Panwascam Masbagik, Bawaslu Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menggelar sosialisasi Pengawasan Partisipatif Berbasis Marbot Masjid, Pilkada Lombok Timur 2024, acara digelar di Lesehan Yeni, Sabtu 6 Oktober 2024.

Pelibatan Marbot Masjid ini terbilang cukup unik dan pertama kali dilaksanakan Bawaslu Lotim yang diinisiasi jajaran Panwascam Masbagik.

Ketua Panwascam Masbagik, Hilyadi dalam sambutannya mengucapkan terima kasihnya kepada para Marbot Masjid se-Kecamatan Masbagik yang menyempatkan diri hadir pada acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Panwascam Masbagik.

Pada kegiatan ini, Panwascam Masbagik menghadirkan Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (P2H), Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, Johari Marjan sebagai pemateri.

"Sebenarnya kami ingin mengundang semua Marbot Masjid yang ada di Kecamatan Masbagik. Namun karena kerterbatasan, kami dari Panwascam hanya mengambil perwakilan dari Marbot Masjid di masing-masing desa," terang Hilyadi didampingi Kordiv Penanganan Pelanggaran (PP), M. Alwi Swandi dan Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas (HP2H), Yoni Ariadi.

Adapun alasan pelibatan Marbot Masjid sebagai pengawasan partisipatif dikarenakan peranan marbot sangatlah penting di tengah-tengah masyarakat. Marbot Masjid bahkan diyakini sebagai sosok yang netral dalam setiap pelaksanaan Pilkada.

"Kami berharap melalui corong-corong Masjid, imbauan maupun larangan dalam pelaksanaan Pilkada ini dapat tersampaikan kepada masyarakat. Ini cukup efektif jika membandingkan jumlah pengawas dengan jumlah DPT Masbagik yang terbanyak se-Kabupaten Lotim," paparnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Lombok Timur, Johari Marjan selaku pemateri kembali menegaskan, pengawasan partisipatif sangatlah penting dalam pelaksanaan Pilkada. Sebagaimana slogan Bawaslu yaitu, Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.

Pada kesempatan ini, Marjan-sapaan akrabnya sangat mengapresiasi gagasan Panwascam Masbagik yang melibatkan Marbot Masjid dalam melakukan pengawasan.

"Pengawasan dan pencegahan itu dapat juga dilakukan oleh masyarakat. Untuk itu, kami berharap kepada bapak-bapak Marbot Masjid dapat membantu pengawas dalam melaksanakan pemilihan yang aman dan damai," harapnya.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Kapolsek Masbagik, AKP. H. Na'im beserta jajarannya yang juga berpesan supaya pelaksanaan Pilkada 2024 menjadi tugas bersama untuk dijaga kedamaianan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat.

Irjen.Pol.Drs. Hadi Gunawan, SH.SIK menaruh atensi terhadap pelaksanaan Pilkada 2024 yang tahapannya saat ini sedang berjalan. ‘’Khusus pengamanan Pilkada 2024 di NTB, saya pribadi menaruh atensi,” kata Hadi Gunawan yang baru menjabat Kapolda NTB menggantikan Irjen Pol. Raden Umar Farouq, SH.M.Hum di Mataram, Rabu 10 oktober 2024

Kapolda NTB mengaku telah mengorek informasi perihal peran kepolisian dalam mengawal pesta demokrasi pemilihan kepala daerah tersebut.

“Sejauh ini, saya sudah dapat informasi bahwa NTB masih dalam kondisi aman, mudah-mudahan tetap aman dan pelaksanaan bisa berjalan lancar dan damai sampai selesai,” ujarnya dalam acara pisah sambut Kapolda NTB, kemarin.

Dia turut meminta kepada seluruh jajaran untuk tetap melanjutkan tugas pengamanan Pilkada 2024 sesuai arahan pejabat Kapolda NTB yang lama.

“Begitu juga kepada masyarakat, kami harap agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengamanan. Jangan ada rusuh, jangan ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam pesta demokrasi ini,” ucap dia.

Hadi Gunawan mengatakan bahwa kedepannya akan terus semaksimal mungkin untuk bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. “Tentunya, kita akan terus berupaya dengan segala masalah yang ada di NTB, nanti kita coba untuk tuntaskan bersama,” tuturnya.

Ia juga memastikan agar Pilkada yang akan berlangsung pada Bulan November mendatang dapat berlangsung aman. “Semoga terus aman dan saya minta kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan,” ungkapnya.

Sementara pejabat lama Kapolda NTB Irjen Pol. Drs. Umar Farouq SH., M.Hum., menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Keluarga besar Polda NTB yang telah mendukung dan bekerjasama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana pengamanan di seluruh wilayah NTB.

“Dengan adanya kepemimpinan Kapolda yang baru saya harapkan kontribusi kepada seluruh lapisan masyarakat diberikan secara terbuka, beliau merupakan potensi yang besar karena merupakan generasi dari NTB,” ujarnya.

Irjen Pol. Hadi Gunawan merupakan putra daerah NTB asal Selong, Kabupaten Lombok Timur, yang kini telah resmi menggantikan Irjen Pol. Raden Umar Farouq.

Irjen Pol. Hadi Gunawan yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 tersebut menjabat Kapolda NTB berdasarkan Surat Telegram Kapolro Nomor: KEP/1609/IX/2024 tanggal 20 September 2024.

Sebelum menduduki jabatan Kapolda NTB, Irjen Pol. Hadi Gunawan menjalankan tugas sebagai Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kapolri.

Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB masih ada 40 ribu lebih belum perekaman.

Karena itu, pemerintah mendorong mereka untuk segera mengurus administrasi kependudukan sebagai syarat memilih itu.

Kepala DPMPD Dukcapil NTB Ahmad Nur Aulia mengatakan, masih ada waktu sekitar dua bulan untuk melakukan perekaman.

"Kita minta segera agar bisa berpartisipasi pada Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang," ujarnya.

Persebaran pemilih pemula ini terbesar berada di bangku sekolah.

Karena itu, pihaknya menggencarkan upaya jemput bola di lembaga-lembaga pendidikan.

Terutama jenjang SMA/SMK/sederajat.

“Teman-teman di kabupaten/kota (Dinas Dukcapil) juga menyediakan layanan di tempat, di samping ada sistem jemput bola yang juga dijadwal,” katanya.

Upaya jemput bola dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya remaja yang baru menginjak usia 17 tahun.

Aulia berharap, pihak sekolah proaktif mendorong siswanya segera melakukan perekaman e-KTP.

"Lembaga madrasah, pondok pesantren, dan pendidikan lainnya yang ada di NTB juga kita sasar," imbuhnya.

Pemilih pemula di Provinsi NTB tercatat 136.676 jiwa.

Dari jumlah tersebut, yang sudah melakukan perekaman 87.893. Daerah tertinggi yang belum perekaman Kabupaten Bima sebanyak 9.824 jiwa.

Kemudian disusul Kabupaten Lombok Tengah 8.519, Kabupaten Sumbawa 7.739, dan Lombok Timur sebanyak 7.762 orang.

Sementara di Kabupaten Lombok Barat tercatat 4.469 jiwa belum perekaman, dan 3.829 jiwa Kota Mataram.

Pemilih pemula belum perekaman di Kabupaten Dompu ada 2.234 orang, Kabupaten Lombok Utara sebanyak 1.967, serta Kota Bima sebanyak 1.175 jiwa. Sedangkan di Kabupaten Sumbawa Barat 1.173 orang. 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB menjalin kerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB dalam melakukan pengawasan partisipatif Pilkada serentak 2024. Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut dirangkai dengan kegiatan sosialisasi penguatan dan peran media dalam pengawasan partisipatif pada Pilkada serentak 2024 di Hotel Aston Inn, Kota Mataram, kemarin (1/10).

Ketua Bawaslu NTB Itratip menerangkan kerjasama tersebut digagas sebagai bentuk kesadaran jajaran pengawas pada pentingnya peran media massa. “Media memiliki peran yang sangat penting dalam menjadi mitra Bawaslu untuk membangun dan menyebarkan informasi yang positif pada masyarakat. Tanpa keterlibatan aktif media, banyak pesan-pesan pengawasan yang tidak sampai ke publik,” kata Itratip.

Kerjasama tersebut dilakukan untuk mempertegas Bawaslu dan insan pers memiliki tujuan yang sama. Terutama dalam menangkal segala bentuk berita bohong yang dapat menganggu kondusifitas Pilkada serentak 2024.

Ia membeberkan, sosialisasi peran media menjadi penting mengingat adanya sejumlah media massa yang juga terindikasi menjadi partisan salah satu paslon. Sehingga penting bagi Bawaslu untuk memastikan niat dan tekad awak media dalam memahami dan menyadari perannya sebagai pilar ke empat demokrasi.

“Media semestinya menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh publik. Dan kita memiliki peran yang sama dalam melakukan pengawasan. Sehingga tentu dengan komitmen bersama ini, aka nada kesadaran untuk menyajikan informasi yang benar, berimbang, dan tidak terkesan menjadi corong salah satu paslon,” terangnya.

Sementara itu, Ketua PWI NTB Nasrudin menerangkan apa yang dilakukan Bawaslu NTB menjadi langkah penting dan patut diikuti oleh Bawaslu di daerah lainnya. Menurutnya, partisipasi media dalam melakukan pengawasan Pilkada serentak 2024 bersifat strategis bagi Bawaslu.

“Atas dasar pemberitaan terkait temuan dugaan pelanggaran yang ada, dapat menjadi menjadi dasar Bawaslu dalam melakukan penelusuran dan bahan dasar sebagai bukti dalam ketentuan hukum tindak pidana pemilu,” jelas Nasrudin.

Dalam kesempatan yang sama, ia mengimbau kepada seluruh insan pers bersikap netral dan secara umum mematuhi kode etik jurnalistik. Nasrudin bahkan menegaskan pada wartawan untuk tidak terlibat menjadi tim pemenangan salah satu paslon.

“Kalau menjadi tim sukses, baiknya mengundurkan diri atau mengambil cuti. Sampai dengan selesai pilkada ini, nanti bisa kembali lagi. Sehingga tidak menciderai profesi ini,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar media massa memperhatikan aturan memuat iklan kampanye yang telah termaktub dalam PKPU dan menjadi bagian yang diawasi secara intens oleh Bawaslu.

Pengawasan aktivitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat pada masa kampanye ini massif dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB. Lembaga pengawas ini menggerakkan sumber daya yang dimiliki dalam memaksilkan pemantaun terhadap kegiatan kampanye yang dimulai sejak 25 September hingga 23 November 2024.

Ketua Bawaslu NTB Itratip menyebutkan, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan pelanggaran di lapangan dari masyarakat maupun dari paslon. Begitupun juga temuan-temuan hasil pengawasan bawaslu di daerah ini baik itu pelanggaran-pelanggaran serius yang dilakukan oleh pasangan calon.

“Tetapi yang menjadi kegelisaan kami di bawaslu yakni isu-isu negatif yang muncul di media sosial (medsos) termasuk juga di beberapa portal media online yang kita anggap itu tidak memberikan informasi yang valid atau tidak mengkroscek ke orang yang diduga sesuai isi atau termuat dalam pemberitaannya,” ujarnya, Selasa (1/10/2024) disela-sela Sosialisasi Penguatan Ruang dan Peran Media Dalam Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Mataram.

Ia mengatakan, informasi-informasi tersebut juga disebar (share) oleh publik ke bawaslu, untuk mempertanyakan berita tersebut masuk berita hoaks atau ujaran kebencian. Tetapi yang memberitakan (mereles) itu adalah portal berita, maka pihaknya agak lambat dalam menentukan jika itu hoaks atau tidak.

“Inikan berbeda dengan media sosial yang menjadi tempat terhadap banyaknya oknum-oknum dalam menuangkan curhatan-curhatannya atau serangan-serangan serta ujaran-ujaran yang tidak seharusnya disampaikan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Bawaslu NTB berharap kepada para jurnalis baik cetak, elektronik dan online untuk mematuhi larangan-larangan kampanye, mematuhi etika jurnalistik, sehingga pelaksanaan pilkada serentak 2024 ini berjalan dengan aman, damai dan lancar.

Media memiliki peran untuk memberikan informasi positif, menyampaikan fakta-fakta dilapangan secara komprehensif serta relevan dan bermanfaat sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat.