infontbnow

Pilkada, Polisi Minta Massa Pendukung Taat Aturan Saat Kampanye

September 25, 2024

•

Masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sudah mulai dilaksanakan. Para kandidat kini menyiapkan berbagai strategi yang akan dilakukan selama tahapan itu.

Memasuki tahapan kampanye, Kepolisian Resor (Polres) Bima Kota terus meningkat kesiapan dengan baik. Selain itu, kepolisian juga menghimbau kepada para pendukung calon Wali Kota dan Wakil Walikota serta calon Bupati Bima dan Wakil Bupati Bima agar mentaati aturan selama tahapan kampanye nanti.

"Yang jelas ini adalah pesta demokrasi, silahkan berpesta, silahkan bersenang-senang, tapi ingat tetap taati aturan hukum yang berlaku," tegas Kapolres Bima Kota AKBP Yudha Pranata, Rabu (25/9/2024).

AKBP Yudha Pranata merinci bahwa para massa pendukung, simpatisan hingga masyarakat agar mentaati peraturan lalu lintas maupun peraturan umum lainnya selama pelaksanaan kampanye. Termasuk larangan menggunakan knalpot Brong hingga pengeras suara yang besar sehingga memicu terjadinya guankamtibmas.

"Harus bisa mentaati aturan, baik itu aturan lalu lintas dan yang lainnya," tambah perwira menengah Polri tersebut.

Sekedar diketahui, anggota kepolisian akan bekerja ekstra keras untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Para personel Polri akan tetap patroli pagi, siang hingga malam.

Kami patroli dari pagi, siang malam terutama kelancaran lalu lintas, melanggar aturan termasuk patroli pada jam tensi dini hari untuk mencegah tindak pidana curat, curas," ujarnya.

Hingga saat ini, para kandidat Cawalkot Bima sarta Pilbup Bima tengah mempersiapkan diri untuk melakukan kampanye. Masa kampanye diberikan waktu 60 hari lamanya.

DPT NTB di Pilkada 2024 Ditetapkan 3,9 Juta, Bawaslu Ingatkan KPU Atensi Pemilih Khusus dan Tambahan

September 23, 2024

•

Komisioner Bawaslu NTB Hasan Basri menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang digelar KPU NTB.

Ia menyoroti 47 warga di Kabupaten Bima yang masih belum memiliki identitas.

Selanjutnya mendorong KPU dan Dukcapil untuk mempercepat proses perekaman KTP-el terhadap warga tersebut.

"Sehingga bisa masuk ke dalam daftar pemilih khusus dan menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara nanti," katanya Minggu (22/9/2024).

Hasan meminta kejelasan akses pengawas ke TPS lokasi khusus untuk melakukan pengawasan saat pemungutan suara, terutama di kawasan tambang.

Selain itu, Hasan juga mengimbau kepada KPU untuk memperhatikan pemilih penyandang disabilitas dengan mendirikan TPS akses.

"Ini yang menjadi spirit kita bersama untuk menjaga hak pilih, kami juga menyarankan KPU untuk lebih banyak melibatkan pengawas dan peserta pemilihan dalam pemutakhiran data pemilih ke depannya, agar transparansi dan keterbukaan tetap terjaga," tegasnya.

Berita Acara KPU NTB Nomor 177/PL.01.2-BA/52/2024 , menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi NTB untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebanyak 3.964.325.

"Daftar Pemilih Tetap atau DPT telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, dan dalam pleno terbuka di tingkat provinsi, kita akan menetapkan rekapitulasi DPT dari 10 Kabupaten/Kota tersebut,"ucap Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid.

Rincian pemilih laki-laki sebanyak 1.946.356 dan pemilih Perempuan sebanyak 2.017.969 yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota, 117 Kecamatan, 1.166 desa/kelurahan dan 8.405 TPS.

Rincian 8.380 TPS regular dan 25 TPS Lokasi khusus (Lembaga Pemasyarakatan, Kawasan tambang, serta pemukiman relokasi).

KPU NTB Himbau Tiga Paslon Pilgub NTB 2024 Patuhi Regulasi dan Edukasi Politik Masyarakat

September 22, 2024

•

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTB yang telah ditetapkan sebagai kontestan pada Pilgub NTB 2024 untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Selain itu aturan maupun regulasi yang ada untuk ditaati serta dipatuhi.

Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid kepada wartawan di Mataram menyebutkan bahwa setelah penetapan ini maka pasangan calon ini sudah terikat dengan peraturan yang ada. Sehingga diharapkan aga mereka tertib terhadap seluruh ketentuan yang ada.

“Kita harapkan setelah penetapan ini maka para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTB agar bisa memberikan edukasi politik yang baik bagi masyarakat. Sebab ini tanggungjawab kita semua,” katanya, Minggu (22/9/2024).

Ia mengungkapkan, setelah penetapan ini esok hari pada 23 September 2024 akan dilakukan rapat pleno terbuka pengundian nomor urut serta penetapan nomor urut pasangan calon. Dengan proses pilkada yang baik maka stabilitas dan lainnya di daerah ini bisa kondusif.

Bahkan pada saat pelaksanaan kampanye nantinya pada 24 September hingga 23 November 2024, masing-masing pasangan calon untuk berkompetisi atau bersosialisasi tentang visi misi dan program kepada publik.

“Nah kami di KPU NTB juga akan memberikan fasilitas terkait dengan penyebaran visi misi dari pasangan calon yang sudah kita tetapkan hari ini,” ucapnya.

Selanjutnya juga para paslon ini akan menyampaikan ke KPU NTB terkait rekening dana kampanye yang terpisah dari rekening masing-masing calon. Dimana rekening dana kampanye ini menjadi sangat penting untuk menyampaikan laporan dana kampanyenya.

Ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTB tu yakni Zulkieflimansyah - Suhaili FT (Zul-Uhel), Sitti Rohmi Djalillah - Musyafirin (Rohmi-Firin dan Lalu Muhamad Iqbal - Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda).

SMSI NTB Gelar Pelatihan Jurnalistik Menuju Pilkada Damai

September 21, 2024

•

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi NTB menggelar Seminar dan Pelatihan Jurnalistik, Sabtu, (21/9). Kegiatan dengan tema "Netralitas Pers Menuju Pilkada Damai" ini diikuti oleh puluhan peserta perwakilan SMSI kabupaten/kota di NTB.

Hadir sebagai narasumber Kepala Dinas Kominfotik NTB Dr. Najamuddin Amy, sekaligus membuka kegiatan. Ada juga Ketua PWI NTB Nasrudin, dan Ketua SMSI NTB, H. Abdus Syukur, SH.

Dalam sambutannya, H.M. Syukur menyampaikan pentingnya peran media di era teknologi digital ini. Menurutnya, media merupakan garda terdepan dalam membentuk opini publik dan menyampaikan informasi yang berintegritas.

"Sebagai bagian dari masyarakat pers yang bertanggung jawab, kita dihadapkan pada tantangan yang terus berkembang, baik dari segi teknologi, etika jurnalistik, maupun perubahan dinamika sosial di masyarakat," ungkap H.M. Syukur yang juga Penguji Dewan Pers itu.

Sehingga pelatihan jurnalistik ini, lanjutnya, sangat penting untuk memastikan jurnalis sebagai praktisi media tetap berada di jalur yang benar, melaksanakan tugasnya berlandaskan prinsip-prinsip jurnalistik yang profesional, independen, dan berintegritas, termasuk di musim Pilkada ini.

"Kami berharap melalui pelatihan ini, para peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan teknis seputar dunia jurnalistik. Tetapi juga pemahaman mendalam tentang tanggung jawab sosial dan etika profesi jurnalis," pungkasnya.

Sementara Dr. Najamuddin, dalam pemaparannya menekankan, netralitas pers merupakan pilar penting dalam demokrasi. “Pers harus menjadi pengawal demokrasi yang objektif, memberikan ruang yang adil bagi semua pihak, dan menghindari keberpihakan yang dapat merusak proses Pilkada,” paparnya.

Pada kesempatannya, Ketua PWI NTB, Nasrudin, memaparkan tentang independensi pers dalam pilkada serentak. Ia juga mengupas peran pers dalam proses demokrasi.

"Pers memainkan peran kunci dalam menjaga demokrasi yang sehat selama Pilkada serentak. Independensi pers sangat penting untuk menyediakan informasi yang obyektif dan berimbang bagi pemilih," paparnya.

Danrem 162/WB Tegaskan Netralitas TNI dan Waspadai Kerawanan Pilkada 2024 di NTB

September 20, 2024

•

Mataram, Brigjen TNI Agus Bhakti, S.I.P., M.I.P., M.Han., Komandan Korem (Danrem) 162/Wira Bhakti, memberikan pengarahan penting kepada seluruh personel Kodim 1606/Mataram di Halaman Makodim Mataram, Jl. Pejanggik No.7, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Acara ini dihadiri oleh ±200 anggota, terdiri dari Perwira, Bintara, Tamtama, dan ASN Kodim 1606/Mataram. Kunjungan ini menekankan peran TNI dalam menjaga netralitas pada Pilkada 2024 serta imbauan untuk menjauhi pelanggaran, khususnya judi online, Jum’at Sore (20/9/2024).

Dalam sambutannya, Brigjen Agus Bhakti mengingatkan bahwa wilayah di NTB khususnya Lombok. Tidak menutup kemungkinan adanya kerawanan pelanggaran pemilu maupaun konflik menjelang Pilkada serentak pada 27 November 2024 Mendatang. Oleh karena itu, seluruh personel diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan, deteksi dini, serta pelaporan cepat terhadap setiap potensi gangguan keamanan tersebut.

“Kita harus memastikan stabilitas dan keamanan Pilkada berjalan lancar tanpa gangguan. TNI harus menjaga netralitas dan tidak berpihak pada salah satu calon,” tegasnya.

Brigjen Agus Bhakti juga menekankan agar tidak ada anggota TNI yang memberikan dukungan, fasilitas, atau komentar terkait peserta Pilkada. “Tugas kita adalah menjaga stabilitas bersama Polri, sesuai dengan perintah dari komando atas.” Tambahnya.

Tak hanya soal netralitas, Brigjen Agus Bhakti menyoroti meningkatnya kasus judi online yang melibatkan oknum anggota TNI. “Hindari judi online dan pinjaman online ilegal. Banyak anggota yang akhirnya Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) atau bahkan desersi akibat masalah keuangan yang dipicu oleh judi. Ini harus kita perangi bersama,” Pungkas Danrem 162/WB. (Pendim 1606)

Keseimbangan Antara Adat dan Demokrasi dalam Pilkada NTB 2024

September 18, 2024

•

Pilkada NTB 2024 yang akan digelar pada 27 November mendatang memberikan tantangan dan peluang unik, terutama dalam mencari keseimbangan antara adat dan demokrasi. Tradisi adat yang kuat di Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi faktor penting dalam proses pemilihan pemimpin daerah.

Lalu H. Sajim Sastrawan, S.H., Ketua Bale Mediasi Provinsi NTB dan Pengerakse Agung Majelis Adat Sasak dalam Obrolan Budaya Berugak Kita Pro 4 RRI Mataram, Selasa (17/9/2024) menegaskan pentingnya peran adat dalam mensukseskan Pilkada serentak ini.

Menurut Sajim, masyarakat adat di NTB, yang terdiri dari suku Sasak, Sumbawa, dan Mbojo, harus berpartisipasi aktif dalam Pilkada. Namun, tantangan muncul ketika adat membatasi pilihan calon dan mempengaruhi prinsip hak pilih universal.

“Di beberapa daerah, tradisi menempatkan hak kepemimpinan pada keluarga tertentu, yang berpotensi merusak keadilan dalam proses pemilihan,” jelasnya.

Sajim menjelaskan, meskipun ada tantangan dari tradisi yang bisa membatasi pilihan, adat tetap memiliki kontribusi besar dalam menciptakan pemimpin yang mengedepankan nilai luhur. Tiga nilai utama dalam adat, yakni tindih (saling menghargai), mali (menghindari pelanggaran adat), dan merang (rasa malu), dapat menjadi tolok ukur karakter seorang pemimpin.

Bale Mediasi Provinsi NTB sebagai lembaga yang menjaga kelestarian adat, menurut Sajim, berkomitmen untuk mendukung Pilkada yang bersih dan adil, dengan menghormati tradisi tanpa merusak hak-hak demokratis.

“Kami berusaha untuk terus menjembatani adat dan prinsip demokrasi modern, agar masyarakat bisa memilih pemimpin yang benar-benar membawa manfaat bagi daerah ini,” ujarnya.

Ia mengajak masyarakat NTB untuk menjadikan adat sebagai pemandu moral dalam Pilkada dan tetap menghormati hak pilih setiap warga.

Jaminan Integritas PTPS di Lombok Timur Menjalankan Tugas

September 17, 2024

•

Perekrutan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) tahun ini di Lombok Timur dilakukan melalui tahapan yang panjang dan persyaratan ketat, sebagai salah satu langkah untuk menjamin integritas setiap PTPS dalam melaksanakan tugas sesuai dengan harapan.

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Lombok Timur, Kasmayadi, kepada RRI pada Selasa (17/9/2024).

Kasmayadi menjelaskan bahwa terdapat 14 tahapan yang harus dilalui dalam proses perekrutan PTPS kali ini. Tahapan itu diantarnya pendaftaran dibuka dari 12 hingga 28 September 2024, dilanjutkan dengan tahapan tanggapan masyarakat selama 17 hari untuk memastikan tidak terdapat konflik kepentingan atau calon PTPS yang memiliki rekam jejak buruk serta berstatus anggota parpol tertentu.

“Proses perekrutan kali ini lebih lama dibandingkan dengan sebelumnya, dan jadwalnya pun berbeda,"ujar Kasmayadi.

Diungkapkan Kasmayadi Bawaslu Lombok Timur menargetkan merekrut sebanyak 1.912 PTPS. Sebelum diangkat menjadi PTPS, para calon pengawas ini akan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam menjalankan pengawasan selama proses pemungutan suara.

“Tugas PTPS sangat ditekankan pada pengawasan dan pencegahan, terutama dalam mengawasi jalannya proses pungut hitung oleh KPPS serta mencegah terjadinya penyelewengan,"tambahnya.

Lebih lanjut, Kasmayadi menegaskan bahwa komitmen Bawaslu tidak hanya sampai pada perekrutan saja, tetapi juga menegakkan hukum dengan tegas terhadap PTPS yang melanggar aturan.

"Apabila nantinya ada PTPS yang terbukti melakukan pelanggaran, seperti money politics, maka mereka akan dibawa ke ranah hukum. Ini sebagai bentuk komitmen Bawaslu dalam menjaga integritas hingga tingkat PTPS, yang tidak kebal terhadap hukum,"tegasnya.

Dengan tahapan yang ketat ini, Bawaslu berharap PTPS yang terpilih mampu menjalankan tugas pengawasan dengan penuh tanggung jawab dan menjaga integritas. Hak itu tentunya demi suksesnya penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

Subscribe to: Posts ( Atom )