial. Ini acara luar biasa Polri sudah melakukan yang terbaik untuk masyarakat untuk antisipasi pilkada serentak," katanya.

Sebagai ketua dari forum yang menaungi enam agama, dirinya menyerukan agar para tokoh agama tidak hanya memimpin umatnya di tempat-tempat ibadah. Namun juga memiliki kewajiban dalam menciptakan kondusifitas di daerahnya masing-masing.

Sedangkan perwakilan organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus NTB, Hermawan Jayadi akan membantu Polri dalam menjaga kondusivitas di NTB, baik menjelang hingga akhir pelaksanaan pilkada serentak.

"Kami mengajak semua elemen masyarakat bersama-sama mendukung Polri sukseskan agar pilkada ini bisa berjalan lancar, aman dan damai," ujarnya.

Senada dengan FKUB Provinsi NTB dan kelompok Cipayung Plus NTB, Wakil Ketua FKUB Kota Mataram I Wayan Wirata menandaskan bahwa yang disampaikan Brigjen Pol Rudy Syafirudin sangat baik untuk kerukunan dalam berbangsa dan bernegara. Tentunya, niat baik dari Operasi NCS harus didukung sepenuhnya.

"Saya menyampaikan rasa apresiasi dan inovasi yang betul-betul bermakna apa yang disampaikan Kasatgas dalam menegakkan keadilan keamanan untuk mencapai suatu kedamaian. Karna dalam konsep kerukunan damai dengan manusia, damai dengan tuhan dan damai dengan lingkungannya," tuturnya.

Usai silaturahmi kamtibmas, Brigjen Rudy bersama para tokoh masyarakat melepas sebanyak 220 anggota Bhabinkamtibmas bermotor untuk menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat di Pulau Lombok. Kegiatan tersebut turut hadir Dirbinmas Polda NTB Kombespol Dessy Ismail mewakili Kapolda Irjen Umar Faroq.

Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Dr. Hassanudin menghadiri Apel Kesiapan Personil dan Sarpras Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang berlangsung di Lapangan Bharadaksa Polda NTB, Rabu (24/7/2024).

PJ Gubernur NTB mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mendukung dan mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang akan berlangsung pada bulan November.

"Melalui kesempatan ini, saya mengajak seluruh masyarakat, mari kita dukung dan sukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024 ini, dengan saling menghormati, saling menghargai dan menjaga keamanan serta kondusifitas daerah agar NTB semakin maju dan hebat.

Pada kesempatan tersebut hadir Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabarhakam) Polri Komjen Polisi Fadil Imran, Kapolda NTB Irjen Pol Drs. R. Umar Faroq dan Wakapolda NTB, Brigjen Pol Drs. Ruslan Aspan beserta jajaran.

Apel ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana persiapan, personil, peralatan, kendaraan, serta sarana dan prasana dalam Pilkada serentak tahun 2024.

Pilkada serentah merupakan bagian dari perwujudtan demokrasi indonesia yang akan dilaksanakan di 545 wilayah, terdiri dari 37 Provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota.

"Polri bertanggung jawab untuk menjaga situasi yang aman, damai dan kondusif, sehingga semua perlu dipersiapka, dilatih agar personil memiliki kemampuan, peralatan, berada pada tahap siap pakai sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan baik,"tuturnya Kabaharkam Polri, Komjen. Pol. Dr. H. Mohammad Fadil Imran, M.Si.

Adapun bantuan yang diberikan, yaitu kendaraan dan kopassus, yang harapan kedepannya dapat dimanfaatkan sebaiknya dalam mendukung dan mensukseskan Pilkada serentak dan kegiatan operasional lainnya.