KPU Provinsi NTB telah tuntas melakukan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS)  Pilkada serentak NTB 2024. Dari hasil sementara, terdapat penambahan jumlah potensi pemilih pemula yang cukup signifikan, yakni mencapai sekitar 60 persen lebih dibandingkan pemilih pada pemilu 2024 lalu.

Hal itu disampaikan anggota KPU NTB, Agus Hilman. “Dari hasil pencocokan dan penelitian (coklit) yang sudah kita laksanakan, ada peningkatan jumlah pemilih pemula di  pilkada serentak ini,” ujar Hilman pada Rabu, 14 Agustus 2024.

Ia mengatakan jika merujuk jumlah pemilih pemula di Pemilu 24 Pebruari 2024 hanya 54 persen, maka di pilkada serentak ini jumlahnya bertambah menjadi 60 persen. “Penambahan pemilih pemula ini datang dari pemilih gen Z yang usianya sudah mencapai 17 tahun di mana pada pemilu lalu secara syarat usia belum masuk,” ujarnya.

Agus menambahkan, meski KPU NTB belum menetapkan daftar pemilih sementara (DPS), namun dirinya memperkirakan penambahan jumlah potensi pemula di pilkada ini tidak akan meleset. Sebab data tersebut berdasarkan hasil penetapan DPS yang sudah dilakukan di tiap-tiap KPU Kabupaten/kota se NTB.

“Memang saat ini kami masih melakukan rekapitulasi untuk DPS, kemungkinan tanggal 16 Agustus sudah ditetapkan. Tapi kalau kita lihat sementara, angka 60 persen ini tidak akan jauh berbeda setelah penetapan DPS,” ujar Hilman.

Ditempat yang sama, Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU NTB Halidy, mengatakan berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang diberikan Kemendagri sebanyak 3.949.655 orang.

Namun setelah dilakukan coklit jumlah menjadi 4.005.876 orang atau terjadi penambahan 56.221 orang. Dengan rincian laki-laki sebanyak 1.934.025 dan perempuan 2.015.630 orang yang tersebar di 116 kecamatan, 1.166 desa/kelurahan dan 8.362 TPS.

“Model A daftar pemilih se NTB sejumlah 3.949.655 orang, pasca-coklit menjadi 4.005.876 orang atau 56.221 orang,” ujarnya. Untuk Kepala Keluarga (KK) yang tercantum dalam Model A KK se NTB sejumlah 1.844.286, kemudian setelah dilakukan coklit menjadi 1.859.047 atau terjadi penambahan sejumlah 14.761.

Untuk NTB, kata Halidy, pemilih potensial non KTP elektronik yang ada dalam Mode A DP sejumlah 93.363 orang. Sedangkan yang tidak ada dalam Model A DP sejumlah 9.877 orang, sehingga total pemilih potensial non KTP elektronik se NTB mencapai 103.240 orang.

Sedangkan untuk jumlah pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) di bawah 17 tahun sudah menikah tetapi tidak memiliki dokumen sejumlah 80 orang. Kemudian jumlah pemilih tidak dikenal sejumlah 13,172 orang, meninggal (tidak memiliki data dukung) sejumlah 192 orang. Sementara TNI/Polri KTP aktif/tidak ada SK pensiun sejumlah 8 orang.

Jelang pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pilkada serentak NTB 2024. KPU Provinsi NTB mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB untuk mengecek kesiapan dan kelengkapan fasilitas rumah sakit sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.

Survei ke RSUD oleh KPU Provinsi NTB di lakukan bersama jajaran KPU Kabupaten/Kota didampingi Dinas Kesehatan dan BNN Provinsi NTB. Anggota KPU Provinsi NTB diwakili langsung oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Zuriati menjelaskan bahwa survei Rumah Sakit tersebut bertujuan untuk memastikan, apakah Rumah Sakit yang direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan memenuhi syarat sebagai tempat pemeriksaan Paslon.

“Survei ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan Kriteria Rumah Sakit untuk melakukan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon sesuai dengan metode dan jenis pemeriksaan berdasarkan ketentuan Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024,” jelas Zuriati.

Nantinya Hasil dari pelaksanaan survei tersebut akan dilaporkan ke Ketua KPU Provinsi NTB untuk dibahas dalam Rapat Pleno untuk ditetapkan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan Paslon. Rencananya RSUD akan digunakan untuk pemeriksaan paslon pilkada NTB dan paslon pilkada 9 Kabupaten/Kota se NTB kecuali Kota Mataram yang melangsungkan pemeriksaan kesehatan di RSUD Kota Mataram.

Dalam survei tersebut KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota mengecek ketersediaan ruangan dan alat-alat sebagai penunjang pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon. Serta kriteria Rumah Sakit sesuai dengan indikator yang sudah diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Paslon pilkada.

Setelah melakukan pengecekkan dan mendapat penjelasan dari pihak rumah sakit. RSUD NTB dipastikan memenuhi ketersediaan metode dan jenis pemeriksaan kesehatan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024. “Terkait pemeriksaan kesehatan jiwa akan bekerjasama dengan Rumah Sakit Mutiara Sukma dan pemeriksaan penyalahgunaan narkotika akan bekerjasama dengan BNN Provinsi NTB,” jelas Zuriati.

Sementara itu Direktur RSUD Provinsi NTB, dr Lalu Herman Mahaputra menyatakan kesiapan pihaknya untuk melayani tes kesehatan para kandidat bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di pilkada serentak NTB 2024. “Pada prinsipnya untuk pemeriksaan kesehatan para calon kepala daerah, kami dari pihak rumah sakit sangat siap,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan dr Jack sapaan akrab Dirut RSUD tersebut memastikan bahwa pihaknya sudah terbiasa melakukan pemeriksaan calon kepala daerah seperti pada Pilkada sebelumnya.  Jack menyatakan untuk sarana secara umum sudah semua siap, begitu pun dengan tenaga dokter yang bertugas memeriksa kesehatan para cakada sudah disiapkan. “Sarana dan prasarana pemeriksaan umumnya standar ya. Kalau tim dokter kita siapkan 10 orang. Tapi itu tergantung kebutuhan,” ujar Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB ini.

Untuk dokter yang bertugas, ujar Jack, macam-macam terdiri dari dokter ahli penyakit dalam, ahli kejiwaan, sedangkan untuk sarana nanti ada laboratorium karena terkait pengecekan tes narkoba. “Termasuk dokter perempuan juga kita siapkan, karena mungkin ada cakada yang dari perempuan,” pungkasnya.

Bawaslu Provinsi NTB memberi atensi serius terhadap potensi kampanye hitam di perhelatan  Pilkada serentak NTB 2024. Karena itu Bawaslu menyerukan agar semua pihak terlibat untuk berpartisipasi meminimalisir penggunaan kampanye hitam pada  pilkada, sebab dampaknya dipadang sangat berbahaya.

Anggota Bawaslu NTB, Umar Achmad Seth menyebutkan bahwa kampanye hitam sebagai musuh besar demokrasi. Ia menjelaskan setidaknya ada tiga dampak signifikan yang dapat disebabkan oleh praktik kampanye hitam, yakni reputasi calon dan partai politik yang rusak, memicu ketegangan sosial, serta mengganggu keterbukaan informasi.

“Ini penting untuk menjadi atensi kita bersama, karena disinformasi yang disebabkan oleh kampanye hitam akan membentuk opini masyarakat dan mempengaruhi pilihan mereka, dampaknya akan semakin luas,” jelas Umar pas Rabu, 14 Agustus 2024.

Umar mengingatkan bahwa praktik kampanye hitam patut diwaspadai oleh seluruh pihak. Tidak hanya pada masa kampanye resmi saja. Tapi kampanye hitam juga kerap muncul di luar masa kampanye resmi.

“Hoaks dan ujaran kebencian merupakan bentuk kampanye hitam yang destruktif, dan mengganggu keterbukaan informasi sehingga menjadi ancaman serius bagi demokrasi. Jadi kami berharap kita semua saling bahu membahu untuk meminimalisir dampak kampanye hitam,” imbuh Umar.

Umar juga menyerukan penting bagi kanal-kanal resmi pemerintah untuk membantu menjaga ruang publik tetap bersih dari hoaks, ujaran kebencian serta berbagai bentuk disinformasi. Hal tersebut tentu untuk mewujudkan pemilihan yang demokratis dan bermartabat.

“Di undang-undang memang diamanatkan kepada penyelenggara pemilu dan partai politik. Tapi aktor pentahelix juga perlu terlibat, yakni akademisi, media, pemerintah, komunitas, hingga kalangan pengusaha juga punya tanggungjawab untuk bersama menciptakan kondusifitas di  Pilkada,” pungkasnya.

Belasan aktivis dari organisasi pegiat lingkungan Greenpeace, ditangkap aparat kepolisian setelah membentangkan spanduk besar bertuliskan "Indonesia is Not For Sale" di Jembatan Pulau Galang, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Sabtu, 17 Agustus 2024.

Pengamatan Tempo di lokasi, penangkapan belasan aktivis tersebut terjadi sekitar pukul 12.40 WITA, atau saat kegiatan arak-arakan perahu kayu koalisi sipil dan warga terdampak pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) rampung dilaksanakan.

Spanduk "Indonesia is Not For Sale" berukuran 50x15 meter dibentangkan sejumlah aktivis Greenpeace, dalam memperingati perayaan hari kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia dan bentuk protes atas pemberian izin penguasaan lahan hingga 190 tahun oleh Presiden Joko Widodo untuk investor. 

Saat aktivis melakukan aksinya, satu kapal patroli milik Satuan Polisi Air dan Udara Kepolisian Resor Penajam Paser Utara mengikuti arak-arakan perahu kayu koalisi dan warga di Kawasan Teluk Balikpapan dekat Pulau Kwangan.

Kapal patroli dengan jumlah empat personel itu sempat menanyakan kepada salah satu perahu kayu yang ditumpangi warga, ihwal kegiatan dan leader dari arak-arakan ini.

Tak lama kemudian, belasan aktivis yang berada di atas jembatan Pulau Galang menerjunkan diri sambil membentangkan spanduk besar berwarna merah ke hadapan arak-arakan perahu kayu warga dan koalisi. Seraya disambut teriakan "merdeka".

Hanya berselang beberapa menit, tiga unit motor boat mengelilingi arak-arakan perahu kayu koalisi dengan meminta agar arak-arakan segera berputar arah menjauhi area jembatan Pulau Balang.

Tepat pukul 12.40 WITA, atau saat arak-arakan perahu kayu koalisi dan warga membubarkan diri, tiba satu unit kapal karet milik Satuan Polairud Polres Penajam Paser Utara yang menunggu di area bawah jembatan Pulau Balang dengan satu kapal patroli yang sebelumnya mengikuti arak-arakan.

Pada momen inilah, aparat kepolisian meminta belasan aktivis pembentang spanduk tersebut untuk menerjunkan diri ke permukaan air.

Dari pengamatan Tempo di sekitar jembatan Pulau Balang, kepolisian juga menangkap pengemudi dan awak speed boat yang diduga bakal menjemput belasan aktivis tersebut setelah melakukan aksi.

Kepala bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Komisaris Besar Yuliyanto, membantah adanya penangkapan. "Tidak dilakukan penangkapan ya, Petugas kami sedang diskusi dengan mereka," ujar Yulianto dalam pesannya, Sabtu 17 Agustus 2024.

Sebelumnya, Greenpeace menyebut aksi ini merupakan protes terhadap pembangunan IKN. "IKN yang dibanggakan Presiden Joko Widodo nyatanya merupakan proyek serampangan. Ibarat mengobral, Jokowi memberikan izin penguasaan lahan hingga 190 tahun untuk investor," kata Ketua Tim Kampanye Greenpeace Indonesia, Arie Rompas di Penajam Paser Utara, Sabtu, 17 Agustus 2024.

Pemberian izin penguasaan lahan hingga 190 tahun ini, kata dia, tentu memberikan investor karpet merah untuk merusak lingkungan atas dalih investasi, alih-alih memprioritaskan ruang hidup dan hak-hak masyarakat adat dan lokal di sekitar wilayah pembangunan IKN.

"Tentunya, kerusakan lingkungan aibat pembangunan IKN akan memperparah krisis iklim di wilayah sekitar," ujar Arie.

KPU Provinsi NTB membekali KPU Kabupaten/Kota se NTB terkait pemeriksaan kesehatan bakal calon kepala daerah baik Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pilkada Serentak Tahun 2024

Acara yang berlangsung dari tanggal 10-12 Agustus 2024 di Kute Mandalika menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB, Polda NTB dan Bawaslu NTB dan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma

Ketua KPU Provinsi NTB M Khuwailid meminta KPU Kabupaten/Kota segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk mempersiapkan pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan calon kepala daerah.

"Dikes akan merekomendasikan Rumah Sakit (RS), kemudian Direkturnya akan menentukan Tim Pemeriksanya", kata Khuwailid

Khuwailid enjelaskan pemeriksaan kesehatan ini adalah salah satu persyaratan dari beberapa syarat calon.

"Oleh karena itu KPU Kab/Kota harus segera menyusun jadwal, tanggal berapa harus menunjuk RS Pemerintah sebagai tempat pemeriksaan Kesehatan," tuturnya.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi NTB Zuriati juga meminta kepada jajaran setelah menerima rekomendasi dari Dikes, agar segera melakukan survei.

"Hal ini penting sebelum KPU memutuskan RS mana yang akan digunakan sebagai tempat pemeriksaan Kesehatan," ujarnya

Zuriati mengingatkan bahwa syarat pencalonan harus lengkap dan benar, sedangkan untuk syarat calon statusnya hanya ada atau tidak ada dokumennya pada saat penerimaan pendaftaran pada tanggal 27-29 Agustus 2024 mendatang.

Komandan Resor Militer (Danrem) 162/Wira Bhakti Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Agus Bhakti mengerahkan sebanyak 2.500 personel TNI dalam pengamanan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Nusa Tenggara Barat.

"Personel yang kami siapkan untuk pengamanan Pilkada sebanyak 2.500, ada juga personel dari Batalyon 742/Satya Wira Yudha," kata Brigjen TNI Agus Bhakti di Mataram, Selasa.

Pengerahan personel, jelas dia, untuk mendukung kepolisian sebagai lembaga terdepan dalam pengamanan Pilkada Serentak 2024 di NTB.

Dia menyampaikan ada beberapa potensi gangguan keamanan yang menjadi atensi pengamanan Pilkada Serentak 2024, termasuk wilayah yang rentan terjadi gangguan, salah satunya di Kabupaten Bima.

Kabupaten yang berada di wilayah Timur Pulau Sumbawa tersebut, tercatat pernah mencuat gangguan keamanan pada saat pelaksanaan Pilpres dan Pileg Serentak 2024.

Pada momentum tersebut, terjadi pembakaran kotak suara di sejumlah tempat pemungutan suara (tps) oleh sekelompok warga. Lima dari terduga pelaku pembakaran kotak suara kini masuk dalam daftar buronan.

"Memang kalau kita melihat kejadian pada waktu sebelumnya, terutama adanya kejadian yang di Bima, tentunya kami atensi," ujar dia.

Dia berharap aksi demikian tidak kembali mencuat dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024. Upaya pencegahan dan deteksi dini lebih dikedepankan dalam pengamanan.

"Mungkin nanti kami akan kerahkan bantuan personel dari Batalyon 742/SWY, tergantung dari eskalasi gangguan," ucapnya.

Selain pengamanan, Brigjen TNI Agus Bhakti juga menegaskan bahwa dirinya sudah menekankan kepada seluruh personel untuk tetap menjaga netralitas.

Apabila terungkap ada personel yang melanggar netralitas, dia memastikan akan mengambil langkah tegas sesuai aturan disiplin.

"Perintah sudah jelas, netralitas TNI tidak mendukung salah satu pasangan kepala daerah, tidak memberikan fasilitas dinas yang dimiliki untuk kepentingan kampanye atau apapun itu bentuknya. Kalau melanggar, tentunya ada konsekuensi proses hukum yang diterapkan," kata Brigjen TNI Agus Bhakti.