Kelompok pemilih muda dari kalangan milenial dan generasi Z punya pengaruh besar terhadap hasil Pemilu 2024, baik pada pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif.

Oleh karena itu, keberadaan pemilih muda dalam setiap hajatan elektoral tidak bisa dipandang sebelah mata, termasuk pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada 27 November 2024.

Pada Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat jumlah pemilih muda di Nusa Tenggara Barat mencapai 2,1 juta pemilih atau 54,04 persen dari jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 3,91 juta orang.

Adapun angka partisipasi pemilih di provinsi berjuluk Bumi Gora dalam pemilihan umum tahun ini mencapai 84 persen. Angka itu lebih tinggi dari Pemilu 2019 sebanyak 82 persen.

Peningkatan partisipasi pemilih tidak hanya pemilu anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota, tapi juga pilpres, DPD, dan DPR RI. Partisipasi pemilih yang besar itu tidak terlepas dari peran pemilih muda.

Pemilih muda memiliki rentang usia 17 sampai 39 tahun. Kategori pemilih muda adalah kelompok pemilih generasi Z (17 sampai 23 tahun) dan generasi milenial (24 sampai 39 tahun). Jumlah mereka diproyeksikan mencapai 60 persen dalam Pilkada NTB 2024.

Komisioner KPU NTB Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM, Agus Hilman, mengakui meski pihaknya belum menetapkan daftar pemilih tetap, jumlah pemilih pilkada serentak dipastikan bertambah.

Penambahan jumlah pemilih itu datang dari pemilih pemula yang didasari data hasil pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan KPU NTB bersama KPU di 10 kabupaten/kota pada 24 Juni hingga 24 Juli 2024.

Sebanyak 3,94 juta orang yang tercatat di daftar penduduk potensial pemilih pemilihan atau DP4 itu terdiri atas laki-laki 1,93 juta orang dan perempuan 2,01 juta orang, hasilnya diserahkan Kementerian Dalam Negeri. Adapun hasil coklit menunjukkan jumlah potensi pemilih di NTB menjadi 4 juta orang.

Penambahan pemilih itu datang dari generasi Z lantaran usia mereka sudah mencapai 17 tahun, sedangkan pada pemilu lalu secara syarat usia belum masuk. Merujuk data itu, maka potensi pemilih muda memegang peranan utama dalam arus keterpilihan peserta pilkada.

Karakteristik pemilih muda, antara lain, sering memunculkan kejutan dalam menentukan pilihannya. Karena populasinya dominan, para peserta pilkada harus bisa mendekati mereka melalui visi dan program yang sesuai dengan kepentingan mereka.

Analis politik Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Ihsan Hamid, memandang fenomena besarnya jumlah pemilih muda di NZB tidak lepas dari keberadaan generasi Z.

Jika merujuk hasil coklit KPU ada 4 juta orang, maka jumlah pemilih pemuda mencapai 2,4 juta orang atau 60 persen dari total pemilih. Suara yang besar itu berpotensi menentukan kemenangan dalam setiap kontestan pilkada.

Pemilih muda juga dinilai sebagai pemilih yang rasional, unik, melek teknologi, tidak mudah untuk didikte, dan tidak mudah pula didekati partai politik maupun peserta pemilu. Karakter mereka cenderung mengikuti perkembangan tren, budaya yang santai, bebas, informal, dan lebih suka mencari kesenangan.

Meski demikian, tidak semua pemilih muda paham terhadap pemilu, seperti anak-anak di kampung maupun desa akibat keterbatasan literasi sehingga tidak tahu dinamika politik aktual. 

Jika kekuatan populasi itu mampu dikelola secara baik oleh calon kepala daerah, maka mereka bisa mendulang banyak suara dari kelompok ini.

Untuk memenangi pilkada dengan membidik pemilih muda, yang perlu dilakukan adalah memahami alam berpikir, cara bertindak, kecenderungan, dan hobi anak muda. Tugas itu juga menjadi tantangan bagi KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Oleh karena itu, KPU harus mengajak pemilih muda supaya tidak apatis, dengan intensif menyosialisasikan setiap tahapan pilkada, terutama pada hari H pencoblosan.

Tak hanya itu, kecenderungan mereka yang menyukai game online, basket, atau hal-hal berbau teknologi, harus dipahami sebagai cara sosialisasi dengan menggunakan instrumen teknologi.

Selanjutnya keberadaan pemilih muda harus diketahui keberadaannya. Bila di mal, buatlah kegiatan sosialisasi di sana, begitu juga kalau di kampus.

Kalau di udara (daring), kecenderungan apa yang dilihat dan mengakses media sosial apa, maka di situlah dilakukan sosialisasi.

Oleh karena itu, KPU perlu melakukan berbagai pendekatan untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda dalam momentum pemilihan kepala daerah.

Calon kepala daerah yang dapat mengambil hati pemilih muda berpeluang besar menjadi pemenang pilkada.

Untuk memenangi pilkada, susun berbagai cara dan strategi untuk mengambil hati pemilih muda dengan berbagai konten yang menarik. Peserta pemilihan harus memahami minat pemilih muda dan mesti bisa memerankan apa yang mereka suka.

Calon kepala daerah perlu menyentuh pemilih muda dengan topik-topik yang ringan tapi menggembirakan alih-alih topik berat yang membosankan.

Psikografi anak muda Di NTB saat ini tidak jauh berbeda dengan Pemilu 2024. Saat ini mereka banyak terkonsentrasi di perkotaan karena tengah menempuh pendidikan. Namun, tidak sedikit yang berada di pondok pesantren di desa-desa. Karena berada di lingkungan yang berbeda maka cara menggaetnya pun harus menyesuaikan posisi mereka.

Di pondok pesantren, misalnya, jangan ajak mereka berjoget tapi didatangi untuk mendengarkan musik salawat yang lagi populer. Pendekatan ini bisa diterima mereka. Jadi, pandai-pandailah membaca hati, pikiran, dan memahami tren fesyen. Kiat ini juga menjadi kunci menggaet pemilih muda.

Mengajak pemilih muda untuk berpartisipasi pada Pilkada Serentak 2024 bukan hanya tugas KPU. Kontestan pilkada beserta tim suksesnya-- dengan cara-cara sportif--juga punya kewajiban sama agar pilkada menghasilkan pemimpin daerah yang bermutu.

Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hassanudin, menghadiri kegiatan deklarasi pilkada damai serentak tahun 2024. Dengan tema "Mewujudkan Pilkada Serentak yang Aman, Damai, dan Berintegritas di Provinsi NTB". Acara yang dihadiri oleh Forkopimda NTB, Ketua KPU dan Bawaslu NTB, Kakanwil Kemenkumham NTB, tokoh agama, tokoh masyarakat, Organisasi kepemudaan, BEM se-Kota Mataram, dan lembaga swadaya masyarakat berjalan dengan lancar.

Dalam sambutannya Pj Gubernur Hassanudin, menyampaikan dirinya sangat percaya dengan harmoni dalam keberagamaan yang tercipta di NTB pelaksanaan pemilihan kepala Daerah (Pilkada), NTB tahun 2024, dapat dilaksanakan dengan baik, aman, dan damai, dan bisa menjadi barometer dan rolemodel secara Nasional. 

“Pelaksanaan pilkada, kita harus menjadi barometer dan role model yang baik secara nasional di Indonesia, saya sangat yakin bahwa kita bisa melaksanakan ini dengan baik,” ujar Pj Gubernur NTB, di Mataram, Rabu 21 Agustus 2024. Pj Gubernur Hassanudin juga mengingatkan kepada seluruh tamu undangan yang hadir mengatensi point-point yang disampaikan Kapolda NTB. 

Merealisasikan jalan dari Pilkada damai 2024 berjalan lancar, aman bahkan tingkat kualitas partisipasi politik NTB setiap tahunnya semakin baik. “Apa yang disampaikan oleh Kapolda tadi merupakan atensi kita semua untuk mewujudkan bahwa pilkada ini bisa berjalan lancar, aman bahkan tingkat kualitas partisipasi politik kita dari waktu ke waktu melihat kemajuan dan menjadi lebih baik,” tambahnya.

Pj Gubernur juga meminta kepada semua yang hadir dalam acara tersebut dari pimpinan, perwakilan dari kelompok organisasi, Masyarakat, Tokoh agama, tokoh masyarakat, menjadi jembatan komunikasi pemerintah dengan masyarakat untuk terwujudnya pilkada damai 2024. 

“Kami meminta kepada semua yang hadir untuk menjadi jembatan komunikasi kita.” tutupnya. Kapolda NTB, Irjen Pol. Drs. Raden Umar Faroq S.H., M.Hum menjelaskan, tahapan pemilihan kepada daerah sudah ada komitmen dari seluruh lapisan masyarakat untuk penyelenggaraan Pilkada dapat dilaksanakan secara damai dan sejahtera. Dirinya juga berkomitmen selaku aparat Keamanan bersama TNI mengawal pilkada 2024 agar berjalan jujur, adil dan aman. 

“Setiap tahapan pemilihan kepala daerah, ada sesuatu komitmen seluruh lapisan masyarakat untuk Penyelenggaran Pilkada secara serentak harus di laksanakan secara damai dan sejahtera secara khususnya. Kami selaku aparat kemanan bersama TNI mengawal untuk bisa berjalan jujur aman dan adil,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut dilakukan pembacakan Ikrar Deklarasi Pilkada Damai Serentak Tahun 2024. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan Pilkada NTB yang beberapa bulan lagi penyelenggaranya dapat berjalan aman, adil dan damai.

Kelompok pemilih muda yang terdiri dari generasi milenial dan generasi Z memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil Pemilu 2024, baik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif. Kehadiran mereka dalam setiap event pemilihan umum tidak dapat diabaikan, termasuk dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024.

Data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa jumlah pemilih muda di provinsi ini mencapai 2,1 juta orang, yang setara dengan 54,04 persen dari 3,91 juta daftar pemilih tetap. Partisipasi pemilih di Bumi Gora pada pemilu mendatang diperkirakan akan mencapai angka 84 persen, meningkat dari 82 persen pada tahun 2019.

Kenaikan angka partisipasi tidak hanya terlihat pada pemilu legislatif, tetapi juga pada pemilihan presiden, DPD, dan DPR RI. Keaktifan pemilih muda di sini memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong peningkatan tersebut. Para pemilih muda, yang berusia antara 17 hingga 39 tahun, terdiri dari generasi Z yang berusia 17 sampai 23 tahun dan generasi milenial yang berusia 24 sampai 39 tahun. Diperkirakan, proporsi mereka akan mencapai 60 persen dalam Pilkada NTB 2024.

Agus Hilman, Komisioner KPU NTB yang membawahi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM, menjelaskan bahwa meskipun daftar pemilih tetap masih dalam proses penetapan, pertambahan jumlah pemilih di pilkada mendatang pasti akan terjadi. Penambahan tersebut sebagian besar berasal dari pemilih pemula, yang diidentifikasi melalui proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh KPU NTB dan KPU dari sepuluh kabupaten/kota pada periode 24 Juni hingga 24 Juli 2024.

Dari total 3,94 juta orang yang terdaftar dalam daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4), jumlah pria mencapai 1,93 juta dan wanita 2,01 juta, berdasarkan hasil yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Proses coklit menunjukkan bahwa potensi pemilih di NTB kini mencapai 4 juta orang. Kenaikan jumlah pemilih ini dipengaruhi oleh bertambahnya generasi Z yang telah mencapai batas usia 17 tahun, sedangkan pada pemilu sebelumnya mereka belum memenuhi syarat tersebut. Hal ini menjadikan pemilih muda memiliki peranan yang krusial dalam menentukan arah kontestasi pilkada.

Pemilih muda umumnya menunjukkan karakter yang unik dan tak terduga dalam menentukan pilihan mereka. Karena populasi mereka yang cukup besar, para kandidat pilkada dituntut untuk lebih mendekati mereka melalui visi dan program yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan mereka.

Dari sudut pandang analisis politik, Ihsan Hamid dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, menilai bahwa fenomena meningkatnya jumlah pemilih muda di NTB tidak terlepas dari keberadaan generasi Z yang semakin aktif. Dengan total 4 juta orang terdaftar sebagai pemilih, diperkirakan 2,4 juta orang di antaranya adalah pemilih muda, yang artinya mencakup 60 persen dari total pemilih. Suara dari kelompok ini berpotensi menentukan kemenangan bagi setiap kandidat dalam pilkada.

Karakteristik pemilih muda umumnya rasional, kritis, terpapar teknologi, dan cenderung tidak mudah dipengaruhi. Mereka juga memiliki kecenderungan mengikuti perkembangan tren dan budaya yang lebih santai dan informal, serta lebih menyukai pengalaman menyenangkan dibandingkan kegiatan yang dianggap membosankan.

Walau demikian, ada kesenjangan literasi politik di antara pemilih muda, terutama anak-anak di desa atau daerah terpencil yang mungkin kurang mengerti dinamika politik yang sedang berlangsung. Jika populasi ini dapat dikelola dengan baik oleh calon kepala daerah, mereka berpotensi meraih suara yang signifikan.

Dalam rangka menarik perhatian pemilih muda, calon kepala daerah perlu memahami pola pikir, kecenderungan, serta hobi mereka. Tantangan ini juga menjadi perhatian bagi KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih. Oleh karena itu, penting bagi KPU untuk melakukan pendekatan yang kreatif dan menarik, seperti memanfaatkan media sosial dan teknologi lainnya, untuk menjangkau pemilih muda.

KPU juga dianjurkan untuk melakukan sosialisasi secara aktif di tempat-tempat yang strategis, seperti mal, kampus, atau melalui platform daring, dengan memperhatikan minat serta aktivitas yang sering dilakukan oleh generasi muda. Pendekatan-pendekatan ini diharapkan dapat mengakibatkan peningkatan keterlibatan pemilih muda dalam Pilkada Serentak 2024.

Strategi untuk Menarik Pemilih Muda

Bagi calon kepala daerah yang mampu meraih hati pemilih muda, peluang untuk memenangkan pilkada menjadi lebih besar. Untuk itu, mereka perlu merancang berbagai strategi dan konten yang menarik minat pemilih muda. Peserta pilkada diharapkan mampu membawakan topik-topik yang ringan dan menarik, alih-alih membahas isu-isu berat yang cenderung membosankan.

Psikografi pemilih muda di NTB yang saat ini banyak berkumpul di daerah perkotaan untuk menempuh pendidikan, serta sejumlah di antaranya yang berada di pondok pesantren di desa-desa, menjadi perhatian khusus. Pendekatan yang digunakan untuk menjangkau mereka harus disesuaikan dengan lingkungan mereka.

Di pondok pesantren, misalnya, daripada mengajak pemilih muda untuk melakukan tindakan yang kurang sesuai dengan kebiasaan mereka, lebih baik jika mendengarkan dan menikmati musik salawat yang kini populer. Kunci dalam merangkul pemilih muda adalah kemampuan untuk memahami dan mengikuti tren fesyen dan kebudayaan saat ini.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat, Parlindungan, berpartisipasi dalam Deklarasi Pilkada Damai Tahun 2024 yang digelar di Lombok Raya Hotel, Mataram, Rabu (21/8). Acara tersebut juga dihadiri oleh seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta berbagai stakeholder terkait dari seluruh provinsi NTB.

Parlindungan menyatakan, komitmen bersama ini diharapkan dapat mewujudkan Pilkada Serentak yang aman, damai, dan berintegritas di Provinsi NTB.

“Semoga ini menjadi satu momentum baik dalam rangka menciptakan Pilkada yang damai dan ketenangan di lingkungan masyarakat," ujarnya.

Pj. Gubernur NTB, Hassanudin, dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah-tengah perbedaan pilihan politik. 

“Kepercayaan di lingkungan masyarakat dengan adanya perbedaan pilihan adalah hal yang wajar. Prinsip bersama kita adalah menjaga persatuan dan kesatuan,” ujar Hassanudin. 

Ia juga mengajak seluruh perwakilan yang hadir untuk melaksanakan amanah ini dengan baik, serta tetap menjaga harmoni dalam keberagaman.

Kapolda NTB, Irjen Pol. Raden Umar Faroq, menyampaikan bahwa kehadiran para peserta memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam kesuksesan penyelenggaraan pilkada. Umar berharap agar Pilkada dapat berjalan dengan adil dan damai, sehingga menjadi hal yang sangat baik bagi pembangunan di Nusa Tenggara Barat.

Deklarasi ini menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan Pilkada 2024 di NTB berlangsung dengan suasana yang kondusif dan demokratis.

Dalam rangka kesiapan penanganan Pilkada serentak 2024, Kapolresta Mataram Kombes Pol. Dr. Ariefaldi Warganegara SH., SIK., MM., CPHR., CBA.,CHRM., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral yang dilaksanakan Biro Ops Polda NTB di ruang Selaparang – Rinjani Ballroom Hotel Lombok Raya Mataram, Selasa 20/08/2024.

Mengingat pentingnya yang akan dibahas pada Rakor tersebut sehingga dihadiri oleh seluruh stakeholder / Lembaga dan instansi terkait diantaranya Pj. Gubernur NTB, Kapolda NTB, Danrem 162/WB, Kepala Kejaksaan tinggi NTB, Kabinda NTB, Irwasda, PJU Polda NTB, Kepala Kesbangpoldagri NTB, dan Kapolres/ta jajaran Polda NTB.

Selain itu Lembaga penyelenggara dan pengawas Pilkada juga turut hadir diantaranya Ketua dan Komisioner KPU NTB, Ketua dan Komisioner Bawaslu NTB, Kasat Pol-PP NTB, para Kabagbinopsnal dari seluruh Direktorat Polda NTB, Kabag Analis Intelkam, Para Kasubagrenmin dari seluruh Bidang yang ada di Polda NTB, para Kabagops Polres/ta jajaran Polda NTB, Para Kasat Se Jajaran Polda NTB, Para Danion dan Danden Gegana Satbrimobda NTB.

Dalam sambutan pembukaan Kapolda NTB yang disampaikan oleh Irwasda Polda NTB Kombes pol. Dede Ruhiat Djunaedi, S.I.K., M.H. memaparkan terkait pentingnya penyelenggarasn Pilkada bagi perkembangan suatu daerah. Kemudian tentang pentingnya bagaimana sistem dan pola Penanganan pada setiap penyelenggara Pilkada di suatu daerah.

Dalam amanatnya, penting peran seluruh stakeholder yang hadir dalam rakor ini untuk berperan dalam mengupayakan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pilkada yang damai, demokratis untuk meminimalisir munculnya suatu konflik dalam masyarakat sehingga pembangunan suatu daerah dapat berjalan lancar.

“Untuk mewujudkan harapan pilkada lancar dan damai, tentu kita harus mempersiapkan prosedur yang jelas dan terencana untuk mengantisipasi masalah darurat yang mungkin akan muncul termasuk dalam penanganan unjuk rasa bila itu terjadi, “jelasnya.

Lewat Irwasda, Kapolda berharap agar pada pelaksanaan tugas penanganan Pilkada serentak 2024 di seluruh NTB semua stakeholder dapat meningkatkan kordinasi, komunikasi serta kerjasama yang baik sehingga seluruh persoalan yang muncul dalam proses pelaksanaan Pilkada di NTB nantinya dapat diselesaikan dengan baik sesuai yang diharapkan.

Di sela-sela kegiatan, Kapolresta Mataram Kombes Pol. Dr. Ariefaldi Warganegara SH., SIK., MM., CPHR., CBA.,CHRM., menyebutkan Rakor lintas sektoral ini sangatlah penting untuk mengatahui tugas dan tupoksi dari masing-masing stakeholder pada proses penanganan maupun pengamanan pilkada di NTB.

“Kegiatan ini sangat penting untuk menyatukan persepsi sehingga tugas-tugas penanganan yang dilakukan oleh masing-masing petugas pengamanan yang berada di wilayah – wilayah dapat dipahami. Rakor ini juga diikuti oleh Seluruh Polres jajaran Polda NTB secara virtual yang dipimpin langsung Wakapolres masing-masing, “ucapnya.

Untuk di Kota Mataram, Lanjut Kapolresta, hingga saat ini situasi masih terpantau kondusif. Semua jenis kegiatan dari satgas-satgas Ops Gatari Praja 2024 Polresta Mataram telah dilaksanakan semenjak Operasi tersebut mulai digelar.

Hingga saat ini Komunikasi terus dibangun dengan para tokoh yang ada ditengah masyarakat, kemudian masing-masing satgas sudah melaksanakan tugasnya masing-masing baik dari sagas Preventif, Preemtif, Kehumasan untuk mengedukasi masyarakat tentang Pilkada Damai serta satgas lainnya sudah mulai menjalankan tugasnya dengan masif.

“Kami sudah komunikasikan dengan seluruh PJU dan Kapolsek jajaran untuk terus bangun komunikasi dan silaturahmi dengan para tokoh agar semua informasi dapat diketahui kemudian melakukan upaya-upaya antisipasi, serta mendorong masyarakat agar sama-sama menjaga dan memelihara Kamtibmas di seluruh wilayah Kota Mataram, “pungkasnya.

KPU Provinsi NTB telah tuntas melakukan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS)  Pilkada serentak NTB 2024. Dari hasil sementara, terdapat penambahan jumlah potensi pemilih pemula yang cukup signifikan, yakni mencapai sekitar 60 persen lebih dibandingkan pemilih pada pemilu 2024 lalu.

Hal itu disampaikan anggota KPU NTB, Agus Hilman. “Dari hasil pencocokan dan penelitian (coklit) yang sudah kita laksanakan, ada peningkatan jumlah pemilih pemula di  pilkada serentak ini,” ujar Hilman pada Rabu, 14 Agustus 2024.

Ia mengatakan jika merujuk jumlah pemilih pemula di Pemilu 24 Pebruari 2024 hanya 54 persen, maka di pilkada serentak ini jumlahnya bertambah menjadi 60 persen. “Penambahan pemilih pemula ini datang dari pemilih gen Z yang usianya sudah mencapai 17 tahun di mana pada pemilu lalu secara syarat usia belum masuk,” ujarnya.

Agus menambahkan, meski KPU NTB belum menetapkan daftar pemilih sementara (DPS), namun dirinya memperkirakan penambahan jumlah potensi pemula di pilkada ini tidak akan meleset. Sebab data tersebut berdasarkan hasil penetapan DPS yang sudah dilakukan di tiap-tiap KPU Kabupaten/kota se NTB.

“Memang saat ini kami masih melakukan rekapitulasi untuk DPS, kemungkinan tanggal 16 Agustus sudah ditetapkan. Tapi kalau kita lihat sementara, angka 60 persen ini tidak akan jauh berbeda setelah penetapan DPS,” ujar Hilman.

Ditempat yang sama, Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU NTB Halidy, mengatakan berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang diberikan Kemendagri sebanyak 3.949.655 orang.

Namun setelah dilakukan coklit jumlah menjadi 4.005.876 orang atau terjadi penambahan 56.221 orang. Dengan rincian laki-laki sebanyak 1.934.025 dan perempuan 2.015.630 orang yang tersebar di 116 kecamatan, 1.166 desa/kelurahan dan 8.362 TPS.

“Model A daftar pemilih se NTB sejumlah 3.949.655 orang, pasca-coklit menjadi 4.005.876 orang atau 56.221 orang,” ujarnya. Untuk Kepala Keluarga (KK) yang tercantum dalam Model A KK se NTB sejumlah 1.844.286, kemudian setelah dilakukan coklit menjadi 1.859.047 atau terjadi penambahan sejumlah 14.761.

Untuk NTB, kata Halidy, pemilih potensial non KTP elektronik yang ada dalam Mode A DP sejumlah 93.363 orang. Sedangkan yang tidak ada dalam Model A DP sejumlah 9.877 orang, sehingga total pemilih potensial non KTP elektronik se NTB mencapai 103.240 orang.

Sedangkan untuk jumlah pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) di bawah 17 tahun sudah menikah tetapi tidak memiliki dokumen sejumlah 80 orang. Kemudian jumlah pemilih tidak dikenal sejumlah 13,172 orang, meninggal (tidak memiliki data dukung) sejumlah 192 orang. Sementara TNI/Polri KTP aktif/tidak ada SK pensiun sejumlah 8 orang.

Jelang pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pilkada serentak NTB 2024. KPU Provinsi NTB mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB untuk mengecek kesiapan dan kelengkapan fasilitas rumah sakit sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.

Survei ke RSUD oleh KPU Provinsi NTB di lakukan bersama jajaran KPU Kabupaten/Kota didampingi Dinas Kesehatan dan BNN Provinsi NTB. Anggota KPU Provinsi NTB diwakili langsung oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Zuriati menjelaskan bahwa survei Rumah Sakit tersebut bertujuan untuk memastikan, apakah Rumah Sakit yang direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan memenuhi syarat sebagai tempat pemeriksaan Paslon.

“Survei ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan Kriteria Rumah Sakit untuk melakukan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon sesuai dengan metode dan jenis pemeriksaan berdasarkan ketentuan Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024,” jelas Zuriati.

Nantinya Hasil dari pelaksanaan survei tersebut akan dilaporkan ke Ketua KPU Provinsi NTB untuk dibahas dalam Rapat Pleno untuk ditetapkan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan Paslon. Rencananya RSUD akan digunakan untuk pemeriksaan paslon pilkada NTB dan paslon pilkada 9 Kabupaten/Kota se NTB kecuali Kota Mataram yang melangsungkan pemeriksaan kesehatan di RSUD Kota Mataram.

Dalam survei tersebut KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota mengecek ketersediaan ruangan dan alat-alat sebagai penunjang pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon. Serta kriteria Rumah Sakit sesuai dengan indikator yang sudah diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Paslon pilkada.

Setelah melakukan pengecekkan dan mendapat penjelasan dari pihak rumah sakit. RSUD NTB dipastikan memenuhi ketersediaan metode dan jenis pemeriksaan kesehatan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024. “Terkait pemeriksaan kesehatan jiwa akan bekerjasama dengan Rumah Sakit Mutiara Sukma dan pemeriksaan penyalahgunaan narkotika akan bekerjasama dengan BNN Provinsi NTB,” jelas Zuriati.

Sementara itu Direktur RSUD Provinsi NTB, dr Lalu Herman Mahaputra menyatakan kesiapan pihaknya untuk melayani tes kesehatan para kandidat bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di pilkada serentak NTB 2024. “Pada prinsipnya untuk pemeriksaan kesehatan para calon kepala daerah, kami dari pihak rumah sakit sangat siap,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan dr Jack sapaan akrab Dirut RSUD tersebut memastikan bahwa pihaknya sudah terbiasa melakukan pemeriksaan calon kepala daerah seperti pada Pilkada sebelumnya.  Jack menyatakan untuk sarana secara umum sudah semua siap, begitu pun dengan tenaga dokter yang bertugas memeriksa kesehatan para cakada sudah disiapkan. “Sarana dan prasarana pemeriksaan umumnya standar ya. Kalau tim dokter kita siapkan 10 orang. Tapi itu tergantung kebutuhan,” ujar Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB ini.

Untuk dokter yang bertugas, ujar Jack, macam-macam terdiri dari dokter ahli penyakit dalam, ahli kejiwaan, sedangkan untuk sarana nanti ada laboratorium karena terkait pengecekan tes narkoba. “Termasuk dokter perempuan juga kita siapkan, karena mungkin ada cakada yang dari perempuan,” pungkasnya.