infontbnow

Kapolda Ajak Semua Pihak Bersinergi Pastikan Pilkada NTB Tanpa Gangguan

September 11, 2024

•

pilkada 2024

Kapolda NTB, Irjen Pol, R Umar Faroq mengingatkan bahwa proses pelaksanaan Pilkada serentak NTB 2024 menjadi tanggungjawab bersama. Karena itu Kapolda mengimbau kepada semua pihak agar bersama-sama menciptakan sinergi yang kuat antar-institusi terkait, dalam mewujudkan Pilkada yang demokratis, jujur, adil, aman dan lancar.

Hal itu disampaikan Kapolda NTB dalam Rakor Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pilkada NTB 2024. “Kita semua di sini punya tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaannya berjalan tanpa gangguan dan penuh dengan kejujuran,” kata kapolda dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Kapolda menyoroti tantangan besar yang dihadapi masyarakat di era post-truth. Di mana kebohongan sering kali dianggap sebagai kebenaran. “Dalam menghadapi Pemilu 2024, kita harus memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Jangan sampai kebohongan yang disebarkan lewat kampanye hitam, politik identitas atau hoaks memengaruhi proses demokrasi kita,” ujarnya.

Kapolda juga mengingatkan pentingnya netralitas ASN dan penyelenggara pemilu. Termasuk, kewaspadaan terhadap potensi intoleransi dan kerusuhan masal. “Semua elemen, termasuk aparat negara, harus menjaga netralitasnya. Kita juga harus siap menghadapi ancaman yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban, seperti narkopolitik dan aliran dana gelap dari tim sukses,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, kapolda juga menekankan pentingnya kerja sama antar-unsur Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan. “Persepsi dan pola penanganan tindak pidana pemilu harus disamakan. Ini penting agar kita bisa menjalankan tugas dengan efektif, dan memastikan pelanggaran pemilu bisa ditindak sesuai dengan aturan,” jelasnya.

Terakhir kapolda menekankan agar seluruh anggota Polri, selalu berpegang pada netralitas. Ini untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. “Kita harus benar-benar memastikan bahwa tidak ada anggota yang terlibat dalam politik praktis,” serunya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu NTB Umar Achmad Seth memastikan pihaknya akan melakukan penindakan tegas terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu selama proses pelaksanaan Pilkada serentak NTB 2024 ini. Terutama terhadap pelanggaran pidana yang sering muncul dalam konteks Pilkada. Mulai, money politics atau politik uang, kampanye hitam atau black compaign hingga netralitas ASN.

“Bawaslu berkomitmen penuh dalam menjaga keberlangsungan Pilkada yang adil, bersih, dan berintegritas, serta mengimbau seluruh pihak untuk menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat merusak proses demokrasi,” ungkap Umar.

Ditegaskan Umar, pihaknya bersama Kepolisian dan Kejaksaan akan melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan pelanggaran pidana tersebut untuk menjamin proses penindakan yang efektif.

sumber: suarantb.com

KPU NTB Mulai Petakan Jumlah Kebutuhan Logistik Pilkada Tiap Daerah

September 10, 2024

•

KPU Provinsi NTB mulai melakukan koordinasi penyusunan dan penetapan jumlah kebutuhan logistik Pilkada yang akan diberikan kepada KPU kabupaten/kota se-NTB.

Kadiv Perencanaan Data dan Informasi KPU NTB, Halidy turut menambahkan bahwa pengadaan logistik merupakan kunci pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan harus dilakukan dengan tepat dalam segala hal.

"Pengadaan logistik harus tepat jumlah, tepat waktu, tepat pelaksanaan, tepat jenis. Alat kelengkapan harus benar-benar terlaksana dengan baik," tegasnya Jumat (6/9/2024).

KPU akan melaksanakan setiap keputusan terkait logistik dengan baik agar proses Pilkada dapat berjalan dengan baik.

“Pada prinsipnya, KPU sebagai pelaksana, apapun keputusan yang diambil maka kita akan laksanakan dengan baik,” ujarnya.

Mulainya tahapan logistik ini menandakan semakin dekatnya tahapan pemungutan suara.

Kadiv Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU NTB, Zuriati, KPU NTB tidak mengalami kesulitan dalam memetakan pembiayaan dan pengadaan logistik, meski PKPU terkait Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara belum terbit.

Zuriati menegaskan kewenangan dalam pengadaan logistik, agar tidak terjadi duplikasi anggaran antara KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Juga soal pembagian kewenangan pengadaan logistik dan pentingnya mitigasi risiko dalam proses tersebut.

Pemerhati: Skenario Jika Kotak Kosong Menang Pilkada 2024

September 09, 2024

•

Pemerhati Politik Usep Hasan Sadikin mengamati fenomena peningkatan jumlah kota kosong pada Pilkada serentak 2024. Yakni sebanyak 41 daerah yang akan menggelar pilkada calon tunggal lawan kotak kosong.

Fenomena ini telah memunculkan beberapa skenario untuk menentukan langkah selanjutnya jika kotak kosong menang. "Jika kotak kosong terpilih, ini menandakan bahwa calon yang diusung partai politik tidak sesuai dengan aspirasi warga," kata usep dalam wawancara bersapa Pro 3 RRI, Senin (9/9/2024).

Usep juga menyoroti opsi yang muncul dalam pembicaraan antara KPU dan Komisi 2 DPR. Opsi tersebut antara lain Pilkada ulang, mempercepat Pilkada dua tahun ke depan.

Ia menjelaskan jika daerah dipimpin oleh penjabat kepala daerah selama lima tahun, maka akan merugikan warga lokal. Tentunya, hal itu akan menghilangkan hak mereka untuk memilih pemimpin daerah.

Usep mendesak agar KPU dan DPR lebih fokus pada substansi keputusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas pencalonan. "Ini adalah pesan bahwa demokrasi kita semakin jauh dari rakyat, dan pencalonan harus lebih inklusif," ucapnya.

Fenomena kota kosong pertama kali hadir pada pilkada tahun 2015 yang jumlahnya terus meningkat. Yakni dari tiga daerah 2015, sembilan daerah 2017, 16 kotak 2018, 25 daerah pada 2020 dan kini 41 daerah

Pilkada Aman dan Damai, Kapolda NTB Tekankan Sinergi dan Netralitas

September 07, 2024

•

Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Kapolda Nusa Tenggara Barat, Irjen Pol. Raden Umar Faroq, S.H., M.Hum., menekankan pentingnya sinergi antar-lembaga dan netralitas aparat negara. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang digelar pada Jumat (6/9/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda NTB menegaskan, keberhasilan pemilihan yang aman dan damai merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak terkait, termasuk Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan. Sinergi antar-lembaga ini sangat dibutuhkan untuk memastikan setiap tahapan pemilu berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil.

Kapolda menyadari tantangan yang dihadapi saat ini, termasuk fenomena post-truth di mana informasi yang salah atau hoaks dapat dengan mudah menyebar di tengah masyarakat. Ia memperingatkan bahwa isu seperti kampanye hitam dan politik identitas berpotensi merusak proses demokrasi.

"Oleh karena itu, kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya secara proaktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mendapatkan informasi yang benar," ujarnya.

Salah satu isu krusial yang diangkat dalam rapat tersebut adalah ancaman narkopolitik dan aliran dana gelap. Kapolda NTB menekankan bahwa seluruh elemen harus tetap waspada terhadap potensi gangguan ini. Di sisi lain, netralitas aparat negara, termasuk Polri dan ASN, ditekankan sebagai faktor kunci dalam menjaga integritas pemilu. Irjen Pol. Umar Faroq dengan tegas mengingatkan agar seluruh anggota kepolisian tidak terlibat dalam politik praktis.

Dalam konteks pengawasan dan penegakan hukum, Kapolda mendorong peningkatan kompetensi anggota Sentra Gakkumdu agar lebih memahami dan menguasai peraturan yang berlaku. Langkah ini dianggap penting untuk menghadapi pelanggaran pemilu secara cepat dan tepat.

Rapat ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan kondisi yang kondusif menuju Pilkada 2024 yang damai dan aman. Kolaborasi erat antara lembaga penegak hukum dan pengawas pemilu menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas daerah dan memastikan pelaksanaan Pilkada yang sesuai dengan prinsip demokrasi.

Dengan berbagai upaya ini, diharapkan Pilkada NTB pada 27 November 2024 mendatang dapat berlangsung lancar tanpa gangguan, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi negara tetap terjaga.

Kapolresta Mataram Imbau Masyarakat Jaga Silaturrahmi Jelang Pilkada

September 06, 2024

•

Dalam kunjungan ke Masjid Raudatul Jannah, Kelurahan Dasan Sari, Jumat (6/9/2024), Kapolresta Mataram Kombes Pol Dr. Ariefaldi Warganegara menekankan pentingnya menjaga persatuan dan silaturrahmi menjelang pelaksanaan Pilkada Kota Mataram dan Pilgub NTB 2024. Dalam kegiatan Safari Kamtibmas dan Jum'at Curhat tersebut, ia mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban, terutama di tengah proses demokrasi yang sedang berjalan.

Kapolresta menyampaikan bahwa sudah ada dua bakal calon untuk Pilkada Kota Mataram dan tiga calon untuk Pilgub NTB. Siapapun yang terpilih, menurutnya, adalah bagian dari kehendak Allah SWT, dan yang terpenting adalah menjaga agar proses Pilkada berlangsung damai dan kondusif.

"Kami berharap masyarakat tetap menjaga tali silaturrahmi dan tidak terpecah belah oleh perbedaan pilihan politik," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Kota Mataram adalah barometer keamanan di NTB, sehingga setiap warga memiliki tanggung jawab untuk menjaga suasana yang kondusif. Selain itu, Kapolresta menekankan pentingnya peran keluarga dalam mengawasi anak-anak agar tidak terlibat dalam tindakan yang bisa merusak masa depan, seperti perjudian online dan kriminalitas.

Di akhir acara, Kapolresta kembali meminta dukungan masyarakat dalam menjaga keamanan daerah, seraya mengingatkan bahwa Polri memiliki personil Bhabinkamtibmas di tingkat kelurahan yang siap membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial di masyarakat sebelum dibawa ke ranah hukum.

Dengan imbauan ini, Kombes Pol Ariefaldi berharap agar seluruh masyarakat Mataram dapat berpartisipasi secara positif dalam mewujudkan Pilkada yang damai dan sukses.

Bawaslu NTB Ajak Parpol Berkolaborasi untuk Pengawasan Pilkada 2024

September 04, 2024

•

Partai Politik (Parpol) merupakan salah satu entitas penting dalam penegakan demokrasi. Sehingga sangat penting bagi parpol untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif. Bahkan dalam pemilihan kepala daerah baik Pilgub, Pilbup dan Piwalkot, pasangan calon harus didukung dan diusung oleh partai politik dan gabungan partai politik.

Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Hasan Basri mengatakan, partai politik pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB pada 27 November 2024 memiliki peran strategis dalam mengawal pelaksanan yang ada.

Bawaslu NTB dan Parpol akan berkolaborasi dalam hal pengawasan dan pencegahan pelanggaran di Pilkada Serentak 2024. Partai politik juga memiliki infrastruktur hingga tingkat bawah atau dusun dalam hal ini ranting.

“Dan kalau kita lihat dari pemilu atau pilkada selalu yang menjadi tim kampanye, pelaksana kampane itu rata-rata adalah temen-temen dari partai politik,” katanya, Rabu (4/9/2024) pada Sosialisasi Pengawasan partisipatif Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di salah satu hotel di Kawasan Wisata Senggigi Lombok Barat.

Ia menegaskan, Bawaslu NTB pada Pilkada Serentak 2024 ini konsen pada tiga tahap yang dinilai agak rawan yakni tahapan pencalonan, tahapan kampanye dan tahapan pungut hitung. Ketiga tahapan ini menurutnya, peran partai politik sangat vital. “Jika parpol ini punya pemahaman yang sama, mau menjadi keluarga besar Bawaslu, untuk melakukan gerakan pengawasan dan gerakan pencegahan, itu bagus,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Bawaslu NTB mengharapkan agar partai politik dengan sumber daya yang dimiliki bersama-sama mengawasi dan mencegah dalam meminimalisir pelanggaran.

“Syukur-syukurnya nanti, temen-temen parpol ini mau datang melaporkan ke kami jika menemukan adanya pelanggaran. Jangan hanya sekedar menginfokan lewat Watshapp (WA), boleh itu tapi kalau lebih bagus lagi anda punya data, formil dan materinya lengkap, ayo datang lapor ke Bawaslu sehingga tidak menjadi bola liar di masyarakat,” ucapnya.

Mantan Ketua Bawasli Kota Mataram ini menambahkan, kontribusi dan partisipasi parpol dalam pengawasan pesta demokrasi sangat baik terlebih disaat pungut hitung dan rekapitulasi suara. Namun demikian itu perlu ditingkatkan untuk menempatkan saksi-saksi di tempat pemungutan suara (TPS). Jika semua parpol memiliki saksi di TPS maka manipulasi suara tidaka akan terjadi.

Diharapkan pada Pilgub NTB 2024, partai politik di semua TPS harus punya saksi. Dengan adanya saksi diseluruh TPS maka pihaknya sangat yakin tidak akan ada lagi peristiwa merubah suara (tipeX) sebab adanya saksi di TPS.

“Di saksi itulah punya integrity. Saya selalu mengibaratkan pemilu itu tidak akan sukses hanya penyelenggara yang berintegrity tapi peserta pemilihan juga harus beritegrity. Kalau di hasil itu yang integrity itu siapa? Ya saksinya, kan dia pegang dan dia tahu hasil pungut hitungnya,” ungkapnya.

Pada Pemilu 2024 lalu, saksi sudah jelas dalam aturannya di latih oleh Bawaslu tapi pada Pilkada tidak diatur dalam undang-undang. Meski demikian, jika Bawaslu di undang oleh parpol untuk melakukan pelatihan saksi maka akan siap dilakukan.

Hal ini penting dilaksanakan sebab pada pemilu ataupun pilkada yang harus dipotret yakni proses dan hasil. Akan tetapi pihaknya memahami bahwa partai politik lebih mengingat soal hasil daripada proses yang ada seperti halnya penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

“Contoh di pemutahiran daftar pemilih sampai sekarang dengan pleno DPS sampai DPS Hasil Perbaikan, itu hanya 1,1 sekian persen parpol yang terlibat melakukan pengawasan, melakukan advokasi daftar pemilih, dia nanti ributnya di ujung ketika para pendukungnya tidak dapat kartu untuk memilih,” ujarnya.

Untuk itulah, kolaborasi partai politik dan Bawaslu dalam menekan pelanggaran pemilihan kepala daerah penting dan strategis bagi pelaksanaan pesta demokrasi berintegritas dan bermartabat.

Ratusan ASN NTB Ikuti Sosialisasi Penanganan Pelanggaran Netralitas pada Pilkada NTB 2024

September 03, 2024

•

Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mengikuti sosialisasi penanganan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat atau Pilgub NTB 2024 yang diinisiasi oleh Bawaslu NTB, Senin 2 September 2024.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarrakat Bawaslu NTB, Hasan Basri mengatakan, sosialisasi ini sebagai upaya Bawaslu NTB meminimalisir pelanggaran netralitas ASN pada pemilihan tahun 2024.

"Kerja Bawaslu dalam mensukseskan pemilu tidak sebatas penanganan pelanggaran, melainkan memaksimalkan langkah-langkah pencegahan, termasuk terhadap pelanggaran netralitas ASN," ujarnya.

"Pemilu kemarin Provinsi NTB masuk 5 besar dalam kerawanan netralitas ASN. Salah satu sebab tingginya kasus tersebut akibat nepotisme masih marak terjadi disekitar kita, sehingga sedikit sebab kurangnya netralitas di NTB," kata Hasan.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu NTB, Umar Achmad Seth mengingatkan ASN harus memegang teguh kode etik dan undang-undang ASN sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

"ASN tidak boleh terpengaruh dan terlibat dalam politik praktis, karena akan ada konsekuensi apabila ASN tidak netral," tegasnya.

Menurut Umar, sejatinya ASN nantinya memberikan contoh kepada masyarakat dalam berperilaku profesional, dan bebas intervensi dalam menentukan pilihannya dalam Pemilu atau Pilkada.

"Kami harap ASN bisa menjadi contoh menjaga netralitas di tengah-tengah masyarakat," tuturnya.

Plh Inspektorat NTB Wirawan MENYEBUTKAN pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sudah di depan mata. Partisipasi ASN dalam mensukseskan pemilu ini sangatlah penting.

"ASN memiliki peran yang strategis untuk mewujudkan pemilihan berintegritas dan harus menjaga jarak dengan politik praktis serta mematuhi kode etik ASN," katanya.

Ia meminta ASN harus berhati- hati menempatkan posisi yang aman, karena kalau maju dia kena kalau mundur dia juga kena.

"Artinya, ASN harus mengedepankan Netralitas, dan siapapun yang dipilih harus mencerminkan integritas dan kredibilitas sebagai ASN. Sehingga, ASN di NTB menjadi wajah yang profesional sebagai ASN yang menjunjung tinggi netralitas," kata Wirawan menambahkan.

Subscribe to: Posts ( Atom )