Penjabat (Pj) Gubernur NTB, H. Hassanudin menerima audiensi para Komisioner KPU NTB beserta jajaran, Jumat 2 agustus 2024 kemarin. Pj Gubernur pada kesempatan audiensi itu ingin memastikan persiapan Pilkada dengan maksimal, mengingat partisipasi pemilih di NTB cukup tinggi.

”Kita harus terus meningkatkan koordinasi, agar semua berjalan dengan baik. Menjaga partisipasi pemilih terus meningkat dalam menggunakan hak pilih,” ujarnya.

Ditambahkan Pj Gubernur, dalam meningkatkan partisipasi pemilih yang angka pada Pileg 2024 mencapai 83 persen. Tentunya, harus melibatkan banyak pihak sebagai penyelenggara termasuk di dalam pekerjaan-pekerjaan, sosialisasi dan lain sebagainya.

“Mudah-mudahan lancar dan sukses dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024,’’ harapnya.

Sementara itu, Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid menyampaikan persiapan Pilkada serentak 2024, tahap ini sedang pada daftar penyusunan pemilih atau pemutakhiran. Dijelaskannya, memang terdapat kendala saat melakukan pendistribusian logistik Pilkada, contohnya di Kabupaten Bima. Terdapat pulau yang terdiri dari tiga desa jaraknya terlampau jauh dan terpencil dan melewati laut. Kendati demikian, dapat teratasi dengan kerja sama kelembagaan.

“Ini menjadi atensi kita bersama, seperti disampaikan Pj Gubernur. Misalnya Bulan November hujan, maka kita lakukan mitigasi. Tentunya, berkoordinasi dengan pihak yang memfasilitasi serta pihak yang siap membantu,” pungkasnya.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berlangsung secara serentak di Indonesia, November 2024 ini. Salah satunya di NTB.

Di Bumi Gora, ada 10 kota dan kabupaten yang menggelar pesta demokrasi lima tahunan ini. Ditambah Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB. Sejumlah bakal calon gubernur, bupati, dan wali kota sudah bermunculan.

Ketua Umum Badko HMI Bali Nusa Tenggara (Nusra) Rahmat Jayadi Pratama mengatakan, pilkada serentak kali ini menjadi ajang adu gagasan, visi dan misinya dalam membangun NTB selanjutnya. Bukan sebaliknya, saling menjatuhkan antara satu sama lain.

"Pilkada serentak adalah ajang adu gagasan, bagaimana membangun NTB ke depannya," seru Rahmat, Selasa (30/7).

Dia meminta kepada masyarakat NTB agar sama-sama menjaga sikap dan saling menghargai perbedaan pilihan. ”Mari sama-sama menjaga sikap. Jangan saling hujat menghujat dan menjatuhkan lantaran mempertahankan ego, RAS dan suku masing-masing," kata dia.

Menurut dia, Pilkada ini menjadi momentum bersejarah bagi masyarakat NTB. Karena dalam momentum ini masyarakat bisa memberikan hak demokrasi dalam menentukan pemimpin daerah yang ke depannya. ”Saya mengajak seluruh masyarakat NTB untuk menciptakan Pilkada damai,” ajak Rahmat. 

Harga beras di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) perlahan mulai merangkak naik.

Adapun harga beras medium semula Rp12.500 kini Rp12.625 dan beras premium Rp12.214 menjadi Rp12.860.

Wakil Pimpinan Perum Bulog NTB Musaddin Said mengatakan, kenaikan harga beras dipengaruhi karena berkurangnya hasil panen gabah di petani.

Bulog bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB untuk melakukan gerakan pasar murah dengan menjual cadangan beras SPHP.

Selain itu Bulog juga akan menyalurkan bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk wilayah NTB, yang akan dimulai pada Agustus sampai Oktober.

"Jadi selama tiga bulan ada 6.430 ton untuk setiap KK (kepala keluarga) mendapatkan 10 kilogram atau biasa kita sebut penerima bantuan pangan," kata Said, Rabu (31/7/2024).

Meski saat ini panen padi mulai berkurang namun Bulog juga akan tetap melakukan penyerapan gabah.

Untuk saat ini jumlah stok gabah dan beras di gudang Bulog sebanyak 49 ribu ton.

Sementara targetnya adalah 60 ribu ton.

Mmelihat kondisi saat ini, Bulog belum bisa memastikan apakah target tersebut bisa tercapai atau tidak.

"Kurang lebih tinggal sedikit lagi," kata Said.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Pilkada.

"Kita belajar dari momentum Pilpres ada bagi sembako signifikan atau tidak, makanya kita terus carikan solusi," jelas mantan Pj Gubernur NTB itu.

Gita bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sudah menyiapkan berbagai jurus untuk menekan laju inflasi.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB telah melakukan pemetaan daerah rawan pelanggaran pemilu untuk Pilkada serentak 2024. Kadiv Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu NTB Hasan Basri menerangkan jika proses pemetaan daerah rawan sudah dilakukan.

“Pemetaan sudah kami lakukan. Saat ini dalam proses analisis oleh Bawaslu RI. Setelah dirilis secara nasional, baru kami bisa sampaikan ke publik,” kata Hasan pada Lombok Post, kemarin (28/7).

Dari analisis sementara yang dihasilkan dalam pemetaan daerah rawan pelanggaran pemilu tersebut, kata Hasan, jenis pelanggaran pemilu yang mendominasi masih terpusat di politik uang, netralitas ASN, dan politisasi Suku, Agama dan Ras (SARA). 

“Salah satu yang kami anggap rawan di Pilkada 2024 nanti adalah politisasi SARA ini. Di undang-undang sudah jelas Suku, Agama dan Ras ini memang tidak boleh,” jelasnya.

Ia menerangkan, NTB dibangun oleh semua suku, agama, dan ras. Hasan menegaskan, salah satu yang ditekankan Bawaslu NTB hari ini adalah mencegah terjadinya polititasi Sara tersebut. Terutama dalam perhelatan Pilkada.

“Kalau politisasi Sara ini tetap di pelihara kapan majunya NTB. Karena itu kami ingatkan, Sara ini sudah jelas ada sanksinya,” tegasnya.

Lebih jauh, Hasan menerangkan jika yang berkontestasi di Pilkada NTB 2024 adalah putri-putri terbaik NTB. Ia menuturkan, alasan seseorang memilih berdasarkan kesamaan visi, suku, agama, atau ras tentu sah-sah saja.

“Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi yang tidak boleh ini kan ketika SARA itu digunakan untuk berkampanye. Mengajak orang lain untuk memilih atau tidak memilih calon berdasarkan SARA. Seperti jangan pilih ini karena dia bukan orang sasak, dan lain sebagainya,”  papar Hasan.

Karena itu juga, sembari menunggu hasil pemetaan daerah rawan pemilu, pihaknya tengah menyusun strategi pencegahan politisasi Sara. Salah satunya dengan menggandeng Ormas keagamaan, kebudayaan, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. 

“NTB ini miliki kita semua. Kami haqqul yakin, warga NTB sudah dewasa dalam menentukan pilihannya. Sudah berpengalaman dari Pemilu dan Pilkada. Kami juga berharap para elit politik dan masyarakat bisa bersama-sama mencegah terjadinya politisasi Sara ini,” terangnya.

Dandim 1606/Mataram Kolonel Arm. Muhammad Syaifudin Khoiruzzamani menekankan pentingnya persiapan yang matang dan koordinasi yang kuat dalam gelaran Pilkada serentak 2024. 

"Tugas kita memastikan setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman dan nyaman. Ini harus kita jamin," ujarnya dengan tegas saat Apel Tiga Pilar di Mataram, menekankan bahwa tanggung jawab ini adalah sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan profesionalisme, Senin (29/7/20249.

Dalam konteks pengamanan Pilkada, Kolonel Syaifudin menyampaikan bahwa prajurit TNI siap memberikan dukungan penuh, terutama mengingat tantangan yang ada, seperti potensi penyebaran informasi hoax dan risiko konflik sosial. 

"Setiap langkah yang diambil harus didasari semangat pengabdian kepada negara," tambahnya, menunjukkan betapa pentingnya pendekatan yang berbasis pada integritas dan tanggung jawab dalam menghadapi situasi ini.

Apel yang dipimpin oleh tiga pilar utama: Walikota Mataram, Kapolresta Mataram, dan Dandim 1606/Mataram, serta Pj. Bupati Lombok Barat, yang dihadiri oleh berbagai tokoh penting tersebut digelar di Lapangan Sangkareang Kota Mataram.

Hadir pula Ketua DPRD Kota Mataram, Kejaksaan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Mataram, Wakapolresta Mataram, Wakil Walikota Mataram, para pejabat utama Polresta Mataram, Ketua KPU Kota Mataram, Ketua Bawaslu Kota Mataram, Pol-PP Kota Mataram, Kesbangpol Kota Mataram, serta perwakilan regu pengamanan dari TNI, Polri, dan Pemerintah.

Apel ini menjadi bukti nyata dari komitmen seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan untuk memastikan bahwa Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Kolonel Syaifudin menutup apel dengan pesan yang penuh harapan, mengajak seluruh peserta untuk menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan rasa ikhlas. 

"Kami berharap apa yang akan kita laksanakan dapat berjalan sesuai harapan," pungkasnya.

Dalam semangat kebersamaan ini, Mataram siap menyongsong Pilkada Serentak 2024 dengan keyakinan bahwa kerjasama dan koordinasi yang baik akan membawa keberhasilan dalam menciptakan demokrasi yang sehat dan aman.

KPU Provinsi NTB telah menuntaskan proses pencocokan dan penelitian (coklit) pemuktahiran data pemilih untuk Pilkada serentak NTB 2024. Hasil jumlah jiwa pilih di Pilkada NTB 2024 ini mengalami peningkatan dari pemilu 2024, yakni tembus sampai 4 juta orang lebih.

Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU NTB, Halidy menyebutkan bahwa berdasarkan sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang diserahkan pemerintah ke KPU dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir untuk Provinsi NTB sebanyak 3.949.655 orang.

Dengan rincian laki-laki sejumlah 1.934.025 orang dan perempuan 2.015.630 orang. Tersebar di 116 Kecamatan, 1.166 Desa/Kelurahan dan 8.362 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun setelah dilakukan Coklit oleh Pantarlih pada 24 Juni – 24 Juli 2024, jumlah pemilih bertambah menjadi 4.005.876 orang.

“Jadi setelah KPU melakukan pemuktahiran, jumlah jiwa pilih di Pilkada mengalami peningkatan. Tapi data hasil coklit dimungkinkan berubah seiring hasil pencermatan yang dilakukan KPU kabupaten/kota mulai 25-31 Juli 2024,” ujar Halidy di KPU NTB pada pekan kemarin.

Dengan peningkatan jumlah Pemilih tersebut, KPU NTB kini terus melakukan sosialisasi pilkada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat menyalurkan hak pilihnya. Tingkat partisipasi tersebut dinilai penting untuk menguatkan legitimasi hasil pilkada.

KPU NTB pun optimis memasang target tinggi tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 sebesar 95 persen. Partisipasi pemilih ditargetkan meningkat dibandingkan saat Pilpres dan Pileg 2024 yang mencapai 83 persen.”Kalau Pemilu kemarin partisipasi pemilih di NTB sebesar 83 persen, sekarang pada Pilgub 2024 kita targetkan 95 persen,” kata Halidy.

Halidy mengatakan KPU NTB dan jajaran di kabupaten/kota telah menyiapkan strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2024. Salah satunya, melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui kearifan lokal seperti presean. Kemudian akan melakukan parade di seluruh kabupaten/kota yang ada di NTB.

Ia optimis target partisipasi pemilih sebesar 95 persen bisa tercapai. Dikarenakan Pilkada NTB dilakukan serentak dengan pilkada di 10 Kabupaten/Kota. “Paling tidak bisa lebih tinggi dari pemilu legislatif kemarin. Insyaallah target itu bisa tercapai,” ucap Halidy.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam memastikan semua warga negara bisa menyalurkan hak pilihnya itu. KPU telah menyiapkan sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus. Salah satunya di kawasan pertambangan.

Untuk menjamin hak pilih warga pada Pilgub NTB 2024, KPU menyiapkan 11 TPS khusus bagi ribuan pekerja tambang PT Amman Nusa Tenggara (AMNT) di Kabupaten Sumbawa Barat. Setiap TPS sebanyak 600 pemilih, sehingga jumlah pekerja yang memilih di TPS khusus diperkirakan lebih dari 6.000 orang.

“Kita sudah siapkan 11 TPS khusus di PT AMNT. Saat ini, KPU Sumbawa Barat sedang melakukan pencermatan terhadap data hasil coklit. Seluruh data karyawan sudah diberikan oleh PT AMNT ke KPU,” pungkasnya.